# data[].attributes.body
1. LIMA FOKUS KERJA DI PERIODE KEDUA PEMERINTAHAN JOKOWI
On 20/10/2019
Presiden Joko Widodo memaparkan lima hal yang akan menjadi fokus kerja di periode kedua pemerintahan pada 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato awal masa jabatan usai dilantik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.

Pertama, Presiden Jokowi akan menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama. Dalam hal ini, Presiden Jokowi hendak membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta akan mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama.

“Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” ujar Presiden Jokowi.

Kedua, pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Menurut Presiden, infrastruktur tersebut akan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, Kepala Negara ingin agar segala bentuk kendala regulasi disederhanakan, dan dipangkas. Dalam hal ini, Presiden mengatakan, pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang (UU) besar, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

“Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus,” jelasnya.

Keempat, Presiden Jokowi ingin penyederhanaan birokrasi terus dilakukan secara besar-besaran. Tak hanya itu, investasi untuk penciptaan lapangan kerja juga harus diprioritaskan di samping memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang.

Terkait penyederhanaan birokrasi, Kepala Negara berpandangan bahwa eselonisasi harus disederhanakan dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.

“Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat, dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, sekali lagi, pasti akan saya copot,” tegasnya.

Kelima adalah transformasi ekonomi. Menurut Presiden, Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di pengujung pidatonya, Presiden Jokowi mengucapkan apresiasi tinggi atas pengabdian Bapak Jusuf Kalla sebagai wakil presiden periode 2014-2019 yang telah bahu-membahu menjalankan pemerintahan bersamanya.

“Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh lembaga-lembaga negara, kepada jajaran aparat pemerintah, TNI dan Polri, serta seluruh komponen bangsa yang turut mengawal pemerintahan selama lima tahun ini sehingga dapat berjalan dengan baik,” tandasnya.
[15/11 20:46] sukmaptr: https://kppip.go.id/siaran-pers/lima-fokus-kerja-di-periode-kedua-pemerintahan-jokowi/
(Dikerjakan oleh sukma putri 25)
2
.- Membuat PP Pengupahan yang bertentangan dengan UU (2015)
-  Memperlemah (Kemungkinan Adanya) Oposisi dengan Mengacakngacak Parpol melalui Melawan Hukum Putusan MA: Golkar (2015).
- Memperlemah (Kemungkinan Adanya) Oposisi dengan Mengacakngacak Parpol melalui Melawan Hukum Putusan MA: PPP (2016)
- Membiarkan Pembantunya Membangkang terhadap Putusan MK (2016)
- Membatasi Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Melalui PP 60/2017 yang Bertentangan dengan UU 9/1998 (2017)
- Perppu Ormas Membubarkan Ormas Tanpa Pengadilan (2017)
- UU 5/2018 tentang Perubahan atas UU 15/2003 tentang Penetapan Perpu 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UndangUndang mengkaburkan batasan peran TNI dalam urusan pertahanan

https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/15/28-kebijakan-di-pemerintahan-jokowi-yang-terkesan-otoriter-menurut-ylbhi
(Dikerjakan oleh Talitha vivia 26)
3. keberhasilan:
1. Harga-harga terkendali

Pada masa pemerintahan Jokowi, laju kenaikan harga relatif terjaga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Kemiskinan terendah

Pemerintah berhasil menurunkan persentase tingkat kemiskinan hingga mencapai kemiskinan pada Maret 2018, terendah sepanjang sejarah
3. Semakin banyak warga yang bekerja

Perekonomian yang menarik tercermin dari semakin menurunnya jumlah pengangguran terbuka dan tingkat pengangguran terbuka
4. Terjaminnya kehidupan warga

Melalui program jaminan sosial, pelayanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau oleh siapapun sehingga kesehatan keluarga Indonesia terjaga, khususnya keluarga kelompok masyarakat bawah.

5. Kualitas hidup meningkat

Peningkatan derajat kesehatan mampu mendorong produktivitas dan kualitas hidup masyarakat, generasi masa depan mendapatkan akses pelayanan yang baik.

6. Tingkat pendidikan membaik.

Kini, wajib belajar menjadi 12 dari sebelumnya yang hanya 9 tahun.Peningkatan akses pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dapat mendorong kualitas SDM.
7. Penguasaan aset mulai menyebar

Seluruh transformasi struktural yang dilakukan pemerintah pada ujungnya mampu menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang.
8. BBM satu harga

Hingga Oktober 2017, kebijakan BBM satu harga telah diimplementasikan di 25 titik wilayah dari target 54 titik wilayah di seluruh Indonesia.

Pemerintah telah mencanangkan program BBM Satu Harga di daerah 3T yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar dengan tujuan agar BBM bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia dengan harga yang sama.
9. Membangun kawasan perbatasan

Pembangunan infrastruktur di NTT seperti ruas Dufala – Nualain, ruas Motamasin – Laktutus – Dafala, dan ruas Haliwen – Sadi – Asuman u – Haekesak. Total panjang jalan yang dibangun yaitu 176,2 km dengan jalan yang sudah tembus 151,1 km dan yang belum tembus 25,1 km
Pembangunan infrastruktur di Kalimantan seperti Balai Karangan – Entikong – Batas Sarawak (Malaysia), Kalimantan Barat, Timur, dan Utara. Total panjang jalan yang dibangun yaitu 1.920,1 km dengan jalan yang sudah tembus 1.582 km dan yang belum tembus 337 km.

Pembangunan infrastruktur di Papua seperti Segmen 1 yaitu Jayapura – Arso – Waris – Yetti, Segmen 2 yaitu Yetti – Ubrub – Oksibil, dan Segmen 3 yaitu Oksibil – Tanah Merah – Muting – Merauke. Total panjang jalan yang dibangun yaitu 1.098,2 km dengan jalan yang sudah tembus 892,3 km dan yang belum tembus 205,9 km.
Pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan menjadi prioritas pemerintah untuk memudahkan mobilitas warga, memajukan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

10. Poros maritim kian nyata

Pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) masih terus didorong untuk memperbanyak pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir dan pulau kecil. Selain itu, pemerintah juga memberikan layanan perlindungan asuransi nelayan.

Indonesia telah memiliki 12 SKPT, dan 664.746 jiwa atau 66% sudah memiliki kartu asuransi nelayan.

11. Perizinan berusaha makin mudah

Pemerintah terus melakukan penyederhanaan birokrasi dalam kemudahan berusaha dengan mencabut, menggabung, dan menyederhanakan regulasi dan menyediakan platform perizinan berusaha yang mudah dan cepat.

Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani mengungkapkan penyederhanaan birokrasi mampu menumbuhkan investasi di Indonesia.
12. Peringkat investasi membaik

Moody’s, Fitch, dan Standard Poor menyatakan bahwa Indonesia Layak Investasi di tahun 2018, di mana S&P terakhir kali memberikan status layak investasi di tahun 1992.

“Pemerintah terus menciptakan kebijakan perekonomian untuk mendorong peringkat investasi Indonesia,” katanya.

13. Daya saing membaik

Daya saing Indonesia di kancah global terus meningkat sejalan dengan perbaikan regulasi
14. Proyek strategis nasional

Pemerintah berupaya meningkatkan daya saing dan produktivitas melalui penciptaan konektivitas antarwilayah dalam Proyek Strategis Nasional.
15. Komitmen membangun desa

Pembangunan dari desa merupakan kebijakan pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Di tahun 2017 dana desa mencapai Rp60 triliun dan transfer daerah di tahun 2017 adalah Rp704,92.
16. Insentif pajak UMKM

Daya saing pelaku UMKM diharapkan meningkatkan sehingga mampu ikut serta dalam kegiatan usaha formal.

Menurut PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Perederan Bruto Tertentu, pemerintah memangkas pajak penghasilan UMKM dari 1% menjadi 0,5%.

17. Kredit Usaha Rakyat

Akes pembiayaan yang mudah dan murah menjadi kunci selain akses terhadap aset. Pemerintah terus menyalurkan KUR dengan bunga kian murah, hingga 7% pada 2018.
18. Distribusi Aset Untuk Rakyat

Menuju kemandirian ekonomi melalui redistribusi aset dan akses melalui program Reforma Agraria.

Capaian Redistribusi Aset s/d Agustus 2017 adalah 245.097 bidang dan 187.036 Ha sedangkan Capaian Legalisasi Aset s/d Agustus 2017 adalah 2.861.556 bidang dan 508.391,11 Ha dengan Total Capaian Redistribusi dan Aset dan Legalisasi Aset 3.106.653 bidang dan 695.427,11 Ha.
https://economy.okezone.com/amp/2018/11/21/320/1980564/18-keberhasilan-pemerintahan-presiden-jokowi-dari-bbm-satu-harga-hingga-tingkat-kemiskinan-terendah?page=3
(Dikerjakan oleh Vemas 27)
4. Pertama, kata Irwan, kegagalan Jokowi dalam penanganan pandemi Covid-19 yang mulai merebak di Indonesia pada Maret 2020 hingga saat ini.

"Pemerintah terbukti lamban dalam mengambil kebijakan yang tepat," ujar Irwan kepada wartawan, Selasa (20/10/2020).

Menurutnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dipilih pemerintah dibanding lockdown, tidak terbukti ampuh menekan penyebaran virus Covid-19.

Kedua, kata Irwan, pemerintahan Jokowi gagal dalam program pemulihan ekonomi nasional. Bahkan, Indonesia masuk ke dalam jurang resesi pada kuartal III 2020.

"Realisasi pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II tahun ini minus 5,32 persen. Sementara kuartal III dipastikan minus dengan proyeksi antara minu 2,9 persen sampai minus 1 persen. Itu juga sudah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan," paparnya.

ketiga, kata Irwan, yaitu pemerintah tidak bisa menumbuhkan nilai-nilai demokrasi bangsa.

"Banyak kebijakan serta tindakan pemerintah yang represif, dan membungkam ruang tumbuh demokrasi di bawah kepemimpinannya," papar Irwan.
https://m.tribunnews.com/nasional/2020/10/21/3-kegagalan-pemerintahan-jokowi-dalam-setahun-terakhir-menurut-partai-demokrat
(Dikerjakan oleh sukma putri 25)
5.

Negatif
Defisit fiskal, anggaran dan transaksi berjalan, defisit neraca pembayaran dan berbagai masalah lain yang dihadapi pemerintah sebelumnya tidak akan meningkatkan dan merespons dengan baik sehingga mengakibatkan mundurnya perekonomian nasional.
Peningkatan kemiskinan dan peningkatan sosial (Gini Ratio).
Meledaknya inflasi akibat harga barang dan jasa.
Lemahnya penegakan hukum dan supremasi hukume sehingga tidak mendorong terciptanya 'lingkaran kebaikan' pada institusi penegak hukum.

Positif
Hal positif, ia menilai Presiden memiliki keagresifan dalam melaksanakan program-program pemerintah.

Yang paling terlihat bagaimana Presiden memutuskan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur transportasi.
32
"Infrastruktur transportasi yang dilalaikan oleh pemerintahan sebelumnya dengan target menurunkan 'biaya logistik' di Indonesia," ujar Johan dalam diskusi yang digelar di kawasan Tebet, Jakarta
(Dikerjakan oleh sukma, talitha, vemas)

6. 1. “Semoga lebih amanah dan semoga bisa terbentuk zaken kabinet meskipun kelihatannya sulit. Semangat Pak Jokowi dan Abah Ma’ruf Amin untuk Indonesia yang lebih baik.”
2. “Semoga dapat menyelesaikan janji – janji yang sudah di janjikan selama ini.”
3. “Semoga Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi, dan presiden beserta wakilnya bisa mengambil keputusan yang terbaik dengan tidak mudah terpengaruh oleh lembaga-lembaga yang lain.”
(Dikerjakan oleh sukma, talitha, vemas)

# data[].attributes.body
4. Kegagalan dan hambatan terjadi Abdurrahman Wahid sebagai berikut :

A. Kegagalan Yang Dialami Rendahnya Tingkat Popularitas Gus Dur
Dengan beberapa keputusannya yang kontroversial (menuai banyak kritik). membuat Gus Dur buka sosok populis. Bahkan ketika masa 100 hari pemerintahannya pun, tingkat popularitas Gus Dur sudah melorot jauh dari tingkat sebelumnya.
Sebagian kalangan menganggap Gus Dur adalah tokoh nasional yang diakui kecermelangannya. Sebagai sosok utama di kalangan Nahdiyin (basis masa keagamaan organisasi Nahdatul Ulama), Gus Dur memang disegani kepemimpinannya. Tapi, sebagai seorang negarawan yang harus arif dalam membuat kebijakan, Gus Dur siragukan kemampuannya.

B. Hambatannya Tidak Memiliki Basis Politik yang Kuat di Parlemen (MPR/DPR)
Gus Dur bukanlah tokoh dari partai yang memenangkan pemilu. Partai yang mengusungnya pada saat itu (PKB), bukan partai dengan suara terbanyak.
Proses terpilihnya Gus Dur adalah hasil dari lobby-lobby politik yang akhirnya membuat Gus Dur terpilih sebagai presiden. Akibatnya, dalam kabinet pemerintahan yang di bentuk oleh Gus Dur. ia "terpaksa" merengkuh semua partai tanpa melihat kesamaan platform (visi/misi) dengan dirinya.
Dengan gaya Gus Dur yang ceplas-ceplos, membuat banyak pihak yang awalnya menunjukan dukungan. Simpati berubah menjadi antipati. Puncaknya, Gus Dur dilengserkan oleh MPR dan "dipaksa" keluar dari istana Negara hanya dengan celana pendek dan kaos singlet.

• Dikerjakan oleh Bagas Wahyu (07)
• Sumber :
- Buku Paket Sejarah Indonesia Hal 167
-
https://id.scribd.com/document/342177210/Kegagalan-Dan-Keberhasilan-Pemerintahan-Bj4.

5. Menurut tanggapan kelompok kami pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid memberikan lebih banyak dampak negatif tetapi  juga terdapat dampak positifnya.

Positif
Pemerintahan Kabinet Persatuan Nasional dibawah pimpinan Abdurrahman Wahid mampu menjaga stabilitas perekonomian dan membawa persatuan dalam suku dan agama. Abdurrahman juga diketahui sangat toleran dalam urusan kebangsaan.

Negatif
Hubungan Abdurrahman Wahid dengan koalisi Poros Tengah dan DPR tidak berjalan dengan baik. Gagasan yang kontroversial mengenai pencabutan Tap. MPRS mengenai pelarangan komunisme dan gagasan pembukaan hubungan dagang dengan Israel, hubungan Abdurrahman Wahid dengan DPR terbilang tidak harmonis, ketidakharmonisan berawal dari seringnya presiden memberhentikan dan mengangkat menteri tanpa memberikan keterangan yang dapat diterima oleh DPR. Kepercayaan masyarakat terhadap Abdurrahman Wahid semakin menipis seiring dengan adanya dugaan bahwa presiden terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Bulog. Ketidakpuasan terhadap Gus Dur di tunjukkan pada kalangan politik menanggapi kontroversi yang dilakukan oleh Gus Dur dengan mengadakan sidang istimewa MPR.

• Diskusi bersama
• sumber paket sejarah Indo.

# data[].attributes.body
Nama : Natrin Amadina
Absen : 19
Jawaban utk soal no 1. Masa Pemerintahan :

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono berlangsung dari tahun 2009 sampai 2014. Dalam pemerintahan ini, Presiden SBY Bersama wakilnya Boediono, mencetuskan visi dan misi sebagai berikut:

Visi
Terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.
Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.
Memperkuat pilar-pilar demokrasi.
Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Misi
Mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman, dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Melanjutkan upaya menciptakan Good Government dan Good Corporate Governance. Demokratisasi pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen bangsa. Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi. Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka pembangunan masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa.

Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendatangkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa Menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet. Di masa pemerintahan yang kedua ini, mulai terlihat beberapa kelemahan misalnya kurang sigapnya menanggapi beberapa isu sampai isu-isu tersebut menjadi hangat bahkan membingungkan, lalu dari pemberantasan korupsi sendiri menimbulkan banyak tanda tanya. Mulai dari kasus pimpinan KPK, mafia hukum, serta politisasi di berbagai bidang yang sebenarnya tidak memerlukan suatu sentuhan politik yang berlebihan guna pencitraan. Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip struktural Sistem Politik Indonesia, yakini berdasarkan kedaulatan rakyat.

— Sumber : Internet // abdinegaranegaranews.web.id

# data[].attributes.headline
6. Proses berakhirnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

# data[].attributes.subject
6. Proses berakhirnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

# data[].attributes.body
Keinginan Presiden untuk mengakhiri masa jabatannya dengan menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan menghasilkan pimpinan nasional sesuai dengen kehendak masyarakat juga dilakukan dengan memastikan aparatur pemerintah bisa menjalankan tugas menyukseskan pemilu sesuai dengan peran dan fungsinya.

Dalam rapat pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI (Polri), SBY menegaskan pentingnya kedua institusi itu netral dan mengamankan berlangsungnya pemilu secara baik.

Sesuai konstitusi, Presiden Republik Indonesia (RI) hanya dapat menjabat selama dua kali masa jabatan dengan jangka watu 10 tahun atau lima tahun untuk masing-masing periode masa jabatan.

Sumber: internet
https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/414688/sby-dan-tugas-akhir-di-pemerintahan

# data[].attributes.body
Nama : Naufalen Setya
Absen : 20
Jawaban utk soal no 3. Keberhasilan

Ada beberapa keberhasilan Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu:
1. Pemerintahan Suslio Bambang Yudhoyono (SBY) diniai sukses mendorong ekonomi tumbuh dengan rata-rata 5- 6%. Meskipun masih didominasi oleh sektor non- tradabie. "Ekonomi tumbun, tapi bukan pada saktor produktit. Tapi Itu tetap adalah sebuah perbaikan,"
2. Peranan investasi dalam Produk Domestik Bruto (POB) meningkat dari sebelumnya 23% menjadi 31% pada 2013.
3. Kinerja perbanikan terus membaik dengan perkembangan aset rata-rata tumbuh 16,44%, Dana Pihak Ketiga (DPK) 15,88%, dan kredit 21,62%.
4. Presentase angka kemiskinan menurun dan pekerja formal naik dari 16,66% menjadi 11,25% pada 2013.
5 Tingkat pengangguran terbuka menurun dan pekerja formal naik dari 29,38% menjadi 39,9%.
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,7 menjadi 73,45.

— Sumber : Internet
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2760762/indef-sby-punya-6-keberhasilan-tapi-ada-10-kegagalan

# data[].attributes.body
Nama : M. Syafthamara
Absen : 17
Jawaban utk soal no. 4. Kegagalan dan Hambatan

- Kegagalan pertama yakni tingkat ketimpangan yang melebar dengan meningkatnya rasio gini sebesar 0,5 persen.

Kedua, terjadi penurunan kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 28 persen pada 2004 menjadi 23,5 persen pada 2013.

Ketiga, neraca transaksi perdagangan turun dari angka surplus pada 2004 sebesar US$ 25,06 miliar menjadi defisit US$ 4,06 miliar pada 2013.

Keempat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa hasil penciptaan lapangan kerja yang memadai. Ini menyebabkan elastisitas 1 persen pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja turun dari 272 ribu menjadi menjadi 164 ribu.

Kegagalan kelima yakni efisiensi ekonomi semakin memburuk. Ini nampak dari naiknya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dari 4,17 menjadi 4,5.

Beberapa hal yang menghambat efisiensi adalah lambannya birokrasi, merajalelanya korupsi, dan keterbatasan infrastruktur

Keenam, turunnya rasio pajak terhadap PDB dari 12,2 persen menjadi 10,8 persen pada 2013.

Ketujuh, kesejahteraan petani yang menurun 0,92 persen.

Kedelapan, nilai utang pemerintah mencemaskan, meski terdapat penurunan rasio utang terhadap PDB. Utang per kapita naik US$ 531,29 per penduduk pada 2005 menjadi US$ 1.002,69 per penduduk.

Kesembilan, defisit keseimbangan primer anggaran yang sebelumnya surplus 1,83 persen pada 2014 menjadi defisit 1,19 persen pada 2013.

Kesepuluh, tidak proporsional dan besarnya dominasi pengeluaran rutin dan birokrasi dalam APBN. Belanja birokrasi naik dari 16,23 persen menjadi 22,17 persen pada 2013. Pola yang sama juga terjadi pada subsidi energi yang naik dari 16,2 persen menjadi 20,89 persen dan belanja modal hanya naik tipis dari 6,4 persen menjadi 8,06 persen.

— Sumber : Indef katadata.co.id

# data[].attributes.body
5. Menurut tanggapan kelompok kami terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II :

a. Dalam sisi negatif antara lain;
1. Tidak memenuhi harapan pemberantasan korupsi yang pernah menjadi slogan kampanye penting dari partainya.
2. Kasus korupsi tingkat tinggi yang melibatkan pejabat-pejabat pemerintahan menjadi berita utama secara rutin.
3. Yudhoyono dikritik karena tidak tegas dan terlalu berusaha untuk berteman dengan semua pihak dan aliran masyarakat.

b. Dalam sisi negatif diantaranya :
- kepemimpinannya berhasil meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi Indonesia,  penegakan atau supremasi hukum diberikan porsi yang baik dan besar. Di dalam hubungan internasional, peran Indonesia dalam kancah internasional tidak dipandang sebelah mata. Indonesia pada masa itu aktif di berbagai forum internasional seperti APEC dan Global Climate Change.
Kemajuan pemerintahan SBY tidak sampai disitu saja. Berbagai kemajuan dilakukan, di antaranya:
-Adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS).
-Pendidikan wajib 12 tahun
-Pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas

— Sumber : Internet

# data[].attributes.body
Nama : Nadia Chyka Aulia
Absen : 18
Jawaban utk soal no 2. Kebijakan-kebijakan yang diambil

a. Memperbaiki Pelayanan Publik
Peningkatan pelayanan publik merupakan salah satu tindak lanjut reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kabinet Indonesia Bersatu I. Program-program tersebut antara lain tampak pada kebijakan one stop service (OSS), mekanisme pengaduan, standar kompetensi jabatan, dan pelayanan pertanahan.

b. Memperkuat Sistem Politik
Untuk memperkuat sistem politik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab) yang beranggotakan Partai Demokrat dan partai politik pendukung pemerintah seperti Golkar, PKS, PPP, PKB, dan PAN. Pembentukan Setgab bertujuan menyatukan visi dan misi agar arah pembangunan berjalan seiring kesepakatan bersama. Setgab dianggap sebagai format koalisi yang sesuai etika demokrasi dan dibentuk sebagai sarana komunikasi politik.

c. Mewujudkan Good Governance
Agenda besar Kabinet Indonesia Bersatu II adalah program kerja dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) seperti pemberantasan korupsi di seluruh elemen pemerintahan mulai tingkat desa hingga pemerintah pusat. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono kondisi perekonomian terus berkembang dengan fundamental makin kuat. Kondisi ini tecermin dari indeks harga saham gabungan Indonesia yang terus membaik, daya saing Indonesia dan nilai ekspor di tingkat dunia tinggi, serta investasi dan cadangan devisa terus membaik. Dalam perkembangannya, pendapatan domestik bruto makin meningkat sehingga pada 2013 Indonesia menduduki peringkat ke-16 ekonomi dunia. Angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan di tengah gejolak perekonomian dunia. Salah satu upaya penekanan angka kemiskinan dan pengangguran dilakukan dengan pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

d. Memajukan Pendidikan
Usaha pemerataan dan perbaikan pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono makin gencar. Usaha perbaikan pendidikan ini dilakukan dengan memberdayakan para sarjana. Perekrutan lulusan perguruan tinggi melalui program Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (SM3T) menjadi usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di pelosok negeri. Calon guru yang baru lulus dari perguruan tinggi dibekali dengan berbagai pelatihan sebelum dikirim ke daerah yang membutuhkan guru untuk mengabdi di daerah tersebut selama satu tahun. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono secara resmi mengakhiri masa jabatannya. pada 20 Oktober 2014. Masa akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ditandai dengan penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden secara demokratis pada 9 Juli 2014. Pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 dimenangi oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan perolehan suara 53,15%.

— Sumber : LKS INTAN PARIWARA, Scan Barcode halaman 106

# data[].attributes.body
Nama Kelompok 3 :

1. Fatimatus Sholicha              (09)
2. Frenzy Fara Azizah             (10)

3. Havelyne Octaviana . D .    (11)

4. Intan Dewi Iksanty             (12)

Permasalahan : Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri
Berilah penjelasan tentang :

1. Masa Pemerintahan
Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri adalah Presiden Indonesia yang kelima bersama Hamzah Haz sebagai wakil presiden yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia juga merupakan presiden wanita Indonesia pertama.
Megawati diangkat menjadi presiden Indonesia setelah Presiden Abdurrahman Wahid dicabut mandatnya oleh MPR RI karena membekukan lembaga MPR/DPRdan Partai Golkar.
Pada masa pemerintahannya, Megawati mengawali tugasnya sebagai presiden kelima republik Indonesia dengan membentuk kabinet gotong royong. Yang di mana kabinet ini memiliki 5 agenda utama yang berfokus akan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) seperti
1. Menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan
2. Menuliskan pembangunan politik
3. Mempertahankan supremasi hukum
4. Menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil
5. Menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia.
Agenda-agenda tersebut dalam pelaksanaannya berusaha diwujudkan dengan cara menerapkan berbagai kebijakan agar sesuai dengan yang dicita-citakan. Meskipun begitu upaya Megawati untuk memberantas KKN sangat berat, karena banyaknya kasus KKN pada masa orde baru dan pada masa pemerintahan Gus Dur yang belum tuntas menambah beban Megawati dalam melaksanakan pemerintahannya.
Seiring berjalannya waktu, keadaan hukum Indonesia belum menempatkan keadilan yang nyata karena masih banyak pejabat tinggi yang melakukan kesalahan hukum serta kurangnya jumlah dan kualitas aparat penegak hukum sehingga supremasi hukum belum terlaksana dengan baik. Selain itu, pada masa pemerintahan Megawati dinilai kurang cakap untuk berdiplomasi dalam memperebutkan wilayah sengketa perbatasan seperti, pulau Sipadan, Pulau Ligitan, dan Timor Timur yang akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa wilayah tersebut bukan bagian dari Indonesia dan membuat Indonesia kehilangan ketiga pulau tersebut.
Terlepas dari beberapa kegagalan tersebut, masa pemerintahan Megawati juga sempat membawa pengaruh yang baik bagi perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan minimnya kontroversi yang terjadi pada pemerintahan Megawati memberi dampak positif meskipun pemerintahan Megawati masih mewarisi berbagai krisis ekonomi pemerintahan sebelumnya.
Pada tahun 2002 pemerintahan Megawati berhasil membawa Indonesia menjadi swasembada beras karena kebijakan larangan impor yang dikeluarkan oleh Megawati. Kemudian Megawati melakukan penundaan pembayaran utang untuk mengatasi masalah/tunggakan utang luar negeri, karena Megawati berfokus untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Selain itu, Megawati juga melakukan tindakan yang berani dengan mengakhiri kerjasama dengan IMF pada 2003 yang kemudian menerbitkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Sesudah Berakhirnya Program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Melalui berbagai kebijakan yang diterapkan, Megawati berhasil menurunkan inflasi dari 13,1% menjadi 6,5%, stabilnya cadangan devisa negara, nilai tukar rupiah membaik sehingga harga barang menjadi stabil, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia naik 2%. Sejak saat itulah perekonomian Indonesia mengalami surplus dan lebih baik dari pada pemerintahan sebelumnya.

- Dikerjakan oleh Havelyne Octaviana . D
( 11 )

Sumber literasi :
1. LKS Sejarah Indonesia Intan Pariwara, kelas XII
2. Paket Sejarah Indonesia Edisi Revisi 2018, kelas XII
3. https://indonesiabaik.id/infografis/reformasi-pasca-imf
4. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputri

2. Kebijakan - kebijakan yang diambil
1. Membentuk Agenda Pemerintahan melalui Kabinet Gotong Royong

Presiden Megawati dan Hamzah Haz mengawali tugasnya dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini dilantik pada 10 Agustus 2001. Kabinet ini disebut zaken kabinet karena 2/3 menterinya dijabat oleh tokoh-tokoh profesional di bidangnya. Kebijakan pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri tertuang dalam agenda Kabinet Gotong Royong sebagai berikut :

a. Membuktikan sikap secara tegas untuk menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme  ( KKN ).

b. Menunjukkan kesungguhan dalam menyusun langkah-langkah untuk menyelematkan rakyat Indonesia dari penderitaan akibat krisis berkepanjangan.

c. Meneruskan pembangunan politik untuk melakukan perbaikan dalam menunjang tinggi kedaulatan rakyat.

d. Menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil.

e. Menjaga pertahanan keamanan dan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dalam menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat.
2. Melakukan Reformasi di Bidang Politik dan Hukum

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Salah satu perubahan penting tersebut adalah presiden dan wakil presiden Republik Indonesia akan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden dan wakil presiden ( pilpres ).

Dalam bidang hukum, pemerintah memberikan penegasan kepada Mahkamah Agung (MA) sebagai kekuasaan bersifat independen. Oleh karena itu, MA diharapkan menjadi penegak hukum yang mampu menembus sistem biokrasi yang selama masa pemerintahan sebelumnya sering disalahgunakan. Upaya lain untuk menuntaskan cita-cita reformasi adalah perencanaan pemebntukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri supremasi hukum belum terlaksana dengan baik. Keadaan hukum di Indonesia belum menempatkan keadilan yang nyata karena masih banyak pejabat tinggi yang melakukan kesalahan hukum. Dengan demikian, pemerintah melakukan kebijakan reformasi di bidang hukum, salah satunya melalui penataan dan pembersihan hakim serta peningkatan kesejahteraan hakim. Untuk membersihkan Indonesia dari praktik korupsi, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) pada 27 Desember 2002, selain KPK, pemerintah membentuk pengadilan khusus untuk kasus korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ). Pemerintah juga meningkatkan kegiatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) sebagai auditor internal, termasuk melakukan audit bagi badan usaha milik negara dan daerah.

3. Disintegrasi dan Kedaulatan Wilayah

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri terjadi beberapa konflik yang menyita perhatian publik, salah satunya konflik Aceh. Salah satu upaya pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri untuk meredam konflik Aceh adalah melakukan kunjungan kerja pada 8 September 2001. Presiden Megawati Soekarnoputri berdialog langsung dengan sejumlah tokoh masyarakat Aceh dan berpidato di halaman masjid raya Baiturrahman Banda Aceh. Upaya pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri menjaga kedaulatan NKRI juga diuji saat Indonesia bersengketa dengan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa tersebut makin berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan melalui perundingan bilateral. Permasalahan tersebut akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Pada perkembangannya hasil keputusan Mahkamah Internasional tidak menguntungkan Indonesia. Mahkamah Internasional memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia.

4. Melakukan Reformasi di Bidang Ekonomi

Beberapa kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai berikut :

a. Mengatasi masalah utang Indonesia peninggalan orde baru sebesar US$150,80 miliar dengan cara meminta penundaan utang sebesar US$5,8 miliar pada pertemuan Paris Club tahun 2002.

b. Menaikkan pendapatan per kapita cukup signifikan, yaitu sekira US$930. Kebijakan ini mendapat sambutan dari pasar karena tidak sampai sebulan dilantik sebagai presiden, kurs mata uang rupiah menguat menjadi Rp8.500,00 per US$ ( semula Rp9.000,00 per US$ ).

c. Melakukan privatisasi BUMN. Privatisasi merupakan kebijakan menjual seluruh atau sebagian saham perusahaan negara pada periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan politik dan melunasi pembayaran utang luar negeri.

d. Memperbaiki kinerja ekspor.

5. Melaksanakan Pemilu 2004

Salah satu keberhasilan yang dicapai Presiden Megawati Soekarnoputri dalam upaya memperbaiki demokrasi di Indonesia adalah penyelenggaraan pemilu 2004. Pemilu diikuti oleh 24 partai dengan sistem perwakilan berimbang. Pemilu 2004 diselenggarakan dua tahap untuk memilih anggota legislatif serta memilih presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan presiden, pemilu dilaksanakan dua putaran karena pada putaran pertama tidak ada calon yang mengantongi suara lebih dari 50%. Pemilu pada putaran kedua dimenangi oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dengan perolehan 60,62% suara mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi dengan perolehan 39,38% suara.

- Dikerjakan oleh
Intan Dewi .I. ( 12 )
- Sumber Literasi :
1.  LKS Sejarah Indonesia Intan Pariwara halaman 104
2. Barcode LKS Sejarah Indonesia halaman 105

3. Keberhasilan

1. Mendirikan Lembaga Pemberantas Korupsi KPK Pada Tahun 2003

2. Menghentikan Aktivitas Pertambangan Freeport Di Papua

3. Menghentikan Kontrak Pertambangan Minyak Caltex Di Blok Natuna Kepri

4. Menghentikan Kontrak Pertambangan Migas Caltex Di Riau Daratan

5. Membubarkan BUMN Terkorup Pada Masa Itu Yaitu Indosat

6. Menangkap 17 Jenderal Korup (Termasuk Jenderal Ketua PBSI)

7. Megawati Membawa Indonesia Berhasil Keluar Dari IMF Pada Tahun 2003

8. Menangkap 21 Pengemplang BLBI

9. Mega Mengeluarkan Keppres No 34 Tahun 2004 Tentang Penertiban Bisnis TNI

10. Melakukan Pembangunan Infrastruktur yang Vital Setelah Pembangunan Berhenti Sejak 1998

11. Mengembalikan Proporsi Pendapatan Gas Arun Sebagian Besar Kepada Rakyat Aceh

Dikerjakan oleh : Fatimatus sholichah (09)

• Sumber : https://www.finansialku.com/kepemimpinan-megawati-soekarnoputri/#1_Mendirikan_Lembaga_Pemberantas_Korupsi_KPK_Pada_Tahun_2003

4. Kegagalan dan hambatan

Kegagalan Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri:
1. Adannya privatisasi BUMN, yang secara umum dapat diartikan bahwa kepemilikan BUMN oleh negara dihilangkan atau paling tidak diminimalisir karena kepemilikan atau pengelolaan berpindah ke tangan swasta. Kepemilikan publik berubah menjadi kepemilikan privat. Hal ini dapat dikatakan menyimpang karena pada dasarnya BUMN adalah salah satu sarana pemasukan kepada Negara yang harus dipertimbangkan dengan seksama.
2. kegagalan dapat pula terlihat dengan menurunnya suara PDI-P pada pemilu 2004 dan kegagalan Megawati untuk terpilih menjadi presiden pada periode berikutnya. Hal ini adalah indikasi kepercayaan rakyat yang menurun dengan melihat penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya.
3. Kinerja megawati dalam memimpin pemerintahan (2001-2004) memang tidak bisa membuktikan kepada publik bahwa ia memiliki kesamaan kapasitas dengan gaya kepemimpinan bung Karno.
4. Penyalahgunaan kekuasaan dan korup. Ini karena maraknya praktek penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku korup di dalam tubuh birokrasi pemerintah. Fakta ini bukan sekadar tudingan, karena berbagai laporan resmi dari institusi pengawasan keuangan dan lembaga-lembaga internasional seing mengemukakan indikasi kuat bahwa negeri ini masih merupakan negara terkorup.
5. Sifat megawati yang pendiam dalam memimpin pemerintahan sebenarnya jelas-jelas ridak relevan lagi untuk dipertahankan. Dan dalam pemilihan presiden yang kedua hendaknya megawati tidak lagi mengulangi sikap di tahun 1999.

Hambatan :
- Megawati Soekarnoputri menghadapi lima hambatan utama, jika akan menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid. Menurut analisanya, hal itu berpengaruh pada kabinet koalisi yang mau tidak mau harus dibentuk Megawati.
- Hambatan pertama, muncul dari keluarga Mega sendiri. “Isu-isu seputar keluarganya, adalah salah satu contohnya,” ujarnya. Hambatan kedua, muncul justru dari partainya sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Hal ini terkait dengan masalah mengenai dominasi anggota “indekos” di partai berlambang banteng itu.

Sedangkan hambatan ketiga, menyangkut kapasitas pribadi Megawati yang hingga kini belum membuktikan prestasinya.“Menurut saya, Megawati belum menunjukkan prestasi apapun selama ini,” argumennya. Karena itu, hambatan keempat akan dihadapi, jika ia tidak bisa mengatasi tuntutan orang-orang di sekitarnya. Bukan tidak mungkin nasibnya akan sama dengan Presiden Abdurrahman Wahid yang dinilai tidak mampu memerintah negara.

Terakhir, ungkap Noorsy, hambatan muncul dari luar. Menurutnya, waktu yang tersisa hingga 2004 sangat tipis. Kondisi inilah yang harus disadari Megawati jika ia naik menjadi Presiden. Noorsy berharap Megawati bisa memahami benar hambatan-hambatan tersebut agar tetap bertahan hingga masa jabatannya berakhir. (Dara Meutia Uning)

- Dikerjakan oleh Frenzy Fara Azizah (10)
_ Sumber Literasi :
1. https://brainly.co.id/tugas/13886728
2. https://nasional.tempo.co/read/28255/
mega-menghadapi-lima-hambatan

5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri
( positif, negatifnya )

Setiap pemerintahan seseorang tidak mungkin akan selalu berjalan mulus,  pasti akan mengalami masa kejayaan dan masa krisis. Begitu juga dengan masa pemerintahan Megawati, berikut ini adalah berbagai tanggapan dari kelompok kami mengenai pemerintahan Presiden Megawati dilihat dari tanggapan positif dan negatif
1. Tanggapan positif
Jika dilihat dari sisi positifnya, pada awal masa pemerintahan Megawati dianggap sebagai wadah baru bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi atau keluhan yang mereka rasakan saat pemerintahan sebelumnya. Hal itu, semakin meningkatkan semangat Megawati untuk menyejahterakan rakyatnya dengan cara membentuk agenda yang memfokuskan untuk memberantas KKN yang merupakan parasit bagi negara ini. Pada masa pemerintahan Megawati ini juga merupakan masa yang sukses dalam meredakan krisis ekonomi Indonesia. Kebijakan yang beliau terapkan semuanya dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan cita-cita. Sikap tegas, berani, dan cerdik dalam mengambil keputusan membuat Megawati berhasil meredam berbagai krisis yang ada pada masa pemerintahannya. Sikap seperti itulah yang memang seharusnya dimiliki oleh pemimpin bangsa yang baik.
2. Tanggapan negatif
Akan tetapi, dari sisi negatif pemerintahan Megawati dinilai sangat lemah dalam menegakkan hukum karena masih banyak oknum-oknum pemerintah yang melanggar juga terdapat beberapa kebijakan yang tidak dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan cita-cita. Seperti KKN yang masih merajalela di dunia peradilan, dan ketidakcakapan para diplomat untuk memperjuangkan wilayah perbatasan. Kegagalan-kegagalan tersebut tidak serta merta kesalahan Megawati, akan tetapi kepada anggota-anggota Megawati yang masih tidak memiliki visi dan misi yang sama dengan Megawati. Sehingga pemerintahan Megawati dinilai tidak bisa mewujudkan cita-cita untuk mempertahankan supremasi hukum

Sumber Literasi :
1. Diskusi kelompok
2. Buku paket Sejarah Indonesia Edisi Revisi 2018, hal 168-175

6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri

Proses berakhirnya pemerintahan presiden Megawati adalah karena berakhirnya masa jabatan yang diemban sejak 1999 dimana sebelumnya Amdurahman Wahid sebagai presiden. Sehingga berakhirnya masa jabatan megawati adalah tahun 2004. Semetara itu terjadi ketidak-puasan selama pemerintahan Megawati. Selama kepemimpinan Presiden Megawati, upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dinilai hanya berjalan di tempat. Sekalipun terjadi kemajuan dalam penyusunan peraturan mengenai perlindungan HAM, namun tetap lemah dalam penerapannya. Mandeknya penegakan HAM ini salah satunya ditunjukkan dari gagalnya proses pengadilan HAM untuk kasus Timor Timur. Proses pengadilan tersebut dinilai telah gagal mengungkap kebenaran atas pelanggaran HAM yang terjadi.

Pemerintahan Megawati Sukarnoputri dinilai gagal dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Demikian tanggapan fraksi-fraksi atas laporan Presiden Megawati dan lembaga-lembaga tinggi negara dalam Rapat Paripurna Ketiga Sidang MPR Akhir Masa Jabatan 2004 di Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Sabtu (25/9). Di sisi lain, fraksi-fraksi juga memuji prestasi pemerintahan Megawati atas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 yang aman, damai, dan demokratis.

Lemahnya penegakan hukum di era pemerintahan Megawati dinilai telah menyebabkan membudayanya korupsi di Indonesia. Fraksi Reformasi bahkan menyatakan, korupsi yang terjadi sudah sangat parah. Laporan Badan Pengawas Keuangan menyebutkan, penyimpangan keuangan negara di lingkungan pemerintah dan badan usaha milik negara mencapai Rp 167 triliun.
Selain korupsi, masalah keamanan juga mendapat sorotan dalam penilaian kepemimpinan Megawati selama kurun waktu tiga tahun. Fraksi Perserikatan Daulat Umat menilai, Presiden Megawati tidak mampu bertindak tegas sehingga aksi pengeboman dan anarkis berulang.

Berbeda dengan rapat sebelumnya, Rapat Paripurna MPR yang dipimpin Ketua MPR Amien Rais ini tidak dihadiri presiden maupun wapres. Baik Amien maupun anggota MPR lain tidak mempermasalahkan hal itu mengingat kehadiran mereka bukanlah kewajiban.
Rapat kali ini juga diwarnai pembacaan puisi oleh perwakilan Fraksi TNI/Polri yang dihapuskan dari MPR periode mendatang. Puisi berjudul Pamit dibacakan di akhir pandangan fraksinya. Dalam puisi itu diisyaratkan TNI/Polri sudah rela meninggalkan dwi fungsi, meski pembahasan Rancangan Undang-undang TNI beberapa waktu silam meragukannya. Menanggapi sikap Fraksi TNI/Polri, para anggota MPR menunjukkan penghormatan dengan berdiri.

Sementara Fraksi Utusan Golongan (F-UG) yang juga dihapuskan berpamitan dengan cara berbeda. F-UG memberikan bingkisan bagi pimpinan MPR. Dihapuskannya Fraksi TNI/Polri dan F-UG dari MPR ini adalah konsekuensi dari Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Adapun komposisi MPR baru hanya terdiri dari anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dalam Pemilu 2004.

- Dikerjakan : Intan Dewi . I . ( 12 )
- Sumber Literasi :
1. Materi Quipper
2. https://m.liputan6.com/news/read/86809/pemerintahan-megawati-dinilai-lemah-dalam-penegakan-hukum

# data[].attributes.body
Nama kelompok :
1. Sukma Putri Andjani (25)
2. Talitha Vivia. A (26)
3. Vemas Alfred L.N (27)

# data[].attributes.body
M. Syaftamara Fatih A 17
Nadia chyka.                 18
Natrin Amadina.            19
Naufalen Setya. 20

# data[].attributes.body
Nama kelompok:

Oktarianti Yustina P/21
Rio Rezki /22
Ryan Ditra W. / 23
Sierra Amelia D /24

1. Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program "blusukan" untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung.Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya, sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden.Selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDI-P harus disetujui oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan ia menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April.Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014.Selepas pengumuman ini, IHSG dan rupiah naik nilainya, yang dikaitkan dengan sentimen positif investor terhadap berita tersebut.
Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Jusuf Kalla akan menjadi calon wakil presidennya.Pencalonan tersebut didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.Pada hari yang sama, Jokowi dan Jusuf Kalla secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum.
Setelah mendengar hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei, Jokowi menyatakan kemenangan pada 9 Juli. Namun, lawannya, Prabowo Subianto juga menyatakan kemenangan, membingungkan warga Indonesia.Pada 22 Juli, beberapa jam sebelum pengumuman hasil pilpres, Prabowo mengundurkan diri dari pilpres.KPU pun mengumumkan kemenangan Jokowi berjam-jam kemudian.KPU menyatakan Jokowi menang dengan 53,15% suara (70.997.859 pemilih), sementara Prabowo mendapatkan 46,85% (62.576.444 suara). meskipun kubu Prabowo membantah total ini.Setelah kemenangannya, Jokowi menyatakan bahwa, tumbuh di bawah rezim Orde Baru yang otoriter dan korup, ia tidak pernah menyangka seseorang dengan latar belakang kelas bawah bisa menjadi presiden. The New York Times melaporkan dia mengatakan "sekarang, ini sangat mirip dengan Amerika, ya? Ada impian Amerika, dan di sini kita memiliki impian Indonesia".Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang tidak berasal dari militer atau elite politik, dan menurut komentator politik Salim Said, rakyat memandang Jokowi sebagai "seseorang yang merupakan tetangga kita, yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai presiden".
Sumbernya: internet https:///wiki/Joko_Widodo

Dikerjakan oleh Oktarianti Yustina Putri /21

2. 1. Membuat PP Pengupahan yang bertentangan dengan UU (2015)
2. Memperlemah (Kemungkinan Adanya) Oposisi dengan Mengacakngacak Parpol melalui Melawan Hukum Putusan MA: Golkar (2015).
3. Memperlemah (Kemungkinan Adanya) Oposisi dengan Mengacakngacak Parpol melalui Melawan Hukum Putusan MA: PPP (2016)
4. Membiarkan Pembantunya Membangkang terhadap Putusan MK (2016)
5. Membatasi Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Melalui PP 60/2017 yang Bertentangan dengan UU 9/1998 (2017)
6. Perppu Ormas Membubarkan Ormas Tanpa Pengadilan (2017)
7. UU 5/2018 tentang Perubahan atas UU 15/2003 tentang Penetapan Perpu 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UndangUndang mengkaburkan batasan peran TNI dalam urusan pertahanan

Sumber : Internet (tribun news.com)
Dikerjakan oleh Rio Rezki Maulana /22

3. Keberhasilan Jokowi pada periode I :
keberhasilan menuntaskan pembangunan jalan tol "Palikanci" yang telah berhasil menguraikan kemacetan lalu lintas di wilayah Jawa selama ini, pembangunan jalan tol Kalimantan Timur-Kalimantan Barat yang juga sedang berlangsung, pembangunan monorail di Jakarta, pembangunan sejumlah lokasi tol laut, "pemangkasan" waktu dwelling time, memerintahkan pencabutan izin perusahaan-perusahaan pembakar lahan dan hutan dan lain-lain.

Di bidang penegakkan hukum dan HAM, Presiden Jokowi juga telah memberikan grasi kepada sejumlah orang yang selama ini bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), pelaksanaan eksekusi mati terhadap para gembong narkoba yang sudah memasuki tahap kedua, melaksanakan reformasi birokrasi berdasarkan ketentuan dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN), walaupun belum maksimal, membekukan sejumlah PTS ilegal, mendukung sepenuhnya langkah KPK memberantas korupsi bersama-sama aparat penegak hukum dll.

Di bidang politik, walaupun pada awalnya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dihadapkan kepada beragam 'gangguan politik' mulai dari "rivalitas yang tidak berkesudahan" antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), namun pada akhirnya Jokowi berhasil mempertahankan terjalinnya komunikasi politik dengan parlemen, bahkan ada kecenderungan positif KMP mulai mengurangi tekanan-tekanan politiknya seiring dengan misi pemerintahan Jokowi-JK untuk menyejahterakan masyarakat berjalan pada rel yang benar dan dinilai baik oleh KMP.

Sumber : Internet (detikNews)
Dikerjakan oleh Ryan Ditra Wirayudha /23

4. Kegagalan dan hambatan :

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) gagal mencapai empat target ekonomi makro yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, hingga tingkat pengangguran.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro.

Sumber : Internet (CNN Indonesia)
Dikerjakan oleh Ryan Ditra Wirayudha/23

5. Positif:
- membangun infrastruktur transportasi yang agresif yang dibangun oleh pemerintahan
- aktif membangun dan menyelesaikan berbagai bendungan dan irigasi untuk membangun ketahanan pangan Indonesia.
- Agresif dan konsisten memberantas penangkapan ikan ilegal
- Adanya pembangunan jalan Tol

Negatif:
- Hutang negara Indonesia di bank dunia mengalami kelonjakkan yang cukup drastis.
- meningkatkannya kemiskinan
- semakin tingginya kesenjangan sosial
- Meledaknya inflasi akibat harga barang dan jasa
- melemahnya penegakan hukum
- Penyerapan anggaran pemerintahan Jokowi-JK sangat rendah dan lambat.

Dikerjakan oleh Oktarianti Yustina Putri, Ryan Ditra Wirayudha, Rio Rezki Maulana

6. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan berakhir. Namun demikian, tercatat masih terdapat beberapa program pembangunan dicetuskan Jokowi yang belum berjalan optimal.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah, menilai masih banyak program Jokowi yang belum berjalan sesuai harapan.

Kurang optimal saya melihat masih banyak. Masih banyak sekali yang kurang optimal karena sekali lagi memang tidak bisa melakukan semuanya Pak Jokowi. Pikiran dari awalnya membangun infrastruktur akan beres semua tapi tidak. Kita berharap dia belajar dari situ," jelasnya.

Salah satu yang menjadi sorotannya ialah kinerja sektor industri. pertumbuhan industri hanya mampu bergerak di kisaran 5 persen. Padahal, negara-negara lain sudah berada di atas 20 persen.

"Di zaman Pak Jokowi juga industri turun, tapi tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi karena proses penurunan itu sudah berlangsung sekitar 11 tahun lalu kontribusi dari industri turun, sayangnya pada periode Jokowi tidak ada upaya menghambat laju penurunan itu pertumbuhan industri," jelasnya.

Sumber : Internet (Merdeka.com)
Dikerjakan oleh Siefra Amelia Damaling /24

# data[].attributes.body
Nama kelompok :
Kevin Geovani S. (13)
Khanza Fakhriyah M. (14)
Laras Ayu S. A. (15)
Moch. Salfadio M. (16)

1. Masa pemerintahan
MPR pada periode 1999-2004 mengamandemen UUD 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu presiden dua tahap kemudian dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan 60,9% suara pemilih. Beliau kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat dan menjabat sebagai presiden setelah dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan visi-misi sebagai berikut :
Visi
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai.
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia.
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.
Misi
1. Mewujudkan Indonesia yang aman damai
2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis
3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera
Pada masa kepersidenan Yudhoyono, banyak terjadi bencana alam. Bencana alam yang paling terkenal adalah tsunami di Aceh yang menewaskan lebih dari 200.000 orang pada tahun 2004. Bencana-bencana lainnya adalah gempa bumi di Bantul dan semburan lumpur di Sidoarjo. Tetapi, pada masa kepresidenannya, beliau berhasil menurunkan utang luar negeri Indonesia secara mengesankan, meningkatkan cadangan devisa dan solidnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahunan.
Dikerjakan oleh Laras Ayu (15)
Sumber :
- https://id.wikipedia.org/wiki/Susilo_Bambang_Yudhoyono
- https://turwahyudin.wordpress.com/2008/05/15/visi-misi-dan-program-kerja-pemerintahan-sby-jk/
- https://www.indonesia-investments.com/id/culture/politics/reformation/susilo-bambang-yudhoyono/item7596

2. Kebijakan - kebijakan yang diambil
Bidang pendidikan :
- Meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Meluncurkan Buku BOS yang menyediakan dana untuk pembelian buku
Bidang kesehatan :
- Meluncurkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin)
Bidang politik :
- Mengatasi masalah disintegrasi bangsa
- Mencegah aktivitas illegal logging
- Memberantas terorisme
Bidang hukum :
- Mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.
Bidang ekonomi :
- Menyusun program perbaikan investasi
- Mewujudkan swasembada pangan
- Memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM
Dikerjakan oleh Laras Ayu (15)
Sumber :
- https://id.wikipedia.org/wiki/Susilo_Bambang_Yudhoyono
- LKS Intan Pariwara Sejarah Indonesia halaman 105

3. Keberhasilan
- Pada pertumbuhan ekonomi mencapai rata rata 5,8% per tahun.
- Dengan rata rata pertumbuhan pertahun sebesar 5,8% maka menimbulkan konsekuensi positif bagi perkembangan pendapatan per kapita masyarakat. Pendapatan perkapita Indonesia meningkat dari Rp 11,0 juta per tahun pada tahun 2005 menjadi Rp 36,5 juta per tahun pada 2013.
- Tingkat kemiskinan menurun dari 15,97% menjadi 11,46%,
- Tingkat pengangguran menurun dari 11,24% menjadi 6,17%. "Perkembangan tersebut dicapai sejalan dengan ditempuhnya berbagai kebijakan dan perkembangan di bidang pengelolaan APBN," seperti ditulis dalam nota keuangan tersebut.
- Pada periode 2005-2013, seiring dengan ditempuhnya berbagai kebijakan di bidang perpajakan, pendapatan negara mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 14,3% dari Rp 495,2 triliun pada 2005 menjadi Rp 1.438,9 triliun pada 201.
- Besaran belanja negara mengalami pertumbuhan rata rata per tahun sebesar 15,8% dari Rp 509,6 triliun pada 2005 menjadi Rp 1.650,6 triliun pada 2013.
- Pemerintahan SBY juga berhasil menjaga defisit APBN di bawah 2,0% dari tahun ke tahun.
- Dengan defisit yang rendah maka rasio utang pemerintah terhadap PDB mengalami penurunan secara signifikan dalam periode tersebut, yaitu dari 47,3% menjadi 26,2%.
Dikerjakan oleh Moch. Salfadio (16)
Sumber : internet (kontan.co.id)

4. Kegagalan dan hambatan
Kegagalan Di Kepimpinan SBY
1. deindustrialisasi. Kontribusi sektor industri terhadap produk domestik PDB menurun pada 2004 sebesar 28 persen dan 2014 13,5 persen.
2. neraca perdagangan pada 2004 surplus US$ 25,06 miliar menjadi defisit pada 2013 sebsear USD 4,06 miliar.
3. Gagal melindungi TKI di luar negeri
4. Gagal menyediakan pelayanan pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat
5. Gagal dalam upaya penegakan hukum bagi keadilan seluruh rakyat indonesia
Dikerjakan oleh Khanza Fakhriyah (14)
Sumber:
- https://nasional.tempo.co/read/308288/inilah-33-kegagalan-sby-boediono-versi-petisi-garuda/full&view=ok
- https://www.liputan6.com/bisnis/read/2139802/10-kegagalan-sby-di-bidang-ekonomi

5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono I ( positif dan negatifnya)
No. 5: positif:
- Perkembangan pesat dalam pembangunan.
- Tidak ada utang negara seperti sekarang.
- Perkembangan perdagangan yang melesat.
Negatif:
- Menjual BBM dengan termahal yaitu 6000 per liter
- Tingginya anggaran pendidikan yang 20% APBN(400.000/siswa/bulan)
- Orang yang berpenghasilan 1.32 juta akan wajibw dikenakan bayar pajak, jika tidak membayar akan dimasukkan ke penjara.
Dikerjakan oleh Kevin Geovani (13)
Sumber:
-Sendiri
-internet (brainly)

6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono I
- Kebijakan dalam bidang politik: Dalam bidang politik, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan jusuf kalla berusaha mewujudkan Indonesia aman dan damai.
-Kebijakan dalam Bidang Hukum: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden(Inpres) Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.
-Kebijakan dalam bidang ekonomi: Kebijakan kabinet Indonesia Bersatu dalam bidang ekonomi: Menyusun program perbaikan investasi, Mewujudkan swasembada pangan, Memberikan bntuan langsung Tunai.
Dikerjakan oleh Kevin Geovani (13)
Sumber: lks intan pariwara hal 105

# data[].attributes.body
Kelompok 2
Bagas Wahyu H.  (05)
Cahya Wilda S.H. (06)
Dwi Oktavia S.      (07)
Fajar Rizky R.        (08)

Permasalah  : Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid
Berilah penjelasan tentang :

1.Masa pemerintahan.
Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden keempat Republik Indonesia berdasarkan hasil sidang umum MPR pada 20 Oktober 1999.  Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggung jawaban Presiden Habibie. Akhirnya, Gus Dur terpilih jadi presiden melalui dukungan partai-partai islam yang menjadi poros tengah. Sedangkan wakilnya, dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri yang berhasil mengalahkan Hamzah Haz. Kemudian dilantik pada 21 Oktober 1999.

Untuk menjalankan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid membentuk kabinet Persatuan Nasional. Kabinetini merupakan kabinet koalisi yang terdiri atas beberapa partai politik yaitu PDI-P, PKB, Golkar, PPP, dan Partai Keadilan (PK). Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan beberapa kebijakan yaitu :
1. Memisahkan Polri dari ABRI
2. Mengakui Agama Konghucu dan menjamin hak hidup masyarakat Tionghoa
3. Menjamin kebebasan pers
4. Mengatasi upaya disintegrasi Irian Jaya (Papua)
5. Membangun kerjasama dengan negara lain

Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Seperti laju pertumbuhan PDB(nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara) mulai positif, laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya.

Ternyata banyak pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Banyak yang menganggap kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi. Hingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun.

Oleh sebab itu, kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Ia harus mundur dari jabatannya pada 23 Juli 2001. Puncak jatuhnya itu ketika MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais, atas usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. MPR menilai Presiden Gus Dur melanggar Tap. No.VII/MPR/2000 dan atas kebijakan-kebijakannya yang kontroversial. Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarnoputri.
• Dikerjakan oleh Fajar Rizky (08)
• Sumber:
- LKS Intan Pariwara hal 102
-https://id.scribd.com/document/433396184/Masa-Pemerintahan-KH-Abdurrahman-Wahid

2.kebijakan -kebijakan  yang diambil
Pada masa pemerintahannya Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan beberapa kebijakan:
a. Memisahkan Polri dari ABRI
Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid,Polri dipisahkan dari militer sehingga Polri dan ABRI tidak lagi menjadi entitas tunggal.
b. Mengakui Agama Konghucu dan Menjamin Hak hidup masyarakat Tionghoa
Pada 1979 pemerintah mengeluarkan instruksi yang menyatakan Konghucu bukan agama dan pemerintah tidak mengakui Konghucu sebagai agama resmi. Pada 17 Januari 2000 Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan keputusan presiden nomor 6 tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu.
c. Menjamin kebebasan pers.
Kebijakan tersebut terlihat dari adanya penghapusan Dapartemen Penerangan yang dianggap menghalangi kebebasan berekspresi dan berpendapat.
d. Mengatasi Upaya disintegrasi Irian Jaya (Papua)
Dalam menghadapi tuntutan mengenai pelaksanaan referendum Irian Jaya, Presiden Abdurrahman Wahid mengehendaki bentuk otonomi daerah. Untuk mengatasi permasalahan ini Abdurrahman Wahid berangkat ke Jayapura bertemu dengan pemimim lokal serta masyarakat Irian jaya.
e. Membangun kerja sama dengan negara lain
Pemerintah presiden Abdurrahman Wahid berusaha melepaskan bangsa Indonesia dari kondisi krisis. Presiden Abdurrahman Wahid berupaya membangun kembali mitra ekonomi dengan negara luar. Presiden melakukan diplomasi keluar negeri secara intensif.

Dikerjakan oleh Cahya Wilda (06)
Sumber : LKS hal 102-103

3. keberhasilan
a. Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif
Mampu memperbaiki citra Indonesia di mata negara-negara lain dengan melalui kunjungan ke luar negeri dan sekaligus membuka peluang kerjasama.

b. Iklim Politik yang Demokratis
Telah membawa Indonesia ke dalam taraf demokratisasi yang lebih baik lagi melalui perdamaiannya dengan Israel.

Dikerjakan oleh Dwi Oktavia(07)
Sumber :
- Buku Paket Sejarah Indonesia Hal 164
- https://id.scribd.com/document/342177210/Kegagalan-Dan-Keberhasilan-Pemerintahan-Bj

4.Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ( positif, negatifnya)

6.Proses berakhirnya pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Imlek menjadi hari libur fakultatif. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Gus Dur lalu mengunjungi Afrika Utara dan juga Arab Saudi untuk naik haji. Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia.

Pada pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk kedalam anarkisme. Ia lalu mengusulkan pembubaran DPR jika hal tersebut terjadi. Pertemuan tersebut menambah gerakan anti-Wahid. Pada 1 Februari, DPR bertemu untuk mengeluarkan nota terhadap Gus Dur. Nota tersebut berisi diadakannya Sidang Khusus MPR di mana pemakzulan Presiden dapat dilakukan. Anggota PKB hanya bisa walk out dalam menanggapi hal ini. Nota ini juga menimbulkan protes di antara NU. Di Jawa Timur, anggota NU melakukan protes di sekitar kantor regional Golkar. Di Jakarta, oposisi Gus Dur turun menuduhnya mendorong protes tersebut. Gus Dur membantah dan pergi untuk berbicara dengan demonstran di Pasuruan. Namun, demonstran NU terus menunjukkan dukungan mereka kepada Gus Dur dan pada bulan April mengumumkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan Gus Dur sebagai presiden hingga mati.

Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan disiden pada kabinetnya. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra dicopot dari kabinet karena ia mengumumkan permintaan agar Gus Dur mundur. Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail juga dicopot dengan alasan berbeda visi dengan Presiden, berlawanan dalam pengambilan kebijakan, dan diangap tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan, yang pada saat itu massanya ikut dalam aksi menuntut Gus Dur mundur. Dalam menanggapi hal ini, Megawati mulai menjaga jarak dan tidak hadir dalam inaugurasi penggantian menteri. Pada 30 April, DPR mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakannya Sidang Istimewa MPR pada 1 Agustus.

Gus Dur mulai putus asa dan meminta Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta empat menteri lainnya dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juli 2001. Akhirnya pada 20 Juli, Amien Rais menyatakan bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan maklumat yang berisi:
1. Pembubaran MPR/DPR.
2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun.
3. Membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR.

Namun maklumat tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli 2001, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarnoputri. Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari, tetapi akhirnya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan.

Dikerjakan oleh Dwi Oktavia (07)
Sumber :
- Buku Paket Sejarah Indonesia Hal 166
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahid

# data[].attributes.body
Kelompok 1 :
•Adenia Tirta Rahma Ariefianty (01)
•Alamanda Wahyu I (02)
•Angela Diva Crecentia Rumagit (03)
•Annisa Tsani A. R (04)

Permasalahan: Masa Pemerintahan B.J Habibie
Berilah penjelasan tentang :

1. Masa pemerintahan
BJ Habibie dilantik oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia ke-3 dengan periode 21 Mei 1998-20 Oktober 1999 menggantikan Soeharto yg menandakan berakhirnya masa orde baru dan berganti menjadi masa reformasi. Pelantikan B.J. Habibie sebagai presiden secara tidak langsung menyebabkan beberapa kondisi seperti ketegangan politik menurut desakan untuk memberlakukan demokratisasi dalam sistem politik makin kuat muncul desakan untuk mengadakan Pemilu guna memilih anggota legislatif dan desakan untuk mengunci berbagai kasus korupsi kolusi dan nepotisme yang terjadi pada masa orde baru makin kuat.

Beberapa saat setelah pelantikan tersebut MPR memberi mandat pada presiden BJ Habibie untuk memimpin pemerintah transisi melaksanakan agenda reformasi secara menyeluruh dan mendasar serta segera mungkin menyelesaikan berbagai kemelut yang terjadi.Berdasarkan mandat tersebut, Presiden BJ Habibie melakukan beberapa kebijakan, yaitu
1. Membentuk kabinet reformasi pembangunan
2. Membebaskan tahanan politik
3. Menjamin kebebasan pers
4. Pembentukan partai politik
5. Melaksanakan Pemilu 1999
6. Referendum Timor Timur
7. Memperbaiki perekonomian negara
8. Kebijakan otonomi daerah

Namun, pemerintahan B.J. Habibie dianggap sebagai pemerintahan yang kurang kuat di dalam menghadapi reformasi. Kurangnya dukungan komunitas politik membuat pemerintahan pada masanya  mengalami berbagai praktik kekerasan, disintegrasi sosial dan rapuhnya legitimasi kekuasaan yang ia pimpin.Tekanan-tekanan yang ia hadapi membuat ia sulit untuk menemukan sumber daya material dan manusia pada masa pemerintahannya.

Walaupun banyak menerima tekanan dari berbagai sisi, pemerintahan pada zaman Habibie dinilai begitu baik. Karena, selama 17 bulan menjabat sebagai presiden ia menjamin adanya masyarakat yang lebih demokratis, terbuka dan adil. Ada jaminan di dalam sistem demokrasi yang ia jalankan seperti dalam beberapa kebijakannya yaitu, kebebasan pres, adanya pemilu multipartai, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Diadakannya referendum Timor Timur yang membuat Timor Timur lepas dari NKRI dan menjadi negara terpisah membuat pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat untuk menjatuhkan Habibie. Upaya ini akhirnya berhasil dilakukan pada sidang umum 1999, BJ Habibie memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.
•Dikerjakan oleh Adenia Tirta Rahma Ariefianty (01)
• Sumber :
- LKS Sejarah Indonesia kelas 12 Intan Pariwara halaman 102 kode QR
- www.kompas.com

2. Kebijakan -kebijakan yang diambil
Kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Presiden B.J.Habibie diantaranya :
- Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan
Pada 22 Mei 1998 Presiden B.J. Habibie membentuk kabinet baru bernama Kebinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini terdiri 4 menteri koordinator, 20 menteri yang memimpin departemen, dan 12 menteri yang memimpin bidang tertentu.

- Membebaskan Tahanan Politik
Pada masa pemerintahannya, Presiden B. J. Habibie memberikan amnesti dan abolisi ke beberapa tahanan dan narapidana politik masa Orde Baru, seperti Sri Bintang Pamungkas yang masuk penjara karena mengkritik kebijakan Presiden Soeharto. Selain Sri Bintang Pamungkas, Presiden B. J. Habibie juga membebaskan Muchtar Pakpahan.

- Menjamin Kebebasan Pers
Kemerdekaan pers pada masa pemerintahan B. J. Habibie makin nyata dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pers yang kemudian menjadi undang-undang Pers pada 13 September 1999. Undang-undang inilah yang menjamin perlindungan pers dan tugas-tugas wartawan. Meskipun pada masa pemerintahannya pers mendapatkan kebebasan, Presiden B. J. Habibie menghimbau pers Agara dapat memisahkan antara informasi dan propaganda pihak-pihak tertentu. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan sejumlah organisasi jurnalis, penerbitan surat kabar, dan percetakan pers.

- Pembentukan Partai Politik
Presiden B. J. Habibie melakukan perubahan dibidang politik dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Undang-undang ini menjelaskan setiap warga negara Indonesia diberi kebebasan untuk membentuk sebuah partai politik sesuai dengan UUD 1945. Sejak berlakunya undang-undang tersebut, terbentuknya banyak partai politik. Jumlah partai politik yang dinyatakan sah menurut keputusan pengadilan sebanyak 98 partai.

- Melaksanakan Pemilu 1999
Pada 1999 pemerintah mengadakan pemilu. Pemilu 1999 merupakan pemilu multipartai yang diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999 dan berlangsung secara damai. Untuk melaksanakan pemilu, pemerintah membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggotanya berasal dari wakil-wakil partai politik dan pemerintah.

- Referendum Timor Timor
Satu peristiwa penting yang terjadi dalam masa pemerintahan B. J. Habibie adalah diadakannya refendum bagi rakyat Timor Timor untuk menyelesaikan permasalahan. Presiden B. J. Habibie menawarkan dua pilihan kepada rakyat Timor Timor. Pilihan pertama adalah otonomi luas, sedangkan pilihan kedua adalah rakyat Timor Timor merdeka dan terpisah dari Indonesia. Pada 3 September 1999 Sekjen PBB , Kofi Annan mengumumkan hasil refendum di Timor Timor. Hasil referendum tersebut yaitu 79% penduduk memilih merdeka dari Indonesia dan 21% memilih menjadi bagian dari Indonesia dengan status otonomi luas. Menghadapi tersebut, B. J. Habibie meminta MPR membahas hasil jejak pendapat dan menuangkannya dalam ketetapan yang memberikan keputusan rakyat Timor Timor sesuai hasil perjanjian New York. Keputusan yang dimaksud adalah mengesahkan pemisahan Timor Timor dari Indonesia secara terhormat.

- Memperbaiki Perekonomian Negara
B.J. Habibie berhasil memperbaiki nilai tukar rupiah dari Rp. 17.000,000 per US$ menjadi Rp. 7.000,000 - Rp. 8.000,000 per US$. Pada Minggu pertama masa pemerintahannya, ia memisahkan Bank Indonesia menjadi independen dan bebas dari intervensi pemerintah. Presiden B. J. Habibie melakukan reformasi ekonomi untuk mengatasi krisis yang terjadi di Indonesia. Program ini berisi langkah-langkah sebagai berikut.

a. Melakukan reformasi perbankan dalam rangka program pemulihan ekonomi  sejalan dengan penjadwalan kembali utang luar negeri Indonesia.
b. Menetapkan undang-undang antimonopoli yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai langkah kearah penegakan lingkungan bisnis yang transparan.
c. Memprioritaskan jumlah suplai beras yang memadai dengan harga terjangkau karena jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terus bertambah.
d. Melibatkan pedagang menengah,kecil, dan koperasi untuk ikut serta dalam distribusi beras guna mencegah monopoli dan penimbunan beras oleh para pedagang besar.

- Kebijakan Otonomi Daerah
Kabinet Reformasi Pembangunan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah untuk mendekatkan negara dengan masyarakat. Otonomi Daerah merupakan upaya dari Presiden B. J. Habibie dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi antara pusat dan daerah. Selama ini segala urusan pemerintahan dan keuangan terpusat di Jakarta. Akibatnya, banyak daerah penghasil sumber daya alam seperti, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Irian Jaya hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan otonomi daerah, Presiden B. J. Habibie berharap Indonesia dari krisis ekonomi.
• Dikerjakan oleh Angela Diva Crecentia Rumagit (03)
•Sumber:
- barcode LKS Intan Pariwara hal 102
- buku paket sejarah Indonesia hal 159

3. Keberhasilan
Keberhasilan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie antara lain :
a. Berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000.
b. Memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.
c. Diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas. Dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah diharapkan akan meminimalkan ancaman disintegrasi bangsa.
d. Kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai. Dalam hal kebebasan berpolitik, pemerintah juga telah mencabut larangan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum.
e. Pencabutan ketetapan untuk meminta Surat Izin Terbit (SIT) bagi media massa cetak sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel melalui mekanisme pencabutan Surat Izin Terbit.
f. Adanya kebebasan untuk mendirikan organisasi organisasi profesi.
g. Dalam hal menghindarkan munculnya penguasa yang otoriter dengan masa kekuasaan yang tidak terbatas diberlakukan pembatasan masa jabatan presiden. Seorang warga negara Indonesia dibatasi menjadi presiden sebanyak 2 kali masa jabatan saja.
h. Dan yang paling terpenting adalah diadakannya pemilu 1999 pada masa kepresidenan B.J. Habibie.
•Dikerjakan oleh Alamanda Wahyu I (02)
•Sumber :
- Buku paket sejarah Indonesia halaman 157
- https://indonesiabaik.id/infografis/reformasi-ekonomi-atasi-krisis

4.  Kegagalan dan hambatan
~Kegagalan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie yaitu :
a. Diakhir kepemimpinannya nilai tukar rupiah kembali meroket.
b. Tidak dapat meyakinkan investor untuk tetap berinvestasi di indonesia.
c. Kebijakan yang di lakukan tidak dapat memulihkan perekonomian indonesia dari krisis.
~Hambatan yang dialami pada masa pemerintahan Presiden B.j. Habibie ini adalah :
a. Ketika B.J. Habibie naik sebagai presiden Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir, hal ini disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh utang luar negeri yang luar biasa besar sehingga menurunkan nilai rupiah menjadi seperempat dari nilai tahun 1997. Krisis ini yang telah menimbulkan kebangkrutan teknis terhadap sektor industri dan manufaktur.
b. Adanya sektor finansial yang hampir ambruk dipengaruhi oleh musim kemarau panjang yang disebabkan oleh badai El Nino yang mengakibatkan turunnya produksi beras.
c. Ditambah kerusuhan Mei 1998 telah menghancurkan pusat-pusat bisnis perkotaan khususnya di kalangan investor keturunan Cina yang memainkan peran dominan dalam ekonomi Indonesia. Larinya modal dan hancurnya produksi serta distribusi barang-barang menjadikan upaya pemulihan menjadi sangat sulit hal tersebut menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi.
d. Adanya tuntutan untuk menyelenggarakan pemilihan umum secepat mungkin hingga akhirnya B.J. Habibie serta pemerintah juga berada di bawah tekanan kuat untuk menghapuskan korupsi kolusi dan nepotisme yang menandai orde baru.
•Dikerjakan oleh Alamanda Wahyu I (02)
•Sumber :
- Buku paket sejarah Indonesia halaman 153
- https://indonesiabaik.id/infografis/reformasi-ekonomi-atasi-krisis

5.Bagaimana tanggapan kelompok kalian  terhadap pemerintahan Presiden B.J Habibie  ( positif, negatifnya)
~Menurut kami pemerintahan pada masa yang dipimpin oleh B.J Habibie ini sudah baik dan dapat dijadikan angin segar dari masa pemerintahan Pak Soeharto. Namun pada pemerintahannya ini beliau belum melaksanakannya secara maksimal sehingga hasil atas pemerintahan yang diberikan kepada rakyat pun belum begitu memuaskan.
~Dilihat dari sisi negatifnya naiknya BJ Habibie ke singgasana kepemimpinan nasional ini diibaratkan menduduki puncak gunung Merapi yang siap meletus kapan saja. Gunung itu akan meletus jika berbagai persoalan politik, sosial, dan psikologis yang merupakan warisan pemerintahan lama tidak diatasi dengan segera. Karena mengingat tugas beliau yang memimpin pemerintahan transisi untuk menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi yang menyeluruh dan mendasar, serta sesegera mungkin mengatasi kemelut yang sedang terjadi.
~Namun jika dilihat dari sisi positifnya menjawab kritik kritik atas dirinya dinilai sebagai orang yang tidak tepat menangani keadaan Indonesia yang sedang dilanda krisis yang luar biasa. B.J. Habibie  berkali-kali menegaskan tentang komitmennya untuk melakukan reformasi di bidang politik, hukum dan ekonomi. Secara tegas B.J. Habibie menyatakan bahwa kedudukannya sebagai presiden adalah sebuah amanat konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya ini ia berjanji akan menyusun pemerintahan yang bertanggung jawab sesuai dengan tuntutan perubahan yang digulirkan oleh gerakan reformasi tahun 1998. Pemerintahnya akan menjalankan reformasi secara bertahap dan konstitusional serta komitmen terhadap aspirasi rakyat untuk memulihkan kehidupan politik yang demokratis dan meningkatkan kepastian hukum.
•Dikerjakan oleh semua anggota kelompok
•Sumber :
-Diskusi bersama
-Buku paket sejarah Indonesia halaman 153 sampai 154

6. Bagaimana proses berakhirnya  pemerintahan Presiden B.J Habibie
~Menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang B.J. Habibie lakukan saat menjabat sebagai Presiden ialah memperbolehkan diadakannya referendum provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste). Ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang B.J. Habibie semakin giat menjatuhkannya. Upaya ini akhirnya berhasil saat Sidang Umum 1999, B.J. Habibie memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Pandangan terhadap pemerintahan B.J. Habibie pada era awal reformasi cenderung bersifat negatif, tapi sejalan dengan perkembangan waktu banyak yang menilai positif pemerintahan Habibie. Salah satu pandangan positif itu dikemukan oleh L. Misbah Hidayat dalam bukunya Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden.

~Pada 20 Oktober 1999 MPR mengadakan rapat paripurna ke-13 dengan agenda pemilihan presiden.
Beberapa calon presiden di antaranya Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Yusril Ihza Mahendra.
Akan tetapi, Yusri Ihza Mahendra menyatakan pengunduran dirinya menjelang pelaksanaan voting pemilihan presiden. Melalui dukungan Poros Tengah (koalisi partai-partai Islam) yang dipelopori oleh Amien Rais, Abdurrahman Wahid memenangi pemilihan presiden dalam pemungutan suara. Sementara itu, Megawati
Soekarnoputri ditetapkan sebagai wakil presiden.

~Setelah ia tidak menjabat lagi sebagai presiden, B.J. Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Tetapi, ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasihat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya Habibie Center dan akhirnya menetap dan berdomisili di Indonesia. Kontribusi besar Habibie bagi bangsa ini pun tetap tercurahkan ketika masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Habibie aktif memberikan masukan dan gagasan pembangunan bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Kesibukan lain dari B.J. Habibie adalah mengurusi industri pesawat terbang yang sedang dikembangkannya di Batam. Habibie menjabat sebagai Komisaris Utama dari PT. Regio Aviasi Industri, sebuah perusahaan perancang pesawat terbang R-80 dan kemudian menyerahkan pucuk pimpinan perusahaan tersebut kepada anaknya, Ilham Habibie.

•Dikerjakan oleh Annisa Tsani A. R (04)
•Sumber :
- barcode LKS Sejarah Indonesia halaman 102,
-internet (id.wikipedia.org)

# data[].attributes.body
Kelompok 7 ( 25 - 27)
Permasalahan : Masa pemerintahan Joko Widodo II ( beri gambarnya )
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2.Kebijakan -kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4. Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo II yang sedang berlangsung sekarang ini ( positif dan negatifnya )
6. Apa yang menjadi harapan kalian terhadap pemerintahan Joko Widodo  II yang sedang berlangsung sekarang ini

# data[].attributes.body
Kelompok 6 ( 21 -24)
Permasalahan : Masa Pemerintahan Joko Widodo I ( beri gambarnya)
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan -kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4. Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo ( positif dan negatifnya)
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintaha Presiden Joko Widodo I

# data[].attributes.body
Kelompok 5 ( Absen 17 - 20 )
Permasalahan : Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II ( beri gambarnya)
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan-kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4.Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II  ( positif dan negatifnya )
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II

# data[].attributes.body
Kelompok 4 ( Absen 13 -16)
Permasalahan : Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I ( beri gambarnya)
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan - kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4. Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono I ( positif dan negatifnya)
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono I

# data[].attributes.body
Kelompok 3 ( Absen 9 -12)
Permasalahan : Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri ( beri gambarnya)
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan - kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4. kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri ( positif, negatifnya)
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan  Presiden Megawati Soekarno  Putri

# data[].attributes.body
Kelompok 2 ( Absen 5 - 8)
Permasalah  : Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid ( beri gambarnya )
Berilah penjelasan tentang :
1.Masa pemerintahannya
2.kebijakan -kebijakan  yang diambil
3. keberhasilan
4.Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ( positif, negatifnya)
6.Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

# data[].attributes.body
Kelompok 1 ( Absen 1 - 4)
Permasalahan: Masa Pemerintahan B.J Habibie ( beri gambarnya )
Berilah penjelasan tentang :

1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan -kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4.  Kegagalan dan hambatan
5.Bagaimana tanggapan kelompok kalian  terhadap pemerintahan Presiden B.J Habibie  ( positif, negatifnya)
6. Bagaimana proses berakhirnya  pemerintahan Presiden B.J Habibie