# data[].attributes.headline
Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
Indonesia sampai tahun 1950 telah menggunakan dua sistem pemerintahan yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Belum genap satu tahun kemerdekaan sistem presidensial digantikan dengan sistem parlementer yang didirikan pertama pada november 1945 dengan Syahrir sebagai menteri. Pada masa demokrasi liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh UUD Sementara 1950 (konstitusi liberal). Dan begitu pula indonesia ketika telah menjadi negara kesatuan.

Kabinet demokrasi liberal disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen yang sewaktu waktu dapat dijatuhkan. Sementara presiden sebagai lambang kesatuan. Kabinet ini berbeda dengan sistem RIS yang dikenal Zaken Kabinet. Adanya perbedaan kepentingan antar partai menyebabkan banyak mengalami pergantian kabinet.

Berikut kabinet yang pernah berkuasa setelah penyerahan kedaulatan :

1)      Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)

2)      Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952)

3)      Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

4)      Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

5)      Kabinet Burhanudin Harahap (1955-1956)

6)      Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957)

7)      Kabinet Karya (Djuanda/Zaken) (9 April 1957 – 10 Juli 1959)

# data[].attributes.body
Setelah dibubarkannya RIS pada Tahun 1950, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUDS 1950 adalah Parlementer, Ciri demokrasi Liberal ini adalah sering berganti-ganti kabinet. Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer yang liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat.

Demokrasi Parlementer adalah Sistem Demokrasi dimana Parlemen (dewan perwakilan rakyat)  memiliki peran penting dalam pemerintahan.

Sistem Demokrasi Palementer periode ini memperlihatkan semangat belajar berdemokrasi.

Pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).

Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai – partai politik, karena dalam sistem kepartaian menganut sistem multi partai.

Konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem politik demokrasi liberal parlementer gaya barat dengan sistem multi partai yang dianut, maka partai –partai inilah yang menjalankan pemerintahan melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen dalam tahun 1950 – 1959.

Periode 1950 -1959 merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI dan Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. Hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Masa pemerintahan kabinet tidak ada yang berumur panjang, sehingga masing-masing kabinet yang berkuasa tidak dapat melaksanakan seluruh programnya.

# data[].attributes.body
Perjanjian KMB pada saat itu dilakukan di Den Haag, Belanda, pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949. Hasil perjanjian KMB ini sangat penting bagi Indonesia. Salah satunya adalah kembalinya kedaulatan Indonesia seutuhnya setelah Belanda berusaha untuk menguasai Indonesia lagi. KMB juga menjadi babak baru sistem pemerintahan Indonesia.

Saat itu Indonesia menjadi salah satu negara federasi yang secara langsung memiliki hubungan dengan Kerajaan Belanda. Makanya, Indonesia juga menggunakan nama baru, yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS). Sistem kepemimpinan dan pemerintahannya juga jadi berubah. Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian yang membuat posisi Indonesia jadi lemah, tapi pada saat itu pemerintah Indonesia tidak memiliki cara lain. Wilayah Indonesia yang sangat besar dipecah-pecah menjadi beberapa negara bagian seperti Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Setiap negara bagian tersebut memiliki pimpinannya masing-masing.

RIS ini akhirnya tidak berlangsung lama, hanya sanggup bertahan selama satu tahun saja. Banyak negara bagian yang merasa tidak puas dengan sistem negara bagian. Mereka kemudian mengusulkan agar pemerintahan dikembalikan menjadi republik lagi, bukan RIS. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1950, usulan mereka ini diterima oleh Presiden RIS Soekarno. Indonesia akhirnya kembali menjadi negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan penandatanganan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950) sebagai pengganti UUD RIS.

# data[].attributes.headline
POLITIK INDONESIA Di MASA AWAL KEMERDEKAAN

# data[].attributes.subject
POLITIK INDONESIA Di MASA AWAL KEMERDEKAAN

# data[].attributes.body
Dalam catatan sejarah politik Indonesia disebutkan Soekarno-Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 agustus 1945. Saat itu sistem pemerintahan Indonesia masih menggunakan sistem presidensial.
Sistem pemerintahan presidensial tersebut terpusat atau tersentral pada Soekarno-Hatta karena pada saat itu rakyat Indonesia mempercayakan Indonesia kepada mereka. Sebelum ada Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun Dewan Pertimbangan Agung, Presiden  Soekarno dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Nah, untuk menghindari adanya absolutisme atau kekuasaan mutlak dari satu pihak saja, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan tiga maklumat. Pertama, Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945, yang berisi ketetapan KNIP yang diubah menjadi lembaga legislatif. Kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, yang berisi mengenai pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yang berisi mengenai perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sistem presidensial ke sistem demokrasi parlementer.

# data[].attributes.headline
Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950

# data[].attributes.subject
Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950

# data[].attributes.body
1) Terjadi Inflasi yang sangat tinggi
2) Adanya Blokade ekonomi dari Belanda
3) Kekosongan kas Negara

# data[].attributes.headline
KONDISI EKONOMI INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN

# data[].attributes.subject
KONDISI EKONOMI INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN

# data[].attributes.body
1) Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia.

2) Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap.

3) Tinggalan pemerintah pendudukan Jepang dimana ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang. Membuat pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan.

4) Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi.

5) Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional.

6) Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.