# data[].attributes.headline
Rasisme dan diskriminasi terhadap orang asli papua 

# data[].attributes.subject
Rasisme dan diskriminasi terhadap orang asli papua 

# data[].attributes.attachment_link.title
Indonesia: Rasisme dan Diskriminasi terhadap Orang Asli Papua

# data[].attributes.attachment_link.description
The Indonesian government’s suppression of widespread protests after a 2019 attack on Papuan university students highlighted longstanding racial discrimination against Indigenous Papuans in Indonesia.

# data[].attributes.headline
PERANG 2 SUKU PAPUA TERJADI DI NABIRE PAPUA TENGAH, 2 ORANG TEWAS

# data[].attributes.subject
PERANG 2 SUKU PAPUA TERJADI DI NABIRE PAPUA TENGAH, 2 ORANG TEWAS

# data[].attributes.attachment_link.title
Rasisme Papua: 'Tolong hargai kami sebagai manusia' - BBC News Indonesia

# data[].attributes.body
https://bimaskristen.kemenag.go.id/news-1011-permasalahan-ibadah-di-bekasi-upaya-damai-jaga-toleransi-di-kota-paling-toleran%E2%80%9D.html

# data[].attributes.attachment_link.title
Permasalahan Ibadah di Bekasi “Upaya Damai Jaga Toleransi di Kota Paling Toleran” | Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI

# data[].attributes.attachment_link.description
Bekasi (DBK)---Kota Bekasi, yang dikenal sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia, baru-baru ini dihadapkan pada tantangan terkait kegiatan ibadah jemaat Gereja Masehi

# data[].attributes.attachment_link.title
2 Suku Papua Perang, Busur Panah dan Sajam Penuhi Jalanan

# data[].attributes.body
https://youtu.be/RVUJNwgGWUQ?si=cvK4J6VwcBukWqsj

# data[].attributes.attachment_link.title
Bekasi, Ambon hingga Singkawang Masuk 10 Besar Kota Paling Toleran 2021 Versi SETARA Institute

# data[].attributes.headline
kesetaraan gender dan pemicu permasalahan

# data[].attributes.subject
kesetaraan gender dan pemicu permasalahan

# data[].attributes.body
SOLUSI:

Solusi untuk mengatasi rasisme dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

Menyadari dan memahami rasisme: Pahami definisi rasisme, kesenjangan rasial, dan dampaknya.

Menentang rasisme: Jangan melontarkan lelucon rasis, dan tantang sikap rasis yang Anda dengar.

Mendorong keberagaman: Hargai perbedaan dan budaya, dan ajak orang lain untuk melakukan hal yang sama.

Membangun sistem keadilan: Berpartisipasi dalam membangun sistem keadilan yang setara bagi seluruh masyarakat.

Membangun kesadaran anti-racis: Ajari anak-anak empati dan inklusi sejak dini.

Memfasilitasi dialog antarbudaya: Akui keterbatasan pengetahuan Anda dan terus belajar untuk mengurangi sikap rasis.

Memfasilitasi perubahan kebijakan: Fasilitasi perubahan kebijakan yang mengakomodasi semua kelompok.

Memantau media: Pantau media dan promosikan program televisi dan radio yang dapat melawan stereotip negatif.

Melindungi kelompok minoritas: Lindungi hak setiap orang untuk menjalankan keyakinan agama atau budayanya.

Peran pemerintah juga penting dalam mengatasi rasisme, seperti dengan melindungi keragaman budaya dan mencegah segala bentuk diskriminasi.

Solusi diskriminasi terhadap orang asli Papua dapat dilakukan dengan berbagai upaya, seperti:

Melindungi hak asasi manusia (HAM) di Papua

Membawa akuntabilitas atas pelanggaran HAM di Papua

Menghormati kebebasan berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan berekspresi

Melindungi hak-hak perempuan, minoritas, dan anak

Memprioritaskan perlindungan bagi sipil, termasuk perempuan dan anak

Membuka dialog dengan kelompok-kelompok yang menyuarakan kemerdekaan Papua

Menerapkan kebijakan afirmatif untuk mengatasi persoalan Papua

Membangun kesadaran, menanamkan nilai-nilai toleransi, dan menciptakan ruang belajar yang inklusif.

# data[].attributes.attachment_link.title
Gender : Kesetaraan Gender dan Pemicu Permasalahan

# data[].attributes.attachment_link.description
Penulis Muhammad Sholehuddin, S.PsiGenderIstilah “gender” dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan (ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial).
Seringkali orang mencampur adukkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati
(tidak berubah) dengan yang bersifat non-kodrati (gender) yang bisa berubah dan
diubah. Perbedaan peran gender ini juga menjadikan orang berpikir kembali tentang
pembagian peran yang dianggap telah melekat, baik pada perempuan maupun
laki-laki. Apa itu gender? Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara
laki-laki danperempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah
sesuai dengan perkembangan jaman. Apa itu seks? Seks adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara
biologis. Seks melekat secara fisik sebagai alat reproduksi. Oleh karena itu,
seks merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan sehingga bersifat permanen dan
universal. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku
manusia/individu? Perilaku manusia/individu dipengaruhi oleh konstruksi biologis,
sosial, dan agama. Dalam upaya mengubah perilaku seseorang
terhadap pemahaman gender, ada beberapa istilah yang perlu diketahui: a. Buta gender, yaitu keadaan seseorang
yang tidak memahami tentang pengertian/konsep gender karena ada perbedaan
kepentingan laki-laki dan perempuan. b. Sadar gender yaitu kondisi seseorang
yang sudah menyadari kesamaan hak dan kewajibannya antara perempuan dan
laki-laki. c. Peka/sensitive gender yaitu
kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melohat dan menilai hasil pembangunan
dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender (disesuaikan kepentingan)
yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. d. Mawan gender, yaitu kemampuan
seseorang memandang sesuatu keadaan berdasarkan persspektif gender. e. Peduli/responsive gender yaitu
kebijakan atau kondisi yang sudah di lakukan dengan memperhitungkan kepentingan
jenis kelamin. Untuk memahami gender lebih lanjut, perlu diperhatikan juga mengenai
terjadinya ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender
merupakan akibat dari adanya sistem (struktur) sosial dimana salah satu jenis
kelamin (laki-laki maupun perempuan) menjadi korban. Hal ini terjadi karena
adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia
dalam berbagai bentuk dan cara yang menimpa kedua belah pihak, walaupun dalam
kehidupan sehari-hari lebih banyak dialami oleh perempuan. Apa saja bentuk-bentuk diskriminasi gender tersebut? Ketidakadilan atau diskriminasi gender sering terjadi dalam
keluarga dan masyarakat serta di tempat kerja dalam berbagai bentuk, yaitu: a. Stereotip/Citra Baku, yaitu pelabelan terhadap salah
satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan pada umumnya
menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Misalnya, karena perempuan dianggap
ramah, lembut, rapi, maka lebih pantas bekerja sebagai sekretaris, guru Taman
Kanak-kanak; kaum perempuan ramah dianggap genit; kaum lakilaki ramah dianggap perayu. b. Subordinasi/Penomorduaan, yaitu adanya anggapan
bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya
dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Contoh: Sejak dulu, perempuan
mengurus pekerjaan domestik sehingga perempuan dianggap sebagai “orang rumah”
atau “teman yang ada di belakang”. c. Marginalisasi/Peminggiran, adalah kondisi atau proses
peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari arus/pekerjaan utama yang
berakibat kemiskinan. Misalnya, perkembangan teknologi menyebabkan apa yang
semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang
pada umumnya dikerjakan oleh laki-laki. d. Beban Ganda/Double Burden, adalah adanya perlakuan
terhadap salah satu jenis kelamin dimana yang bersangkutan bekerja jauh lebih banyak
dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Mengapa
Beban Ganda bisa terjadi? Berbagai observasi
menunjukkan bahwa perem[1]puan mengerjakan hampir 90 persen dari pekerjaan
dalam rumah tangga. Karena itu, bagi perempuan yang bekerja di luar rumah,
selain bekerja di wilayah publik, mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan
domestik. e. Kekerasan/Violence, yaitu suatu serangan terhadap
fisik maupun psikologis seseorang, sehingga kekerasan tersebut tidak hanya menyangkut
fisik (perkosaan, pemukulan), tetapi juga nonfisik (pelecehan seksual, ancaman,
paksaan, yang bisa terjadi di rumah tangga, tempat kerja, tempat-tempat umum. Maslaah kesetaraan dan keadilan gender buka saja menjadi
perhatian kaum perempuan, tetapi telah
menarik perhatian para ahli dan politisi. Edward Wilson dari Harvard University
(1975) membagi perjuangan kaum perempuan secara sosiologis atas dua kelompok
besar, yaitu konsep nurture (konstruksi budaya) dan konsep nature (alamiah). Disamping kedua aliran tersebut, terdapat paham kompromistis yang
dikenal dengan keseimbangan (equilibrium). Paham ini menekankan pada konsep kemitraan
dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pengetahuan tentang gender terdapat banyak teori yang berkembang
dan dijadikan rujukan dalam menganalisis permasalahan gender. Teori-teori yang
dimaksud adalah nurture,nature, equilibrium, adaptasi awal, teknik lingkungan,
struktural, struktural-fungsional, dan teori konflik sosial. Teori nurture, nature, dan equilibrium merupakan teori awal
tentang gender. Namun dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan
perkembangan isu gender, bermunculan teori-teori lain sebagaimana disebutkan di
atas. Dalam modul PJJ PUG ini hanya akan
diuraikan tiga teori tentang gender. Teori Nurture Bagaimana gender menurut teori nurture? Menurut teori nurture,
adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi
sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan
tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan
konstribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perjuangan
untuk persamaan dipelopori oleh orang orang yang konsen memperjuangkan
kesetaraan perempuan dan laki-laki (kaum feminis) yang cenderung mengejar
“kesamaan” atau fifty-fifty yang kemudian dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas
(perfect equality).
Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan, baik dari nilai
agama maupun budaya. Karena itu, aliran nurture melahirkan paham sosial konflik
yang memperjuangkan kesamaan proporsional dalam segala aktivitas masyarakat
seperti di tingkatan manajer, menteri, militer, DPR, partai politik, dan bidang
lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibuatlah program khusus (affirmatif action) guna memberikan
peluang bagi pemberdayaan perempuan yang kadangkala berakibat timbulnya reaksi
negatif dari kaum laki-laki karena apriori terhadap perjuangan tersebut. Bagaimana pula pandangan teori nature tentang gender? Menurut
teori nature, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga
tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis ini memberikan
indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas
yang berbeda. Manusia, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki perbedaan
kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kehidupan sosial, ada pembagian tugas (division of labour). Begitu
pula dalam kehidupan keluarga karena tidaklah mungkin sebuah kapal dikomandani
oleh nahkoda. Talcoot person dan Bales (1978) berpendapat bahwa keluarga adalah
sebagai uni sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan isteri untuk
saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Keharmonisan hidup hanya
dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara
perempuan dan laki-laki, dan hal ini dimulai sejak dini melalui pola Pendidikan
dan pengasuhan anak dalam keluarga. Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima
perbedaan peran, asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh
kesepakatan (komitmen) antara suami-isteri dalam keluarga, atau antara perempuan
dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat. Teori Equilibrium Bagaimana gender menurut teori equilibrium? Disamping kedua aliran tersebut, terdapat paham kompromistis yang
dikenal dengan keseimbangan (equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam
hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan
antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan
dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa.
Karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan
masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional
(sesuai situasi/keadaan), bukan
berdasarkan perhitungan secara matematis (jumlah/quota) dan tidak bersifat universal. Jadi, dalam pembahasan gender dikenal tiga pendekatan, yaitu teori
nature, teori nurture, dan teori equilibrium, seperti dalam skema berikut. Permasalahan yang Menimbulkan Konflik Gender Apa yang dimaksud dengan konflik gender dalam berbagai aspek? Konflik gender adalah berbagai masalah kritis yang dihadapi,
terutama oleh perempuan. Walaupun perjuangan perempuan telah berjalan cukup
lama, namun sampai saat ini masih dirasakan adanya kesenjangan gender. Di Indonesia terdapat beberapa hal yang merendahkan harkat dan
martabat perempuan sebagai keprihatinan bersama, antara lain: 1. Masih banyak perempuan dirugikan dengan adanya peraturan
perundang-undangan yang diskriminatif (bias gender) Banyaknya penipuan dan perdagangan perempuan untuk dipekerjakan
dengan penghasilan yang menjanjikan (TKW, dsb.). Perlindungan hukum yang kurang memadai terhadap tindak kekerasan,
perkosaan, dan penyiksaan fisik dan nonfisik. Budaya kawin muda (< 16 tahun) yang diikuti dengan tingkat
perceraian yang tinggi dapat merendahkan martabat perempuan. Diskriminasi dalam kesempatan pendidikan, pelatihan, dan
kesempatan kerja (peraturan sekolah yang masih bias gender). 6. Adanya budaya, adat istiadat yang bias gender (laki-laki tidak
boleh melakukan pekerjaan domestik, perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan
tinggi). Dari aspek kesehatan reproduksi, masih ada pendapat bahwa KB
adalah urusan perempuan (tabu untuk dibicarakan secara terbuka).Masalah tersebut perlu dianalisis guna
mengidentifikasi dan mengungkapkan keduudkan, fungsi, peran, dan tanggungjawab
perempuan dan laki-laki serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan yang
berdampak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat seperti tujuan MDG tahun
2000. Apa itu MDG’s MDG’s atau Millenium Development
Goals adalah kesepakatan internasional yang merumuskan delapan butir
tujuan/sasaran program pembangunan, untuk meningkatkan harkat dan martabat
manusia dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Program Penyadaran/Persuasif Bagaimana program penyadaran gender tersebut dilakukan? Program penyadaran gender dilakukan dalam rangka mening-katkan
kualitas kehidupan perempuan dan laki-laki, serta kesejahteraannya melalui
beberapa langkah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi masalah gender yang mempengaruhi program dan
kegiatan. 2. Memformulasikan kembali secara eksplisit kebijakan/program/kegiatan
yang bias gender agar manfaat yang sama akan diperoleh perempuan dan laki-laki. 3. Melakukan advokasi kebijakan, rencana, tujuan, dan kegiatan yang
telah direvisi kepada pejabat/ tokoh yang berwenang untuk memperoleh komitmen
dan dukungan yang memadai. 4. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan dan rencana yang sudah
direvisi. 5. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan program aksi. 6. Menelaah kembali program dan kegiatan Sesuai kesepakatan nasional, setiap orang yang telah memperoleh
pemahaman mengenai gender disebut Gender Focal Point (GFP). Untuk memantau dan memberikan umpan balik pelaksanaan PUG
di setiap tingkatan wilayah, dibentuk Pokja PUG yang terdiri dari GFP di
lembaga/instansi/sektor/ institusi/ tokoh yang memiliki keberpihakan kepada
KKG. Sesuai kesepakatan nasional, setiap orang yang telah memperoleh
pemahaman mengenai gender disebut Gender Focal Point (GFP). Untuk memantau dan memberikan umpan balik pelaksanaan PUG
di setiap tingkatan wilayah, dibentuk Pokja PUG yang terdiri dari GFP di lembaga/instansi/sektor/
institusi/ tokoh yang memiliki keberpihakan kepada KKG. Bagaimana peran PLKB/ PKB dalam program penyadaran gender? Apabila di lapangan menemukan kondisi yang masih bias gender, maka
PLKB/PKB harus melakukan langkah-langkah tersebut di atas sesuai dengan kebutuhan
wilayahnya, sehingga ada upaya-upaya konkrit untuk mencapai
keseimbangan/keharmonisan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Implementasi gender budget di daerah yang berlandaskan Inpres Nomor 9 tahun 2000, diperkuat oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 132 tahun 2003
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah.Dengan demikian,
perencanaan dan pelaksanaan PUG dalam pembangunan, harus dilakukan oleh seluruh
instansi dan lembaga pemerintahan di provinsi, kabupaten/kota yang
pengaturannya ditetapkan. dalam Peraturan Daerah (Perda) di semua tingkatan
sampai dengan kelurahan, sehingga proses perencanaan yang responsif gender tercermin
dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). PUG dan Langkah-langkah Intervensi Apa itu PUG? PUG adalah suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan
gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan
perempuan secara seimbang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,pemantauan,
dan evaluasi. Apa tujuan PUG? Dalam Inpres Nomor 9 tahun 2000 disebutkan bahwa tujuan PUG
adalah: 1. membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang
responsif gender; 2. memberikan perhatian khusus kepada kelompok[1]kelompok yang mengalami marjinalisasi,
sebagai akibat dari bias gender; 3. meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak, baik
pemerintah maupun non pemerintah, untuk melakukan tindakan yang sensitif gender
di bidang masing-masing. Siapa sasaran PUG? Sasaran utama PUG adalah lembaga pemerintah yang bertugas sebagai
pelaksana pemerintahan dari pusat hingga daerah, berperan dalam membuat kebijakan
program dan kegiatan serta perencanaan program. Sasaran lain adalah organisasi
profesi, organisasi swasta, organisasi keagamaan, tokoh, dan keluarga. Siapa sasaran PUG? Sasaran utama PUG adalah lembaga pemerintah yang bertugas sebagai
pelaksana pemerintahan dari pusat hingga daerah, berperan dalam membuat kebijakan
program dan kegiatan serta perencanaan program. Sasaran lain adalah organisasi
profesi, organisasi swasta, organisasi keagamaan, tokoh, dan keluarga. Bagaimana alur pikir pelaksanaan PUG? Alur pikir pelaksanaan PUG merupakan strategi untuk mempercepat
tercapainya KKG tergambar dalam bagan seperti berikut ini. Mengapa langkah intervensi diperlukan? Langkah intervensi diperlukan untuk merancang rencana aksi yang
bertujuan sebagai suatu pendekatan untuk mengarusutamakan gender kedalam
program di masing-masing bidang/sektor, dengan menggunakan unsur-unsur SMART,
yaitu:

# data[].attributes.body
Salah satu hal yang mewarnai dunia dewasa ini adalah pluralisme keagamaan, demikian ungkap Coward (1989:5). Pluralisme merupakan sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari. Manusia hidup dalam pluralisme dan merupakan bagian dari pluralisme itu sendiri, baik secara pasif maupun aktif, tak terkecuali dalam hal keagamaan. Pluralisme keagamaan merupakan tantangan khusus yang dihadapi agama-agama dunia dewasa ini. Dan seperti pengamatan Coward (1989:167), setiap agama muncul dalam lingkungan yang plural ditinjau dari sudut agama dan membentuk dirinya sebagai tanggapan terhadap pluralisme tersebut. Jika tidak dipahami secara benar dan arif oleh pemeluk agama, pluralisme agama akan menimbulkan dampak, tidak hanya berupa konflik antarumat beragama, tetapi juga konflik sosial dan disintegrasi bangsa. Kendati agama memiliki fungsi pemupuk persaudaraan dan fungsi tersebut telah dibuktikan dengan fakta-fakta kongkret dari zaman ke zaman, namun di samping fakta yang positif itu terdapat pula fakta negatif, yaitu perpecahan antarmanusia yang bersumber pada agama. Secara normatif-doktriner agama selalu mengajarkan kebaikan, cinta kasih dan kerukunan. Tetapi kenyataan sosiologis memperlihatkan sebaliknya, agama justru dijadikan sumber konflik yang tak kunjung reda, baik konflik intern maupun ekstern, misalnya bentrokan antara umat Kristen Gereja Purba dengan umat Yahudi, umat Kristen penganut agama Romawi (agama kekaisaran) dalam abad pertama sampai abad ketiga. Seperti ungkap Syafiq Mughni, ketegangan atau konflik antarumat bergama di Indonesia biasanya berkisar pada tiga wilayah yang berdiri sendiri atau saling terkait: pertama, wilayah ajaran, kedua wilayah sosial, ketiga wilayah kemanusiaan. Artinya, persoalan kemanusiaan (keadilan, kejujuran, dan ketentraman dsb.) harus memancing respon dari berbagai agama untuk melakukan kerjasama yang baik. Oleh sebab itu, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama di tengah pluralitas ini adalah dengan memahami ajaran agama masing-masing secara utuh. Ketegangan dan kerusuhan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia selama ini yang mengakibatkan hancurnya tempat-tempat ibadah, seperti masjid, mushalla, dan gereja selalu dikaitkan dengan konflik antarumat beragama. Fenomena di atas menunjukkan kesenjangan (gap) antara idealitas agama (das sollen) sebagai ajaran dan pesan-pesan suci Tuhan dengan realitas empirik yang terjadi dalam masyarakat (das sein). Oleh sebab itu, persoalan ini mesti segera dicarikan jalan keluarnya, sehingga doktrin-doktrin agama menjadi semakin bermakna bagi terciptanya kehidupan yang harmonis antarumat beragama. Menyadari pluralisme agama yang ada di Indonesia, kerukunan hidup antarumat beragama merupakan sesuatu yang harus diperhatikan bagi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Kerukunan hidup antarumat beragama dimaksud adalah kerukunan yang tercipta di antara umat beragama dalam kehidupan sosial tanpa mempersoalkan agama/akidah masing-masing. Di Indonesia, upaya untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama sudah sejak lama dibina. Sejak tahun 1967 hingga sekarang dialog antaragama gencar dilaksanakan, baik atas prakarsa pemerintah maupun masyarakat beragama itu sendiri. Upaya dialog tersebut kemudian dikenal dengan Musyawarah Antar-Agama, yang melibatkan para pemuka agama di Indonesia. Bahkan masa antara tahun 1972-1977 tercatat pemerintah telah menyelenggarakan dialog yang berlangsung di 21 kota (UQ, 1993, Dian, Th.I). Tetapi bagaimana hasilnya? Mengapa konflik atas nama agama tetap saja berlangsung? Sekurang-kurangnya menurut Bambang Sugiharto (1998: 29-32), tantangan yang dihadapi setiap agama saat ini ada tiga: pertama, soal disintegrasi dan degradasi moral; kedua, soal pluralisme dan eksklusivisme; ketiga, soal ketidakadilan. Ketiga persoalan tersebut sulit diatasi karena beberapa faktor, di antaranya adalah: karena adanya sikap agresif yang berlebihan terhadap pemeluk agama lain; adanya konsep kemutlakan Tuhan yang disalahmengertikan; dan adanya kepentingan luar agama (politik, ekonomi) yang turut mengintervensi agama. Tetapi jika faktor di atas dapat diselesaikan, maka tantangan-tantangan tersebut juga dapat dijawab. Dalam kaitannya dengan pluralisme agama di Indonesia, Victor I. Tanja (1998: 79) menganjurkan adanya reorientasi misi dan dakwah. Menurut Tanja, tujuan misi dan dakwah bukan untuk menambah jumlah kuantitas, melainkan harus dilandaskan pada menciptakan umat yang tinggi ilmu, tinggi iman dan tinggi pengabdian (kualitas umat). Sejalan dengan Tanja, Shahab menegaskan (lihat: 1998: 23-24), bahwa ketegangan agama yang terjadi selama ini adalah karena pelaku dakwah (da’i, muballigh, missionaris) adalah orang-orang yang cinta pada agamanya, tetapi tidak memiliki pengetahuan agama secara mendalam. Akibatnya dakwahnya lebih cenderung propagandis dan kadang provokatif. Di sinilah perlunya keterbukaan antarumat beragama melalui dialog-dialog segar dan menyejukkan umat itu sendiri. Dialog yang ditindaklanjuti dengan kerja konkret, kata Victor I. Tanja (246). Bagaimana konsep dialog antarumat beragama itu harus dikemas? Praksis dialog agama yang sebenarnya seperti diungkap oleh Ahmad Gaus (1998:295) adalah, dialog yang meleburkan diri pada realitas dan tatanan sosial yang tidak adil dengan sikap kritis. Karena setiap agama memiliki nilai-nilai kebaikan dan misi penegakan moralitas. Dengan tegas dikatakan oleh Mudji Sutrisno (1998: 335), bahwa tidak cukup membangun dialog antaragama hanya dengan dialog-dialog logika rasional, namun perlu pula logika psikis. Maka ihktiar dialog logis teologi kerukunan juga harus dibarengi dengan pencairan-pencairan psikologis, seperti rasa saling curiga yang selama ini selalu muncul di kalangan umat beragama. Masalah kerukunan umat beragama dan antarumat beragama sangat penting untuk terus dibina, sebab akhir-akhir ini kerusuhan di berbagai daerah yang melibatkan umat beragama, terus bergejolak, meskipun pemicunya sangat kompleks menyangkut soal ekonomi dan politik. Tetapi jika ajaran agama dipahami secara benar, sesungguhnya tidak akan terjadi kerusuhan tersebut, sebab setiap agama mengajarkan kerukunan dan cinta kasih, menyerukan kebajikan dan mencegah kemungkaran atau dalam bahasa al-Qur’an disebut amar ma’ruf nahi munkar. Sudah saatnya umat beragama mengkaji ajaran agamanya secara benar dan kritis, tidak terjebak pada persoalan-persoalan yang formalistik dan bersifat simbol belaka. Sementara substansi ajarannya yang penuh perhatian terhadap persoalan kemanusiaan dan akhlaq- karimah seperti: keadilan, kejujuran dan kedermawanan terabaikan. Apalagi jika kemudian agama direduksi nilainya dengan menempatkan posisi agama sebagai alat legitimasi aktivitas politik dan kekuasaan. Pada saat seperti ini agama tinggal sebuah simbol kekuasaan yang kehilangan makna substansialnya. Oleh sebab itu, umat beragama perlu merenungi kembali persoalan ini. Bagaimana agama bisa menjadi kekuatan moral dan spirit umat untuk melakukan aksi yang selalu bermanfaat bagi orang lain, bukan sebaliknya merusak tatanan sosial. Kiranya kita perlu merenungi hadis Nabi yang berbunyi: Khair an-nas anfa’uhum li an-nas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jika kita perhatikan kitab suci, sebetulnya musuh agama adalah ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Kalau masih ada ketidakadilan dan ketimpangan sosial di muka bumi ini maka menjadi tanggung jawab semua umat beragama. Karena pada dasarnya semua agama tidak menghendaki segala macam bentuk kejahatan. Di sinilah letak kebenaran universal agama itu. Semua ajaran agama menghendaki wujud kebaikan di masyarakat dan menentang semua bentuk kezaliman. Dalam pandangan Islam, orang yang masih membiarkan ketimpangan sosial (tidak peduli orang miskin, anak yatim dan orang yang terlantar dan tertindas) maka disebut sebagai pendusta dan penghianat agama (baca: QS. Al-Ma’un). Musuh agama juga orang yang mengakumulasi kekayaan yang tak ada kemanfaatan bagi orang lain (lihat: QS. Al-Humazah). Oleh sebab itu, bisa dipahami ketika nabi Muhammad pertama kali menyiarkan agama ditentang mati-matian oleh kafir Quraisy saat itu karena dianggap menghalang-halangi praktek akumulasi dan monopoli kekayaan para konglomerat Arab saat itu. Agar agama tidak dijauhi oleh pemeluknya, maka agama harus mampu menjawab tantangan-tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan zaman yang semakin cepat. Tantangan-tantangan itu menurut Laurens (1998) antara lain: pluralisme, sekularisme, individualisme, “fundamentalisme” dan hedonisme. Tetapi pluralisme agama bisa menjadi bagian khazanah jika dipahami sebagai anugerah Tuhan, dengan cara menjalin kerjasama untuk membangun persatuan dan kesatuan antar umat beragama itu sendiri demi terwujudnya kemakmuran dunia. Jika pluralisme agama menemukan satu wadah teologi yang sama, maka agama akan lebih mampu menjawab berbagai tantangan yang akan dihadapai baik sekarang maupun mendatang.

# data[].attributes.body
Perang antar suku dapat diatasi dengan :: musyawarah, mediasi, dan penegakan hukum. Selain itu, masyarakat juga dapat mencegah konflik antar suku dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan adat dan suku.

Cara mengatasi perang antar suku ::

• Melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah sosial

• Melakukan mediasi

• Menegakkan hukum jika konflik terulang kembali

• Saling menghormati dan menghargai perbedaan adat dan suku

• Tidak terpengaruh oleh provokasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa

Cara mencegah konflik antar suku :

• Menumbuhkan sikap tenggang rasa sejak dini

• Mengikuti kegiatan pelestrarian budaya

• Memelihara kondisi damai dalam masyarakat

• Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai

• Meredam potensi konflik

• Membangun sistem peringatan dini

• Menghargai pendapat dan kebebasan orang lain

Cara mengatasi konflik sosial Fokus pada penyelesaian konflik, Menggunakan kepala dingin, Melakukan diskusi, Memperjelas pokok masalah yang ada, Menjadi pendengar yang baik.

# data[].attributes.body
Solusi untuk mengatasi kesetaraan gender dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti:

Pendidikan: Memberikan pendidikan seksual dan edukasi tentang perbedaan gender dan jenis kelamin

Pemberdayaan perempuan: Memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memimpin, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mengakses sumber daya

Kebijakan: Menerapkan kebijakan yang pro kesetaraan gender, seperti pengarusutamaan gender (PUG)

Kerjasama: Meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar lembaga dan masyarakat

Konseling: Melakukan konseling feminis-berfokus solusi untuk meningkatkan komitmen pada kesetaraan gender

Program ekonomi: Meningkatkan jumlah perempuan dalam kegiatan ekonomi dan ketenagakerjaan

Program kesehatan: Meningkatkan kualitas layanan kesehatan terhadap ibu dan anak

Program perlindungan anak: Menerapkan kebijakan perlindungan anak yang kuat

Program pemberantasan buta huruf: Meningkatkan angka melek huruf

Program PAUD: Menjamin kualitas dan kuantitas PAUD

Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan secara terpadu dan sistematis untuk mencapai tujuan kesetaraan gender.