# data[].attributes.body
Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid (pembaruan tentang pokok ajaran Islam) yang bersumber pada al-Qur’an dan as-Sunnah as-Sohihah.

# data[].attributes.attachment_link.title
Anggaran Dasar Muhammadiyah | Muhammadiyah

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
(1) Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu Yogyakarta.
(2) Pimpinan Pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitasnya di dua kantor, Yogyakarta dan Jakarta.
Pasal 2
Lambang dan Bendera
(1) Lambang Muhammadiyah sebagaimana tersebut dalamAnggaran Dasar pasal 5 adalah seperti berikut:

(2) Bendera Muhammadiyah berbentuk persegi panjang berukuran dua berbanding tiga bergambar lambang Muhammadiyah di tengah dan tulisan MUHAMMADIYAH di
bawahnya, berwarna dasar hijau dengan tulisan dan gambar berwarna putih, seperti berikut :

(3) Ketentuan lain tentang lambang dan bendera ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Usaha Muhammadiyah yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan meliputi:

1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.

3. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, haji, infak, wakaf, shadaqah, hibah, dan amal shalih lainnya.

4. Membangun kualitas jamaah melalui gerakan pemakmuran masjid dan musalla.

5. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumberdaya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlaq mulia.

6. Memberdayakan kaum perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

7. Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian.

8. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas.

9. Meningkatkan kualitas kesehatan, pertolongan kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat.

10. Memelihara, mengembangkan, dan menydayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan.

11. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerja sama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.

12. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalamkehidupan berbangsa dan bernegara.

13. Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggotasebagai pelaku gerakan.

14. Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk mensukseskan gerakan.

15. Mengupayakan penegakan hukum, keadilan, Hak Asasi Manusia dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat.

16. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah.

Pasal 4
Keanggotaan

1. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya melalui Pimpinan Ranting atau Pimpinan amal usaha di tempat yang belum ada Ranting, kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang.

2. Pimpinan Cabang meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Pusat dengan disertai pertimbangan.

3. Pimpinan Cabang dapat memberi tanda anggota sementara kepada calon anggota, sebelum yang bersangkutan menerima kartu tanda anggota dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bentuk tanda anggota sementara ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

4. Pimpinan Pusat memberi kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada calon anggota biasa yang telah disetujui melalui Pimpinan Cabang yang bersangkutan.

b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan
Tata cara menjadi Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan diatur oleh Pimpinan Pusat.

(5) Pimpinan Pusat dapat melimpahkan wewenang penerimaan permintaan menjadi Anggota Biasa dan memberikan kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada Pimpinan Wilayah. Pelimpahan wewenang tersebut dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan keputusan Pimpinan Pusat.

(6) Hak Anggota
a. Anggota biasa:

1. Menyatakan pendapat di dalam maupun di luar permusyawaratan.

2. Memilih dan dipilih dalam permusyawaratan.

b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak menyatakan pendapat.

(7) Kewajiban Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan:

a. Taat menjalankan ajaran Islam;

(9) Tata cara pemberhentian anggota.
a. Anggota Biasa:

1. Pimpinan Cabang mengusulkan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Daerah berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pimpinan Daerah meneruskan kepada Pimpinan Wilayah usulan pemberhentian anggota dengan disertai pertimbangan.

3. Pimpinan Wilayah meneruskan atau tidak meneruskan usulan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Pusat setelah melakukan penelitian dan penilaian.

4. Pimpinan Wilayah dapat melakukan pemberhentian sementara (skorsing) yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan selama menunggu proses pemberhentian anggota dari Pimpinan Pusat.

5. Pimpinan Pusat, setelah menerima usulan pemberhentian anggota, memutuskan memberhentikan atau tidak memberhentikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diusulkan oleh Pimpinan Wilayah.

6. Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya, selama proses pengusulan berlangsung, dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Pusat. Setelah keputusan pemberhentian dikeluarkan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Pusat.

7. Pimpinan Pusat membentuk tim yang diserahi tugas mempelajari keberatan yang diajukan oleh anggota yang diberhentikan. Pimpinan Pusat menetapkan keputusan akhir setelah mendengar pertimbangan tim.

8. Keputusan pemberhentian anggota diumumkan dalam Berita Resmi Muhammadiyah.

b. Anggota Luar Biasa dan Kehormatan diberhentikan atas keputusan Pimpinan Pusat.

(10) Kriteria pemberhentian anggota diatur dalam peraturan Pimpinan Pusat.

(3) Pengesahan pendirian Ranting dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Cabang.
(4) Pendirian suatu Ranting yang merupakan pemisahan dari Ranting yang telah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Ranting yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Cabang/Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang.
(5) Hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan ranting di luar ketentauan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan Pimpinan Pusat.

(3) Pengesahan pendirian Cabang dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah atas usul Ranting setelah memperhatikan pertimbangan Pimpinan Daerah.
(4) Pendirian suatu Cabang yang merupakan pemisahan dari Cabang yang telah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Cabang yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.

(1) Cabang Istimewa merupakan kesatuan anggota Muhammadiyah dan simpatisan yang berkedudukan di suatu kota atau negara di luar negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

(3) Cabang Istimewa didirikan atas usul anggota dan/atau simpatisan Muhammadiyah di suatu tempat di luar negara Republik Indonesia atau atas inisiatif Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

(6) Keuangan dan Kekayaan Cabang Istimewa diatur sebagai berikut:
a. Keuangan dan kekayaan Cabang Istimewa adalah semua harta benda yang berasal dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Cabang Istimewa;
b. Keuangan dan kekayaan Cabang Istimewa diperoleh dari:
1. Uang Pangkal, Iuran, dan Bantuan.
2. Hasil hak milik Muhammadiyah.
3. Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf, Wasiat, dan Hibah.
4. Usaha-usaha perekonomian Cabang Istimewa.
5. Sumber-sumber lain.

(7) Laporan
Pimpinan Cabang Istimewa berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara berkala tentang perkembangan organisasi, pengelolaan keuangan dan kekayaan, serta kegiatan yang dilakukan.

(8) Dalam keadaan tertentu Pimpinan Cabang Istimewa dapat mendirikan Ranting Istimewa.

(1) Pimpinan Pusat bertugas:
a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah berdasarkan keputusan Muktamar dan Tanwir, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya;
b. Membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya;
c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Wilayah;
d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Pusat.
(2) Anggota Pimpinan Pusat dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
(3) Anggota Pimpinan Pusat harus berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Pusat atau di sekitarnya.

(4) Pimpinan Pusat dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Tanwir sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Pusat terpilih. Selama menunggu keputusan Tanwir, calon tambahan anggota Pimpinan Pusat sudah dapat
menjalankan tugasnya atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.

(5) Pimpinan Pusat mengusulkan kepada Tanwir calon pengganti Ketua Umum Pimpinan Pusat yang karena berhalangan tetap atau mengundurkan diri dalam tenggang masa jabatan. Selama menunggu ketetapan Tanwir, Ketua Umum Pimpinan Pusat dijabat oleh salah seorang Ketua atas keputusan Pimpinan Pusat.

(6) Pimpinan Pusat mengusulkan kepada Tanwir calon pengganti Anggota Pimpinan Pusat yang karena berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan dalam tenggang masa jabatan berdasarkan pertimbangan kepentingan organisasi. Selama menunggu ketetapan Tanwir, calon Anggota Pimpinan Pusat pengganti dapat melaksanakan tugas dan fungsinya atas tanggung jawab Ketua Umum.

(2) Pimpinan Wilayah berkantor di ibu kota propinsi.
(3) Anggota Pimpinan Wilayah dapat terdiri dari laki-laki dan
perempuan.

(7) Pimpinan Daerah mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Daerah calon pengganti Ketua Pimpinan Daerah yang karena berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Wilayah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah dan ketetapan dari Pimpinan Wilayah, Ketua
Pimpinan Daerah dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Daerah.

(8) Pimpinan Daerah mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Daerah calon pengganti Anggota Pimpinan Daerah yang karena berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan dalam tenggang masa jabatan berdasarkan pertimbangan kepentingan organisasi. Selama menunggu ketetapan Musyawarah Pimpinan Daerah, calon Anggota Pimpinan Daerah pengganti dapat melaksanakan tugas dan
fungsinya atas tanggung jawab Ketua Pimpinan Daerah.

(5) Pimpinan Cabang dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Cabang terpilih, kemudian dimintakan pengesahan kepada Pimpinan Daerah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang dan ketetapan dari Pimpinan Daerah, calon tambahan anggota Pimpinan Cabang sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.

(6) Pimpinan Cabang mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Cabang calon pengganti Ketua Pimpinan Cabang yang karena berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Daerah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang dan ketetapan dari Pimpinan Daerah, Ketua
Pimpinan Cabang dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Cabang.

(7) Pimpinan Cabang mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Cabang calon pengganti Anggota Pimpinan Cabang yang karena berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan dalam tenggang masa jabatan berdasarkan pertimbangan kepentingan organisasi. Selama menunggu ketetapan Musyawarah Pimpinan Cabang, calon Anggota Pimpinan Cabang pengganti dapat melaksanakan tugas dan fungsinya atas tanggung jawab Ketua Pimpinan Cabang.

(1) Pimpinan Ranting bertugas:
a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Rantingnya berdasar kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Ranting, dan Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting;
b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/ instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, serta Unsur Pembantu Pimpinan;
c. Membimbing dan meningkatkan kegiatan anggota dalam rantingnya sesuai dengan kewenangannya;
d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Organisasi Otonom tingkat Ranting.
(2) Anggota Pimpinan Ranting dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
(3) Anggota Pimpinan Ranting harus berdomisili di Rantingnya.
(4) Pimpinan Ranting menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang apabila Ketua Pimpinan Ranting tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang.
(5) Pimpinan Ranting dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Ranting terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Cabang. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting dan ketetapan dari Pimpinan Cabang, calon tambahan anggota Pimpinan Ranting sudah dapat menjalankan tugasnya
atas tanggung jawab Pimpinan Ranting.
(6) Pimpinan Ranting mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Ranting calon pengganti Ketua Pimpinan Ranting yang karena berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Cabang. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting dan ketetapan dari Pimpinan Cabang, Ketua
Pimpinan Ranting dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Ranting.
(7) Pimpinan Ranting mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Ranting calon pengganti Anggota Pimpinan Ranting yang karena berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan dalam tenggang masa jabatan berdasarkan
pertimbangan kepentingan organisasi. Selama menunggu ketetapan Musyawarah Pimpinan Ranting, calon Anggota Pimpinan Ranting pengganti dapat melaksanakan tugas dan fungsinya atas tanggungjawab Ketua Pimpinan Ranting.

(5) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan diatur berdasarkan Tata Tertib Pemilihan dengan ketentuan:
a. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat;
b. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan Muhammadiyah pada setiap tingkatan.

Pimpinan Pusat dalam keadaan luar biasa dapat mengambil ketetapan lain terhadap masalah Pimpinan yang diatur dalam pasal 11 sampai dengan 16.

(1) Pembentukan dan tugas Unsur Pembantu Pimpinan:
a. Majelis:

(3) 'Aisyiyah merupakan organisasi otonom khusus yang diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha.
(4) Pembentukan dan pembubaran organisasi otonom ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat.
(5) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Qa`idah Organisasi Otonom yang dibuat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

3. Anggota Tanwir wakil Wilayah;
4. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah;
5. Wakil Daerah sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang, berdasar atas jumlah perimbangan Cabang dalam tiap Daerah, atas dasar keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah. Ketentuan perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat;
6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing tiga orang, diantaranya dua orang wakilnya dalam Tanwir.
b. Peserta Muktamar terdiri atas:
1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat masing-masing dua orang;
2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat;
c. Peninjau Muktamar ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.
(6) Anggota Muktamar berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Muktamar berhak menyatakan pendapat. Peninjau Muktamar tidak mempunyai hak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
(7) Keputusan Muktamar harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat selambat-lambatnya dua bulan sesudah Muktamar.
(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu berlangsungnya Muktamar diatur oleh penyelenggara.

(1) Muktamar Luar Biasa diadakan berdasarkan keputusan Tanwir atas usul Pimpinan Pusat atau dua pertiga Pimpinan Wilayah.

(2) Undangan dan acara Muktamar Luar Biasa dikirim kepada Anggota Muktamar selambat-lambatnya satu bulan sebelum Muktamar Luar Biasa berlangsung.
(3) Ketentuan-ketentuan pasal 21 berlaku bagi penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa, kecuali ayat (3) dan ayat (4).
(4) Muktamar Luar Biasa dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota Muktamar dan keputusannya diambil sekurang-kurangnya dua pertiga dari yang hadir.

(6) Anggota Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Daerah tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
(7) Keputusan Musyawarah Daerah harus dilaporkan kepada Pimpinan Wilayah selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Daerah. Apabila dalam waktu satu bulan sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Wilayah, maka keputusan Musyawarah Daerah dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Daerah.
(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Daerah diatur oleh penyelenggara.

(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Cabang diatur oleh penyelenggara.

(1) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab serta dipimpin oleh Pimpinan Ranting.
(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.
(3) Undangan dan acara Musyawarah Ranting dikirim kepada Anggota Musyawarah Ranting selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Musyawarah Ranting berlangsung.
(4) Acara Musyawarah Ranting:
a. Laporan Pimpinan Ranting tentang:
1. Kebijakan Pimpinan;
2. Organisasi.;
3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Ranting dan Musyawarah Pimpinan Ranting;
4. Keuangan.
b. Program Ranting;
c. Pemilihan Anggota Pimpinan Ranting dan pengesahan Ketua;
d. Masalah Muhammadiyah dalam Ranting;
e. Usul-usul.

(5) Musyawarah Pimpinan dihadiri oleh:
a. Pada tingkat Wilayah:
1. Anggota:
(a) Anggota Pimpinan Wilayah yang telah disahkan oleh Pimpinan Pusat;
(b) Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang
telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah;
(c) Wakil Daerah tiga orang;
(d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Wilayah dua orang.
2. Peserta:
(a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masingmasing dua orang;
(b) Undangan khusus.

(b) Undangan khusus.

c. Pada tingkat Cabang:
1. Anggota:
(a) Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan
oleh Pimpinan Daerah;
(b) Ketua Pimpinan Ranting;
(c) Wakil Ranting tiga orang;
(d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Cabang dua orang.
2. Peserta:
(a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masingmasing dua orang;
(b) Undangan khusus.

Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari anggota Musyawarah. Apabila anggota Musyawarah tidak memenuhi jumlah dua pertiga, maka Musyawarah ditunda selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka kembali. Apabila anggota Musyawarah belum juga memenuhi jumlah dua pertiga, maka
Musyawarah ditunda lagi selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka serta dinyatakan sah tanpa memperhitungkan jumlah kehadiran anggota Musyawarah.

(1) Keputusan Musyawarah diambil dengan cara mufakat.
(2) Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.
(3) Keputusan Musyawarah yang dilakukan dengan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup/rahasia.

(1) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 Anggaran Dasar dihadiri oleh:
a. Pada tingkat Pusat:
1. Anggota Pimpinan Pusat;
2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah;
3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Pusat;
4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.
b. Pada tingkat Wilayah:
1. Anggota Pimpinan Wilayah;
2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah;
3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Wilayah;
4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.

(2) Ketentuan pelaksanaan dan acara Rapat Pimpinan ditentukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.

(3) Keputusan Rapat Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

(1) Seluruh keuangan dan kekayaan Muhammadiyah, termasuk keuangan dan kekayaan Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom pada semua tingkat secara hukum milik Pimpinan Pusat.

(1) Pengawasan keuangan dan kekayaan dilakukan terhadap Pimpinan Muhammadiyah, Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom pada semua tingkat.
(2) Ketentuan tentang pengawasan keuangan dan kekayaan Muhammadiyah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

(1) Muhammadiyah menggunakan Tahun Takwim dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.
(2) Surat-surat resmi Muhammadiyah menggunakan tanggal Hijriyah dan Miladiyah.
(3) a. Surat resmi Muhammadiyah ditandatangani:
1. Di tingkat Pusat oleh Ketua Umum/Ketua bersama Sekretaris Umum/Sekretaris. Surat resmi mengenai masalah keuangan ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua bersama Bendahara Umum/Bendahara.
2. Di tingkat Wilayah ke bawah ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua bersama Sekretaris/Wakil Sekretaris. Surat resmi mengenai masalah keuangan ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua bersama Bendahara/Wakil Bendahara.
b. Surat-surat yang bersifat rutin dapat ditandatangani oleh Sekretaris Umum/Sekretaris atau petugas yang ditunjuk.
(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

(1) Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Tanwir yang berlangsung pada tanggal 10 s.d. 12 JumadilAkhir 1440 H bertepatan dengan tanggal 15 s.d. 17 Februari 2019 M di Bengkulu, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditanfidzkan.

(2) Setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan, Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

# data[].attributes.attachment_link.title
Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah | Muhammadiyah

# data[].attributes.attachment_link.description
Pasal 1Tempat Kedudukan (1) Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu Yogyakarta.(2) Pimpinan Pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitasnya di dua kantor, Yogyakarta dan Jakarta. Pasal 2Lambang dan Bendera (1) Lambang Muhammadiyah sebagaimana tersebut dalamAnggaran Dasar pasal 5 adalah seperti berikut: (2) Bendera Muhammadiyah berbentuk persegi panjang berukuran dua berbanding tiga [...]

# data[].attributes.body
IMM

Tapak Suci Putera Muhammadiyah

Hizbul Wathan

# data[].attributes.body
Pasal 7
Tujuan IMM adalah mengusahakan terwujudnya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.

# data[].attributes.body
Komisariat

Cabang

Daerah

Pusat

# data[].attributes.body
DAD - DAM - DAP

Formal dan Informal

# data[].attributes.body
Solihun likulli zamaan wal makaan

# data[].attributes.body
Who own it?

How to be save?

Struktural - Non Struktural - di Dalam Amal Usaha - di Luar

# data[].attributes.body
PEOPLE - FORMATUR - MEMBER - PROXIMITY

COMMON GOALS

SHARE HAPPINESS AND SADNESS

GROW TOGETHER

Menegur dengan baik, udu ila sabili robbika

INFORMAL and FORMAL INTERACTIONS

DNA KEBAIKAN