# data[].attributes.headline
UPAYA MEMPERTAHANKAN
KEMERDEKAAN INDONESIA
(DIPLOMASI)-BAB 1

# data[].attributes.subject
UPAYA MEMPERTAHANKAN
KEMERDEKAAN INDONESIA
(DIPLOMASI)-BAB 1

# data[].attributes.body
Diplomasi itu ada tiga
cara yaitu : mencari dukungan negara-negara anggota
PBB, membawa masalah Indonesia-Belanda di depan
sidang keamanan PBB, dan berunding secara langsung
dengan Belanda.

# data[].attributes.body
Perjanjian Hooge value
Perjanjian Linggarjati
Perjanjian Renville Perjanjian Roem Royen
Konferensi inter-indonesia
Konferensi Meja Bundar

# data[].attributes.body
Perjanjian terjadi di Hooge Valuwe, Belanda 14-24 April 1946.
Pertemuan tersebut membahas mengenai traktat hasil
pertemuan Syahrir-Van Mook-Clark Kerr di Jakarta, yaitu
pengakuan de facto atas Jawa dan Sumatera. Namun pihak
Belanda hanya memberikan pengakuan de facto atas Jawa dan
Madura. Pertemuan di Hooge Valuwe dianggap gagal.

# data[].attributes.body
Berdasarkan perundingan Linggarjati 7 Oktober 1946
maka pada tanggal 10 November 1946
diselenggarakan Perundingan Linggarjati di Kuningan,
Jawa Barat. Perudingan ini di bawah pengawasan Lord
Kilern. Pada 15 November 1946 perundingan
menghasilka kesepakatan, yaitu sebagai berikut :
1. RI dan Belanda sepakat bekerja sama membentuk
negara Indonesia Serikat dengan Republik
Indonesia sebagai salah satu negara bagiannya.
2. RIS dan kerajaan Belanda terkait dalam Uni
Indonesia- Belanda (Commonwealth) dengan
mahkota begeri Belanda sebagai kepala Uni.

# data[].attributes.body
Agresi militer I Belanda merupakan pelanggaran besar. Oleh karena itu masalah
Indonesia dimasukkan dalam sidang Dewan Keamanan PBB tapada 31 Juli 1947,
PBB mengeluarkan seruan kepada Indonesia dan Belanda untuk menghentikan
tembak-menembak, menyelesaikan masalah dengan perwasitan (Arbitrase),
dan melaporkan hasil penyelesaian ke Dewan Keamanan PBB
Pada tanggal 27 Oktober 1947, Komite Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari
Amerika Serikat, Belgia, dan Australia memprakarsai perundingan RI-Belanda
yang dilaksanaan di kapal milik Amerika Serikat USS Renville 8 Desember-17
Januari 1948. Delegasi RI dipimpin oleh Amir Syarifudin sedangkan delegasi
Belanda dipimpin oleh Abdulkadir Wijoyoatmojo. Setelah melalui perdebatan
yang panjang akhirnya perjanjian Renville disetujui dan ditandatangani oleh
pihak RI dan Belanda. Hasil perjanjian Renville mendapat reaksi keras dari
tokoh-tokoh Indonesia. Dua partai besar yaitu PNI dan Masyumi menyatakan
mundur dari kabinet, hal ini membuat kabinet Amir Syarifudin jatuh kemudian
menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno. Kemudian Presiden Soekarni
membentuk kabinetbaru dipimpin Moch. Hatta serta menugaskan Mr.
Muhammad Roem untuk melanjutkan perundingan dengan Belanda.

# data[].attributes.body
Setelah Agresi Militer Belanda II, UNCI mengadakan pertemuan
pada 4 April 1949, Belanda menyelenggarakan pertemuan di Hotel
Des Indies (sekarang Hotel Duta Merlin, Jakarta). Dalam
pertemuan ini delegasi RI diwakili oleh Muhammad Roem
sedangkan Belanda diwakili oleh Dr. H.J Van Royen.

# data[].attributes.body
Tercapainya persetujuan Roem-Royen membuka jalan ke arah persatuan nasional di
seluruh Indonesia. Pemerintah RI segera mengadakan persiapan menjelang KMB
(Konferensi Meja Bundar) di Den Haag, Belanda. Pendekatan kepada BFO atau Badan
Permusyawaratan Federal dilakukan untuk membahas rencana menghadapi Belanda di
KMB. Negara-negara RIS yang tergabung dalam BFO sudah tidak percaya lagi pada
Belanda. BFO beranggapan bahwa pembentukan RIS dalam KMB tidak akan terlaksana
tanpa keikutsertaan Republik Indonesia. Pemerinta RI dan BFO sepakat melanjutkan
pertemuan pada tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta. Pertemuan tersebut
menghasilkan keputusan : Negara Indonesia Serikan disetujui dengan nama Republik
Indonesia Serikat berdasarkan demokrasi dan federalisme, RIS akan dikepalai oleh
seorang Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri, membentuk APRIS (Angkatan
Perang Republik Indonesia Serikat), pembentukan APRIS untuk kedaulatan bangsa
Indonesia, pada permulaan RIS menteri pertahanan akan merangkap sebagai panglima
besar APRIS

# data[].attributes.body
KMB dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den-Haag Belanda. Tujuan KMB adalah
membicarakan pembentukan negara Republik Indonesia Serikat (RIS) sebgaimana yang telah
direncanakan. Untuk menghadapi KMB, pemerintah RI membentuk delegasi yang terdiri dari
anggota Drs. Moch Hatta, Mr. Mohammad Roem, Ir. Juanda, Dr. Sukiman, Mr. Sujono Hadinoto, Dr.
Sumitro Djoyohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Mr. Sumardi, dan Kolonel T.B
Simatupang. Meskipun sempat terjadi perdebatan yang alot akhirnya KMB menghasilkan
keputusan sebagai berikut : pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan secara penuh dan
tanpa syarat kepada RIS, pelaksanaan penyerahan kedaulatan akan dilaksanakan paling lambat
30 Desember 1949, masalah Irian Barat akan dibicarakan di kemudian hari setelah penyerahan
kedaulatan RIS, Status RIS terikat dengan Uni Belanda yang dikepalai oleh ratu Belanda, kapalkapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dan kapal-kapal korver akan diserahkan kepada
RIS. Hasil keputusan KMB disahkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 14 Desember 1949
dan oleh parlemen Belanda 21 Desember 1949. Pada tanggal 21 Desember 1949 Ir Soekarno diangkat
sebagai Presiden RIS dan sebagai Presiden Republik Indonesia diangkatlah Mr. Asaat S.H. RI
kemudian menjadi negara bagian RIS yang berkedudukan di Jakarta menggunakan UUD 1945.
Negara RIS beribukota di Yogyakarta dengan menggunakan Konstitusi RIS, Drs. Moch. Hatta
diangkat sebagai Perdana Menteri RIS dan Mr. Sartono diangkat sebagai Ketua DPR RIS. Setelah
semua alat kelengkapan RIS selesai dibentuk, pada tanggal 17 Desember 1949 dilaksanakan
pengakuan kedaulatan dari pemerintah Negeri Belanda kepada RIS. Pengakuan kedaulatan
dilakukan di Amsterdam dari Ratu Willhelmina kepada Drs. Moch Hatta mewakili RIS. Pengakuan
secara resmi dilakukan pula di Indonesia, yaitu wakil dari Belanda Mr. Loving (Komisaris Tinggi
Belanda di Indonesia) kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang mewakili RIS.

# data[].attributes.body
Bangsa Indonesia menempuh dua cara dalam upaya mempertahankan Indonesia yaitu dengan perjuangan fisik dan di plomasi(perjuangan mempertahankan Indonesia melalui perundingan).

# data[].attributes.headline
KONDISI BANGSA INDONESIA DI AWAL KEMERDEKAAN 

# data[].attributes.subject
KONDISI BANGSA INDONESIA DI AWAL KEMERDEKAAN 

# data[].attributes.body
Kondisi Indonesia pada awal kemerdekaan mengalami ketidakstabilan. Ketegangan, kekacauan dan berbagai inside masih terus terjadi dikarenakan masih ada kekuatan asing yang tidak rela Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia masih harus bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang.

# data[].attributes.body
Peristiwa ini dikenal dengan pertempuran 5 hari di Semarang ini ,adalah pertempuran antara warga Semarang dengan tentara jepang.pertempuran ini terjadi sesaat setelah Indonesia merdeka yaitu tanggal 15-20 okt 1945.

# data[].attributes.body
Serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah divisi III/GM III.Tujuan utamanya untuk menunjukkan eksistensi kepada dunia internasional

# data[].attributes.body
Faktor penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang paling utama adalah kedatangan para tentara Inggris (sebagian berdarah India).

# data[].attributes.body
Peristiwa ini bermula ketika pasukan sekutu yang diboncengi Netherlands Indies Civil Administrations (NICA) berusaha membebaskan orang-orang Belanda yang ditahan Jepang.

# data[].attributes.body
Pertempuran ini disebabkan oleh ultimatum yang dikeluarkan oleh AFNEI kemudian disusul oleh pemasangan papan yang bertuliskan “Fixed Boundaries Medan Area”.

# data[].attributes.body
Peristiwa ini terjadi karena bandung merupakan pusat diproduksi nya senjata.