# data[].attributes.location_name
Los Angeles Lakers, East Mariposa Avenue, El Segundo, CA, USA

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Tidak diberitahu juga jadi saya kurang tau

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan I Wayan Agus Suartama, atau dikenal sebagai Agus Buntung, seorang penyandang disabilitas, terus menjadi perhatian publik.

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Tidak dijelaskan sikap dari pihak yg terlibat tetapi jika diliat dri medsos, agus sedihh karena akan ditahan

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Agus Buntung telah resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya laporan dari seorang mahasiswi yang mengaku menjadi salah satu korbannya.Laporan tersebut memicu penyelidikan lebih lanjut, dan berdasarkan temuan sementara, Agus diduga telah melakukan tindak pelecehan seksual terhadap total 15 korban. Dari jumlah tersebut, beberapa di antaranya masih berusia di bawah umur.

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Bapak berambut putih: memukul Rifnaldo. Rifnaldo: tidak ingin berantem (duel) dengan mereka, menerima pukulannya. Pria berbaju oblong coklat: coba menghantam Rifnaldo. Kabid Humas Polda Riau: mengatakan bahwa kejadiannya terjadi di Siak, Riau. Kombes (Anom Karibianto): menyebut pria yang dipukuli adalah sopir mobil truk, Rifnaldo (35) yang baru menjemput buah sawit atas permintaan AV dan SS. Setelah keluar kebun sekitar 1 KM, Rifnaldo tiba-tiba dihadang sekitar 20 orang. Saat itu sopir langsung dipukuli.

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
karena diduga mencuri buah sawit, supir truk tersebut dipukuli oleh sekelompok orang (20)

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
primary parties: supir truk (Rifnaldo sebagai victim), sekelompok orang yang memukulnya (bapak berambut putih, pria berbaju kaos oblong coklat, sebagai perpetrator) secondary parties: Kabid Humas Polda Riau, Kombes (Anom Karibianto) sebagai pengurus kasus.

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Supir truk (Rifnaldo): bingung kenapa ia dipukuli dan diajak duel. Bapak berambut putih: ingin menyiksa Rifnaldo, emosi, yakin bahwa Rifnaldo mencuri buah sawit. Pria berbaju oblong coklat: ikut-ikutan saja. Kabid Humas Polda Riau dan Kombes (Anom Karibianto): mencoba mencari tahu peristiwa yang terjadi.

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Kombes (Anom Karibianto): "Anggota yang mendapat informasi terkait kejadian itu langsung ke lokasi. Ini sedang ditangani Polsek Minas," kata Anom. Konflik ini sedang ditangani Polsek Minas.

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Hasilnya belum keluar, karena masih ditangani.

# data[].attributes.attachment_link.title
Sopir Truk di Siak Dipukuli Sekelompok Orang, Dituding Curi Buah Sawit

# data[].attributes.attachment_link.description
Aksi penganiayaan terjadi di Siak, Riau. Seorang sopir truk jadi korban karena dituduh mencuri sawit. Video penganiayaan itu pun viral di media sosial.

# data[].attributes.headline
I Dewa Agung , Everardo , Metta , Bellinda , Chelsea [93]

# data[].attributes.subject
I Dewa Agung , Everardo , Metta , Bellinda , Chelsea [93]

# data[].attributes.attachment_link.title
Infografis Biru dan Putih Tema Cara Mengatasi Cyberbullying Gaya Ilustratif

# data[].attributes.headline
Christian A, Tori, Tio, Dandhi, Kenneth [93]

# data[].attributes.subject
Christian A, Tori, Tio, Dandhi, Kenneth [93]

# data[].attributes.attachment_link.title
Biru Putih Ilustrasi Stop Perundungan Infografis

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
* Warga Wadas melakukan aksi demonstrasi dan  jalan.   * Pemerintah mengerahkan aparat keamanan untuk mengendalikan situasi.   * Terjadi  antara warga dan pemerintah, meskipun belum mencapai solusi yang memuaskan.

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
* Perbedaan Nilai dan Keyakinan: Masyarakat yang seringkali memiliki perbedaan nilai dan keyakinan yang. Perbedaan ini dapat memicu konflik ketika individu atau kelompok berusaha memaksakan nilai dan keyakinan mereka kepada orang lain. * Perbedaan Kepentingan: Individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda, seperti kepentingan ekonomi, politik, atau sosial. Ketika kepentingan-kepentingan ini saling bertentangan, konflik dapat muncul. * Persaingan Sumber Daya: Sumber daya seperti tanah, air, atau pekerjaan terbatas. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya ini dapat menjadi penyebab konflik, terutama jika sumber daya tidak merata. * Perubahan Sosial yang Cepat: Perubahan sosial yang terjadi dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Hal ini dapat memicu konflik, terutama jika ada kelompok yang merasa dirugikan oleh perubahan tersebut.

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
 * Dampak penambangan terhadap lingkungan, mata pencaharian, dan keberlangsungan hidup masyarakat Wadas.

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
* * Masyarakat Desa Wadas yang menolak penambangan.   * Pemerintah dan pihak terkait yang mendukung penambangan.   * Aktivis lingkungan dan organisasi masyarakat sipil yang  dengan warga Wadas.

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
 * Warga Wadas: Merasa khawatir, marah, dan tidak percaya pada pemerintah.   * Pemerintah: Menganggap penambangan penting untuk pembangunan   * Aktivis:  dengan warga dan mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada lingkungan.

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
Konflik yang dalam kekerasan, baik fisik maupun verbal dan psikologis, dapat terjadi secara vertikal antara pihak yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dengan pihak yang lebih rendah, maupun horizontal antara pihak-pihak yang memiliki kedudukan setara.

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
Konflik sosial adalah suatu kondisi ketegangan atau pertentangan yang terjadi antara individu atau kelompok dalam masyarakat, yang dapat disebabkan oleh perbedaan nilai, kepentingan, atau sumber daya dalam berbagai bentuk interaksi, mulai dari perselisihan verbal hingga kekerasan fisik.

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
* Mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan.   * Upaya hukum yang dilakukan oleh warga untuk menggugat izin penambangan.   * Peran media massa dalam  konflik dan mendorong  publik. * Hasil atau Akibat Konflik

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
* * Proses penambangan tetap berjalan, namun dengan pengawasan yang lebih ketat.   * Munculnya polarisasi dan ketegangan sosial di masyarakat Wadas.   * Meningkatnya kesadaran publik akan isu-isu lingkungan dan agraria.Analisis: Konflik di Desa Wadas ini menggambarkan kompleksitas permasalahan agraria di Indonesia. Konflik ini melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda. Penyelesaian konflik membutuhkan pendekatan yang komprehensif, yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan.

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
* Sumber Konflik (Source): Rencana penambangan batu andesit yang dianggap akan merusak lingkungan dan menghilangkan mata pencaharian warga.

# data[].attributes.attachment_link.title
Substance Abuse Awareness Educational Infographic in Black and Yellow Illustrative and Textured Style

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
George Sugama Halim: Melakukan penganiayaan dengan melempar kursi dan mesin EDC ke arah korban: Dwi: Melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan menjual motornya untuk menyewa pengacara; Pihak Kepolisian: Sempat mendapatkan laporan pada Oktober 2024 namun belum ditindaklanjuti hingga kasus viral.

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Isu utama dalam konflik ini adalah penganiayaan dan pelanggaran hak-hak pekerja. George Sugama Halim melakukan tindakan kekerasan dengan melempar kursi dan mesin EDC ke arah D, yang mengakibatkan luka pada korban. Tindakan ini jelas melanggar hukum dan etika, serta menunjukkan ketidakpedulian terhadap hak-hak pekerja.

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
Primary Parties: George Sugama Halim: Anak pemilik toko roti yang melakukan penganiayaan; Dwi: Karyawan toko roti yang menjadi korban penganiayaan. // Secondary Parties: Keluarga George Sugama Halim: Pihak yang terkait dengan pelaku dan sempat beberapa kali membantu korban ini; Pihak Kepolisian: Menangani kasus ini dan melakukan proses hukum. // Third Parties: Media dan Publik: Mengikuti perkembangan kasus dan memberikan opini.

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
George Sugama Halim: Awalnya menunjukkan sikap arogan dan merasa berhak untuk melakukan kekerasan. Setelah kasus ini viral, ia mengaku khilaf dan meminta maaf; Dwi: Merasa trauma dan tidak terima atas perlakuan yang diterimanya. Korban mencari keadilan melalui jalur hukum; Media dan Publik: Mengecam tindakan pelaku dan mendukung korban. Kasus ini memicu diskusi tentang perlindungan hak-hak pekerja.

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Pihak Kepolisian: Melakukan proses hukum terhadap pelaku dan memastikan korban mendapatkan keadilan; Media: Memberitakan kasus ini secara luas, sehingga meningkatkan kesadaran publik tentang isu penganiayaan dan hak-hak pekerja.

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
George Sugama Halim: Ditahan dan diproses hukum atas tindakan penganiayaan yang dilakukannya; D: Mendapatkan keadilan melalui proses hukum dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak; Publik: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati hak-hak pekerja dan tidak melakukan tindakan kekerasan.

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
Sumber konflik dalam kasus ini adalah perilaku kekerasan dan arogansi yang ditunjukkan oleh George Sugama Halim, anak pemilik toko roti, terhadap karyawannya, D. Perilaku ini dipicu oleh penolakan D untuk mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku.

# data[].attributes.headline
Alviaro, Berryl, Julian, Richvien [done]

# data[].attributes.subject
Alviaro, Berryl, Julian, Richvien [done]

# data[].attributes.attachment_link.title
Research Source Map Education Infographic in Violet Yellow Semi-Realistic F_20250219_070649_0000

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Indrakenz,korban, afliator lain nya yang mempromosikan binomo dan binary option lain nya, penegak hukum, regulator keuangan

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
-perbedaan kelompok sosial : setiap kelompok memiliki prinsip, norma, pendirian, budaya dan tradisi masing-masing, -perbedaan kepentingan antarindividu/kelompok:antar individu dan kelompok memiliki kepentingan  dan tujuan nya masing masing yang bisa menyebabkan konflik dan juga bisa kolaborasi tergantung cara menanganinya.,-perbedaan tingkat kesenjangan sosial antarindividu dan kelompok akan tingkat kesejahteraan:adanya perbedaan karena tingkat pendidikan lalu sumber daya dan kesehatan dapat memicu ketidakadilan yang bisa menyebabkan konflik,-ketidakpersiapan masyarakat akan perubahan sosial:masyarakat enggan menerima perubahan sosial karena kurang nya pemahaman sebab itu dapat memperlambat kemajuan sehingga dapat menyebabkan konflik. 

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Kasus Indra Kenz dan penipuan Binomo menyulut banyak konflik, mulai dari penipuan langsung dan kerugian finansial besar yang dialami korban, akibat janji keuntungan dari platform yang sangat berisiko. Ia juga menyalahgunakan kepercayaan pengikutnya di media sosial, memanfaatkan citra suksesnya yaitu "crazy rich"untuk menarik investasi. Selain itu, ketidakjelasan regulasi Binomo di Indonesia membuat investor sulit mendapat perlindungan hukum. Gaya hidup mewah Indra Kenz juga menjadi pemicu, memicu eksploitasi terhadap masyarakat yang tergiur kekayaan instan. Kasus ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap investasi, menuntut keadilan dan penegakan hukum yang tegas, serta menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan agar masyarakat lebih waspada terhadap praktik investasi yang merugikan, termasuk kemungkinan pencucian uang dan dampak sosial yang luas bagi mereka yang terkena.

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
Dalam kasus Indra Kenz dan penipuan Binomo, beberapa pihak terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, Indra Kenz sebagai pelaku utama yang mempromosikan dan mengoperasikan praktik investasi ilegal tersebut. Kedua, korban yang mengalami kerugian finansial akibat tergiur dengan janji keuntungan yang ditawarkan. Ketiga, platform Binomo yang menyediakan fasilitas untuk aktivitas investasi yang berisiko dan cenderung merugikan. Keempat, para afiliator atau orang-orang yang ikut mempromosikan Binomo dan menarik lebih banyak korban. Kelima, pihak regulator keuangan di Indonesia yang memiliki peran dalam mengawasi dan menindak praktik investasi ilegal, serta memastikan perlindungan bagi investor. Keenam, masyarakat umum yang menjadi sasaran promosi investasi yang menyesatkan. Terakhir, penegak hukum yang bertanggung jawab dalam mengusut kasus, memberikan keadilan bagi korban, dan memberikan efek jera bagi pelaku.

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Sikap dan persepsi dari berbagai pihak yang terlibat dalam kasus Indra Kenz dan penipuan Binomo sangat beragam, mencerminkan kompleksitas masalah ini. Indra Kenz awalnya defensif, membantah tuduhan, kemudian berubah menjadi kooperatif, menunjukkan penyesalan, dan mengakui kesalahannya. Korban awalnya antusias dan percaya, lalu berubah menjadi marah, kecewa, dan menuntut keadilan, setelah menyadari telah ditipu. Masyarakat umum merasa simpati terhadap korban, mengecam tindakan Indra Kenz, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik investasi ilegal. Regulator keuangan tegas menindak praktik ilegal, menegakkan hukum, dan memprioritaskan pengawasan platform investasi. Penegak hukum profesional, berorientasi pada keadilan, dan berusaha mengungkap kebenaran, menghukum pelaku, dan melindungi hak-hak korban. Afiliator yang mempromosikan Binomo, beberapa merasa bersalah, menyesal, sementara yang lain berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab, dengan persepsi dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
Konflik sosial yang dipicu oleh ketidaksepakatan kepentingan vertikal dan horizontal antar kelompok masyarakat, diperparah dengan kekerasan fisik yang berujung pada cedera dan korban jiwa, serta kekerasan verbal yang merendahkan dan menghina, serta intimidasi psikologis yang meluluhlantakkan harga diri dan kualitas hidup, akhirnya menciptakan situasi penuh kekacauan, ketidakstabilan, dan ketidakamanan sosial.

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
Konflik adalah dua pihak atau lebih yang tidak 1 pemikiran dan bentrok karena ada faktor sosial budaya, kekuasaan, stasus, perbedaan kelompok sosial dan lain lain. 

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Upaya penyelesaian konflik dalam kasus Indra Kenz dan penipuan Binomo melibatkan proses hukum yang ketat, termasuk penuntutan dan penahanan, serta upaya pemulihan kerugian melalui penyitaan aset. Upaya ini juga mencakup edukasi publik mengenai risiko investasi dan peningkatan literasi keuangan, pengawasan yang ketat dari regulator terhadap platform investasi online, serta kerja sama lintas lembaga. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, mencegah penipuan serupa, dan memastikan bahwa kejahatan finansial serupa tidak terulang kembali di masa depan.

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Hasil dari penanganan kasus Indra Kenz dan penipuan Binomo menunjukkan penegakan hukum melalui vonis bersalah, hukuman penjara, dan penyitaan aset untuk ganti rugi korban. Upaya ini juga memicu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko investasi dan mendorong peningkatan pengawasan terhadap platform investasi online, serta memperkuat kerja sama antarlembaga terkait. Secara keseluruhan, hasilnya diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban, mengurangi praktik penipuan serupa, dan menciptakan ekosistem investasi yang lebih aman dan bertanggung jawab.

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
Indra Kenz mempromosikan Binomo sebagai cara mudah untuk menghasilkan keuntungan besar melalui trading. Namun, platform Binomo diduga kuat menerapkan skema binary option yang sangat berisiko dan cenderung merugikan trader pemula. Banyak yang percaya Indra Kenz sengaja mengelabui pengikutnya untuk berinvestasi, padahal peluang keberhasilan sangat kecil dan tidak mungkin berhasil jika di lakukan orang yang tidak mempunyai ilmu yang mempuni

# data[].attributes.headline
Veronica, Sherin, Stefani, Jocelyn Ho [95]

# data[].attributes.subject
Veronica, Sherin, Stefani, Jocelyn Ho [95]

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Warga Ambon: balas dendam terhadap pihak Palembang, menuntut keadilan ke pihak berwenang.            Warga Palembang: membela diri mereka dan mempertahankan milik mereka.        Polisi, militer: terjun untuk menertibkan 

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Isu utama dalam konflik ini adalah kesalahpahaman dan tindakan tanpa memikirkan akibat antara pihak Ambon dan Palembang. Pihak Palembang secara sepihak menjudge dan membacok orang Ambon yang akhirnya menimbulkan konflik.

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
Primary parties:Warga Ambon: pihaknya yang tidak bersalah dibacok dan meninggal.   Warga Palembang: pihaknya yang membacok dengan dalih mempertahankan milik warga.                  Secondary parties:Alex Kadju: ketua umum PETIR.   Polisi, militer: pihak berwenang yang menengahi konflik.               Third parties:Media dan publik: memberikan pandangan/ opini terkait konflik ini

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Warga Ambon (termasuk Alex): merasa tak terima tatkala salah satu yang dianggap saudaranya dan tidak bersalah tewas dibacok.           Warga Palembang: merasa terancam karena debt colector yang kebetulan orang Ambon menarik motor di wilayah mereka tanpa adanya komunikasi 

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Mencari/ mengejar pelaku yang meneriaki debt colector sebagai maling

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Pelaku utama konflik sudah ditangkap dan diamankan sehingga keadaan jadi lebih kondusif 

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
Konflik bermula ketika ada debt colector yang kebetulan orang ambon ingin menarik motor warga namun para debt colector tersebut diteriaki maling yang menyebabkan salah seorang korban meninggal dunia dibacok. Hal ini menyebabkan ketua Umum Persaudaraan Timur Raya (PETIR) Alex Kadju meminta polisi bertindak tegas atas keributan massa Ambon Vs Palembang di Penjaringan. "Saya minta kepada aparat kepolisian tangkap pelaku, kalau tidak saya tidak akan bertanggung jawab kalau nanti ada terjadi pertumpahan darah," kata Alex dalam videonya dikutip, Jumat, 4 Oktober 2024.

# data[].attributes.attachment_link.title
Viral Bentrok Massa Palembang vs Ambon di Jakut, Satu Tewas Dibacok

# data[].attributes.attachment_link.description
Viral Bentrok Massa Palembang vs Ambon di Jakut, Satu Tewas Dibacok - Gelora News

# data[].attributes.location_name
Gaza, Jalan Haji Marta Bin Sulaeman, RT.2/RW.1, Duren Mekar, Depok City, West Java

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Perilaku yang ditunjukkan kedua belah pihak memperlihatkan perilaku kekerasan penyerangan antar pihak, seringkali ada serangan roket oleh kelompok militan Hamas atau Fatah menuju wilayah sipil Israel. Lalu disusul balasan militer besar-besaran oleh pasukan pertahanan udara maupun darat milik IDF (Israel Defence Force) kepada Gaza atau Tepi Barat. Selain itu pembangunan permukiman ilegal juga dilakukan secara luas oleh warga sipil maupun badan resmi milik pemerintahan Israel atas lahan-lahan strategis pendudukan.

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Konflik ini memiliki beberapa isu utama meliputi perbatasan yang tidak jelas antara Israel dan Palestina, pemukiman Israel di wilayah penduduk yang semakin meluas, status Yerusalem sebagai kota suci bagi tiga agama besar (Islam, Kristen, Yahudi), hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka setelah puluhan tahun terusir oleh perang-perang sebelumnya, serta akses sumber daya seperti air yang sangat langka di daerah tersebut.

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini mencakup Israel, negara berdaulat dengan dukungan kuat dari Barat terutama Amerika Serikat. Palestina, yang terbagi menjadi dua faksi utama yaitu Otoritas Nasional Palestina (Fatah) di Tepi Barat dan Hamas di Gaza. Serta negara-negara Arab lainnya, beberapa di antaranya telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel seperti Mesir dan Yordania; juga termasuk organisasi internasional seperti PBB.

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Sikap kedua belah pihak saling bersitegenag, dimana Israel fokus pada keamanan nasional, mengklaim hak atas tanah tersebut berdasarkan sejarah agama mereka serta khawatir akan serangan-serangan militan dari kelompok-kelompok seperti Hamas. Sedangkan disisi lain Palestina juga memperjuangkan kemerdekaan penuh, menginginkan negara sendiri dengan Yerusalem Timur sebagai ibukota serta memperjuangkan hak asasi manusia dasar bagi rakyat mereka termasuk pengembalian hak-hak sipil kepada para pengungsi.

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Sebenarnya sudah ada beberapa upaya intervensi internasional dilakukan secara luas untuk mendamaikan konflik ini mulai dari resolusi-resolusi PBB hingga inisiatif diplomatik Amerika Serikat bersama Uni Eropa melalui proses Oslo 1993(proses ini merupakan "proses perdamaian" yang dimulai pada tahun 1993 dengan perundingan rahasia antara Israel dan PLO. Proses ini menjadi siklus negosiasi, penangguhan, mediasi, dimulainya kembali negosiasi dan penangguhan lagi) guna menciptakan perdagangan damai antarkedua belah pihak lewat dialog langsung namun masih belum berhasil sepenuhnya hingga saat ini karena adanya ketidakpercayaan mendalam antarkedua belah faksi bersengketa tersebut.

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Sampai hasil akhir dari konflik ini masih jauh dari harapan ideal karena korban jiwa sipil meningkat drastis baik dari sisi warga Gaza maupun komunitas sipil Israel akibat eskalasi peperangan berkepanjangan. Kerusakan infrastruktur dan ekonomi regional juga merupakan dampak besar yang pastinya meninggalkan trauma mendalam pada penduduk serta generasi masa depan. Sehingga sulit bagi mereka untuk mencapai titik damai permanen meski sudah banyak upaya-upaya diplomatis dilakukan seluruh dunia internasional.

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
Konflik Israel-Palestina sebetulnya merupakan konflik yang cukup kompleks, konflik ini bermula dari awal abad ke-20 ketika gerakan Zionisme muncul memicu perebutan wilayah antara bangsa Yahudi dan Palestina. Awalnya, wilayah ini dihuni mayoritas bangsa Arab Palestina. Lalu, muncul imigrasi besar-besaran orang Yahudi ke tanah tersebut didukung Inggris pasca Perang Dunia II. Ini memicu konflik karena bangsa Palestina merasa tanah mereka diambil. Puncaknya pada tahun 1947, PBB membagi wilayah itu menjadi dua untuk Israel dan Palestina. Tapi negara-negara Arab tidak terima dan terjadilah perang Arab-Israel pertama tahun 1948 yang dimenangkan oleh Israel.

# data[].attributes.attachment_link.title
The Israel-Palestine Conflict explained (explainity® explainer video)

# data[].attributes.attachment_link.title
Sosiologi 11-3  Infografis Penembakan Siswa SMK di Semarang.pdf

# data[].attributes.location_name
Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi, Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, RT.7/RW.14, Cengkareng Timur, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Dalam Kerusuhan Mei 1998, mahasiswa dan masyarakat demo menentang Soeharto, tapi aparat malah bertindak keras sampai menembak mahasiswa Trisakti. Situasi makin kacau dengan penjarahan, pembakaran, dan serangan ke etnis Tionghoa, yang ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri. Soeharto awalnya masih bertahan, tapi karena tekanan besar, dia akhirnya mundur dan digantikan oleh B.J. Habibie.

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Kerusuhan Mei 1998 dipicu krisis ekonomi, inflasi, dan pengangguran, ditambah ketidakpuasan rakyat terhadap Soeharto. Demo mahasiswa yang menuntut reformasi berujung pada penembakan Trisakti pada 12 Mei, memicu kemarahan dan kerusuhan besar di berbagai kota. Penjarahan, pembakaran, dan kekerasan, terutama terhadap etnis Tionghoa, makin memperparah keadaan.

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
Dalam Kerusuhan Mei 1998, mahasiswa demo menuntut reformasi, tapi aparat keamanan bertindak keras hingga menembak mahasiswa Trisakti. Pemerintahan Soeharto jadi sasaran kemarahan, sementara perusuh dan penjarah bikin situasi makin kacau, termasuk menyerang etnis Tionghoa. Tekanan makin besar, akhirnya Soeharto mundur dan digantikan B.J. Habibie.

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Dalam Kerusuhan Mei 1998, mahasiswa demo menuntut reformasi karena kecewa dengan Soeharto. Aparat bertindak keras, termasuk menembak mahasiswa Trisakti, yang bikin situasi makin panas. Soeharto awalnya bertahan, tapi akhirnya mundur karena tekanan. Di tengah kekacauan, terjadi penjarahan dan serangan ke etnis Tionghoa. Akhirnya, elite politik dan militer dorong pergantian kekuasaan, dan B.J. Habibie jadi presiden.Anda bilang:

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Penyelesaian Kerusuhan Mei 1998 terjadi setelah tekanan besar dari mahasiswa, masyarakat, dan elite politik yang bikin Soeharto akhirnya mundur pada 21 Mei 1998, digantikan B.J. Habibie.

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Kerusuhan Mei 1998 bikin Soeharto mundur pada 21 Mei, digantikan B.J. Habibie yang mulai reformasi. Indonesia masuk era baru dengan pemilu lebih demokratis dan kebebasan pers. Tapi, kerusuhan juga ninggalin dampak besar, seperti krisis ekonomi, trauma, dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa.

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
Kerusuhan Mei 1998 terjadi karena krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap Soeharto, sentimen anti-Tionghoa, dan tewasnya mahasiswa Trisakti. Krisis yang parah bikin banyak orang miskin dan nganggur, sementara pemerintahan Soeharto makin nggak dipercaya. Kematian mahasiswa pada 12 Mei 1998 makin memicu amarah, hingga akhirnya terjadi kerusuhan dan penjarahan besar-besaran.

# data[].attributes.attachment_link.title
Kerusuhan Mei 1998: Penyebab, Peristiwa Penting, dan Kronologi

# data[].attributes.attachment_link.description
Kerusuhan Mei 1998 merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia. Simak penyebab, tuntutan, peristiwa penting, dan kronologinya.

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Rakyat papua: tetap tinggal di Papua dalam rasa takut, OPM: Melakukan penyerangan dan pemberontakan yang mengancam kedaulatan, TNI-POLRI: Meredan konflik dengan KKb yang terjadi di papua

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Isu utamanya adalah karena beberapa orang di papua merasa tanah mereka kaya tapi kekayaakn tersebut diambil oleh pemerintahan indonesia dan mereka tidak merasakan manfasat dari hal tersebut.

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Rakyat Papua: Merasa takit pada konflik yang ada, OPM: Marah dan kesal jadi ingin memberontak dan merdeka, TNI-POLRI: merasa harus menjaga kedulatan NKRI dan memperjuangkan papua.

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Sampai saat ini OPM dan TNi masih berperang di tanah papua dan menurut saya upaya intervensi masing masing pihak adalah sama yaitu mengusir musuhnya 

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Sampai saat ini belum mencapai penyelesaian dan masing berperang namun terjadi banyak kerusakan dan korban jiwa atas konflik tersebut

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
Rasa ingin merdeka dari OPM dari Indonesia

# data[].attributes.location_name
KB, TK, SD, SMP, SMA DIAN BANGSA SCHOOL, Jalan Villa Taman Bandara 2, RT.9/RW.10, Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Bermacam macam ada dari kekerasan verbal hingga pembunuhan terjadi saat konflik sampit tersebut.

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Perbedaan nilai dan budaya, Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, Ketidakadilan dan diskriminasiPolarisasi identitas etnis, Stereotipe negatif dan prasangka, Kegagalan pemerintah dalam menangani konflik

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Suku Dayak merasa eksistensinya terancam oleh Suku Madura yang menguasai kehidupan di Kota Sampit. Suku Dayak menganggap orang Madura sebagai pihak yang berada di luar mereka. 

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Dalam penyelesaian perang Sampit, pemerintah sendiri menerapkan cara untuk mengevakuasi warga, terus meningkatkan keamanan, mengadakan rehabilitasi mental, dan menangkap para provokator yang menjadi sumber penyebab konflik.

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Konflik Sampit berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan psikologis. 

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
Perbedaan budaya, ketidaksetaraan, tindak kekerasan 

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Konflik Sampit, Perang Sampit atau Tragedi Sampit adalah adalah pecahnya kekerasan antaretnis di Indonesia, yang dimulai pada bulan Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun. Konflik ini dimulai di Sampit, Kalimantan Tengah, dan menyebar ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangka Raya. Konflik tersebut terjadi antara penduduk asli Dayak dan pendatang dari Madura dari pulau Madura di lepas pantai Jawa.

Konflik ini dipicu oleh tindakan kekerasan yang agresif dari pihak Madura, yang membunuh beberapa orang Dayak dan menguasai Sampit, menyatakan bahwa Sampit adalah " Sampang kedua", yang merupakan kota besar di Madura. Selama beberapa hari, massa Madura menyerang dan membunuh orang-orang Dayak. Sebagai aksi balasan, ratusan orang Madura akhirnya dipenggal oleh orang Dayak.

Latar belakang

Konflik Sampit tahun 2001 bukanlah insiden yang terisolasi karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Konflik besar terakhir terjadi antara Desember 1996 dan Januari 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas. Penduduk Madura pertama kali tiba di Kalimantan pada era 1930-an di bawah program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2000, transmigran membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Hukum-hukum baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini seperti perkayuan, penambangan dan perkebunan.

Ada sejumlah cerita yang menjelaskan insiden kerusuhan tahun 2001. Satu versi mengklaim bahwa ini disebabkan oleh serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Rumor mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di permukiman Madura. K.M.A. Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa pembantaian oleh suku Dayak dilakukan demi mempertahankan diri setelah beberapa anggota mereka diserang. Selain itu, juga dikatakan bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi di desa Kerengpangi pada 17 Desember 2000.

Versi lain mengklaim bahwa konflik ini berawal dari percekcokan antara murid dari berbagai ras di sekolah yang sama.

Pemenggalan kepala

Sedikitnya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik ini. Suku Dayak memiliki sejarah praktik ritual pemburuan kepala (), meski praktik ini dianggap musnah pada awal abad ke-20.

Tanggapan dari pihak berwenang

Skala pembantaian dan intensitas agresi membuat militer dan polisi sulit mengendalikan situasi di Kalimantan Tengah. Bala bantuan dikirim untuk membantu personel militer yang ada di provinsi tersebut. Pada tanggal 18 Februari, suku Dayak mengambil alih kendali atas Sampit.

Polisi menangkap seorang pejabat lokal yang diyakini sebagai salah satu dalang di balik serangan tersebut. Dalang tersebut diduga membayar enam orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Polisi juga menangkap sejumlah perusuh Dayak setelah pembunuhan yang terjadi.

Beberapa hari kemudian, pada tanggal 21 Februari, ribuan orang Dayak mengepung sebuah kantor polisi di Palangka Raya untuk menuntut pembebasan para tahanan Dayak. Polisi menyerah pada tuntutan ini karena mereka kalah jumlah dengan orang Dayak yang agresif. Pada tanggal 28 Februari, militer berhasil membersihkan orang-orang Dayak dari jalanan dan memulihkan ketertiban, tetapi kekerasan sporadis terus berlanjut sepanjang tahun.

Catatan Kaki

Bacaan lanjutan

# data[].attributes.attachment_link.title
Konflik Sampit - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

# data[].attributes.attachment_link.description
Konflik Sampit, Perang Sampit atau Tragedi Sampit adalah adalah pecahnya kekerasan antaretnis di Indonesia, yang dimulai pada bulan Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun. Konflik ini dimulai di Sampit, Kalimantan Tengah, dan menyebar ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangka Raya. Konflik tersebut terjadi antara penduduk asli Dayak dan pendatang dari Madura dari pulau Madura di lepas pantai Jawa.

# data[].attributes.headline
Agatha Stephanie Anline / 11.3 / Sosiologi

# data[].attributes.subject
Agatha Stephanie Anline / 11.3 / Sosiologi

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Tindakan Polisi: Menggunakan kekuatan secara berlebihan dengan menembakkan empat tembakan, serta berupaya mengaburkan fakta melalui pernyataan yang menyesatkan. Tindakan Keluarga: Menolak untuk menandatangani pernyataan damai yang diminta oleh polisi, sebagai bentuk penolakan terhadap upaya meredam kasus. Intervensi Investigatif: Rekaman CCTV dan rekonstruksi kejadian yang dilakukan oleh pihak berwenang membuka fakta sebenarnya, mengungkap perilaku semena-mena aparat.

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Isu utama dalam kasus ini adalah penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat kepolisian yang berujung pada penembakan extrajudicial terhadap Gamma, serta upaya penutupan fakta melalui klaim awal bahwa korban terlibat tawuran, yang kemudian dibantah oleh bukti rekaman CCTV.

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
Primary Parties — Gamma Rizkynata Oktafandy: Korban penembakan yang menjadi simbol penderitaan akibat tindakan aparat. Aipda Robig Zaenuddin: Pelaku penembakan yang langsung bertanggung jawab atas tindakan brutal tersebut. Secondary Parties — Keluarga Gamma: Pihak yang terkena dampak langsung, menolak upaya penutupan kasus, dan menuntut keadilan. Instansi Kepolisian Internal: Termasuk pejabat seperti Kapolrestabes yang pada awalnya menyebarkan narasi keliru dan kemudian menghadapi tekanan untuk mempertanggungjawabkan tindakan bawahannya. Third Parties — Masyarakat dan Media: Yang mengkritisi dan menuntut transparansi serta reformasi atas praktik brutalitas aparat. Komnas HAM dan Lembaga Pengawas: Pihak eksternal yang mengawasi dan menekan agar proses hukum berjalan adil, serta mempromosikan hak asasi manusia. Pengamat dan Akademisi: Yang menganalisis dan memberikan rekomendasi atas kegagalan sistem penegakan hukum dalam kasus ini.

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Polisi: Awalnya cenderung menutup-nutupi fakta dengan klaim palsu tentang keterlibatan Gamma dalam tawuran, kemudian mengakui adanya kesalahan prosedur setelah bukti CCTV muncul. Keluarga dan Publik: Menunjukkan kemarahan, kekecewaan, dan tuntutan keadilan atas tindakan aparat yang tidak sesuai dengan standar hukum dan HAM. Pelaku (Aipda Robig): Menunjukkan sikap defensif, bahkan mengajukan banding atas pemecatan, mengindikasikan ketidakmampuan menerima tanggung jawab atas tindakannya.

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Penetapan Tersangka: Aipda Robig Zaenuddin ditetapkan sebagai tersangka setelah bukti rekaman CCTV mengungkap fakta sebenarnya. Pemecatan dan Proses Hukum: Pelaku dipecat dari kepolisian dan kemudian mengajukan banding atas pemecatan tersebut, meskipun bukti jelas menunjukkan pelanggaran prosedur. Rekonstruksi Kejadian: Dilakukan oleh pihak kepolisian guna mengungkap kronologi sebenarnya, serta mengidentifikasi celah dalam sistem operasional yang memungkinkan terjadinya penembakan tanpa alasan yang jelas. Tekanan Publik dan Media: Mendorong proses investigasi yang lebih transparan dan menuntut pertanggungjawaban, serta memicu perdebatan publik mengenai reformasi kepolisian.

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Pengungkapan Fakta: Bukti rekaman CCTV berhasil membantah narasi awal kepolisian dan mengungkap kesalahan prosedur dalam penembakan Gamma. Tindakan Hukum dan Administratif: Aipda Robig ditetapkan sebagai tersangka dan dipecat, meskipun ia mengajukan banding atas pemecatan tersebut. Reaksi Publik: Kasus ini memicu kemarahan dan tuntutan keadilan dari masyarakat serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, sehingga menyoroti perlunya reformasi mendalam dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
Sumber konflik dalam kasus ini adalah tindakan brutal aparat kepolisian, khususnya Aipda Robig Zaenuddin, yang menembak Gamma Rizkynata Oktafandy hingga tewas pada 24 November 2024. Penembakan ini dilakukan tanpa alasan yang sah, dan kepolisian awalnya mencoba menutupi insiden tersebut dengan klaim bahwa Gamma terlibat tawuran serta membawa senjata tajam.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar hadir dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024)(MI/Susanto)

KASUS penembakan yang melibatkan Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO), seorang siswa SMKN 4 Semarang, telah menjadi perhatian publik. Polisi mengungkapkan sejumlah fakta berdasarkan hasil investigasi terkait penembakan yang menyeret Aipda Robig Zaenudin, seorang anggota polisi berusia 32 tahun.

Berikut adalah beberapa fakta yang terungkap dari kasus penembakan Gamma Rizkynata Oktafandy

1. Penembakan Tidak Terkait Tawuran

Kabid Propam Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Aris Supriyono, menegaskan bahwa insiden penembakan yang menewaskan Gamma tidak berkaitan dengan tawuran.

Hal itu dipicu karena Aipda Robig Zaenudin kena pepet.
Baca juga : Polisi Sebut Siswa yang Tewas Tertembak di Semarang Diduga Pelaku Tawuran
" Motif yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang mendapat satu kendaraan yang memakan jalannya terduga pelanggar jadi kena pepet," kata Aris saat rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).

Menurut Aris, pelaku tengah pulang kerja. Satu dari kendaraan korban tersebut berpepetan dengan kendaraannya dan dia memutar balik.

"Akhirnya terduga pelanggar menunggu tiga orang ini putar balik, kurang lebih seperti itu dan terjadilah penembakan," ujar Aris.
Baca juga : Cegah Tawuran Pelajar, Polres Tangsel Luncurkan Program "CETAR
2. Beda Versi Keterangan Kapolres dan Kabid Propam

Sejak awal kasus ini mencuat, Kapolrestabes Semarang Komisaris Besar Irwan Anwar mengeklaim Rozig melepaskan tembakan saat hendak membubarkan tawuran.

Menurut Irwan, Rozig saat itu sedang melintas di wilayah Semarang Barat. Rozig melihat tawuran antar geng Tanggul Pojok dan kelompok Seroja. Anggota polisi itu disebut akan membubarkan tawuran tersebut.

Namun saat hendak melerai, lanjut Irwan, anggota yang bertugas di Satres Narkoba tersebut justru diserang oleh beberapa pelaku tawuran yang membawa senjata tajam. Hal itu yang membuat anggotanya itu melepaskan tembakan.
Baca juga : Motif Polisi Tembak Pelajar SMKN 4 Semarang Terungkap
Keterangan itu berbeda dengan yang disampaikan pada rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (3/12). Dalam rapat, Irwan sempat menyinggung soal tawuran namun tidak menjelaskan motif penembakan Aipda Robig karena ingin membubarkan tawuran.

Ia hanya menjelaskan dua kelompok remaja yakni Geng Tanggul dan Geng Seroja berjanjian untuk tawuran pada Minggu (24/11) dini hari. Kedua geng pun bertemu dan tawuran. Setelah tawuran di awal, kedua geng pun terlibat aksi saling kejar.

"Salah satu pihak yang kalah melarikan diri," kata Irwan dalam rapat.
Baca juga : Senjata Api Kerap Disalahgunakan, DPR Usul Polisi Pakai Pentungan
Dalam peristiwa kejar-kejaran itu kelompok korban Gamma menjadi pengejar, mengejar geng Seroja.
"Pengejaran ini yang berpapasan dengan anggota di depan Alfamart," ujarnya

3. Tawuran Tidak Terjadi

Kasubdit 3 Jatanras Polda Jawa Tengah, AKBP Helmy Tamaela menjelaskan bahwa meskipun dua kelompok remaja sudah merencanakan tawuran, kejadian tersebut tidak terjadi karena salah satu kelompok membawa senjata tajam. Karena ada ancaman senjata tajam, tawuran pun batal dan beralih menjadi kejar-kejaran.

Kejar-kejaran ini akhirnya berujung pada pertemuan dengan Aipda Robig yang berujung pada penembakan.

4. Lepaskan Empat Kali Tembakan

Dalam insiden tersebut, Aipda Robig diketahui telah melepaskan empat tembakan. Tembakan pertama merupakan tembakan peringatan ke udara, disertai dengan teriakan agar para pelaku berhenti. Namun, karena tidak digubris, Robig melepaskan tembakan kedua yang mengenai Gamma dan menyebabkan kematiannya.

"Proyektil peluru ditemukan di bawah usus korban," kata Helmy.

Selanjutnya, untuk tembakan ketiga tidak mengenai satu pun pengendara sepeda motor. Sementara pada tembakan keempat kembali mengenai pesepeda motor.

Dua orang yang menggunakan sepeda motor yang sama dan berada di posisi terakhir, tertembak. Keduanya adalah berinisial M, 16, yang terkena luka tembak di tangan dan AP, 17, yang keserempet tembakan di dada.

5. Proses Penyidikan dan Penetapan Tersangka

Saat ini, Aipda Robig sedang menjalani penempatan khusus (patsus) oleh Bidang Propam Polda Jawa Tengah,

AKBP Helmy, mengatakan penetapan tersangka Aipda Robih akan dilakukan usai penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta mendengarkan keterangan ahli.

6. Kapolres Semarang Siap Dievaluasi

Kapolres Semarang, Kombes Irwan Anwar, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan masyarakat atas tindakan anggotanya.

"Kami sangat menyesal atas kejadian ini dan siap bertanggung jawab atas kelalaian dalam penggunaan kekuatan, serta kesalahan dalam menilai situasi,"ujar Irwan.

Ia juga menegaskan kesiapan untuk dievaluasi terkait tindakannya dalam peristiwa tersebut.

7. Sidang Kode Etik Polisi Digelar Besok

Proses sidang kode etik terhadap Aipda Robig sempat dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Selasa (3/12), namun ditunda hingga Rabu (4/12)

# data[].attributes.attachment_link.title
7 Fakta Kasus Penembakan Gamma Rizkynata Oktafandy Siswa SMK di Semarang Berdasarkan Investigasi Polri

# data[].attributes.attachment_link.description
Polisi mengungkapsejumlah fakta berdasarkan hasil investigasi terkait penembakan terhadap Gamma Rizkynata Oktafandy seorang siswa SMKN 4 Semarangyang dilakukan Aipda Robig Zaenudin

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
kecuekan dari sekola ksrna belum menjenguk korban

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Siswa Berkebutuhan Khusus Di-bully di SMP Depok hingga Lukai Diri Sendiri

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
di bicarakan dan di biayain biaya ruma sakit untuk korban

# data[].attributes.attachment_link.title
Siswa Berkebutuhan Khusus Di-bully di SMP Depok hingga Lukai Diri Sendiri

# data[].attributes.attachment_link.description
Siswa berkebutuhan khsuus di SMP Depok diduga di-bully. Karena tak bisa membalas, korban memecahkan kaca hingga melukai dirinya sendiri.

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Masyarakat lokal: warga bereaksi secara emosional terhadap isu penculikan anak tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Mereka menunjukkan kemarahan dengan melakukan aksi massa, menyerang pihak yang dituduh menculik, serta merusak dan membakar properti. Pedagang asal Batak: mereka tidak menyangka akan dituduh menculik dan menjadi sasaran amukan massa. Aparat keamanan: mencoba mengendalikan situasi dengan imbauan agar warga tidak main hakim sendiri.

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Isu utama dalam konflik ini adalah penyebaran hoaks mengenai penculikan anak yang memicu ketegangan antar kelompok etnis dan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Disinformasi ini menyebar cepat dan menimbulkan reaksi emosional dari masyarakat setempat.

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
Masyarakat lokal di Wamena, pedagang asal batak, aparat keamanan

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Masyarakat lokal: merasa khawatir dan marah akibat informasi yang salah, mereka melakukan aksi massa yang berujung pada kekerasan dan perusakan. Pedagang asal batak: menjadi korban tuduhan tanpa dasar dan menghadapi ancaman dari massa. Aparat keamanan: berusaha meredam kerusuhan dengan pengendalian massa, namun tindakan mereka dinilai oleh beberapa pihak sebagai berlebihan dan memicu eskalasi kekerasan.

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Setelah kerusuhan, dilakukan penambahan personel keamanan untuk mengendalikan situasi. Pemerintah dan tokoh masyarakat setempat mengadakan pertemuan untuk meredakan ketegangan dan mengklarifikasi informasi yang salah.

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Kerusuhan ini mengakibatkan setidaknya 10 orang tewas, termasuk delapan warga asli Papua dan dua pendatang. Selain itu, 18 orang mengalami luka-luka, dan sejumlah bangunan seperti ruko dan rumah terbakar.

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
Kerusuhan ini dipicu oleh disinformasi terkait dugaan penculikan anak. Dua pedagang asal Batak dituduh menculik anak, yang kemudian memicu kemarahan massa. Namun, tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan kesalahpahaman. 

# data[].attributes.attachment_link.title
Wamena Berdarah 2023: Adakah Unsur Kejahatan Kemanusiaan?

# data[].attributes.attachment_link.description
Ketua Komnas HAM meminta kepada siapa saja yang menjadi saksi bisa bekerja sama dengan pihaknya untuk penelusuran perkara.

# data[].attributes.location_name
Jakarta Barat, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Orang rohingnya selalu meminta fasilitas dilebihkan walaupun sudah cukup

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
Kurang nya pendidikan sedari kecil , penanaman mindset dari kecil bahwa ras ini begini agama ini begitu, kurang nya toleransi,terpengaruh dari teman

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
 Orang orang rohingnya yang tak tau diri dan minta lebih

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
Konflik merupakan salah satu permasalahan di masyarakat konflik jika memang sudah sangat panas bisa menyebabkan kekerasan fisik dan verbal yang dimana bisa menyebabkan psikologis seseorang terganggu ada dua macam konflik vertikal yaitu guru dan murid nya horizontal yaitu konflik dimana bisa ke ras dan agama manapun 

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
Konflik adalah situasi dimana individu maupun kelompok saling berselisih

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Orang rohingnya tidak ada tempat tinggal

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
Sumber nya adalah rohingnya yang di tolak dimanapun termasuk negara Myanmar sendiri apa lagi mereka meresahkan wargaq

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Pekerja demo, mogok kerja, dan menuntut hak mereka.Pengusaha mencoba bertahan, bahkan ada yang mengancam PHK.

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Pekerja merasa gaji mereka terlalu kecil dan kerjaan makin berat, jadi mereka menuntut kenaikan upah dan perbaikan fasilitas kerja.

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
Pekerja , pengusaha, dan pemerintah sebagai penengah.

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Pekerja merasa mereka berhak dapat gaji yang lebih layak.Pengusaha takut kalau gaji naik, bisnis jadi rugi.Pemerintah berusaha cari jalan tengah biar nggak ada yang dirugikan.

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Ada negosiasi antara buruh dan pengusaha buat cari solusi terbaik.

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Kesadaran soal hak pekerja dan kewajiban pengusaha jadi meningkat.

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
Ada perbedaan kepentingan antara sesama rekan kerja dan pengusaha, terutama soal gaji dan kondisi kerja.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto pada hari Jumat, 29 November 2024 kemarin, telah mengumumkan kenaikan upah minimum nasional ditetapkan sebesar 6,5% untuk tahun 2025. Sontak pengumuman itu mendapat berbagai reaksi.

Bahkan, pengumuman itu membuat suara buruh terpecah. Ada yang langsung menerima, namun ada pula yang mempertanyakan alasan pemerintah menetapkan kenaikan 6,5%.

Pemerintah pun dinilai tergesa-gesa, tiba-tiba mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5%.

"Dengan Presiden Prabowo mengumumkan sendiri soal kenaikan upah yang tidak pernah dilakukan presiden-presiden sebelumnya, ini menandakan Presiden Prabowo lebih memperhatikan soal nasib pekerja buruh Indonesia," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (2/12/2024).

"Namun saya agak kaget yang diumumkan angkanya dulu, bukan formulasi/ rumus kenaikan upah yang sedang dibahas. Tiba-tiba diumumkan langsung hasil angkanya, ini agak aneh. Dari mana angka 6,5% didapatkan?," tukasnya.

Ristadi pun mempertanyakan alasan penetapan 6,5%. Dia mencurigai, angka itu tak berdasar.

"Jangan-jangan nanti formulasinya dicocok-cocokkan agar hasilnya 6,5%. Ini tidak logis jika demikian dan mengunci Dewan Pengupahan tidak berfungsi," ujarnya.

Buruh Khawatir Efek Buruk

Di sisi lain, Ristadi mengingatkan efek bahaya langkah pemerintah yang langsung menetapkan kenaikan 6,5%.

"Ini akan mengakibatkan daerah yang upah minimumnya masih rendah, akan semakin tertinggal jauh dengan daerah yang upah minimumnya lebih tinggi. Disparitas upah antar daerah akan semakin tajam," tukasnya.

"Contoh Karawang yang sudah sekitar Rp5 juta dengan kenaikan 6,5%, maka kenaikan upahnya Rp325 ribu. Sementara, Yogyakarta yang upah minimumnya sekitar Rp2 juta, maka kenaikannya sekitar Rp130 ribu saja," tambahnya.

Kondisi itu, sebutnya, akan menyebabkan ketimpangan pendapatan pekerja yang sangat jauh dan ketidakmerataan dalam menikmati hasil pertumbuhan ekonomi secara nasional.

"Dampak lainnya, pengusaha akan berpindah-pindah mencari upah yang lebih rendah," cetusnya.

"Kami tidak pernah mengusulkan kenaikan upah secara nasional dipukul rata, tapi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Karena saat sekarang besaran upah minimum antardaerah terjadi disparitas yang tinggi," terangnya.

Karena itu, Ristadi mengatakan, pihaknya akan menunggu kebijakan lanjutan terkait kenaikan upah minimum tahun 2024.

"Langkah advokasi kami selanjutnya merespons pengumuman Presiden Prabowo adalah desentralisasi gerakan ke masing-masing daerah untuk melakukan perundingan, negosiasi-negosiasi rasional, melakukan perundingan, sampai kalau terpaksa ya aksi unjuk rasa," tukas Ristadi.

"Daerah-daerah pasti akan mengejar minimal 6,5%," katanya.

Sikap berbeda disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Sebagai informasi, sebelum Prabowo mengumumkan kenaikan upah minimum 2025, beberapa jam sebelumnya Said Iqbal telah bertemu Presiden Prabowo.

Kemudian, Said Iqbal kepada CNBC Indonesia mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut, Prabowo memutuskan kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 6,5%. Sedikit di atas usulan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang sekitar 6%.

Said Iqbal pun menyatakan menerima keputusan Prabowo itu karena sudah mendekati target tuntuntannya.

Pengusaha Teriak Protes

Sementara itu, sikap protes juga datang dari pelaku usaha. Dan mempertanyakan dasar keputusan pemerintah.

"Kalau kami dari sektor TPT (tekstil dan produk tekstil), hal ini (kenaikan 6,5%) tentu akan menjadi beban tambahan di tengah tekanan yang sangat besar di industri TPT. Terlebih di sektor hilir, di mana 25% dalam struktur biayanya adalah tenaga kerja," kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (2/12/2024).

"Kalau di sektor hulu, meski tenaga kerjanya hanya 10%, namun kami akan kena upah sundulan yang besar karena baseline upah di hulu sudah 20% di atas UMP. Kami memprediksikan akan banyak pabrik yang tidak mampu hingga memutuskan setop produksi," tukasnya menambahkan.

Karena itu, Redma mengusulkan, penetapan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kota (UMK) tahun 2025 harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi.

"Sebaiknya pengupahan untuk sektor dengan kinerja di bawah kinerja ekonomi lebih baik dilakukan Bipartit saja. Karena kedua pihak, baik pengusaha maupun karyawan kan sangat paham kondisi perusahaannya. Pemerintah mengawasi saja," cetusnya.

Saat ditanya terkait alternatif dengan menetapkan upah minimum sektoral, Redma tidak menolak.

"Kalau mau upah minimum sektoral, tidak perlu ada kenaikan UMP. Jadi kenaikan didasarkan pada kinerja per sektor. Kalau sekarang UMP naik 6,5%, nanti upah minimum sektoral kenaikannya biasanya ditambah 2-3% dan ini masih negosiasi juga di Dewan Pengupahan provinsi," jelas Redma.

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan K3 Apindo DKI Jakarta Nurjaman menyambut dingin keputusan Prabowo menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 6,5%.

"Yang jelas, dari semula kami sudah menyampaikan bahwa kenaikan upah harus terukur dari sisi kesiapan pengusaha dan pekerja dan produktivitas, Dan apakah regulasi itu bisa membawa investasi. Intinya, apakah itu akan membawa dampak ramah investasi?" katanya.

"Kenaikan 6,5% itu kan tentu ada batas atas dan batas bawahnya. Bawahnya bisa saja 1-3%. Artinya ada ruang gerak di situ. Bisa saja ada perusahaan yang mampu menaikkan 6,5%. Tapi ada juga perusahaan yang menaikkan 3% saja tidak sanggup. Nanti akan didiskusikan mana yang bisa mendongkrak investasi dan pertumbuhan ekonomi," cetus Nurjaman.

Pengusaha, lanjutnya, akan menanti keputusan akhir pemerintah yang akan ditetapkan dalam regulasi mengenai kenaikan upah untuk tahun 2025.

"Tentu kita akan liat seperti apa rumusan formula yang dibuat pemerintah. Kita tunggu regulasinya, yang kita harapkan adalah hasil diskusi untuk bisa dipertimbangkan," ujarnya.

(dce/dce) Next Article Kenaikan Upah Minimum Tahun 2025 Ternyata Tak Sampai 5%, Cuma Segini

# data[].attributes.attachment_link.title
Buruh Pecah Suara-Pengusaha Protes Kenaikan Upah Minimum 6,5%, Kenapa?

# data[].attributes.attachment_link.description
Prabowo sebelumnya mengumumkan kenaikan upah minimum nasional untuk tahun 2025 adalah sebesar 6,5%.

# data[].attributes.location_name
Gang Ngawi, Petak, Nganjuk Regency, East Java

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Perilaku kekerasan yang terjadi dimulai dari penculikan dan pembunuhan para jenderal, dilanjutkan dengan penyiksaan dan kekerasan massal, hingga penangkapan besar-besaran terhadap mereka yang dianggap terlibat atau bersimpati dengan PKI.

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
1. Kesenjangan ekonomi dan ketimpangan distribusi sumber daya2. Perbedaan nilai, kepercayaan, dan budaya antar kelompok masyarakat3. Ketidakadilan dalam penegakan hukum dan kebijakan4. Persaingan kekuasaan dan kepentingan politik

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Isu utama yang mencuat adalah adanya upaya kudeta terhadap pemerintahan yang sah, ditandai dengan pembunuhan para jenderal yang mengancam stabilitas keamanan nasional.

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
Dalam konflik ini, pihak-pihak yang terlibat meliputi PKI beserta organisasi afiliasinya seperti Gerwani dan Pemuda Rakyat, TNI Angkatan Darat, pemerintah, serta masyarakat umum.

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Sikap yang berkembang saat itu dipenuhi kebencian antar kelompok, kecurigaan mendalam, dan dendam politik yang berujung pada ketakutan massal serta trauma kolektif dalam masyarakat.

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
Konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat berwujud kekerasan fisik seperti perkelahian antar kelompok, kekerasan verbal berupa ujaran kebencian, dampak psikologis pada korban, baik secara vertikal antara pemerintah dan rakyat maupun horizontal antar kelompok masyarakat.

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
Konflik sosial adalah situasi ketika ada pertentangan atau ketidaksesuaian antara individu atau kelompok dalam masyarakat yang muncul karena perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan, yang dapat menimbulkan ketegangan sosial dan berpotensi mengubah struktur masyarakat.

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Melihat situasi yang semakin memanas, intervensi dilakukan melalui pengambilalihan kekuasaan oleh militer, penerbitan Supersemar, serta pelarangan PKI dan organisasi afiliasinya, yang diikuti dengan pembentukan pemerintahan baru dan program deideologisasi.

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Hasil dari konflik ini mengubah wajah Indonesia secara fundamental dengan runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru. Trauma sosial yang ditimbulkan begitu mendalam dan masih terasa hingga kini, tercermin dari kuatnya stigmatisasi terhadap komunisme dalam masyarakat Indonesia. Perubahan struktur politik nasional yang terjadi ditandai dengan menguatnya peran militer dalam politik, sementara upaya rekonsiliasi atas tragedi ini masih belum menemukan titik temu hingga saat ini.

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
Peristiwa Lubang Buaya merupakan salah satu konflik terbesar dalam sejarah Indonesia yang berakar dari pertentangan ideologi antara kelompok komunis dan non-komunis, ditambah dengan persaingan kekuasaan politik serta ketegangan sosial-ekonomi yang memanas akibat propaganda dari berbagai pihak.

# data[].attributes.attachment_link.title
Sejarah Lubang Buaya dan Asal Usulnya, Mengapa Disebut Lubang Buaya?

# data[].attributes.attachment_link.description
Sejarah Lubang Buaya dikenal sebagai tempat pembuangan tujuh jenazah korban pemberontakan G30S PKI. Aksi G30S PKI terjadi pada tanggal 30 September 1965.

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
1) 2 Korban dibawah umur : terkena aksi pelecehan seksual. 2) Oknum tidak dikenal : melakukan aksi pelecehan seksual. 3) RPPAP : melakukan pendampingan pada korban serta menghimbau agar masyarakat harus menjaga anak dan lingkungannya masing-masing, karena sangat tidak mungkin pemerintah dan pihak berwajib menjaga seluruh warganya. 4) KPAD : mendatangi keluarga korban. 5) DP3A : pendampingan bersama keluarga korban untuk menjalani sesi terapi karena menimbulkan PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) atau gangguan stress pasca kejadian yang dapat merubah pola perilaku korban dan berpotensi mengganggu kesehatan mental korban. 6) RT & RW : menghimbau agar bertindak cepat membantu masyarakat untuk membuat laporan kepada pihak berwajib apabila ada yang menjadi korban-korban.

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Terdapat kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur, korban berinisial F (7) dan N (6) di lingkungan rumahnya di daerah Pengasinan Kota Bekasi yang dilakukan oleh oknum tidak dikenal. Sayangnya pelaku melarikan diri dan tidak sempat tertangkap oleh warga membuat warga sekitar menjadi khawatir sebab di lingkungan sekitar.

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
2 Korban dibawah umur, Oknum tidak dikenal, RPPAP & KPAD & DP3A, RT & RW

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
1) 2 Korban dibawah umur : terkena aksi pelecehan seksual oleh oknum yang tidak dikenali. 2) Oknum tidak dikenal : melakukan aksi pelecehan seksual. 3) RPPAP : melakukan pendampingan pada korban. 4) KPAD : mendatangi keluarga korban. 5) DP3A : pendampingan bersama keluarga korban untuk menjalani sesi terapi. 6) RT & RW : penghimbauan kepada masyarakat untuk selalu berwaspada dan melaporkan jika ada yang terkena hal yang tidak diinginkan.

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
DP3A melakukan pendampingan bersama keluarga korban untuk menjalani sesi terapi karena korban mengalami PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) atau gangguan stress pasca kejadian sehingga harus tetap mendampingi dan memantau kondisi korban dan keluarganya, karena dikhawatirkannya para korban dan juga keluarganya mengalami trauma yang parah atas kejadian yang mereka alami.

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Hasil intervensi psikolog setelah melakukan terapi korban dinyatakan baik-baik saja. Selain melakukan pendampingan pada korban, pendampingan dengan orang tua korban juga dilakukan karena diduga orang tua dari salah satu korban sangat terpukul mengetahui anaknya dilecehkan oleh oknum yang tidak dikenal.

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
Terdapat kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur di lingkungan rumahnya di daerah Pengasinan Kota Bekasi yang dilakukan oleh oknum tidak dikenal.

# data[].attributes.attachment_link.title
Jatuh Lagi Korban Pelecehan Seksual Terhadap Anak, RPAPP

# data[].attributes.attachment_link.description
orang Bekasi, kota Bekasi, kabupaten Bekasi, budaya Bekasi, politik Bekasi, bahasa Bekasi, tentang Bekasi, olahraga, Bekasi, Bekasi Keren, Bekasi Maju

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
1. Korban yang terkena pelecehan seksual (mahasiswi UNHAS) : Melaporkan serta pembelaan diri atas apa yang sudah dialami (pelecehan seksual). 2. ⁠Mahasiswa UNHAS : Menggelar rangkaian demonstrasi sebagai aksi solidaritas terhadap korban. 3. ⁠Dosen : Melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswi UNHAS. 4. ⁠Satgas PPKS : Merekomendasikan untuk memberikan sanksi pemberhentian kepada dosen yang diduga melakukan pelecehan seksual tersebut.

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Seorang mahasiswi tingkat akhir melaporkan pelecehan yang dialaminya saat melakukan konsultasi skripsi. Pada Juni silam, sebanyak empat mahasiswi melaporkan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan dosen pembimbing tugas akhir mereka juga. Peristiwa pelecehan seksual itu diduga terjadi pada 2023, saat para mahasiswi sedang mengurus administrasi studi akhir.

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
Korban yang terkena pelecehan seksual (mahasiswi UNHAS), Mahasiswa UNHAS, Dosen, Satgas PPKS.

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
1. Korban yang terkena pelecehan seksual (mahasiswi UNHAS) : Melakukan aksi pembelaan diri atas apa yang sudah dialami. 2. ⁠Mahasiswa UNHAS : Melakukan aksi solidaritas terhadap korban. 3. ⁠Dosen : Melakukan aksi pelecehan seksual kepada mahasiswi UNHAS. 4. ⁠Satgas PPKS : Melakukan aksi untuk memberikan sanksi pemberhentian kepada dosen yang diduga melakukan pelecehan seksual.

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Sejak kasus itu bermunculan, banyak kampus mulai membentuk Satgas PPKS dan banyak korban kekerasan seksual yang melapor. Sehingga dengan adanya Satgas PPKS, korban yang mungkin “takut” untuk menyatakan hal hal yang terjadi seperti pelecehan seksual dapat mengatakannya.

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Tim pendamping korban berkoordinasi dengan tim hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) agar mendampingi korban saat melapor ke polisi. Menjelaskan alasan korban mengungkap peristiwa pelecehan yang dialami ke publik adalah karena “tak mau ada korban lain yang mengalami hal serupa.”

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
Seorang mahasiswi tingkat akhir melaporkan pelecehan yang dialaminya saat melakukan konsultasi skripsi. Awalnya proses bimbingan skripsi dengan seorang dosen berjalan seperti biasanya. Namun ketika korban izin pulang, dosen tersebut tidak mengizinkannya. Saat itulah, korban mengeklaim, pelecehan seksual terjadi. 

# data[].attributes.attachment_link.title
Kekerasan seksual: Kasus dugaan pelecehan seksual di Unhas, Satgas PPKS minta dosen terduga pelaku diberhentikan - BBC News Indonesia

# data[].attributes.attachment_link.description
Seorang mahasiswi diduga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus ini adalah satu dari sekian banyak kasus serupa di perguruan tinggi di Indonesia dengan tren menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

# data[].attributes.location_name
Warkop Nigga, Jalan Raya Jatiasih, RT.001/RW.004, Jatirasa, Bekasi, West Java

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Radja (Ian Kasela & Moldy): Menyangkal tuduhan plagiarisme dan menyatakan bahwa lagu mereka hanya "terinspirasi" dari lagu lain, bukan menjiplak. Vadel Badjideh (Model Video Klip): Menuntut klarifikasi dan permintaan maaf dari pihak Radja atas penggunaan wajahnya tanpa persetujuan dalam konsep video klip yang dianggap tidak pantas.                                                                Netizen dan Penggemar Musik: Menggunakan media sosial untuk menyuarakan opini mereka, menyebabkan kontroversi semakin besar.            Spotify: Menghapus lagu "Apa Sih" dari platform, tetapi belum memberikan pernyataan resmi apakah karena masalah hak cipta atau alasan lainnya.                                        

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Isu utama dalam konflik ini adalah hak cipta sensitivitas sosial dan etika kreativitas. Keberatan Vadel Badjideh terhadap penggantian wajahnya dengan gambar monyet dalam video klip lalu juga netizen melakukan tuduhan plagiarisme terhadap lagu "Apa Sih" yang dianggap mirip dengan lagu "APT" sehingga Spotify melakukan penghapusan lagu yang menimbulkan berbagai teori di kalangan publik.

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
Radja (terutama Ian Kasela dan Moldy).                                   Vadel Badjideh: Model video klip yang merasa dirugikan.                                                                 Fans dan netizen: Orang-orang yang mendukung dan mengkritik Radja.                                          Media dan pengamat musik: Pihak yang ikut mengangkat isu ini ke publik.                            Spotify: Pihak yang diduga menghapus lagu "Apa Sih" dari platform.  

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Ian Kasela (Vokalis Radja): Sebagai figur utama dalam band dan pihak yang membela lagu "Apa Sih".  Moldy (Gitaris Radja): Mengakui inspirasi dari lagu lain, tetapi membantah plagiarisme.                    Vadel Badjideh: Model video klip yang menuntut klarifikasi atas penggantian wajahnya.            Netizen & Fans Musik : Mengomentari tuduhan plagiat dan kontroversi visual video klip.          Spotify: Belum memberikan pernyataan resmi terkait penghapusan lagu dari platform.                                                                              

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Klarifikasi: Radja sudah mulai melakukan klarifikasi bahwa mereka tidak bermaksud menjiplak dan bahwa penggantian wajah dalam video klip adalah bagian dari konsep kreatif.                                                       Media: Radja dapat melakukan wawancara atau pernyataan resmi untuk menjelaskan bahwa tidak ada niat menjiplak.

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Radja memberikan klarifikasi, menyatakan bahwa lagu tersebut hanya terinspirasi, bukan plagiat. Ian Kasela meminta maaf kepada Vadel Badjideh, menjelaskan bahwa penggantian wajahnya hanya untuk konsep artistik, bukan untuk merendahkan. Spotify menghapus lagu tersebut, tetapi alasan pastinya belum jelas. Opini publik terpecah, antara yang mendukung Radja dan yang percaya ada unsur plagiarisme.

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
Sumber konflik ini adalah tuduhan plagiarisme dan kontroversi penggantian wajah model video klip, dikarenakan lagu ini mendapatan kritik dari netizen karena memiliki kemiripan dengan lagu "APT" yang dipopulerkan oleh Rosé BLACKPINK dan Bruno Mars dan juga membuat Vadel Badjideh, merasa keberatan karena wajahnya diganti dengan gambar monyet dalam beberapa adegan video klip.

# data[].attributes.attachment_link.title
Lagu Apa Sih? Radja: Diprotes Vadel Badjideh-Tudingan Jiplak APT.

# data[].attributes.attachment_link.description
Radja menghadapi masalah dengan model video klip, Vadel Badjideh, terkait penggunaan gambar monyet. Band ini menegaskan tidak akan menghapus video “Apa Sih?”.

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Anak-anak kecil kerap “dipegang-pegang” oleh Sudirman, meski tak sampai terjadi pemaksaan hubungan intim.

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
Karena adanya perbedaan pendapat antar kelompok memicu terjadinya kesalahpahaman, perbedaan agama yang tidak dapat toleransi, perbedaan ras yang rasisme terhadap perbedaan warna kulit, dan Keberagaman budaya dapat memunculkan perbedaan budaya antar suku

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
kekerasan seksual selama hampir 20 tahun pada anak-anak panti asuhan

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
Sudirman (49), Yusuf Bachtiar (30), dan Yandi Supriyadi (28), dan anak anak.

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Teman temannya sudirman (pelaku) percaya pada Sudirman sehingga menitipkan anak-anak untuk diasuhnya. Ide itu disambut positif dan didukung teman-teman Sudirman. Namun Teman-teman lama Sudirman sekaligus donatur panti mengaku kaget mengetahui tindakan pelaku selama ini. 

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
Konflik yang terjadi baik secara vertikal maupun horizontal sering kali memunculkan kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis, yang dapat merusak hubungan antar individu atau kelompok dan memperburuk ketegangan dalam masyarakat.

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
sosial yang terjadi di antara individu atau kelompok dalam masyarakat yang berusaha untuk mempertajam perbedaan yang ada sehingga usaha tersebut dapat mengakibatkan perkelahian

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Semua baru terkuak pada Mei 2024 lalu, setelah salah satu korban yang telah keluar dari panti mengaku bahwa ia telah menjadi korban kekerasan seksual, dan menemukan ada banyak anak lain yang mengaku telah menjadi korban kekerasan seksual sejak awal panti berdiri. Pada awal Juli, seorang korban melaporkan kasus ini ke Polres Metro Tangerang Kota, yang kemudian menetapkan tiga tersangka: Sudirman, Yusuf, dan Yandi.

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Pemerintah Kota Tangerang mengatakan terus mendampingi anak-anak panti yang telah dipindahkan ke rumah perlindungan untuk proses pemulihan trauma mereka. Anak-anak itu juga menjalani konseling psikologis dan tes kesehatan untuk memastikan apakah mereka juga menjadi korban kekerasan seksual. anak-anak akan dikembalikan ke keluarganya atau ditempatkan di panti berizin resmi bila tidak memiliki keluarga.

# data[].attributes.headline
Alviaro Benedict Handinata 11.3 sosiologi

# data[].attributes.subject
Alviaro Benedict Handinata 11.3 sosiologi

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
selama konflik ini berlangsung tentunya kedua negara menunjukan sikap yang mengupayakan penyelesaian masalah dengan melalui negosiasi pada awalnya tetapi gagal hingga kedua nya pada akhirnya membawa konflik ini ke icj dan kedua negara sama sama mengumpulkan bukti sejarah dan pengelolaan yang mereka miliki untuk memperebutkan kedua pulau itu, dan walaupun Malaysia lah yang memenangkan konflik ini negara indonesia tetap ingin menjaga hubungan yang baik antara keduanya, tetapi tetap saja masyarakat indonesia menunjukkan ketidak puasaan

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
isu dari konflik ini terdapat pada sengketa antara negara Indonesia dan Malaysia atas kepemilkkan dari pulau sipadan dan ligitan karena kedua negara memiliki argumen dari sejarah yang mereka miliki atas kepemilkkan ke dua pulau tersebut

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
pihak yang terlibat sudah pasti negara Indonesia dan Malaysia berserta pemerintah dan masyarakat dari kedua negara, mahakamah internasional pun juga ikut terlibat dalam konflik antara Malaysia dan Indonesia ini 

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
semua pihak pada konflik ini saling menunjukkan sikap dan reaksi yang berbeda beda, mulai dari pihak indonesia yang merasa di rugikan oleh keputusan dari mahakamah internasional karena Indonesia merasa mahakamah internasional membuat keputusan dengan pertimbangan aspek sejarah, yang juga membuat para masyarakat kecewa dengan keputusan dari icj, dan malaysia yang justru sebaliknya merasa mahakamah internasional sudah bersikap dengan adil dan netral. Di sisi mahakamah internasional atau icj bersikap secara netral dan membuat keputusan kepemilkkan kedua pulau tersebut karena pengelolaan yang dilakukan oleh Malaysia

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
pada awalnya upaya penyelesaian konflik ini dilakukan dengan negosiasi natara kedua negara itu saja namun gagal hingga pada akhirnya kedua negara ini memutuskan untuk membawa konflik ini dan penyelesaiiannya icj, dna kedua negara ini sama sama mengumpulkan segala data atau bukti sejarah dan oengelolaan unutk memenangkan konflik ini, dan walau pun pada akhirnya Malaysia menang, Indonesia tetrao menerima kepurusan ini

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Hasil dari konflik ini menentapakan bahawa pulau sipadan dan ligitan ini milik negara Malaysia karena pengelolaan terhadap kedau pulau ini yang sudah dilakuakn oleh negara Malaysia dari zmaan penjajahan hingga saat ini walaupun Indonesia juga memiliki bukti sejarah, dan dari keputusan ini juga banyak masyarakat Indonesia merasa kecewa tetapi juga memunculkan nasionalisma di masyrakat Indonesia

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
akar masalahnya berasal dari ketidakjelasannya batas wilayah antara negara indonesia dan malaysia yang dibuat pada zaman penjajahan inggris dan belanda sehingga pulau sipadan dan ligitan menjadi tidak jelas wilayahnya dan karena pada saat itu negara Malaysia sedang dijajah oleh Inggris sedangkan negara Indonesia sedang dijajah oleh Belanda, bahkan ketidakjelasan atas kepemilikkan pulau sipadan dan ligitan juga masih ada bahkan setelah kedua negara ini merdeka

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
KOMPAS.com - Dalam sejarah Indonesia, Pulau Sipadan dan Ligitan lepas pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Pada 17 Desember 2002, Mahkamah Hukum Internasional memberikan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia.

Sejak itu hingga kini, Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi negara bagian Sabah, Malaysia.

Sebelumnya, sengketan Ligitan dan Sipadan terjadi antara negara Indonesia dan Malaysia.

Apa yang melatarbelakangi sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia?
Baca juga: Penyebab Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke Tangan Malaysia
Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di timur laut Pulau Kalimantan, sekitar 150 kilometer dari Pulau Tarakan di Kalimantan Utara.

Kronologi sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan berlangsung selama 33 tahun, yakni dari 1969 hingga 2002.

Akar sejarah sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia di daerah Pulau Sipadan dan Ligitan bermula dari ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris.

Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda, sedangkan Malaysia adalah bekas jajahan Inggris.

Perlu diketahui, hukum modern menganut suatu konsep bahwa wilayah suatu negara ketika merdeka adalah semua wilayah kekuasaan penjajahnya, yang dalam bahasa Latin disebut uti possidetis.

Karena ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris di perairan timur Pulau Kalimantan, status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan pun menjadi tidak jelas ketika Indonesia dan Malaysia sama-sama sudah merdeka.
Baca juga: Sejarah Pulau Pasir dan Mengapa Menjadi Bagian Australia
Awalnya, pada 1966, Indonesia dan Malaysia sama-sama memberi izin eksplorasi atas Pulau Sipadan dan Ligitan.

Izin tersebut dikeluarkan pada 6 Oktober 1966, kepada perusahaan asing PN Pertambangan Minyak Nasional dan Japex.

Akan tetapi, pada 1967, sengketa atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan mulai terjadi, setelah dilangsungkan pertemuan mengenai hukum laut antara Indonesia dan Malaysia.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Malaysia saling memperebutkan kepemilikan wilayah atas Pulau Sipadan dan Ligitan.

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
kronologi sengketa pulau sipadan dan ligitan

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
latar belakang sengketa pulau sipadan dan ligitan antara indonesia dan malaysia

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
latar belakang sengketa pulau sipadan dan ligitan

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
latar belakang sengketa pulau sipadan dan ligitan

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
latar belakang sengketa pulau sipadan dan ligitan

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
latar belakang sengketa pulau sipadan dan ligitan

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
latar belakang sengketa pulau sipadan dan ligitan

# data[].attributes.attachment_link.title
Latar Belakang Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan

# data[].attributes.attachment_link.description
Latar belakang sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia adalah ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat Belanda.

# data[].attributes.location_name
Jakarta Barat, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Klaim, Malaysia mengajukan klaim atas budaya-budaya Indonesia, baik melalui pernyataan resmi maupun melalui promosi pariwisata. Protes, Indonesia melakukan protes terhadap klaim Malaysia, baik melalui jalur diplomasi maupun melalui aksi-aksi demonstrasi. Diplomasi, Kedua negara berusaha menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi, seperti pertemuan bilateral dan koordinasi dengan UNESCO.

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Isu utama dalam konflik ini adalah kepemilikan dan hak atas warisan budaya. Indonesia berpendapat bahwa budaya-budaya tersebut adalah milik Indonesia dan telah menjadi bagian dari sejarah serta identitas bangsa. Sementara itu, Malaysia berargumen bahwa budaya-budaya tersebut adalah bagian dari budaya Melayu yang juga menjadi bagian dari identitas Malaysia.

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
Pihak yang terlibat dalam konflik ini adalah: Indonesia: Pemerintah, masyarakat, seniman, dan ahli budaya Indonesia. Malaysia: Pemerintah, masyarakat, seniman, dan ahli budaya Malaysia. Organisasi Internasional: UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan warisan budaya.

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Sikap yang ditunjukkan oleh kedua negara dalam konflik ini bervariasi. Indonesia cenderung lebih reaktif dan emosional dalam menanggapi klaim Malaysia, karena merasa budayanya dicuri. Sementara itu, Malaysia cenderung lebih tenang dan diplomatis, namun tetap mempertahankan klaimnya.

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
UNESCO telah mengakui beberapa budaya Indonesia sebagai warisan budaya takbenda, seperti batik, angklung, dan tari saman. Pengakuan ini menjadi bukti bahwa budaya-budaya tersebut adalah milik Indonesia. Kedua negara mengadakan dialog budaya untuk mencari titik temu dan saling pengertian mengenai warisan budaya.

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
1. Beberapa budaya Indonesia telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya. 2. Masyarakat Indonesia menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya sendiri. 3. Kedua negara mulai menjalin kerja sama dalam bidang kebudayaan, seperti pertukaran seniman dan penyelenggaraan festival budaya bersama.

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
Konflik ini bersumber dari klaim Malaysia atas berbagai budaya Indonesia, seperti batik, angklung, tari pendet, lagu Rasa Sayange, dan lainnya. Klaim ini seringkali didasarkan pada kesamaan budaya Melayu yang dimiliki kedua negara, namun di sisi lain, Indonesia merasa memiliki hak eksklusif atas budaya-budaya tersebut karena dianggap sebagai bagian dari identitas nasionalnya.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta, CNBC Indonesia - Jagat media sosial tengah riuh dengan video klip lagu berjudul Hello Kuala Lumpur di kanal Youtube yang diduga berasal dari Malaysia. Lagu ini sangat mirip dengan lagu asal Indonesia, Halo-Halo Bandung.

Lagu tersebut diunggah oleh kanal YouTube Lagu Kanak TV dengan judul "Lagu Kanak Kanak Melayu Malaysia" pada 30 Juni 2018.

Kemiripan tersebut sangat identik mulai dari nada irama hingga melodinya. Bahkan liriknya pun hanya diubah sedikit bahkan nyaris sama dengan ciptaan Ismail Marzuki tersebut.

Sebagai contoh, pada awal lagu Hello Kuala Lumpur berbunyi Hello Kuala Lumpur, Ibu Kota Keriangan. Sedangkan pada lagu Halo-Halo Bandung berbunyi, Halo-Halo Bandung, Ibukota Periangan.

Sementara pada bagian tengah yang berbunyi, tidak berjumpa denganmu. Sementara pada lagu yang diduga dijiplak Malaysia, liriknya berganti menjadi tidak berjumpa dengan kau.

Tak pelak lagi, video tersebut mendapatkan sorotan dari warganet Indonesia dan dianggap menjiplak lagu Halo-Halo Bandung.

Selain Hello Kuala Lumpur, berikut sejumlah tindakan klaim sepihak yang dilakukan Malaysia atas kebudayaan Indonesia.
Lagu 'Rasa Sayange'
Malaysia juga sempat menggunakan lagu Rasa Sayange untuk promosi pariwisatanya yang bertajuk Malaysia Truly Asia pada 2017 lalu. Video promosi itu sontak menuai protes dari masyarakat Indonesia yang menuding Negeri Jiran telah mencuri warisan budaya Tanah Air.

Pada 2017, saat menjadi tuan rumah SEA Games 2017, Malaysia kembali menggunakan lagu Rasa Sayange saat pembukaan event olahraga se-Asia Tenggara tersebut.

Seperti diketahui, Rasa Sayange adalah lagu asal Indonesia yang merupakan lagu daerah dari Maluku. Lagu itu diciptakan oleh Paulus Pea, seorang pencipta lagu asal Maluku.

Terkait hal ini, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan lagu berjudul Rasa Sayange adalah lagu asal Indonesia. Ia menegaskan ini karena masih mendengar klaim dari sejumlah pihak yang menyatakan lagu itu berasal dari Malaysia.

"Dulu pernah sempat lagu Rasa Sayange ada yang bicara itu dari kami, asalnya Malaysia. Itu Google saja tahu sejarahnya. Kita tahu asalnya Indonesia," kata dia, dalam acara Temu Anwar di Jakarta, dikutip Sabtu (9/9/2023).
Reog Ponorogo
Reog hendak diklaim Malaysia mulanya ramai menjadi perbincangan pada akhir 2007. Itu seiring situs Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Budaya Malaysia memasang gambar reog. Hal ini memicu reaksi dari masyarakat Indonesia.

Kesenian Reog Ponorogo masuk nominasi tunggal Warisan Budaya Tak Benda (Intangible Cultural Heritagen/ICH) yang akan diusulkan Indonesia ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendukung penuh dan mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendukung Reog Ponorogo menjadi budaya tak benda di UNESCO.

"Saya upayakan supaya berhasil dan bisa menjadi kebanggaan, bukan hanya bagi masyarakat Ponorogo tapi juga seluruh Indonesia," ujar Menko PMK saat berdialog dengan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, di rumah dinas Bupati Ponorogo, seperti dikutip keterangan resmi, Selasa (5/4/2022).

Muhadjir mengakui bahwa Malaysia pernah berencana mengklaim Reog Ponorogo menjadi budayanya. Maka dari itu, pemerintah meminta agar pemerintah Ponorogo secepatnya mengusulkan Reog Ponorogo ke UNESCO dan mempersiapkan data yang diperlukan.

"Untuk Reog, negara Malaysia rencananya mau ajukan juga, maka dari itu kita harus lebih dulu. Karena ini kan sudah menjadi budaya dan warisan kita," jelasnya.

Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Didik Suhardi mengatakan, berkas pengusulan dan kelengkapan Reog telah diterima oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek.

Bekas tersebut disampaikan melalui Direktorat Pelindungan Kebudayaan serta telah diajukan kepada Sekretariat ICH UNESCO pada tanggal 31 Maret 2022 beserta nominasi lainnya, yaitu: Tempe, Jamu, Tenun Indonesia dan Kolintang.

Belakangan, Malaysia menyatakan tidak akan mendaftarkan kesenian Reog Ponorogo sebagai salah satu warisan budayanya ke UNESCO.
Pencak Silat
UNESCO telah menetapkan pencak silat dari Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dalam sidang pada 2019.

Selain Pencak Silat dari Indonesia, sidang UNESCO juga menetapkan sekitar 15 usulan warisan tak benda dari negara lain, termasuk Silat dari Malaysia. Menurut catatan , hal tersebut sempat menjadi sorotan netizen di media sosial karena permasalahan "saling klaim" antara dua negara .
Wayang Kulit
Seorang desainer Malaysia, Jaemy Choong, pernah menuai polemik lantaran dianggap mengklaim wayang kulit.

Ini terjadi lantaran desain wayang kulit itu diterapkan ke motif sepatu Adidas.

Hal ini terjadi saat Adidas meluncurkan koleksi City Pack pekan lalu di akun resmi Adidas Singapura.

"Desainnya berbicara tentang penghormatan kepada Wayang Kulit, bagian penting dari identitas dan warisan budaya Malaysia dengan menggabungkan unsur-unsur Wayang Kulit dengan palet warna modern, dalam pendekatan "lama-bertemu-baru" pada DNA UltraBOOST," tulis akun itu kala itu.

Hal ini membuat panas sejumlah netizen RI. Sebagaimana dilansir dari laman UNESCO, pertunjukan wayang kulit memang telah diakui sebagai warisan budaya tak benda dari Pulau Jawa, Indonesia pada 2003.

Hal ini akhirnya membuat perusahaan membuat pernyataan resmi meminta maaf di instastory @adidassg, Selasa (16/11/2021). Adidas menyebutnya ketidaksengajaan.

Mengutip detikcom, Malaysia juga sempat dituduh meniru budaya Indonesia karena Miss Grand Malaysia memakai kostum wayang kulit.

Miss Grand Malaysia 2019 Mel Dequanne Abar mengenakan kostum nasional bertema wayang kulit untuk tampil di ajang Miss Grand International yang diselenggarakan di Venezuela.

Beberapa kali netizen atau secara umum masyarakat Indonesia dibuat geram oleh klaim Malaysia atas masakan asal Sumatera Barat (Sumbar), yakni rendang.

Sejumlah pihak pun pro kontra terhadap kesamaan dan perbedana rendang dari tanah Minangkabau dan negeri jiran tersebut.

Terlepas dari itu, rendang memang salah satu masakan lezat nan menggugah selera. Tak heran, rendang dinobatkan menjadi makanan terlezat nomor 1 di dunia versi CNN Travel beberapa waktu lalu.

Selain yang disebutkan di atas, sejumlah polemik saling klaim antara Malaysia dan Indonesia juga terjadi di beberapa warisan kebudayaan, seperti tari piring, tari pendet, tari tor-tor, angklung, batik, alat musik gordang sambilan, hingga kuda lumping.

CNBC INDONESIA RESEARCH

(RCI/RCI)

# data[].attributes.attachment_link.title
Kacau! Ini Daftar Budaya Indonesia yang Dicolong Malaysia

# data[].attributes.attachment_link.description
Daftar kebudayaan Indonesia yang diklaim oleh Malaysia dari batik sampai reog

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Siswa berinisial KS: pekerja keras, rajin. Ayah KS: pekerja keras, mau berusaha, kepala sekolah: memberikan potongan 50% dari tunggakan

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Ayah dari Ks mengaku bahwa tidak mampu mebayar uang SPP karena pekerjaannya hanyalah seorang buruh, ketika KS sudah bersiap untuk ujian, sudah belajar dengan keras tiba-tiba ia dipanggil dan disuruh keluar oleh guru bahasa Jawa karena tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian sekolah jika tidak memiliki kartu ujian, jadi KS yang merupakan siswa tingkat akhir  terpaksa harus putus sekolah karena tidak bisa ikut ujian akhir semester.

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
Siswa berinisial KS, Ayah KS, guru bahasa Jawa, Kepala sekolah

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Siswa inisial KS mau bekerja keras untuk bisa mengikuti ujian tetapi gutu bahasa Jawa memanggilnya dan menyuruhnya keluar

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Ayah KS sudah berupaya untuk bertemu pihak sekolah dan memohon agar anaknya dapat tetap ikut ujian

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Pihak sekolah tetap tidak memberikan toleransi, pemohonannya akan dikabulkan asalkan KS dapat membayar 50% dari tunggakan

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
Karena tidak bisa bayar SPP, siswa berinisial KS dilarang ikut ujian

# data[].attributes.location_name
Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Pemerintah berusaha meyakinkan masyarakat, masyarakat menunjukkan perlawanan dengan melakukan demonstrasi, Aparat keamanan bertindak represif dengan membubarkan aksi warga menggunakan gas air mata, 

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Salah satu isu utama adalah hak atas tanah dan relokasi paksa. Masyarakat Melayu Tua yang telah tinggal di Pulau Rempang selama ratusan tahun tidak memiliki sertifikat tanah resmi, sehingga pemerintah mengklaim lahan tersebut sebagai bagian dari kawasan yang dikelola BP Batam.

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
1. Pemerintah Indonesia, melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kementerian Investasi/BKPM, berperan sebagai pengelola proyek dan pihak yang bertanggung jawab atas implementasi investasi 2. Masyarakat lokal, khususnya komunitas Melayu Tua di Pulau Rempang, menjadi pihak yang terdampak langsung oleh proyek ini. 3. Xinyi Group, perusahaan kaca asal China. 4. Aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri. 5. Media, baik nasional maupun internasional.

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Pemerintah mendukung proyek ini sebagai peluang ekonomi, sementara masyarakat lokal menolak relokasi karena alasan budaya dan hak atas tanah. Xinyi Group ingin investasi berjalan lancar, tetapi konflik sosial bisa menghambat. Aparat keamanan menjaga ketertiban, meski tindakan mereka dikritik. Organisasi sipil mengecam penggusuran paksa, dan media memberitakan konflik dari berbagai sudut pandang.

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Pemerintah berupaya menyelesaikan konflik dengan menawarkan kompensasi dan dialog, sementara masyarakat tetap menolak relokasi. Organisasi sipil menekan pemerintah agar lebih transparan dan adil, serta menghindari tindakan represif. Media terus mengawasi dan memberitakan perkembangan konflik. Negosiasi masih berlangsung untuk mencari solusi terbaik.

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Konflik Rempang Eco-City menyebabkan ketegangan sosial, gangguan kehidupan warga, dan bentrokan dengan aparat. Secara ekonomi, proyek terhambat dan mata pencaharian warga terancam. Secara politik, pemerintah dikritik atas relokasi paksa dan tindakan represif. Pemberitaan luas juga meningkatkan tekanan publik terhadap kebijakan pemerintah.

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
konflik Rempang Eco-City berawal dari rencana pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Pulau Rempang di Batam menjadi kawasan industri, pariwisata, dan pemukiman modern

# data[].attributes.attachment_link.description
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

# data[].attributes.location_name
Christian Gunawan, Jalan Alamin, RT.6/RW.12, Kapuk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Industri terus membuang limbah ke sungai. Masyarakat melakukan protes dan aksi kepedulian lingkungan. Pemerintah melakukan upaya penegakan hukum.

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Isu Utama dalam konflik ini adalah pencemaran air sungai yang berdampak langsung dengan lingkungan kesehatan tempat tinggal masyarakat

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
Industri: Perusahaan-perusahaan yang membuang limbah ke sungai                    Masyarakat: Masyarakat yang tinggal di sekitar sungai dan terdampak pencemaran                    Pemerintah: Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Industri cenderung mengabaikan dampak lingkungan dari limbah mereka. Masyarakat merasa khawatir dan menderita akibat pencemaran. Pemerintah berupaya mencari solusi untuk mengatasi pencemaran.

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti perlindungan sungai, penegakan hukum terhadap industri yang melanggar, serta program-program pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan limbah.

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Meskipun ada upaya perbaikan, masalah pencemaran Sungai Citarum masih belum sepenuhnya teratasi. Perlu ada komitmen dan kerjasama dari semua pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas.

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
Sumber Konflik adalah pembuangan limbah industri,  kosmetik, dan pertanian tak terkendali ke dalam sungai Citarum                                                                                :)   sumber: https://www.detik.com/jabar/berita/d-6040622/limbah-industri-cemari-sungai-citarum-bikin-sengsara-petani-penjala-ikan

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Remaja pelajar tersebut tidak ada empati atau simpati kalau mereka lihat memukul nenek dengan kayu sebagai ' iseng ' aja. Nenek nya kasihan

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
Nenek yang di tendang , remaja yang tendang ( mereka kelas 11 ) 

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Remaja nya tidak merasa bersalah tetapi sudah di tankap polisi dan orangtua mereka sudah minta maaf 

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Semua remaja pelajar tersebut sudah di tangkap

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Akhirnya nenek tersebut sudah dapat minta maaf dari orang tua pelajar tersebut 

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
November 2022 di Tapanuli Selatan Video seorang pelajar yang kasar menendang seorang nenek berusia lanjut viral di media sosial. 

# data[].attributes.attachment_link.title
Pelajar Tendang Nenek di Tapanuli Selatan: Kronologi Hingga Pelaku Tersangka

# data[].attributes.attachment_link.description
Kasus pelajar tendang nenek di Tapanuli Selatan sudah memasuki tahap baru. Kini, pelaku sudah ditangkap oleh polisi dan ditetapkan menjadi tersangka.

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Masyarakat Mee: Meminta agar Suku Dani segera meninggalkan lahan yang merupakan wilayah adat Suku Mee yang sudah ditinggali secara turun temurun.
Masyarakat Dani: Menyerang masyarakat Mee karena merasa wilayah tersebut milik mereka.

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Isu utama dalam konflik ini adalah pencabutan tapal batas lokasi tanah adat di Kampung Urumusu, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire yang diklaim secara sepihak oleh suku Dani.

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
Primary Parties: Masyarakat Mee dan Masyarakat Dani. Secondary Parties: Ignatius Benny Ady Prabowo: Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris BesarLaurenzus Kadepa: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua. 

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Masyarakat Mee: Merasa masyarakat Dani mengambil area batas wilayah tanah adat mereka
Masyarakat Dani: Saling serang dengan Suku Mee.

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nabire dan sejumlah kepala daerah di Papua Tengah berupaya meredam konflik ini. Upaya mediasi dilakukan untuk mencari solusi terbaik dan menghindari korban jiwa dan kerugian materi lebih besar. 
Jajaran Polres Nabire dan sejumlah polres lainnya di Papua Tengah telah bersiaga mengantisipasi mobilisasi massa ke Nabire. Dan Bupati Nabire Mesak Magai, Bupati Paniai Meki Nawipa, beserta perwakilan Polri-TNI telah bertemu dengan perwakilan tokoh masyarakat Mee untuk membahas kasus ini.
"Pemprov Papua Tengah harus mengambil langkah cepat mengundang pemda tingkat kota/ kabupaten. Pembahasan tapal batas tanah di Papua Tengah harus dilakukan transparan dan komprehensif," ujar Laurenzus, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Dua orang Suku Mee meninggal dunia, mengalami luka panah dan bacokan senjata tajam. Selain korban jiwa, pertikaian ini juga menghanguskan tujuh rumah di ruas jalan lintas Nabire-Dogiyai Kilometer 80 dan Kilometer 64. Namun, telah dilakukan pendataan terkait kerugian dan rumah oleh pihak kepolisian.

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
Sumber konflik ini adalah sengketa batas lahan di Nabire, Papua Tengah antara masyarakat Mee dan masyarakat Dani. 

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
TANGKAPAN GAMBAR GRUP WA INSAN PERS
Konflik dua kelompok masyarakat di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (5/6/2023). Konflik yang dipicu sengketa batas wilayah tanah mengakibatkan dua warga tewas.

JAYAPURA, KOMPAS - Dua warga tewas akibat sengketa batas lahan di Nabire, Papua Tengah. Sejumlah rumah juga dibakar massa, Senin-Rabu (5/6-7/6/2023) malam.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Benny Ady Prabowo di Jayapura, Kamis (8/6/2023), mengatakan, dua warga tewas dari kelompok masyarakat Mee. Mereka tewas setelah terkena senjata tajam dan busur panah.

Ignatius memaparkan, pertikaian terjadi antara kelompok masyarakat Mee dan Dani di Kampung Urumusu, Senin sekitar pukul 12.00 WIT. Pertikaian dipicu kelompok masyarakat Dani yang diduga mengambil area batas wilayah tanah adat milik warga Mee.

Selain korban jiwa, pertikaian ini juga menghanguskan tujuh rumah di ruas jalan lintas Nabire-Dogiyai Kilometer 80 dan Kilometer 64, Rabu pukul 20.30.

Baca juga: Pemekaran Papua Bisa Picu Konflik Sosial

TANGKAPAN GAMBAR GRUP WA INSAN PERS
Salah satu rumah warga dibakar dalam konflik dua kelompok masyarakat di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Rabu (7/6/2023). Konflik yang dipicu sengketa batas wilayah tanah mengakibatkan dua warga tewas.

"Sebenarnya masalah tapal batas tanah kedua kelompok akan diselesaikan di Polres Nabire pada Senin sore. Namun, sudah terjadi konflik kedua kelompok pada Senin siang," ungkap Ignatius.

Ignatius menuturkan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nabire dan sejumlah kepala daerah di Papua Tengah masih berupaya meredam konflik ini. Upaya mediasi dilakukan untuk mencari solusi terbaik.

"Tujuannya menghindari korban jiwa dan kerugian materi lebih besar," tutur Ignatius.

Ke depan, ia mengimbau warga di Kabupaten Nabire dan daerah lain tidak terpancing isu menyesatkan. Warga diminta tidak menyebarkan kabar bohong terkait konflik di Nabire.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA (BAH)
Penjual noken menjelaskan tentang harga dan material yang digunakan di sentra penjualan noken di Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Nabire, Papua, Rabu (28/4/2021).

Kelompok masyarakat Mee merupakan salah satu suku besar di tanah Papua. Mereka tersebar di Nabire, Paniai, Dogiyai, dan Deiyai.

"Jajaran Polres Nabire dan sejumlah polres lainnya di Papua Tengah telah bersiaga mengantisipasi mobilisasi massa ke Nabire," katanya.

Bupati Nabire Mesak Magai, Bupati Paniai Meki Nawipa, beserta perwakilan Polri-TNI telah bertemu dengan perwakilan tokoh masyarakat Mee pada Kamis. Mesak turut berdukacita dan berkomitmen menyelesaikan masalah ini hingga tuntas.

"Kami tidak ingin kembali ada korban dan aksi pembakaran rumah warga. Konflik harus segera diselesaikan agar warga dapat kembali beraktivitas tanpa takut," tegas Mesak.

HUMAS POLDA PAPUA
Pertemuan antara perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan kelompok masyarakat yang bertikai di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (8/6/2023).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Laurenzus Kadepa, berpendapat, sengketa kepemilikan lahan rawan memicu konflik di tanah Papua. Karena itu, diperlukan peran mediasi dari pemda menentukan tapal batas wilayah adat di setiap kelompok masyarakat.

"Pemprov Papua Tengah harus mengambil langkah cepat mengundang pemda tingkat kota/kabupaten. Pembahasan tapal batas tanah di Papua Tengah harus dilakukan transparan dan komprehensif," ujar Laurenzus.

Baca juga: Jalan Menuju Damai Papua

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
dua warga nabire tewas dalam konflik batas wilayah tanah

# data[].attributes.attachment_link.title
Dua Orang Tewas akibat Konflik Batas Lahan di Papua Tengah

# data[].attributes.attachment_link.description
Konflik yang dipicu perebutan batas wilayah di lahan adat di Nabire, Papua Tengah, mengakibatkan dua warga tewas. Sejumlah rumah juga dibakar.

# data[].attributes.location_name
Hungry pets, Jalan Kampung Gusti, RT.11/RW.14, Pejagalan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Para Mahasiswa dan pelajar mengatakan "Kami juga mengecam keras tindakan represif dan pengepungan yang dilakukan pihak kepolisian, TNI, dan ormas terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya,","Kami mahasiswa Papua yang ada di Jawa dan Bali sering mengalami tindakan diskriminatif dan rasisme. Itu sangat menyakitkan dan kami juga prihatin dengan segala bentuk intimidasi kepada teman-teman kami yang terjadi di kota lain," 

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Para Mahasiswa dan pelajar menolak Segala bentuk Tindakan rasisme Di karenakan Tingkat rasisme di Sana masih tergolong tinggi

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
Mahasiswa dan pelajar Papua Dari berbagai Daerah yang menolak Rasisme

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Para Pelajar dan Mahasiswa Menolak ada nya tindakan rasisme kepada siapapun Termasuk teman teman mereka yang berada daerah lain

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam tindakan rasisme dan meminta semua pihak untuk menghormati martabat setiap warga negara.Ia juga menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia dan tidak ada ruang bagi diskriminasi rasial

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Hasil : Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pejabat tinggi lainnya mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam rasisme dan menegaskan komitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat Papua, Beberapa pelaku rasisme, termasuk anggota ormas dan oknum aparat keamanan, berhasil diidentifikasi dan diproses secara hukum.

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
Puluhan mahasiswa dan pelajar Papua yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa dan Pelajar Papua (Permappa) Jember menolak segala bentuk tindakan rasisme kepada warga Papua dengan melakukan demonstrasi di bundaran DPRD Jember, Jawa Timur, Rabu sore. (https://www.antaranews.com/berita/1034554/tolak-rasisme-mahasiswa-pelajar-papua-demonstrasi-di-jember)

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Anak menunjukkan perilaku agresif dengan mengancam menggunakan pisau.

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Konflik dalam keluarga terkait permintaan materi (skincare) yang tidak dikabulkan, memicu tindakan agresif.

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Anak merasa frustrasi dan berhak mendapatkan skincare; ibu mungkin tegas atau keberatan.

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Bisa melalui mediasi keluarga, bimbingan konseling, atau intervensi pihak berwenang jika diperlukan.

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Bisa berupa hukuman, atau hubungan yang memburuk antara ibu dan anak

# data[].attributes.attachment_link.title
Siswi SMP di Jateng Todongkan Pisau ke Ibu gegara Tak Dibelikan Skincare

# data[].attributes.attachment_link.description
Seorang siswi SMP di Pemalang mengamuk dan menodongkan pisau ke ibunya karena tidak diberi uang untuk membeli skincare. Video insiden ini viral di media sosial.

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Perang terbuka, sanksi ekonomi, bantuan militer Barat ke Ukraina.

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 setelah ketegangan panjang terkait NATO dan Krimea.

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
Rusia, Ukraina, NATO, dan negara Barat lainnya.

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Rusia mengklaim operasi militer khusus, Ukraina menolak dan mempertahankan wilayahnya.

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Sanksi ekonomi terhadap Rusia, pengiriman senjata ke Ukraina, diplomasi internasional.

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Konflik masih berlangsung, ribuan korban jiwa, kehancuran infrastruktur.

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
Perebutan wilayah, politik, dan keamanan antara Rusia dan Ukraina.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Russian invasion of Ukraine

Part of the Russo-Ukrainian War ( outline)

Map of Ukraine as of 24 February 2024 (
details):

Continuously controlled by Ukraine

Belligerents

Supported by:
Belarus[b]

Ukraine[c]

Commanders and leaders

Units involved

Order of battle

Order of battle

Strength

Pre-invasion at border:
169,000-190,000[d][4][5][6]
Pre-invasion total:
900,000 military[7]
554,000 paramilitary[7]
In February 2023:
300,000+ active personnel in Ukraine[8]

Pre-invasion total:
196,600 military[9]
102,000 paramilitary[9]
July 2022 total:
up to 700,000[10]
September 2023 total:
over 800,000[11]

Casualties and losses

Reports vary widely, see § Casualties for details.

On 24 February 2022, Russia invaded Ukraine in an escalation of the Russo-Ukrainian War that started in 2014. The invasion became the largest attack on a European country since World War II. It is estimated to have caused tens of thousands of Ukrainian civilian casualties and hundreds of thousands of military casualties. By June 2022, Russian troops occupied about 20% of Ukrainian territory. From a population of 41 million in January 2022, about 8 million Ukrainians had been internally displaced and more than 8.2 million had fled the country by April 2023, creating Europe's largest refugee crisis since World War II. Extensive environmental damage caused by the war, widely described as an ecocide, contributed to food crises worldwide.

Before the invasion, Russian troops massed near Ukraine's borders as Russian officials denied any plans to attack. Russian president Vladimir Putin announced a " special military operation" to support the Russian-backed breakaway republics of Donetsk and Luhansk, whose paramilitary forces had been fighting Ukraine in the Donbas conflict since 2014. Putin espoused irredentist views challenging Ukraine's right to exist, and falsely claimed that Ukraine was governed by neo-Nazis persecuting the Russian minority. He said his goal was to " demilitarize and denazify" Ukraine. Russian air strikes and a ground invasion were launched at a northern front from Belarus towards Kyiv, a southern front from Crimea, and an eastern front from the Donbas and towards Kharkiv. Ukraine enacted martial law, ordered a general mobilization and severed diplomatic relations with Russia.

Russian troops retreated from the northern front by April 2022 after encountering logistical challenges and stiff Ukrainian resistance. On the southern and southeastern fronts, Russia captured Kherson in March and Mariupol in May after a destructive siege. Russia launched a renewed offensive in the Donbas and continued to bomb military and civilian targets far from the front line, including the energy grid through the winter. In late 2022, Ukraine launched successful counteroffensives in the south and east. Soon after, Russia announced the illegal annexation of four partly occupied regions. In November, Ukraine retook parts of Kherson Oblast, including the city of Kherson itself. In June 2023, Ukraine launched another counteroffensive in the southeast.

The invasion was met with international condemnation. The United Nations General Assembly passed a resolution condemning the invasion and demanding a full Russian withdrawal in March 2022. The International Court of Justice ordered Russia to suspend military operations and the Council of Europe expelled Russia. Many countries imposed sanctions on Russia and its ally Belarus, and provided humanitarian and military aid to Ukraine. The Baltic states all declared Russia a terrorist state. Protests occurred around the world, along with mass arrests of anti-war protesters in Russia, which also enacted a law enabling greater media censorship. Over 1,000 companies closed their operations in Russia and Belarus as a result of the invasion. The International Criminal Court (ICC) opened investigations into possible crimes against humanity, war crimes, abduction of children, and genocide. The court issued an arrest warrant for Putin and Maria Lvova-Belova in March 2023, alleging responsibility for the unlawful deportation of children.

Background

International treaties

In return for security guarantees, Ukraine signed the Nuclear Non-Proliferation Treaty in 1994, agreeing to dismantle the nuclear weapons the former USSR had left in Ukraine. Russia, the UK and the US agreed in the Budapest Memorandum to uphold Ukraine's territorial integrity. In 1999, Russia signed the Charter for European Security, affirming the right of each state "to choose or change its security arrangements" and join alliances. In 2002, Putin said that Ukraine's growing relations with NATO were no concern of Russia.

However, when Ukraine and Georgia sought to join NATO in 2008, Putin warned that their membership would be a threat to Russia. Some NATO members worried about antagonizing Russia. At the 2008 Bucharest summit, NATO refused to offer Ukraine and Georgia membership, but Jaap de Hoop Scheffer, Secretary General of NATO, also issued a statement that they would join one day. Russian foreign minister Sergey Lavrov said Russia would do everything it could to prevent this. Putin claimed that NATO members had promised in 1990 not to let Eastern European countries join. That statement is disputed.

Ukrainian revolution, Russian intervention in Crimea and Donbas

In 2013, Ukraine's parliament overwhelmingly approved finalizing an association agreement with the European Union (EU). Russia had put pressure on Ukraine to reject it. Kremlin adviser Sergei Glazyev warned in September 2013 that if Ukraine signed the EU agreement, Russia would no longer acknowledge Ukraine's borders. In November, Ukrainian president Viktor Yanukovych suddenly withdrew from signing the agreement, choosing closer ties to the Russian-led Eurasian Economic Union instead. This coerced withdrawal triggered a wave of protests known as Euromaidan, culminating in the Revolution of Dignity in February 2014. Yanukovych was removed from power by parliament and fled to Russia.

Since 23 February 2014 Pro-Russian unrest followed in eastern and southern Ukraine. Russian soldiers with no insignia occupied the Ukrainian territory of Crimea, and seized the Crimean Parliament. Russia annexed Crimea in March 2014, after a widely disputed referendum. The war in Donbas began in April 2014 when armed Russian-backed separatists seized Ukrainian government buildings and proclaimed the independent Donetsk People's Republic and Luhansk People's Republic. Russian troops were directly involved in these conflicts. The ceasefires of the Minsk agreements, signed in September 2014 and February 2015 in a bid to stop the fighting, repeatedly failed. A dispute emerged over the role of Russia: Normandy Format members France, Germany, and Ukraine saw Minsk as an agreement between Russia and Ukraine, but Russia insisted Ukraine should negotiate directly with the two separatist republics.

The annexation of Crimea and the war in Donbas sparked a wave of Russian nationalism and Russian fascism, with calls to annex more Ukrainian land for Novorossiya (New Russia). Analyst Vladimir Socor called Putin's 2014 speech following the annexation a "manifesto of Greater-Russia Irredentism". Putin utilised the Kosovo independence precedent and NATO bombing of Yugoslavia as a justification for his involvement in the annexation of Crimea and the war in Donbas.

There was a massive Russian military build-up near the Ukraine border in March and April 2021, and again in both Russia and Belarus from October 2021 onward. Members of the Russian government repeatedly denied having plans to invade or attack Ukraine. The decision to invade Ukraine was reportedly made by Putin and a small group of war hawks or in Putin's inner circle, including national security adviser Nikolai Patrushev and defense minister Sergei Shoigu.

In July 2021, Putin published an essay " On the Historical Unity of Russians and Ukrainians", in which he called Ukraine "historically Russian lands" and claimed there is "no historical basis" for the "idea of Ukrainian people as a nation separate from the Russians". Days before the invasion, Putin claimed that Ukraine never had "real statehood" and that modern Ukraine was a mistake created by the Russian Bolsheviks. American historian Timothy Snyder described Putin's ideas as imperialism. British journalist Edward Lucas described it as historical revisionism. Other observers found that Russia's leadership held a distorted view of Ukraine, as well as of its own history, and that these distortions were propagated through the state.

During the second build-up, Russia demanded that NATO end all activity in Eastern Europe and ban Ukraine or any former Soviet state from ever joining NATO. Russia threatened an unspecified military response if NATO followed an "aggressive line." These demands were widely seen as non-viable; Eastern European states have willingly joined NATO for security reasons, and their governments sought protection from Russian irredentism. A treaty to prevent Ukraine joining would go against NATO's " open door" policy, despite NATO's unenthusiastic response to Ukrainian requests to join. NATO Secretary General Jens Stoltenberg replied that "Russia has no say" on whether Ukraine joins, and that "Russia has no right to establish a sphere of influence to try to control their neighbors." NATO's official policy is that it does not seek confrontation, and NATO and Russia had co-operated until Russia annexed Crimea. NATO offered to improve communication with Russia to discuss missile placements and military exercises, as long as Russia withdrew troops from Ukraine's borders, but Russia did not do so.

French President Emmanuel Macron and German Chancellor Olaf Scholz both made efforts in February 2022 to prevent war. Macron met Putin but failed to dissuade him from the invasion. Scholz warned Putin heavy sanctions would be imposed should he invade, and told Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy to declare Ukraine a neutral state and renounce its aspirations to join NATO. Zelenskyy replied that Putin could not be trusted to uphold such a settlement. On 19 February, Zelensky made a speech at the Munich Security Conference, calling for Western powers to drop their policy of "appeasement" towards Moscow and implement a clear time-frame for when Ukraine could join NATO.

Putin's invasion announcement

On 21 February, Putin announced Russian diplomatic recognition of the Russian-controlled territories of Ukraine as independent states: the Donetsk People's Republic and Luhansk People's Republic. The following day, Russia announced that it was sending troops into these territories as "peacekeepers", and the Federation Council of Russia authorised the use of military force abroad.

Putin's address to the nation on 24 February 2022. Minutes after Putin's announcement, the invasion began.

Before 5 a.m. Kyiv time on 24 February, Putin in another speech announced, a " special military operation", which "effectively declar[ed] war on Ukraine." Putin said the operation was to "protect the people" of the Russian-controlled breakaway republics. He falsely claimed that they had "been facing humiliation and genocide perpetrated by the Kyiv regime." Putin also falsely claimed that Ukrainian government officials were neo-Nazis under Western control, that Ukraine was developing nuclear weapons, and that NATO was building up military infrastructure in Ukraine to threaten Russia. He said Russia sought the "demilitarisation and denazification" of Ukraine, and espoused views challenging Ukraine's right to exist. Putin said he had no plans to occupy Ukraine and supported the right of the Ukrainian people to self-determination. Russian missiles struck targets throughout Ukraine, and Russian troops invaded from the north, east, and south. Russia did not officially declare war. Reports of an alleged leak of Russian Federal Security Service (FSB) documents by US intelligence sources said that the FSB had not been aware of Putin's plan to invade Ukraine.

The strength of Russian invading forces, including Russia-controlled "people's militias" of DPR and LPR, is estimated at 190,000 personnel. The strength of Russian forces fighting at 24 February 2024 is estimated at around 500,000.

The invasion, described as the biggest attack on a European country since the Second World War, began at dawn on 24 February. Russia launched a simultaneous ground and air campaign, commencing air and missile strikes across Ukraine, with some rockets reaching as far west as Lviv. It is Russia's largest combined arms operation since the Battle of Berlin in 1945. Fighting began in Luhansk Oblast at 3:40 a.m. Kyiv time near Milove on the border with Russia. The main infantry and tank attacks were launched in four spearheads, creating a northern front launched towards Kyiv from Belarus, a southern front from Crimea, a southeastern front from Russian-controlled Donbas, and an eastern front from Russia towards Kharkiv and Sumy. Russian vehicles were subsequently marked with a white Z military symbol (a non- Cyrillic letter), believed to be a measure to prevent friendly fire.

Immediately after the invasion began, Zelenskyy declared martial law in Ukraine. The same evening, he ordered a general mobilisation of all Ukrainian males between 18 and 60 years old, prohibiting them from leaving the country. Wagner Group mercenaries and Kadyrovites contracted by the Kremlin reportedly made several attempts to assassinate Zelenskyy, including an operation involving several hundred mercenaries meant to infiltrate Kyiv with the aim of killing the Ukrainian president. The Ukrainian government said anti-war officials within Russia's FSB shared the plans with them.

The Russian invasion was unexpectedly met by fierce Ukrainian resistance. In Kyiv, Russia failed to take the city and was repulsed in the battles of Irpin, Hostomel, and Bucha. The Russians tried to encircle the capital, but its defenders under Oleksandr Syrskyi held their ground, effectively using Western Javelin anti-tank missiles and Stinger anti-aircraft missiles to thin Russian supply lines and stall the offensive.

On the southern front, Russian forces had captured the regional capital of Kherson by 2 March. A column of Russian tanks and armoured vehicles was ambushed on 9 March in Brovary and sustained heavy losses that forced them to retreat. The Russian army adopted siege tactics on the western front around the key cities of Chernihiv, Sumy and Kharkiv, but failed to capture them due to stiff resistance and logistical setbacks. In Mykolaiv Oblast, Russian forces advanced as far as Voznesensk, but were repelled and pushed back south of Mykolaiv. On 25 March, the Russian Defence Ministry stated that the first stage of the "military operation" in Ukraine was "generally complete", that the Ukrainian military forces had suffered serious losses, and the Russian military would now concentrate on the "liberation of Donbas." The "first stage" of the invasion was conducted on four fronts, including one towards western Kyiv from Belarus by the Russian Eastern Military District, comprising the 29th, 35th, and 36th Combined Arms Armies. A second axis, deployed towards eastern Kyiv from Russia by the Central Military District (northeastern front), comprised the 41st Combined Arms Army and the 2nd Guards Combined Arms Army.

A third axis was deployed towards Kharkiv by the Western Military District (eastern front), with the 1st Guards Tank Army and 20th Combined Arms Army. A fourth, southern front originating in occupied Crimea and Russia's Rostov oblast with an eastern axis towards Odesa and a western area of operations toward Mariupol was opened by the Southern Military District, including the 58th, 49th, and 8th Combined Arms Army, the latter also commanding the 1st and 2nd Army Corps of the Russian separatist forces in Donbas. By 7 April, Russian troops deployed to the northern front by the Russian Eastern Military District pulled back from the Kyiv offensive, reportedly to resupply and redeploy to the Donbas region in an effort to reinforce the renewed invasion of southeastern Ukraine. The northeastern front, including the Central Military District, was similarly withdrawn for resupply and redeployment to southeastern Ukraine. On 26 April, delegates from the US and 40 allied nations met at Ramstein Air Base in Germany to discuss the formation of a coalition that would provide economic support in addition to military supplies and refitting to Ukraine. Following Putin's Victory Day speech in early May, US Director of National Intelligence Avril Haines said no short term resolution to the invasion should be expected.

By 30 May, disparities between Russian and Ukrainian artillery were apparent, with Ukrainian artillery being vastly outgunned, in terms of both range and number. In response to US President Joe Biden's indication that enhanced artillery would be provided to Ukraine, Putin said that Russia would expand its invasion front to include new cities in Ukraine. In apparent retribution, Putin ordered a missile strike against Kyiv on 6 June after not directly attacking the city for several weeks. On 10 June 2022, deputy head of the SBU Vadym Skibitsky stated that during the Severodonetsk campaign, the frontlines were where the future of the invasion would be decided: "This is an artillery war now, and we are losing in terms of artillery. Everything now depends on what [the west] gives us. Ukraine has one artillery piece to 10 to 15 Russian artillery pieces. Our western partners have given us about 10% of what they have."

On 29 June, Reuters reported that US Intelligence Director Avril Haines, in an update of past U.S. intelligence assessments on the Russian invasion, said that U.S. intelligence agencies agree that the invasion will continue "for an extended period of time ... In short, the picture remains pretty grim and Russia's attitude toward the West is hardening." On 5 July, BBC reported that extensive destruction by the Russian invasion would cause immense financial damage to Ukraine's reconstruction economy, with Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal telling nations at a reconstruction conference in Switzerland that Ukraine needs $750bn for a recovery plan and Russian oligarchs should contribute to the cost.

Initial invasion of Ukraine (24 February - 7 April)

The invasion began on 24 February, launched out of Belarus to target Kyiv, and from the northeast against the city of Kharkiv. The southeastern front was conducted as two separate spearheads, from Crimea and the southeast against Luhansk and Donetsk.

Kyiv and northern front

Russia tried to seize Kyiv quickly, with Spetsnaz infiltrating into the city supported by airborne operations and a rapid mechanised advance from the north, but failed. The United States contacted Zelenskyy and offered to help him flee the country, lest the Russian Army attempt to kidnap or kill him on seizing Kyiv; Zelenskyy responded that "The fight is here; I need ammunition, not a ride." The Washington Post, which described the quote as "one of the most-cited lines of the Russian invasion", was not entirely sure of the comment's accuracy. Reporter Glenn Kessler said it came from "a single source, but on the surface it appears to be a good one." Russian forces advancing on Kyiv from Belarus gained control of the ghost town of Chernobyl. Russian Airborne Forces attempted to seize two key airfields near Kyiv, launching an airborne assault on Antonov Airport, and a similar landing at Vasylkiv, near Vasylkiv Air Base, on 26 February.

By early March, Russian advances along the west side of the Dnipro were limited by Ukrainian defences. As of 5 March, a large Russian convoy, reportedly 64 kilometres (40 mi) long, had made little progress toward Kyiv. The London-based think tank Royal United Services Institute (RUSI) assessed Russian advances from the north and east as "stalled." Advances from Chernihiv largely halted as a siege began there. Russian forces continued to advance on Kyiv from the northwest, capturing Bucha, Hostomel, and Vorzel by 5 March, though Irpin remained contested as of 9 March. By 11 March, the lengthy convoy had largely dispersed and taken cover. On 16 March, Ukrainian forces began a counter-offensive to repel Russian forces. Unable to achieve a quick victory in Kyiv, Russian forces switched their strategy to indiscriminate bombing and siege warfare. On 25 March, a Ukrainian counter-offensive retook several towns to the east and west of Kyiv, including Makariv. Russian troops in the Bucha area retreated north at the end of March. Ukrainian forces entered the city on 1 April. Ukraine said it had recaptured the entire region around Kyiv, including Irpin, Bucha, and Hostomel, and uncovered evidence of war crimes in Bucha. On 6 April, NATO secretary-general Jens Stoltenberg said that the Russian "retraction, resupply, and redeployment" of their troops from the Kyiv area should be interpreted as an expansion of Putin's plans for Ukraine, by redeploying and concentrating his forces on eastern Ukraine. Kyiv was generally left free from attack apart from isolated missile strikes. One did occur while UN Secretary-General António Guterres was visiting Kyiv on 28 April to discuss the survivors of the siege of Mariupol with Zelenskyy. One person was killed and several were injured in the attack.

Northeastern front

Russian forces advanced into Chernihiv Oblast on 24 February and besieged its administrative capital. The next day Russian forces attacked and captured Konotop. A separate advance into Sumy Oblast the same day attacked the city of Sumy, just 35 kilometres (22 mi) from the Russo-Ukrainian border. The advance bogged down in urban fighting, and Ukrainian forces successfully held the city, claiming more than 100 Russian armoured vehicles were destroyed and dozens of soldiers had been captured. Russian forces also attacked Okhtyrka, deploying thermobaric weapons.

On 4 March, Frederick Kagan wrote that the Sumy axis was then "the most successful and dangerous Russian avenue of advance on Kyiv", and commented that the geography favoured mechanised advances as the terrain "is flat and sparsely populated, offering few good defensive positions." Travelling along highways, Russian forces reached Brovary, an eastern suburb of Kyiv, on 4 March. The Pentagon confirmed on 6 April that the Russian army had left Chernihiv Oblast, but Sumy Oblast remained contested. On 7 April, the governor of Sumy Oblast said that Russian troops were gone, but had left behind rigged explosives and other hazards.

Southern front

On 24 February, Russian forces took control of the North Crimean Canal. Troops used explosives to destroy the dam across the river, allowing Crimea to obtain water from the Dnieper, which had been cut off since 2014. On 26 February, the siege of Mariupol began as the attack moved east linking to separatist-held Donbas. En route, Russian forces entered Berdiansk and captured it. On 1 March, Russian forces attacked Melitopol and nearby cities. On 25 February, Russian units from the DPR were fighting near Pavlopil as they moved on Mariupol. By evening, the Russian Navy began an amphibious assault on the coast of the Sea of Azov 70 kilometres (43 mi) west of Mariupol. A US defence official said that Russian forces were deploying thousands of marines from this beachhead.

The Russian 22nd Army Corps approached the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant on 26 February and besieged Enerhodar. A fire began, but the Ukrainian military said that essential equipment was undamaged. A third Russian attack group from Crimea moved northwest and captured the bridge over the Dnieper. On 2 March, Russian troops took Kherson; this was the first major city to fall to Russian forces. Russian troops moved on Mykolaiv and attacked it two days later. They were repelled by Ukrainian forces. On 2 March, Ukrainian forces initiated a counter-offensive on Horlivka, controlled by the DPR.

After renewed missile attacks on 14 March in Mariupol, the Ukrainian government said more than 2,500 had died. By 18 March, Mariupol was completely encircled and fighting reached the city centre, hampering efforts to evacuate civilians. On 20 March, an art school sheltering around 400 people, was destroyed by Russian bombs. The Russians demanded surrender, and the Ukrainians refused. On 27 March, Ukrainian deputy prime minister Olha Stefanishyna said that "(m)ore than 85 percent of the whole town is destroyed."

Putin told Emmanuel Macron in a phone call on 29 March that the bombardment of Mariupol would only end when the Ukrainians surrendered. On 1 April, Russian troops refused safe passage into Mariupol to 50 buses sent by the United Nations to evacuate civilians, as peace talks continued in Istanbul. On 3 April, following the retreat of Russian forces from Kyiv, Russia expanded its attack on southern Ukraine further west, with bombardment and strikes against Odesa, Mykolaiv, and the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.

Eastern front

In the east, Russian troops attempted to capture Kharkiv, less than 35 kilometres (22 mi) from the Russian border, and met strong Ukrainian resistance. On 25 February, the Millerovo air base was attacked by Ukrainian military forces with OTR-21 Tochka missiles, which according to Ukrainian officials, destroyed several Russian Air Force planes and started a fire. On 1 March, Denis Pushilin, head of the DPR, announced that DPR forces had almost completely surrounded the city of Volnovakha. On 2 March, Russian forces were repelled from Sievierodonetsk during an attack against the city. Izium was captured by Russian forces on 1 April after a monthlong battle.

On 25 March, the Russian defence ministry said it would seek to occupy major cities in eastern Ukraine. On 31 March, reported renewed shelling and missile attacks in Kharkiv, as bad or worse than before, as peace talks with Russia were to resume in Istanbul.

Amid the heightened Russian shelling of Kharkiv on 31 March, Russia reported a helicopter strike against an oil supply depot approximately 35 kilometres (22 mi) north of the border in Belgorod, and accused Ukraine of the attack. Ukraine denied responsibility. By 7 April, the renewed massing of Russian invasion troops and tank divisions around the towns of Izium, Sloviansk, and Kramatorsk prompted Ukrainian government officials to advise the remaining residents near the eastern border of Ukraine to evacuate to western Ukraine within 2-3 days, given the absence of arms and munitions previously promised to Ukraine by then.

Southeastern front (8 April - 5 September)

By 17 April, Russian progress on the southeastern front appeared to be impeded by opposing Ukrainian forces in the large, heavily fortified Azovstal steel mill and surrounding area in Mariupol.

On 19 April, The New York Times confirmed that Russia had launched a renewed invasion front referred to as an "eastern assault" across a 480-kilometre (300 mi) front extending from Kharkiv to Donetsk and Luhansk, with simultaneous missile attacks again directed at Kyiv in the north and Lviv in western Ukraine. As of 30 April, a NATO official described Russian advances as "uneven" and "minor." An anonymous US Defence official called the Russian offensive "very tepid", "minimal at best", and "anaemic." In June 2022 the chief spokesman for the Russian Ministry of Defence Igor Konashenkov revealed that Russian troops were divided between the Army Groups "Center" commanded by Colonel General Aleksander Lapin and "South" commanded by Army General Sergey Surovikin. On 20 July, Lavrov announced that Russia would respond to the increased military aid being received by Ukraine from abroad as justifying the expansion of its special military operation to include objectives in both the Zaporizhzhia and Kherson regions.

Russian Ground Forces started recruiting volunteer battalions from the regions in June 2022 to create a new 3rd Army Corps within the Western Military District, with a planned strength estimated at 15,500-60,000 personnel. Its units were deployed to the front around the time of Ukraine's 9 September Kharkiv oblast counteroffensive, in time to join the Russian retreat, leaving behind tanks, infantry fighting vehicles, and personnel carriers: the 3rd Army Corps "melted away" according to , having little or no impact on the battlefield along with other irregular forces.

Fall of Mariupol

On 13 April, Russian forces intensified their attack on the Azovstal Iron and Steel Works in Mariupol, and the remaining Ukrainian personnel defending it. By 17 April, Russian forces had surrounded the factory. Ukrainian prime minister Denys Shmyhal said that the Ukrainian soldiers had vowed to ignore the renewed ultimatum to surrender and to fight to the last soul. On 20 April, Putin said that the siege of Mariupol could be considered tactically complete, since the 500 Ukrainian troops entrenched in bunkers within the Azovstal iron works and estimated 1,000 Ukrainian civilians were completely sealed off from any type of relief.

After consecutive meetings with Putin and Zelenskyy, UN Secretary-General Guterres on 28 April said he would attempt to organise an emergency evacuation of survivors from Azovstal in accordance with assurances he had received from Putin on his visit to the Kremlin. On 30 April, Russian troops allowed civilians to leave under UN protection. By 3 May, after allowing approximately 100 Ukrainian civilians to depart from the Azovstal steel factory, Russian troops renewed their bombardment of the steel factory. On 6 May, The Daily Telegraph reported that Russia had used thermobaric bombs against the remaining Ukrainian soldiers, who had lost contact with the Kyiv government; in his last communications, Zelenskyy authorised the commander of the besieged steel factory to surrender as necessary under the pressure of increased Russian attacks. On 7 May, the Associated Press reported that all civilians were evacuated from the Azovstal steel works at the end of the three-day ceasefire.

After the last civilians evacuated from the Azovstal bunkers, nearly two thousand Ukrainian soldiers remained barricaded there, 700 of them injured. They were able to communicate a plea for a military corridor to evacuate, as they expected summary execution if they surrendered to Russian forces. Reports of dissent within the Ukrainian troops at Azovstal were reported by Ukrainska Pravda on 8 May indicating that the commander of the Ukrainian marines assigned to defend the Azovstal bunkers made an unauthorised acquisition of tanks, munitions, and personnel, broke out from the position there and fled. The remaining soldiers spoke of a weakened defensive position in Azovstal as a result, which allowed progress to advancing Russian lines of attack. Ilia Somolienko, deputy commander of the remaining Ukrainian troops barricaded at Azovstal, said: "We are basically here dead men. Most of us know this and it's why we fight so fearlessly."

On 16 May, the Ukrainian General staff announced that the Mariupol garrison had "fulfilled its combat mission" and that final evacuations from the Azovstal steel factory had begun. The military said that 264 service members were evacuated to Olenivka under Russian control, while 53 of them who were "seriously injured" had been taken to a hospital in Novoazovsk also controlled by Russian forces. Following the evacuation of Ukrainian personnel from Azovstal, Russian and DPR forces fully controlled all areas of Mariupol. The end of the battle also brought an end to the Siege of Mariupol. Russia press secretary Dmitry Peskov said Russian President Vladimir Putin had guaranteed that the fighters who surrendered would be treated "in accordance with international standards" while Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said in an address that "the work of bringing the boys home continues, and this work needs delicacy-and time." Some prominent Russian lawmakers called on the government to deny prisoner exchanges for members of the Azov Regiment.

Fall of Sievierodonetsk and Lysychansk

A Russian missile attack on Kramatorsk railway station in the city of Kramatorsk took place on 8 April, reportedly killing at least 52 people and injuring as many as 87 to 300. On 11 April, Zelenskyy said that Ukraine expected a major new Russian offensive in the east. American officials said that Russia had withdrawn or been repulsed elsewhere in Ukraine, and therefore was preparing a retraction, resupply, and redeployment of infantry and tank divisions to the southeastern Ukraine front. Military satellites photographed extensive Russian convoys of infantry and mechanised units deploying south from Kharkiv to Izium on 11 April, apparently part of the planned Russian redeployment of its northeastern troops to the southeastern front of the invasion.

On 18 April, with Mariupol almost entirely overtaken by Russian forces, the Ukrainian government announced that the second phase of the reinforced invasion of the Donetsk, Luhansk and Kharkiv regions had intensified with expanded invasion forces occupying of the Donbas.

On 22 May, the BBC reported that after the fall of Mariupol, Russia had intensified offensives in Luhansk and Donetsk while concentrating missile attacks and intense artillery fire on Sievierodonetsk, the largest city under Ukrainian control in Luhansk province.

On 23 May, Russian forces were reported entering the city of Lyman, fully capturing the city by 26 May. Ukrainian forces were reported leaving Sviatohirsk. By 24 May, Russian forces captured the city of Svitlodarsk. On 30 May, Reuters reported that Russian troops had breached the outskirts of Sievierodonetsk. By 2 June, The Washington Post reported that Sievierodonetsk was on the brink of capitulation to Russian occupation with over 80 per cent of the city in the hands of Russian troops. On 3 June, Ukrainian forces reportedly began a counter-attack in Sievierodonetsk. By 4 June, Ukrainian government sources claimed 20% or more of the city had been recaptured.

On 12 June, it was reported that possibly as many as 800 Ukrainian civilians (as per Ukrainian estimates) and 300-400 soldiers (as per Russian sources) were besieged at the Azot chemical factory in Severodonetsk. With the Ukrainian defences of Severodonetsk faltering, Russian invasion troops began intensifying their attack upon the neighbouring city of Lysychansk as their next target city in the invasion. On 20 June it was reported that Russian troops continued to tighten their grip on Severodonetsk by capturing surrounding villages and hamlets surrounding the city, most recently the village of Metelkine.

On 24 June, CNN reported that, amid continuing scorched-earth tactics being applied by advancing Russian troops, Ukraine's armed forces were ordered to evacuate the Severodonetsk; several hundred civilians taking refuge in the Azot chemical plant were left behind in the withdrawal, with some comparing their plight to that of the civilians at the Azovstal steel works in Mariupol in May. On 3 July, CBS announced that the Russian defense ministry claimed that the city of Lysychansk had been captured and occupied by Russian forces. On 4 July, The Guardian reported that after the fall of the Luhansk oblast, that Russian invasion troops would continue their invasion into the adjacent Donetsk Oblast to attack the cities of Sloviansk and Bakhmut.

Kharkiv front

On 14 April, Ukrainian troops reportedly blew up a bridge between Kharkiv and Izium used by Russian forces to redeploy troops to Izium, impeding the Russian convoy.

On 5 May, David Axe writing for Forbes stated that the Ukrainian army had concentrated its 4th and 17th Tank Brigades and the 95th Air Assault Brigade around Izium for possible rearguard action against the deployed Russian troops in the area; Axe added that the other major concentration of Ukraine's forces around Kharkiv included the 92nd and 93rd Mechanised Brigades which could similarly be deployed for rearguard action against Russian troops around Kharkiv or link up with Ukrainian troops contemporaneously being deployed around Izium.

On 13 May, BBC reported that Russian troops in Kharkiv were being retracted and redeployed to other fronts in Ukraine following the advances of Ukrainian troops into surrounding cities and Kharkiv itself, which included the destruction of strategic pontoon bridges built by Russian troops to cross over the Seversky Donets river and previously used for rapid tank deployment in the region.

Kherson-Mykolaiv front

Missile attacks and bombardment of the key cities of Mykolaiv and Odesa continued as the second phase of the invasion began. On 22 April 2022, Russia's Brigadier General Rustam Minnekayev in a defence ministry meeting said that Russia planned to extend its Mykolaiv-Odesa front after the siege of Mariupol further west to include the breakaway region of Transnistria on the Ukrainian border with Moldova. The Ministry of Defence of Ukraine called this plan imperialism and said that it contradicted previous Russian claims that it did not have territorial ambitions in Ukraine and also that the statement admitted that "the goal of the 'second phase' of the war is not victory over the mythical Nazis, but simply the occupation of eastern and southern Ukraine." Georgi Gotev of EURACTIV noted on 22 April that Russian occupation from Odesa to Transnistria would transform Ukraine into a landlocked nation with no practical access to the Black Sea. Russia resumed its missile strikes on Odesa on 24 April, destroying military facilities and causing two dozen civilian casualties.

Explosions destroyed two Russian broadcast towers in Transnistria on 27 April that had primarily rebroadcast Russian television programming, Ukrainian sources said. Russian missile attacks at the end of April destroyed runways in Odesa. In the week of 10 May, Ukrainian troops began to dislodge Russian forces from Snake Island in the Black Sea approximately 200 kilometres (120 mi) from Odesa. Russia said on 30 June 2022 that it had withdrawn its troops from the island, once their objectives had been completed.

On 23 July, CNBC reported a Russian missile strike on the Ukrainian port of Odesa, swiftly condemned by world leaders amid a recent U.N. and Turkish-brokered deal to secure a sea corridor for exports of grains and other foodstuffs. On 31 July, CNN reported significantly intensified rocket attacks and bombing of Mykolaiv by Russians, which also killed Ukrainian grain tycoon Oleksiy Vadaturskyi.

Zaporizhzhia front

Russian forces continued to fire missiles and drop bombs on the key cities of Dnipro and Zaporizhzhia. Russian missiles destroyed the Dnipro International Airport on 10 April 2022. On 2 May the UN, reportedly with the cooperation of Russian troops, evacuated about 100 survivors from the siege of Mariupol to the village of Bezimenne near Donetsk, from whence they would move to Zaporizhzhia. On 28 June, Reuters reported that a Russian missile attack on the city of Kremenchuk northwest of Zaporizhzhia detonated in a public mall and caused at least 18 deaths. France's Emmanuel Macron called it a "war crime."

Russia reported that 12 attacks with explosions from 50 artillery shells had been recorded by 18 August at the plant and the company town of Enerhodar. Tobias Ellwood, chair of the UK's Defence Select Committee, said on 19 August that any deliberate damage to the Zaporizhzhia nuclear plant that could cause radiation leaks would be a breach of Article 5 of the North Atlantic Treaty, under which an attack on a member state of NATO is an attack on them all. US congressman Adam Kinzinger said the following day that any radiation leak would kill people in NATO countries, an automatic activation of Article 5.

Shelling hit coal ash dumps at the neighbouring coal-fired power station on 23 August, and the ash was on fire on 25 August. The 750 kV transmission line to the Dniprovska substation, the only one of the four 750 kV transmission lines still undamaged and cut by military action, passes over the ash dumps. At 12:12 p.m. on 25 August the line cut off due to the fire, disconnecting the plant and its two operating reactors from the national grid for the first time since its startup in 1985. In response back-up generators and coolant pumps for reactor 5 started up, and reactor 6 reduced generation.

Incoming power was still available across the 330 kV line to the substation at the coal-fired station, so the diesel generators were not essential for cooling reactor cores and spent fuel pools. The 750 kV line and reactor 6 resumed operation at 12:29 p.m., but the line was cut by fire again two hours later. The line, but not the reactors, resumed operation again later that day. On 26 August, one reactor restarted in the afternoon and another in the evening, resuming electricity supplies to the grid. On 29 August 2022, an IAEA team led by Rafael Grossi went to the plant to investigate . Lydie Evrard and Massimo Aparo were also on the team. No leaks had been reported at the plant before their arrival, but shelling had occurred days before.

Russian annexations and occupation losses (6 September - 11 November 2022)

On 6 September 2022, Ukrainian forces launched a surprise counteroffensive in the Kharkiv region, beginning near Balakliia, led by General Syrskyi. An emboldened Kyiv launched a counteroffensive 12 September around Kharkiv successful enough to make Russia admit losing key positions and for The New York Times to say that it dented the image of a "Mighty Putin". Kiev sought more arms from the West to sustain the counteroffensive. On 21 September 2022, Vladimir Putin announced a partial mobilisation and minister of defence Sergei Shoigu said 300,000 reservists would be called. He also said that his country would use "all means" to "defend itself." Mykhailo Podolyak, an adviser to Zelenskyy, said that the decision was predictable, and was an attempt to justify "Russia's failures." British Foreign Office Minister Gillian Keegan called the situation an "escalation", while former Mongolian president Tsakhiagiin Elbegdorj accused Russia of using Russian Mongols as "cannon fodder."

Russian annexation of Donetsk, Kherson, Luhansk and Zaporizhzhia oblasts

In late September 2022, Russian-installed officials in Ukraine organised referendums on the annexation of the occupied territories of Ukraine. These included the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic in Russian occupied Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine, as well as the Russian-appointed military administrations of Kherson Oblast and Zaporizhzhia Oblast. Denounced by Ukraine's government and its allies as sham elections, the elections' official results showed overwhelming majorities in favor of annexation.

Zaporizhzhia front

An IAEA delegation visited the Zaporizhzhia nuclear power plant on 3 September, and on 6 September reported damage and security threats caused by external shelling and the presence of occupying troops in the plant. On 11 September, at 3:14 a.m., the sixth and final reactor was disconnected from the grid, "completely stopping" the plant. Energoatom said that preparations were "underway for its cooling and transfer to a cold state."

Kherson counteroffensive

On 4 September, Zelenskyy announced the liberation of two unnamed villages in Kherson Oblast and one in Donetsk Oblast. Ukrainian authorities released a photo showing the raising of the Ukrainian flag in Vysokopillia by Ukrainian forces. Ukrainian attacks also continued along the southern frontline, though reports about territorial changes were largely unverifiable. On 12 September, Zelenskyy said that Ukrainian forces had retaken a total of 6,000 square kilometres (2,300 sq mi) from Russia, in both the south and the east. The BBC stated that it could not verify these claims.

In October, Ukrainian forces pushed further south towards the city of Kherson, taking control of 1,170 square kilometres (450 sq mi) of territory, with fighting extending to Dudchany. On 9 November, defence minister Shoigu ordered Russian forces to leave part of Kherson Oblast, including the city of Kherson, and move to the eastern bank of the Dnieper. On 11 November, Ukrainian troops entered Kherson, as Russia completed its withdrawal. This meant that Russian forces no longer had a foothold on the west (right) bank of the Dnieper.

Kharkiv counteroffensive

Ukrainian forces launched another surprise counteroffensive on 6 September in the Kharkiv region near Balakliia led by General Syrskyi. By 7 September, Ukrainian forces had advanced some 20 kilometres (12 mi) into Russian occupied territory and claimed to have recaptured approximately 400 square kilometres (150 sq mi). Russian commentators said this was likely due to the relocation of Russian forces to Kherson in response to the Ukrainian offensive there. On 8 September, Ukrainian forces captured Balakliia and advanced to within 15 kilometres (9.3 mi) of Kupiansk. Military analysts said Ukrainian forces appeared to be moving towards Kupiansk, a major railway hub, with the aim of cutting off the Russian forces at Izium from the north.

On 9 September, the Russian occupation administration of Kharkiv Oblast announced it would "evacuate" the civilian populations of Izium, Kupiansk and Velykyi Burluk. The Institute for the Study of War (ISW) said it believed Kupiansk would likely fall in the next 72 hours, while Russian reserve units were sent to the area by both road and helicopter. On the morning of 10 September, photos emerged claiming to depict Ukrainian troops raising the Ukrainian flag in the centre of Kupiansk, and the ISW said Ukrainian forces had captured approximately 2,500 square kilometres (970 sq mi) by effectively exploiting their breakthrough. Later in the day, Reuters reported that Russian positions in northeast Ukraine had "collapsed" in the face of the Ukrainian assault, with Russian forces forced to withdraw from their base at Izium after being cut off by the capture of Kupiansk.

By 15 September, an assessment by UK's Ministry of Defence confirmed that Russia had either lost or withdrawn from almost all of their positions west of the Oskil river. The retreating units had also abandoned various high-value military assets. The offensive continued pushing east and by 2 October, Ukrainian Armed Forces had liberated another key city in the Second Battle of Lyman.

Winter stalemate, attrition campaign and military surge (12 November 2022 - 7 June 2023)

After the end of the twin Ukrainian counteroffensives, the fighting shifted to a semi-deadlock during the winter, with heavy casualties but reduced motion of the frontline. Russia launched a self-proclaimed winter offensive in eastern Ukraine, but the campaign ended in "disappointment" for Moscow, with limited gains as the offensive stalled. Analysts variously blamed the failure on Russia's lack of "trained men", and supply problems with artillery ammunition, among other problems. Near the end of May, Mark Galeotti assessed that "after Russia's abortive and ill-conceived winter offensive, which squandered its opportunity to consolidate its forces, Ukraine is in a relatively strong position."

On 7 February, The New York Times reported that Russians had newly mobilised nearly 200,000 soldiers to participate in the offensive in the Donbas, against Ukraine troops already wearied by previous fighting. The Russian private military company Wagner Group took on greater prominence in the war, leading "grinding advances" in Bakhmut with tens of thousands of recruits from prison battalions taking part in "near suicidal" assaults on Ukrainian positions.

In late January 2023, fighting intensified in the southern Zaporizhzhia region, with both sides suffering heavy casualties. In nearby southern parts of Donetsk Oblast, an intense, three-week Russian assault near the coal-mining town of Vuhledar was called the largest tank battle of the war to date, and ended in disaster for Russian forces, who lost "at least 130 tanks and armored personnel carriers" according to Ukrainian commanders. The British Ministry of Defense stated that "a whole Russian brigade was effectively annihilated."

Battle of Bakhmut

Following defeat in Kherson and Kharkiv, Russian and Wagner forces have focused on taking the city of Bakhmut and breaking the half year long stalemate that has prevailed there since the start of the war. Russian forces have sought to encircle the city, attacking from the north via Soledar. After taking heavy casualties, Russian and Wagner forces took control of Soledar on 16 January 2023. By early February 2023, Bakhmut was facing attacks from north, south and east, with the sole Ukrainian supply lines coming from Chasiv Yar to the west.

On 3 March 2023, Ukrainian soldiers destroyed two key bridges, creating the possibility for a controlled fighting withdrawal from eastern sectors of Bakhmut. On 4 March, Bakhmut's deputy mayor told news services that there was street fighting in the city. On 7 March, despite the city's near-encirclement, The New York Times reported that Ukrainian commanders were requesting permission from Kyiv to continue fighting against the Russians in Bakhmut.

On 26 March, Wagner Group forces claimed to have fully captured the tactically significant Azom factory in Bakhmut. Appearing before the House Committee on Armed Services on 29 March, General Mark Milley, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, reported that, "for about the last 20, 21 days, the Russia have not made any progress whatsoever in and around Bakhmut." Milley described the severe casualties being inflicted upon the Russian forces there as a "slaughter-fest."

By the beginning of May, the ISW assessed that Ukraine controlled only 1.89 square kilometres of the city, less than five percent. On 18 May 2023, The New York Times reported that Ukrainian forces had launched a local counteroffensive, taking back swathes of territory to the north and south of Bakhmut over the course of a few days.

2023 counteroffensives and summer campaign (8 June 2023 - 1 December 2023)

In June 2023, Ukrainian forces gradually launched a series of counteroffensives on multiple fronts, including Donetsk Oblast, Zaporizhzhia Oblast, and others. On 8 June 2023, counteroffensive efforts focused near settlements such as Orikhiv, Tokmak, and Bakhmut. However, counteroffensive operations have faced stiff resistance from Russia, and the American think tank Institute for the Study of War called the Russian defensive effort as having "an uncharacteristic degree of coherency." By 12 June, Ukraine reported its fastest advance in seven months, claiming to have liberated several villages and advanced a total of 6.5 km. Russian military bloggers also reported that Ukraine had taken Blahodatne, Makarivka and Neskuchne, and were continuing to push southward. Ukraine continued to liberate settlements over the next few months, raising the Ukrainian flag over the settlement of Robotyne in late August.

On 24 June, the Wagner Group launched a brief rebellion against the Russian government, capturing several cities in western Russia largely unopposed before marching towards Moscow. This came as the culmination of prolonged infighting and power struggles between Wagner and the Russian Ministry of Defense. After about 24 hours, the Wagner Group backed down and agreed to a peace deal in which Wagner leader Yevgeny Prigozhin would go into exile in Belarus, and his forces would be free from prosecution. On 27 June, the UK's Ministry of Defence reported that Ukraine were "highly likely" to have reclaimed territory in the eastern Donbas region occupied by Russia since 2014 among its advances. Pro-Russian bloggers also reported that Ukrainian forces had made gains in the southern Kherson region, establishing a foothold on the left bank of the Dnipro river after crossing it.

In August, The Guardian reported that Ukraine had become the most mined country in the world, with Russia laying millions of mines attempting to thwart Ukraine's counteroffensive. The vast minefields forced Ukraine to extensively de-mine areas to allow advances. Ukrainian officials reported shortages of men and equipment as Ukrainian soldiers unearth five mines for every square metre in certain places.

Following Russia pulling out of the Black Sea Grain Initiative, the conflict on the Black Sea escalated with Ukraine targeting Russian ships. On 4 August, Ukrainian security service sources reported that the Russian landing ship Olenegorsky Gornyak had been hit and damaged by an unmanned naval drone. Video footage released by Ukraine's security services appeared to show the drone striking the ship, with another video showing the ship seemingly listing to one side. On 12 September, both Ukrainian and Russian sources reported that Russian naval targets in Sevastopol had been struck by unconfirmed weaponry, damaging two military vessels, one of them reportedly a submarine. Ukraine also reported that several oil and gas drilling platforms on the Black Sea held by Russia since 2015 had been retaken.

On 21 September, Russia began missile strikes across Ukraine, damaging the country's energy facilities. On 22 September, the US announced it would send long-range ATACMS missiles to Ukraine, despite the reservations of some government officials. The same day, the Ukrainian Main Directorate of Intelligence launched a missile strike on the Black Sea Fleet headquarters in Sevastopol, Crimea, killing several senior military officials.

In mid-to-late October 2023, Ukrainian marines-partly guided by defecting Russian troops-crossed the Dnipro River (the strategic barrier between eastern and western Ukraine), downstream of the destroyed Kakhovka Dam, to attack the Russian-held territory on the east side of the river. Despite heavy losses due to intense Russian shelling and aerial bombardment, disorganization, and dwindling resources, Ukrainian brigades invading the Russian-held side of the river continued to inflict heavy casualties on Russian forces well into late December.

On 1 December 2023, Volodymyr Zelenskyy stated that the Ukrainian counter-offensive was not successful, citing a lack of weapons and ground forces.[better source needed ] Zelenskyy also stated that it will be easier for Ukraine to regain the Crimean peninsula than the Donbas region in the east of the country, because the Donbas is heavily militarized and there are frequent pro-Russian sentiments. In December 2023, multiple international media outlets described the Ukrainian counteroffensive as having failed to regain any significant amount of territory or meet any of its strategic objectives.

2023-2024 winter attrition (1 December 2023 - present)

On 26 December, using air-launched cruise missiles, Ukraine's air force attacked the Russian landing ship Novocherkassk, a large landing craft docked in Feodosia, which Ukraine said launched cruise missiles upon Ukrainian cities. Ukraine's attack caused multiple explosions and fires. Ukraine said the attack detonated munitions on the ship, and it was destroyed-unlikely to sail again. Russian authorities confirmed the attack, but not the loss, and said two attacking aircraft were destroyed. Independent analysts said the ship's loss could hamper future Russian attacks on Ukraine's coast.

On 31 January 2024, Ukrainian sea drones struck the Russian Tarantul-class corvette Ivanovets in the Black Sea, causing the ship to sink. Two weeks later on 14 February, the same type of Ukrainian sea drones struck and sank the Russian landing ship Tsezar Kunikov.

On 17 February 2024, Russia captured Avdiivka, a longtime stronghold for Ukraine that had been described as a "gateway" to nearby Donetsk. ABC News stated that Russia could use the development to boost morale with the war largely at a stalemate close to its second anniversary.

Battlespaces

Russian president Vladimir Putin meeting with Russian defence minister Sergei Shoigu in April 2022, after Russia's defeat at the Battle of Kyiv

The supreme commanders-in-chief are the heads of state of the respective governments: President Vladimir Putin of Russia and President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine. Putin has reportedly meddled in operational decisions, bypassing senior commanders and giving orders directly to brigade commanders.

After initial setbacks, the commander of the Russian Southern Military District, Aleksandr Dvornikov, was placed in overall command on 8 April 2022, while still responsible for his own campaign. Russian forces benefited from the centralization of command under Dvornikov, but continued failures to meet expectations in Moscow led to multiple changes in overall command:

commander of the Eastern Military District Gennady Zhidko (Eastern Military District, 26 - 8 MayOctober 2022)

commander of the southern grouping of forces Sergei Surovikin (early October 2022 - 11January 2023)

commander-in-chief of the Russian Armed Forces Valerii Gerasimov (from 11January 2023)

Missile attacks and aerial warfare

By September, the Ukrainian air force had shot down about 55 Russian warplanes. In mid-October, Russian forces launched missile strikes against Ukrainian infrastructure, intended to knock out energy facilities. By late November, hundreds of civilians had been killed or wounded in the attacks, and rolling blackouts had left millions without power.

In December, drones launched from Ukraine allegedly carried out several attacks on Dyagilevo and Engels air bases in western Russia, killing 10 and heavily damaging two Tu-95 aircraft.

Crimea attacks

On 31 July 2022, Russian Navy Day commemorations were cancelled after a drone attack reportedly wounded several people at the Russian Black Sea Fleet headquarters in Sevastopol. On 9 August 2022, large explosions were reported at Saky Air Base in western Crimea. Satellite imagery showed at least eight aircraft damaged or destroyed. Initial speculation attributed the explosions to long-range missiles, sabotage by special forces or an accident; Ukrainian general Valerii Zaluzhnyi claimed responsibility on 7 September.

The base is near Novofedorivka, a destination popular with tourists. Traffic backed up at the Crimean Bridge after the explosions with queues of civilians trying to leave the area. A week later Russia blamed "sabotage" for explosions and a fire at an arms depot near Dzhankoi in northeastern Crimea that also damaged a railway line and power station. Russian regional head Sergei Aksyonov said that 2,000 people were evacuated from the area. On 18 August, explosions were reported at Belbek Air Base north of Sevastopol. On the morning of 8 October 2022, the Kerch Bridge linking occupied Crimea to Russia, partially collapsed due to an explosion. On 17 July 2023, there was another large explosion on the bridge.

Russian attacks against Ukrainian civilian infrastructure

On 10 March 2023, The New York Times reported that Russia had used new hypersonic missiles in a massive missile attack on Ukraine. Such missiles are more effective in evading conventional Ukrainian anti-missile defenses that had previously proved useful against Russia's conventional, non-hypersonic missile systems.

Naval blockade and engagements

Commemorative stamp about the phrase Russian warship, go fuck yourself!

The Russian Black Sea flagship Moskva was sunk on 14 April 2022, reportedly after being hit by two Ukrainian Neptune anti-ship missiles.

Ukraine lies on the Black Sea, which has ocean access only through the Turkish-held Bosphorus and Dardanelles straits. On 28 February, Turkey invoked the 1936 Montreux Convention and sealed off the straits to Russian warships that were not registered to Black Sea home bases and returning to their ports of origin. It specifically denied passage through the Turkish Straits to four Russian naval vessels. On 24 February, the State Border Guard Service of Ukraine announced that Russian Navy ships had begun an attack on Snake Island. The guided missile cruiser Moskva and patrol boat Vasily Bykov bombarded the island with deck guns. The Russian warship identified itself and instructed the Ukrainians on the island to surrender. Their response was " Russian warship, go fuck yourself!" After the bombardment, a detachment of Russian soldiers landed and took control of Snake Island. Russia said on 26 February that US drones had supplied intelligence to the Ukrainian navy to help it target Russian warships in the Black Sea. The US denied this.

By 3 March, Ukrainian forces in Mykolaiv scuttled the frigate Hetman Sahaidachny, the flagship of the Ukrainian navy, to prevent its capture by Russian forces. On 14 March, the Russian source RT reported that the Russian Armed Forces had captured about a dozen Ukrainian ships in Berdiansk, including the Polnocny-class landing ship Yuri Olefirenko. On 24 March, Ukrainian officials said that a Russian landing ship docked in Berdiansk-initially reported to be the Orsk and then its sister ship, the Saratov-was destroyed by a Ukrainian rocket attack. In March 2022, the UN International Maritime Organization (IMO) sought to create a safe sea corridor for commercial vessels to leave Ukrainian ports. On 27 March, Russia established a sea corridor 80 miles (130 km) long and 3 miles (4.8 km) wide through its Maritime Exclusion Zone, for the transit of merchant vessels from the edge of Ukrainian territorial waters southeast of Odesa. Ukraine closed its ports at MARSEC level 3, with sea mines laid in port approaches, until the end to hostilities.

The Russian cruiser Moskva, the flagship of the Black Sea Fleet, was, according to Ukrainian sources and a US senior official, hit on 13 April by two Ukrainian Neptune anti-ship cruise missiles, setting the ship afire. The Russian Defence Ministry said the warship had suffered serious damage from a munition explosion caused by a fire, and that its entire crew had been evacuated. Pentagon spokesman John Kirby reported on 14 April that satellite images showed that the Russian warship had suffered a sizeable explosion onboard but was heading to the east for expected repairs and refitting in Sevastopol. Later the same day, the Russian Ministry of Defence stated that the Moskva had sunk while under tow in rough weather. On 15 April, Reuters reported that Russia launched an apparent retaliatory missile strike against the missile factory Luch Design Bureau in Kyiv where the Neptune missiles used in the Moskva attack were manufactured and designed. On 5 May, a US official confirmed that the US gave "a range of intelligence" (including real-time battlefield targeting intelligence) to assist in the sinking of the Moskva.

In early May, Ukrainian forces launched counterattacks on Snake Island. The Russian Ministry of Defense claimed to have repelled these counterattacks. Ukraine released footage of a Russian Serna-class landing craft being destroyed in the Black Sea near Snake Island by a Ukrainian drone. The same day, a pair of Ukrainian Su-27s conducted a high-speed, low level bombing run on Russian-occupied Snake Island; the attack was captured on film by a Baykar Bayraktar TB2 drone. On 1 June, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov asserted that Ukraine's policy of mining its own harbours to impede Russia maritime aggression had contributed to the food export crisis, saying: "If Kyiv solves the problem of demining ports, the Russian Navy will ensure the unimpeded passage of ships with grain to the Mediterranean Sea." On 30 June 2022, Russia announced that it had withdrawn its troops from the island in a "gesture of goodwill." The withdrawal was later confirmed by Ukraine.

Nuclear risk

Four days into the invasion, President Putin placed Russia's nuclear forces on high alert, raising fears that Russia could use tactical nuclear weapons against Ukraine, or a wider escalation of the conflict could occur. Putin alluded in April to the use of nuclear weapons, and Russian foreign minister Sergei Lavrov said there was a "real" danger of a World War III. On 14 April, CIA director William Burns said that "potential desperation" in the face of defeat could encourage President Putin to use tactical nuclear weapons. In response to Russia's disregard of safety precautions during its occupation of the disabled former nuclear power plant at Chernobyl and its firing of missiles in the vicinity of the active Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, Zelenskyy called on 26 April for an international discussion on Russia's use of nuclear resources, saying: "no one in the world can feel safe knowing how many nuclear facilities, nuclear weapons and related technologies the Russian state has ... If Russia has forgotten what Chernobyl is, it means that global control over Russia's nuclear facilities, and nuclear technology is needed."

In August 2022, shelling around Zaporizhzhia power plant became a crisis, prompting an emergency inspection by the IAEA. Ukraine described the crisis nuclear terrorism by Russia. On 19 September, President Biden warned of a "consequential response from the U.S." if Russia were to resort to using nuclear weapons in the conflict. Before the United Nations on 21 September Biden criticized Putin's nuclear sabre-rattling, calling Putin was "overt, reckless and irresponsible... A nuclear war cannot be won and must never be fought." In March 2023, Putin announced plans to install Russian tactical nuclear weapons in Belarus.

Ukrainian resistance

Ukrainian civilians resisted the Russian invasion by volunteering for territorial defence units, making Molotov cocktails, donating food, building barriers like Czech hedgehogs, and helping to transport refugees. Responding to a call from Ukravtodor, Ukraine's transportation agency, civilians dismantled or altered road signs, constructed makeshift barriers, and blocked roadways. Social media reports showed spontaneous street protests against Russian forces in occupied settlements, often evolving into verbal altercations and physical standoffs with Russian troops. By the beginning of April, Ukrainian civilians began to organise as guerrillas, mostly in the wooded north and east of the country. The Ukrainian military announced plans for a large-scale guerrilla campaign to complement its conventional defence.

People physically blocked Russian military vehicles, sometimes forcing them to retreat. The Russian soldiers' response to unarmed civilian resistance varied from reluctance to engage the protesters, to firing into the air, to firing directly into crowds. There have been mass detentions of Ukrainian protesters, and Ukrainian media has reported forced disappearances, mock executions, hostage-taking, extrajudicial killings, and sexual violence perpetrated by the Russian military. To facilitate Ukrainian attacks, civilians reported Russian military positions via a Telegram chatbot and Diia, a Ukrainian government app previously used by citizens to upload official identity and medical documents. In response, Russian forces began destroying mobile phone network equipment, searching door-to-door for smartphones and computers, and in at least one case killed a civilian who had pictures of Russian tanks.

As of 21 May 2022, Zelenskyy indicated that Ukraine had 700,000 service members on active duty fighting the Russian invasion. Ukraine withdrew soldiers and military equipment back to Ukraine over the course of 2022 that had been deployed to United Nations peacekeeping missions like MONUSCO in the Democratic Republic of the Congo.

International aspects

UN General Assembly Resolution ES-11/1 vote on 2 March 2022 condemning the invasion of Ukraine and demanding a complete withdrawal of Russian troops

The invasion received widespread international condemnation from governments and intergovernmental organisations. On 2 March 2022 and on 23 February 2023, 141 member states of the UN General Assembly voted for a resolution saying that Russia should immediately withdraw. Seven, including Russia, voted against the measure. Political reactions to the invasion included new sanctions imposed on Russia, which triggered widespread economic effects on the Russian and world economies. Sanctions forced Russia to reorient its oil exports to non-sanctioning countries such as India, rely more on LNG (which was not subject to European Union sanctions), and shift its coal exports to from Europe to Asia. Most European countries cancelled nuclear cooperation with Russia.

Over seventy sovereign states and the European Union delivered humanitarian aid to Ukraine, and nearly fifty countries plus the EU provided military aid. Economic sanctions included a ban on Russian aircraft using EU airspace, a ban of certain Russian banks from the SWIFT international payments system, and a ban on certain Russian media outlets. Reactions to the invasion have included public response, media responses, peace efforts, and the examination of the legal implications of the invasion.

The invasion received widespread international public condemnation. Some countries, particularly in the Global South, saw public sympathy or outright support for Russia, due in part to distrust of US foreign policy. Protests and demonstrations were held worldwide, including some in Russia and parts of Ukraine occupied by Russia. Calls for a boycott of Russian goods spread on social media platforms, while hackers attacked Russian websites, particularly those operated by the Russian government. Anti-Russian sentiment against Russians living abroad surged after the invasion. In March 2022, Russian President Putin introduced prison sentences of up to 15 years for publishing "fake news" about Russian military operations, intended to suppress any criticism related to the war.

According to the Economist Intelligence Unit in 2023, 31 percent of the world's population live in countries that are leaning towards or supportive of Russia, 30.7 percent live in neutral countries, and 36.2 percent live in countries that are against Russia in some way.

By October 2022, three countries-Latvia, Lithuania and Estonia-had declared Russia a "terrorist state." On 1 August, Iceland became the first European country to close its embassy in Russia as a result of the invasion of Ukraine.

The invasion prompted Ukraine, Finland and Sweden to officially apply for NATO membership. Finland became a member of NATO in April 2023.

Foreign involvement

Countries sending lethal military equipment

Countries sending non-lethal military aid

Countries on Russia's "Unfriendly Countries List". The list includes countries that have imposed sanctions against Russia for its invasion of Ukraine.[418]

Belarus has allowed Russia to use its territory to stage part of the invasion, and to launch Russian missiles into Ukraine.

Politico reported in March 2023 that Chinese state-owned weapons manufacturer Norinco shipped assault rifles, drone parts, and body armor to Russia between June and December 2022, with some shipments via third countries including Turkey and the United Arab Emirates. According to the United States, Chinese ammunition has been used on battlefields in Ukraine. In May 2023, the EU identified that Chinese and UAE firms were supplying weapon components to Russia.

On 21 September 2023, Poland said it would cease sending arms to Ukraine after a dispute between the two countries over grain.

According to the US, North Korea has supplied Russia with ballistic missiles and launchers although US authorities did not mention the specific models. Based on debris left by missiles on 30 December 2023 attacks against Ukrainian targets show parts common to KN-23, KN-24 and KN-25 missiles.

Casualties

Russian and Ukrainian sources have both been said to inflate the casualty numbers for opposing forces and downplay their own losses for the sake of morale. Leaked US documents say that "under-reporting of casualties within the [Russian] system highlights the military's 'continuing reluctance' to convey bad news up the chain of command." Russian news outlets have largely stopped reporting the Russian death toll. Russia and Ukraine have admitted suffering "significant" and "considerable" losses, respectively. BBC News has reported that Ukrainian reports of Russian casualty figures included the injured.

The numbers of civilian and military deaths have been as always impossible to determine precisely. Agence France-Presse (AFP) reported that neither it nor independent conflict monitors were able to verify Russian and Ukrainian claims of enemy losses and suspected that they were inflated. On 12 October 2022, the independent Russian media project iStories, citing sources close to the Kremlin, reported that more than 90,000 Russian soldiers had been killed, seriously wounded, or gone missing in Ukraine.

While combat deaths can be inferred from a variety of sources including satellite imagery of military action, civilian deaths can be more difficult. On 16 June 2022, the Ukrainian Minister of Defence told CNN that he believed that tens of thousands of Ukrainians had died, adding that he hoped that the total death toll was below 100,000. In the destroyed city of Mariupol alone, Ukrainian officials believe that at least 25,000 have been killed, and bodies were still being discovered in September 2022. The mayor said over 10,000 and possibly as many as 20,000 civilians died in the siege of Mariupol and that Russian forces had brought mobile cremation equipment with them when they entered the city. Researcher Dan Ciuriak from C. D. Howe Institute in August 2022 estimates the number of killed Mariupol civilians at 25,000, and an investigation by AP from the end of 2022 gives a number of up to 75,000 killed civilians in Mariupol area alone. AFP says that "a key gap in casualty counts is the lack of information from Russian-occupied places like the port city of Mariupol, where tens of thousands of civilians are believed to have died". The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) reports similar issues and believed that the true civilian casualty numbers were significantly higher than it has been able to confirm.

Prisoners of war

Official and estimated numbers of prisoners of war (POW) have varied. On 24 February Oksana Markarova, Ukraine's ambassador to the US, said that a platoon of 74th Guards from Kemerovo Oblast had surrendered, saying they were unaware that they had been brought to Ukraine and tasked with killing Ukrainians. Russia claimed to have captured 572 Ukrainian soldiers by 2 March 2022, while Ukraine said it held 562 Russian soldiers as of 20 March. It also released one soldier for five of its own and exchanged another nine for the detained mayor of Melitopol.

On 24 March 2022, 10 Russian and 10 Ukrainian soldiers, as well as 11 Russians and 19 Ukrainian civilian sailors, were exchanged. On 1 April 86 Ukrainian servicemen were exchanged for an unknown number of Russian troops. The Independent on 9 June 2022 cited an intelligence estimate of more than 5,600 Ukrainian soldiers captured, while the Russian servicemen held prisoner fell from 900 in April to 550 after several prisoner exchanges.

In late 2022, as Russian casualties exceeded 50,000, the Russian army introduced barrier troops. The U.K. defense ministry stated that these are units that threaten to shoot their own retreating soldiers in order to compel offensives. In March 2023, Russian soldiers filmed a video addressed to President Putin where they stated that after suffering casualties, they attempted to return to their headquarters but were denied evacuation by their superiors. They stated that barrier troops were placed behind them threatening to ″destroy them″. In particular, Storm-Z units have been reported to be ″kept in line″ by barrier troops.

War crimes and attacks on civilians

Dead bodies 8 April 2022 after the Kramatorsk railway bombing. Ukrainian investigators identified more than 600 suspected war crimes in the 2022 Russian invasion of Ukraine, some notably involving Russian defence minister Sergei Shoigu.[487]

This section needs expansion. You can help by adding to it.

During the invasion, the Russian military and authorities have been responsible for deliberate attacks against civilian targets (including strikes on hospitals and on the energy grid), massacres of civilians, abduction and torture of civilians, sexual violence, forced deportation of civilians, and torture and murder of Ukrainian prisoners of war. They have also carried out many indiscriminate attacks in densely-populated areas, including with cluster bombs.

International arrest warrants

The International Criminal Court (ICC) opened an investigation into possible crimes against humanity, genocide and war crimes. On 17 March 2023 the ICC issued a warrant for Putin's arrest, charging him with individual criminal responsibility in the abduction of children forcibly deported to Russia. It was the first time that the ICC had issued an arrest warrant for the head of state of a permanent member of the United Nations Security Council (the world's five principal nuclear powers). Moscow has denied any involvement in war crimes, a response Vittorio Bufacchi of University College in Cork says "has bordered on the farcical," and its contention that the images coming out of Bucha were fabricated "a disingenuous response born by delusional hubris, post-truth on overdrive, (that) does not merit to be taken seriously." Even the usually fractured United States Senate came together to call Putin a war criminal. One of several efforts to document Russian war crimes concerns its repeated bombardment of markets and bread lines, destruction of basic infrastructure and attacks on exports and supply convoys, in a country where deliberate starvation of Ukrainians by Soviets the Holodomor still looms large in public memory. Forcible deportation of populations, such as took place in Mariupol, is another area of focus, since "(f)orced deportations and transfers are defined both as war crimes under the Fourth Geneva Convention and Protocol II and Article 8 of the Rome Statute-and as crimes against humanity-under Article 7 of the Rome Statute. As both war crimes and crimes against humanity, they have several mechanisms for individual accountability, the International Criminal Court and also, at the individual state level, universal jurisdiction and Magnitsky sanctions legislation.

Humanitarian impact

The humanitarian impact of the invasion has been extensive and has included negative impacts on international food supplies and the 2022 food crises. An estimated 6.6 million Ukrainians were internally displaced by August 2022, and about the same number were refugees in other countries. The invasion has devastated the cultural heritage of Ukraine, with over 500 Ukrainian cultural heritage sites, including cultural centers, theatres, museums, and churches, affected by "Russian aggression." Ukraine's Minister of Culture called it cultural genocide. Deliberate destruction and looting of Ukrainian cultural heritage sites in this way is considered a war crime.

The Russian attacks on civilians, causing mass civilian casualties and displacement, have been characterized as genocide and democide. On 15 September 2023, a U.N.-mandated investigative body presented their findings that Russian occupiers had tortured Ukrainians so brutally that some of their victims died, and forced families to listen as they raped women next door. The commission has previously said that violations committed by Russian forces in Ukraine, including the use of torture, may constitute crimes against humanity.

A report by Physicians for Human Rights described Russian violence against the Ukrainian health care system as being a prominent feature of Russia's conduct during the war, documenting 707 attacks on Ukraine's health care system between 24 February and 31 December 2022. Such attacks are considered war crimes.

Refugee crisis

The war caused the largest refugee and humanitarian crisis in Europe since the Yugoslav Wars in the 1990s; the UN described it as the fastest growing such crisis since World War II. As Russia built up military forces along the Ukrainian border, many neighbouring governments and aid organisations prepared for a mass displacement event in the weeks before the invasion. In December 2021, the Ukrainian defence minister estimated that an invasion could force three to five million people to flee their homes.

According to the UN High Commission for Refugees as of 13 May 2022, there were 3,315,711 refugees in Poland, 901,696 in Romania, 594,664 in Hungary, 461,742 in Moldova, 415,402 in Slovakia, and 27,308 in Belarus, while Russia reported it had received over 800,104 refugees. By 13 July 2022, over 390,000 Ukrainian refugees had arrived in the Czech Republic, where the average refugee was a woman accompanied by one child. These refugees were twice as likely to have a college degree as the Czech population as a whole. Turkey has been another significant destination, registering more than 58,000 Ukrainian refugees as of 22 March, and more than 58,000 as of 25 April. The EU invoked the Temporary Protection Directive for the first time in its history, granting Ukrainian refugees the right to live and work in the EU for up to three years. Britain has accepted 146,379 refugees, as well as extending the ability to remain in the UK for 3 years with broadly similar entitlements as the EU, three years residency and access to state welfare and services.

According to the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), Russia has engaged in "massive deportation" of over 1.3 million Ukrainian civilians, potentially constituting crimes against humanity. The OSCE and Ukraine have accused Russia of forcibly moving civilians to filtration camps in Russian-held territory, and then into Russia. Ukrainian sources have compared this policy to Soviet-era population transfers and Russian actions in the Chechen War of Independence. For instance, as of 8 April, Russia claimed to have evacuated about 121,000 Mariupol residents to Russia. Also, on 19 October, Russia announced the forced deportation of 60,000 civilians from areas around the line of contact in Kherson oblast. RIA Novosti and Ukrainian officials said that thousands were dispatched to various centers in cities in Russia and Russian-occupied Ukraine, from which people were sent to economically depressed regions of Russia. In April, Ukraine's National Security and Defence Council secretary Oleksiy Danilov said that Russia planned to build "concentration camps" for Ukrainians in western Siberia, and likely planned to force prisoners to build new cities in Siberia.

Long-term demographic effects

Several sources have pointed out that the war is considerably worsening Ukraine's demographic crisis, making significant shrinking very likely. A July 2023 study by the Vienna Institute for International Economic Studies stated that "[r]egardless of how long the war lasts and whether or not there is further military escalation, Ukraine is unlikely to recover demographically from the consequences of the war. Even in 2040 it will have only about 35 million inhabitants, around 20% fewer than before the war (2021: 42.8 million) and the decline in the working-age population is likely to be the most severe and far-reaching." The study took different scenarios, from a "best case" (end of the war in 2023 without much further escalation) to a "worst case" (end of the war in 2025 with further escalation) into account. Flight from war affected especially the southern and eastern regions and especially educated women of child-bearing age and their children. With an estimate of more than 20% of refugees not returning, study author Maryna Tverdostup concluded that long-term shrinking will significantly impair the conditions for reconstruction.

The war in Ukraine and the associated emigration, lower birth rates and war-related casualties further deepened the demographic crisis of Russia. Many commentators predict that the situation will be worse than during the 1990s. The UN is projecting that the decline that started in 2021 will continue, and if current demographic conditions persist, Russia's population would be 120 million in fifty years, a decline of about 17%.

They come from different walks of life. Some are journalists like us, but there are also IT experts, designers, artists, academics, lawyers, doctors, PR specialists, and linguists. Most are under 50. Many share western liberal values and hope Russia will be a democratic country one day. Some are LGBTQ+. Sociologists studying the current Russian emigration say there is evidence that those leaving are younger, better educated and wealthier than those staying. More often they are from bigger cities.

Environmental impact

Based on a preliminary assessment, the war has inflicted USD 51 billion in environmental damage in Ukraine; according to a report by the Yale School of the Environment, some 687,000 tons of petrochemicals have burned as a result of shelling, while nearly 1,600 tons of pollutants have leaked into bodies of water. Hazardous chemicals have contaminated around 70 acres of soil, and likely made agricultural activities temporarily impossible. Around 30% of Ukraine's land is now littered with explosives and more than 2.4 million hectares of forest have been damaged.

According to Netherlands-based peace organization PAX, Russia's "deliberate targeting of industrial and energy infrastructure" has caused "severe" pollution, and the use of explosive weapons has left "millions of tonnes" of contaminated debris in cities and towns. In early June 2023, the Kakhovka Dam, under Russian occupation, was damaged, causing flooding and triggering warnings of an "ecological disaster."

The Ukrainian government, international observers and journalists have described the damage as ecocide. The Ukrainian government is investigating more crimes against the environment and ecocide (a crime in Ukraine). Zelenskyy has met with prominent European figures ( Heidi Hautala, Margot Wallstrom, Mary Robinson and Greta Thunberg) to discuss the environmental damage and how to prosecute it.

Peace efforts

As of January 2023, Russian President Vladimir Putin made recognition of Russian sovereignty over the annexed territories (pictured) a condition for peace talks with Ukraine.[556]

Peace negotiations between Russia and Ukraine took place on 28 February, 3 March, and 7 March 2022, in the Gomel Region on the Belarus-Ukraine border, with further talks held on 10 March in Turkey and a fourth round of negotiations beginning 14 March.

On 13 July, Ukrainian foreign minister Dmytro Kuleba said that peace talks were frozen and Ukraine must first recover the lost territories in the east of the country, before negotiations come. On 19 July, former Russian President and current Deputy head of the Russian Security Council Dmitry Medvedev, said: "Russia will achieve all its goals. There will be peace - on our terms."

Putin's spokesperson Dmitry Peskov and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said that any peace plan could only proceed from Ukraine's recognition of Russia's sovereignty over the regions it annexed from Ukraine in September 2022. By 29 December, following the Russian declared annexation of multiple Ukrainian oblasts, hopes for Ukrainian peace talks with Russia dimmed significantly with Russia taking a hardline position that the full Russian occupation of the four oblasts would be non-negotiable under any circumstances. In addition, Zelenskyy announced that Ukraine would not hold peace talks with Russia while Putin was president and signed a decree to ban such talks. In January 2023, Putin's spokesperson Peskov said that "there is currently no prospect for diplomatic means of settling the situation around Ukraine." In December 2023, The New York Times reported that Putin has been signaling through intermediaries since at least September 2022 that "he is open to a ceasefire that freezes the fighting along the current lines."

In June 2023, Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov said that the peace plans presented by China, Brazil and Indonesia are attempts at mediation on behalf of Russia, and "they all currently want to be mediators on Russia's side. That's why this sort of mediation currently doesn't fit for us at all because they aren't impartial." He said that Ukraine was willing to accept China as a mediator only if Beijing could convince Russia to withdraw from all the territories it had occupied.

1. The Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic were Russian-controlled puppet states that declared their independence from Ukraine in May 2014. In 2022 they received international recognition from each other, Russia, Syria and North Korea, and some other partially recognised states. On 30 September 2022, after a referendum, Russia declared it had formally annexed both entities.

2. ^ Russian forces were permitted to stage part of the invasion from Belarusian territory. Belarusian territory has also been used to launch missiles into Ukraine.

3. ^ Including military, paramilitary, and 34,000 separatist militias.

4. By early September 2022 the US had given 126 ^ M777 howitzer cannons and over 800,000 rounds of 155 mm ammunition for them. By January 2023 the US had donated 250,000 more 155 mm shells to Ukraine. The US is producing 14,000 155 mm shells monthly and plans to increase production to 90,000 shells per month by 2025.

5. ^ See here for a detailed breakdown of civilian deaths by oblast, according to Ukrainian authorities.

6. ^ The DPR said 1,285 civilians were killed and 4,243 wounded between 1 January 2022 and 22 June 2023, of which 8 died and 23 were wounded between 1 January and 25 February 2022, leaving a total of 1,277 killed and 4,220 wounded in the period of the Russian invasion.

7. ^ Most likely, new cities meant new industrial cities in Siberia, the construction plans of which were announced by Shoigu in the fall of 2021.

References

# data[].attributes.attachment_link.description
Russian invasion of Ukraine Part of the Russo-Ukrainian War ( outline) Map of Ukraine as of 24 February 2024 ( details): Continuously controlled by Ukraine Belligerents Supported by: Belarus [b] Ukraine [c] Commanders and leaders Units involved Order of battle Order of battle Strength Pre-invasion at border:169,000-190,000[d] [4] [5] [6] Pre-invasion total:900,000 military[7] 554,000 paramilitary[7] In February 2023:300,000+ active personnel in Ukraine[8] Pre-invasion total:196,600 military[9] 102,000 paramilitary[9] July 2022 total:up to 700,000[10] September 2023 total: over 800,000[11] Casualties and losses Reports vary widely, see § Casualties for details.

# data[].attributes.location_name
Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Harvey Moeis menyetujui adanya tindakan ilegal dalam perusahaan nya yaitu korupsi demi memperkaya dirinya dan orang sekitar, sehingga perbuatannya itu merugikan negara sekitar 271 Triliun. 

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Adanya Korupsi di pertambangan timah yang melibatkan pihak pihak tertentu

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
Harvey Moeis, rekan kerja Harvey Moeis, 

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Harvey Moeis mengkorupsi hasil tambang perusahannya untuk dijadikan keuntungan pribadi, Harvey Moeis merupakan orang yang berperan penting dalam mengambil keputusan mengenai PT. Timah tbk dan merencanakan adanya korupsi hasil tambang 

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Menurut pengadilan Harvey Moeis dinyatakan akan dipenjara 20 Tahun 

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Kepala sekolah melakukan kelalaian dalam input data SNBP. Siswa melakukan demo atas ketidakadilan yang mereka rasakan. Ketua Komisi E-DPRD beserta media membantu menyelidiki dan mengawal kasus.

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Isu utama dalam konflik ini adalah kekecewaan yang dirasakan oleh murid bersanding dengan kelalaian guru dalam SNBP.

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
Murid-murid dan Kepala Sekolah di SMKN 10 Medan. (PRIMARY) Ketua komisi E-Dprd dan guru-guru SMKN 10 (SECONDARY) Media dan publik (THIRD)

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Murid-murid sekolah merasa tidak adil dan guru-guru sekolah SMKN 10 Medan tidak bertanggung jawab. Kepala Sekolah SMKN 10 Medan masih dalam proses pengecekan. Sedang media dan Ketua Komisi masih terus mengawal kasus ini.

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Setelah kejadian ini SMKN 10 Medan akan melalukan evaluasi dan Kepala Sekolah SMKN 10 Medan berpotensi dipecat.

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Saat ini kasus masih dalam proses penyelidikan tapi yang pasti kepercayaan murid kepada SMKN 10 Medan sudah semakin menurun.

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
Dalam berita ini murid-murid merasa kecewa karena kelalaian guru dalam menginput nama-nama anak SNBP sehingga menimbulkan konflik.

# data[].attributes.attachment_link.title
DPRD Sumut Rekomendasi Kepsek SMKN 10 Medan Dicopot Buntut Siswa Tak Ikut SNBP

# data[].attributes.attachment_link.description
Komisi E DPRD Sumut merekomendasikan pencopotan Kepsek SMKN 10 Medan. Hal itu merupakan buntut 142 siswa gagal ikut SNBP 2025.

# data[].attributes.location_name
ITC Cempaka Mas, RW, Sumur Batu, Central Jakarta City, Jakarta

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Remaja merusak motor dan mengancam pemotor lain. Warga desa memblokade jalan. Pemotor menghindari konfrontasi dan mencari jalan lain. Aparat turun ke lokasi untuk mengamankan situasi.

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Isu utama adalah tindakan remaja yang mengancam keselamatan pengendara dengan mengacungkan parang, merusak properti (sepeda motor), dan mengganggu ketertiban umum dengan menutup jalan.

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
1. Remaja pelaku, 2. pemotor yang menjadi korban,3. warga desa Lido, Soki, dan Ncera, 4. aparat kepolisian dan TNI

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Remaja pelaku bertindak agresif dan mengancam pemotor. Pemotor merasa takut dan memilih berbalik arah. Warga desa bereaksi dengan menutup jalan. Aparat berusaha menenangkan situasi dan mengamankan lokasi.

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Aparat gabungan dari Polsek Belo, Polres Bima, dan TNI dikerahkan untuk meredam ketegangan. Camat Belo mengonfirmasi bahwa situasi sudah kembali kondusif.

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Jalan sempat ditutup oleh warga dari tiga desa. ketegangan di masyarakat meningkat. Aparat berhasil mengendalikan situasi, dan kondisi kembali kondusif.

# data[].attributes.custom_properties.sEevHUAU
Informasi spesifik mengenai pemicu utama kemarahan remaja tersebut tidak dijelaskan dalam artikel. Namun, tindakan tersebut menyebabkan keresahan di antara warga dari tiga desa.

# data[].attributes.attachment_link.title
Viral Remaja Ngamuk dan Acungkan Parang ke Pemotor di Bima

# data[].attributes.attachment_link.description
Viral video remaja di Bima mengamuk dengan parang, merusak motor dan memblokade jalan. Warga dari tiga desa bergejolak, aparat dikerahkan untuk mengamankan.

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
 Agnez mo: santai, kurang kooperatif, tidak mau mengaku salah.   Ari: jujur, terbuka

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Sebagai pencipta lagu "Bilang Saja", Ari Bias merasa bahwa hak ciptanya telah dilanggar oleh Agnez Mo. Ia tidak pernah menerima royalti atas lagu-lagu ciptaannya yang dibawakan oleh Agnez Mo.      Agnez mo : Agnez Mo menyatakan bahwa dirinya santai dalam menghadapi gugatan terkait hak cipta ini. Ia mengaku selama ini selalu mematuhi regulasi yang ada.

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Somasi, laporan polisi, gugatan, mediasa, putusan pengadilan, upaya banding, 

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Ari bias memenangkan gugatan namun ia masih harus menunggu proses banding selesai

# data[].attributes.attachment_link.title
Kronologi Perkara Hak Cipta Ari Bias vs Agnez Mo hingga Denda Rp1,5 M

# data[].attributes.attachment_link.description
Berikut kronologi dugaan pelanggaran hak cipta dari komposer Ari Bias yang membuat Agnez Mo wajib bayar denda Rp1,5 miliar.

# data[].attributes.location_name
Cengkareng Barat, West Jakarta City, Jakarta

# data[].attributes.custom_properties.8Xx0MVCQ
Suami serta Selingkuhanya meminta maaf namun Agnes Jennifer tidak menggubris itu sama sekali 

# data[].attributes.custom_properties.W5tBRi5g
Suami agen jennifer selingkuh pada saat berlibur di luar negri

# data[].attributes.custom_properties.fXq3Ktjc
Agnes jennifer , suami agnes jennifer , dan selingkuhan suaminya

# data[].attributes.custom_properties.h_ArNhDA
Agen Jennifer justru bersikap biasa saja tidak menunjukan kesedihanya dan bliau bersikap sangat tenang

# data[].attributes.custom_properties.nGhFNV1g
Sampai sekarangnya konfliknya belum selesai namun Agens Jennifer bilang dia bakal maafin suaminya tapi mungkin perlu waktu yang lama buat nerima nya lagi

# data[].attributes.custom_properties.rUq_sAQQ
Akibatnya suaminya sangat menyesal dan ada perpecahan di dalam rumah tangganya , anaknya juga bakal kena imbas kalo seandainya mereka bercerai. Lalu selingkuhanya pun di hujat habis habisan oleh netizen indonesia

# data[].attributes.attachment_link.title
Agnes Jennifer Kuliti 5 Plot Twist Natasha Wijaya Yang Diduga Jadi Selingkuhan Suaminya |CUMI TOP V

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
1. Perbedaan Kepentingan= Muncul ketika individu atau kelompok memiliki tujuan yang bertentangan, misalnya dalam politik atau ekonomi.                          2. Perbedaan Sosial dan Budaya= Perbedaan adat, agama, atau gaya hidup bisa memicu ketegangan jika tidak ada sikap saling toleransi.                            3. Ketimpangan Ekonomi= Kesenjangan antara kaya dan miskin dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakpuasan.                                                       4. Kurangnya Komunikasi= Kesalahpahaman bisa memperbesar perbedaan dan memperburuk konflik.

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
Konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat berkembang menjadi kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun verbal, yang berdampak psikologis bagi para pihak yang terlibat, dan dapat bersifat vertikal, contohnya antara masyarakat dan pemerintah, maupun horizontal, contohnya antar kelompok dalam satu lapisan sosial.

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
Konflik sosial adalah pertentangan antara individu atau kelompok dalam masyarakat karena perbedaan kepentingan, nilai, pandangan, dll.

# data[].attributes.headline
Richmond Armando Surianto 11 3 Sosiologi

# data[].attributes.subject
Richmond Armando Surianto 11 3 Sosiologi

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
1. Perbedaan pendapat, 2. Perbedaan agama, 3. Tidak saling mengalah, 4. Individu tidak mengendalikan emosi

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
Dalam dinamika sosial, konflik dapat berkembang menjadi kekerasan fisik maupun verbal yang tidak hanya melukai secara langsung, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis bagi korban, dengan pola yang bisa bersifat vertikal, seperti antara pemerintah dan rakyat, maupun horizontal, seperti antar komunitas yang bersaing memperebutkan sumber daya.

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
Konflik sosial menurut saya adalah sebuah masalah yang biasanya terjadi di antara suatu kelompok sosial yang terjadi akibat terdapat perbedaan pendapat.

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
Perbedaan budaya, perbedaan antar individu, perbedaan kepentingan, dan agama

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
Konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat, baik secara vertikal antara pihak berwenang dengan warga atau horizontal antar sesama warga, seringkali memunculkan kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis, yang berdampak buruk pada hubungan sosial dan kestabilan masyarakat.

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
Konflik sosial itu ketika argument dari sebuah percakapan atau conversation yang tidak ada hasil atau ujungnya dan saling tidak menyetujui opini dari masing-masing pihak-pihak hingga terjadinya kekacauan atau sebuah konflik secara sosial

# data[].attributes.headline
Agatha Stephanie Anline / 11-3 / Sosiologi

# data[].attributes.subject
Agatha Stephanie Anline / 11-3 / Sosiologi

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
Ketidakpuasan Diri, konflik bisa muncul dari dalam diri seseorang (intrapersonal) ketika seseorang merasa tidak puas dengan dirinya sendiri atau mempertanyakan identitas dan nilai-nilai yang dianutnya. Perbedaan Pendapat dan Relasi Sosial, dalam interaksi sosial, konflik sering terjadi karena adanya perbedaan pandangan, nilai, atau ide antarindividu yang terkadang, dalam beberapa kasus, dapat memicu pertengkaran atau masalah emosional. Perbedaan Budaya, Agama, dan Kelas Sosial, konflik antarkelompok (intergroup) dapat dipicu oleh faktor seperti perbedaan budaya, agama, bahasa, etnik, atau kelas sosial yang menyebabkan diskriminasi, eksklusi sosial, dan bahkan kekerasan. Faktor Perang dan Terorisme, konflik internasional biasanya dapat terjadi akibat perang atau terorisme, yang berujung pada kerusakan fisik dan psikologis.

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
Konflik dalam masyarakat bisa terjadi dalam bentuk kekerasan fisik maupun verbal, yang tidak hanya berdampak secara psikologis bagi korban, tetapi juga bisa muncul dalam bentuk konflik vertikal antara pihak yang punya perbedaan status sosial atau kekuasaan, serta konflik horizontal antara kelompok yang setara dalam masyarakat.

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
Menurut saya, konflik sosial adalah suatu perselisihan yang terjadi antara individu atau kelompok dalam masyarakat karena adanya perbedaan kepentingan, pandangan, atau tujuan, yang bisa menyebabkan ketegangan atau bahkan pertikaian.

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
1. adanya miskomunikasi : dapat menimbulkan kesalahpahaman karena kurangnya kejelasan dalam menyampaikan pesan 2. perbedaan kepentingan : dapat terjadi antara individu atau kelompok karena adanya kepentingan yang tidak sama 3. sengketa sumber daya alam dengan pelaku usaha : dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam 4. perseteruan antarumat beragama : dapat terjadi karena adanya perbedaan keyakinan atau kepercayaan

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
konflik terjadi karena adanya perbedaan antar masyarakat. konflik ini bisa terjadi dengan kekerasan baik secara fisik, verbal maupun psikologis seseorang. kekerasan terjadi saat individu atau kelompok mengabaikan suatu hal dalam mencapai sebuah tujuan. macam-macam konflik yaitu konflik vertikal, dimana terjadi antara masyarakat kelas atas dengan kelas bawah. konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antar individu, agama, serta ras

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
konflik sosial merupakan tindakan antara dua orang atau lebih yang saling memengaruhi berupaya untuk melampiaskan kehendak atau menjatuhkan satu sama lain yang tidak terkadang tidak disikapi secara bijak

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
1.perbedaan individu seperti suku, agama, ras dan budaya2. Perbedaan kepentingan antar individu, 3.perbedaan pemahaman, 4.perbedaan latar belakang. Untuk no 1.masih sebagian orang orang memikirkan bahwa perbedaan derajat antar suku dan ras lalu fanatik agama sehingga terjadinya konflik sosial, 2.perbedaan kepentingan antar individu seperti orang ingin lingkungan tenang tetapi ada orang lain ingin lingkungan yang ramai dan tidak suka dengan tentram, 3.ada juga orang perbedaan pemahaman dan membuat konflik sosial sampai ancam ancaman dan 4.banyaknya perbedaan latar belakang bisa membuat konflik sosial juga seperti masalah perbedaan adat dan lain lain

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
Konflik sosial adalah konflik atau perseturuan antar individu seperti pihak lain dengan pihak lain terkadang masalah tersebut juga bisa ampe bawa fisik terkadang bisa ribut juga lalu saya sempat melihat orang ribut lalu psikologisnya bisa saja sampai menurun

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
Menurut saya konflik sosial itu adalah dimana 2 pihak memiliki 1 kendala/masalah sehingga mereka memiliki konflik terkadang saat konflik itu bisa saja terjadi kekerasan dan pengancaman

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
Permasalahan tentang politik, ekonomi, dan sosialbudaya; dari perbedaan pendapat dalam bidang-bidang tersebut dan perasaan bahwa pendapat "aku" adalah pendapat yang paling benar. Perseteruan antarumat beragama atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnik; perbedaan pendapat antar agama, suku atau etnik yang beragam, juga rasa bahwa "saya adalah yang paling benar". Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, atau provinsi. Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. Pokoknya kalau terdapat perbedaan, konflik sosial dapat terjadi.

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
Konflik sosial adalah suatu benturan yang terjadi akibat dari perbedaan pemikiran, konflik sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu: konflik vertikal (antar atasan dan bawahan) atau konflik horizontal (antar orang yang memiliki nilai yang sama, murid dengan murid), tetapi jika konflik tidak diselesaikan dapat terjadi kekerasan, kekerasan sendiri dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: fisik (fisikal), verbal (ucapan), dan psikologis (mental).

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
Konflik sosial adalah benturan yang terjadi antara dua orang (atau pihak) atau lebih, yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat tentang suatu hal, sehingga kedua/lebih pihaknya ingin melakukan apapun itu untuk mengatakan bahwa pendapat/pemikirannya itu yang benar.

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
1. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini dapat menyebabkan pihak yang terlibat merasa terpojok dan mulai bereaksi secara gelisah dan memicu suatu konflik; 2. perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnik. Hal ini dapat memicu suatu konflik apabila antarpihak atau salah satu pihak memprovokasi pihak lainnya atau saling memprovokasi; 3. sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi. Peristiwa ini dapat memicu konflik dari pihak yang terdampak; 4. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat yang terdampak mulai berkurang rasa percaya pada pemerintah dan memicu konflik atas ketidakpuasaan sistem pendistribusian.

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
Konflik sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik maupun verbal, serta dampak psikologis yang mendalam, dengan pola hubungan yang bersifat vertikal (antarpihak yang memiliki derajat kedudukan berbeda) atau horizontal (antarindividu ataupun antarkelompok 
yang memiliki kedudukan sejajar).

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
Konflik sosial merupakan perselisihan antara dua pihak individu/kelompok yang disebabkan oleh pertentangan ataupun miskomunikasi yang dapat berujung pada kekerasan bila tidak diselesaikan secara bijak. 

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
Miskomunikasi= perbedaan pendapat atau salah menafsirkan bisa menjadi alasan konflik                         Sistem sosial yang rusak= ketidakadilan dalam masyarakat bisa memicu konflik                                   Perbedaan dalam masyarakat= perbedaan nilai, agama dan juga kepentingan bisa memicu konflik   Perbedaan sosial= perbedaan dalam tingkat sosial dapat membuat konflik 

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
Bagaimana kita bisa memahami dan mengelola dampak psikologis yang dialaminya setiap hari? 

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
Pada bacaan tersebut kita bisa melihat berbagai macam kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan, dan perkawinan paksa yang kebanyakan terjadi kepada wanita. Konflik sosial ini menunjukkan adanya perbedaan gender yang hanya merugikan satu pihak. 

# data[].attributes.location_name
FANKUI NEUMÁTICOS Y SERVICIOS, Avenida Manuel Ricardo Trelles, Buenos Aires, Argentina

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
Perbedaan kepentingan dan nilai - Ketika individu atau kelompok memiliki tujuan, nilai, atau kepentingan yang bertentangan satu sama lain, misalnya konflik antara pengusaha dan buruh terkait upah atau kondisi kerja. Ketimpangan sosial dan ekonomi - Kesenjangan yang terlalu besar dalam hal kekayaan, akses pendidikan, kesehatan, dan sumber daya lainnya dapat memicu kecemburuan sosial dan konflik antar kelompok masyarakat. Diskriminasi dan prasangka - Sikap membeda-bedakan atau merendahkan kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam masyarakat.Komunikasi yang buruk - Kesalahpahaman, informasi yang tidak lengkap, atau cara berkomunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada konflik sosial.

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang melibatkan kekerasan fisik, verbal, dan psikologis, baik secara vertikal antara pemerintah dan masyarakat maupun secara horizontal antar kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang?

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
Konflik sosial adalah konflik antara dua orang atau lebih yang terjadi di dalan masyarakat

# data[].attributes.location_name
Upil dinosaurus, Jalan Pondok Cabe 1, Pondok Cabe Ilir, South Tangerang City, Banten

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
Konflik sosial bisa terjadi karena adanya kekerasan fisik serta verbal,kekerasan verbal menyerang mental atau psikilogis seseorang.Kekeerasan juga bisa terjadi didalam konfliknvertikal yang mencakup status sosial (kelas atas/bawah) dan konflik horizontal ( suku,ras,agama )

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
Konflik Sosial adalah suatu permasalahn yang terjadi di lingkungan masyrakat,Umumnya konflik sosial terjadi akibat adanya perbedaan berupa faktor horizontal (status sosial) dan vertikal ( suku ras agama) sehingga bisa menyebabkan miskomunikasi ataupun perseturuan akibat perbedaan

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
1. Perseteruan antar agama,antarsuku, dan antaretnik: misalnya karena cara pandang yang berbeda, perbedaan keyakinan dan mungkin karena sebelumnya. 2. Sengketa batas wilayah: hal ini sering terjadi karena kebutuhan dan faktor politik, contoh konflik dari penyebab ini adalah sengketa batas wilayah Natuna. 3. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya: contohnya perbedaan ideologi, krisis ekonomi, dan diskriminasi. 4. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat: contohnya kesenjangan sosial, eksplorasi sumber daya alam.

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
Konflik sosial yang terjadi seringkali melibatkan kekerasan fisik, verbal, dan psikologis, serta menimbulkan perpecahan baik secara vertikal maupun horizontal dalam masyarakat.

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
Konflik merupakan bagian dari fenomena sosial dalam masyarakat yang dapat menyebabkan kekerasan bila tidak terselesaikan dengan baik.

# data[].attributes.location_name
Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi, Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, RT.7/RW.14, East Cengkareng, West Jakarta City, Jakarta

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
Perbedaan Individu,Perbedaan Latar Belakang Kebudayaan,Perbedaan Kepentingan,Perubahan Nilai yang Cepat dan Mendadak

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
Konflik yang terjadi baik secara vertikal antara pihak berwenang dan masyarakat maupun secara horizontal antar individu atau kelompok seringkali melibatkan kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis, yang dapat memperburuk kondisi sosial dan memperdalam ketegangan di dalam masyarakat.

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
konfkik dapat diartikan sebagai benturan kepentingan antara dua orang atau lebih yang saling memengarhi 

# data[].attributes.location_name
Warung Isekai (Bunda), kp Jalan Babakan, RT.03/RW.05, Karadenan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
1. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. 2. Perseteruan antara umat beragama. 3 sengketa batas wilayah dalam desa maupun kota. 4. Sengketa SDA antar masyarakat ataupun antara masyarakat dengan pelaku usaha. 5. Distribusi SDA yang tidak seimbang. 

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
Menurut saya konflik sosial yang terjadi, baik itu konflik vertikal maupun konflik vertikal dapat menimbulkan yang namanya kerugian seperti kekerasan fisik maupun mental

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
Menurut saya konflik sosial adalah pertentangan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, baik itu antar individu, antar kelompok maupun individu antar kelompok, yang di sebabkan juga oleh banyak hal

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
1. Perbedaan kepentingan 2. Perbedaan rasial antarsuku, atau antaretnik 3. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat 4. Sengketa batas wilayah desa, kota, dan provinsi 5. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
Konflik yang tidak diselesaikan dapat berujung pada tindak kekerasan secara fisik seperti kekerasan seksual, secara verbal seperti ujaran kebencian, dan secara psikologis seperti direndahkan, dan konflik sosial dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu Konflik vertikal yang merupakan konflik antar kelas sosial misalnya antara masyarakat kelas atas dan bawah, buruh dan pemilik modal, dan Konflik horizontal yang merupakan konflik antarsuku, agama, dan ras.

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
Konflik sosial adalah benturan kepentingan antara dua orang atau lebih yang memengaruhi proses interaksi sosial yang dapat memengaruhi banyak orang yang yang mengakibatkan ketidakamanan sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional. Kedua pihak akan berusaha mencapai tujuannya dengan melakukan berbagai upaya, termasuk menjatuhkan pihak lawan dengan melakukan kekerasan. Konflik sosial dalam masyarakat sebenarnya dapat diselesaikan dengan menjalin komunikasi yang baik. Akan tetapi, terkadang cara tersebut tidak cukup, jadi dibutuhkan langkah-langkah sistematis untuk menemukan solusi dalam memecahkan konflik sosial. 

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
Perbedaan individu, Perbedaan kebudayaan, Perbedaan kepentingan, Perubahan sosial yang terlalu cepat.

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
konflik sosial sering terjadi karna adanya perbedaan dan bisa menyebabkan kekerasan fisik ataupun verbal yang bisa menyebabkan kesakitan psikologis. dan sering terjadi di kalangan konflik vertikal dan konflik horizontal

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
konflik sosial adalah kekacauan atau keributan yang terjadi karena beberapa faktor yaitu politik, ekonomi, sosial, antarsuku, antaragama dan banyak lagi. konflik sosial juga merugikan banyak sekali pihak.

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
Terjadi miskomunikasi (sebuah kegagalan yang terjadi dalam penyampaian informasi atau bahkan memahami informasi), Permasalahan terjadi dalam sosial budaya (ketimpangan sosial yang bisa saja mengakibatkan perbedaan akses seperti pendidikan, ini terjadi bisa dikarenakan interaksi antar seorang individu atau kelompok dengan latar yang berbeda), Perseteruan antar umat beragama (bisa terjadi karena perbedaan keyakinan, pemahaman atau bahkan praktik keagamaan yang ada di masyarakat), Sengketa SDA dengan pelaku usaha (dimana mungkin terjadinya kerusakan lingkungan seperti eksploitasi sumber daya alam, ini dilakukan karena seorang pelaku usaha ingin memanfaatkan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi)

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
Konflik terjadi dikarenakan adanya sebuah perbedaan-perbedaan yang dimana jika perbedaan ini tidak bisa memahami perbedaan yang ada di masyarakat akan menghancurkan segala hal yang bisa saja menimbulkan kekerasan di konflik yang akan terjadi. Konflik dapat memicu kekerasan yang bisa saja melalui fisik, verbal maupun secara psikologis dari seseorang. Contoh konflik vertikal yang terjadi di kehidupan sehari hari adalah seperti konflik seorang murid dengan seorang guru sedangkan konflik horizontal adalah konflik teman antar teman. Semua konflik terjadi karena perbedaan hierarki antara individu atau kelompok yang setara dalam kedudukannya.

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
Konflik sosial terjadi karena adanya perbedaan sosial yang tidak disikapi secara bijak oleh seseorang. Konflik adalah sebuah benturan yang dimana terdapat dua orang atau bahkan lebih yang saling memengaruhi satu sama lain dari interaksi yang dilakukan.

# data[].attributes.location_name
SUMBER NIAGA, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
1. Gangguan Komunikasi. Perbedaan persepsi yang disebabkan oleh gangguan komunikasi menjadi penyebab terjadinya konflik sosial. 2. Perbedaan dalam Masyarakat. Konflik sosial dapat terjadi akibat keberagaman individu atau kelompok dalam masyarakat berupa perbedaan nilai, keyakinan, atau kepentingan. 3. Pertentangan Kelas. Konflik dapat dipahami sebagai perbedaan atau pertentangan antara kelas sosial yang memiliki kepentingan yang bertentangan, seperti antara pekerja dan pemilik modal. 4. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang rusak mengakibatkan ketidakadilan, dan menyebabkan konflik sosial

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
Bagaimana dengan adanya konflik sosial dalam masyarakat dapat memicu kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis. Vertikal atau horizontal bentuknya? dan siapa yang disasar dalam konflik sosial?

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
Konflik sosial pada bacaan tersebut menujukan konflik sosial yang di kategorikan sebagai kekerasan fisik yang menyasar terutama kepada wanita sebagai korban kekerasan seksual berupa pelecehan, perkawinan, paksa, dan pemerkosaan. hal ini menujukan perbedaan gender dalam konflik sosial di mana perbedaan tersebut digunakan sebagai kekerasan yang merugikan satu pihak

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
1 perbedaan agama,ras,suku dll 2 miskomunikasi yang fatal 3 ekonomi yg turun 4 ketidakadilan yg berlaku

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
konflik sosial adalah orang orang yg berselisih satu sama lain dikarenakan beberapa penyebab biasanya konflik yang tidak bisa diselesaikan secara damai dilakukan kekerasan fisik maupun secara verbal jg yang dimana bs membuat gangguan psikologis contoh nya merasa rendah diri,kecemasan depresi,terdorong melakukan kekerasan ada dua contoh konflik sosial vertikal yg artinya antar kelas atas dan bwah contoh guru dan murid selain itu ada juga konflik horizontal yaitu suku ras agama dan budaya

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
konflik sosial adalah kondisi dimana orang dengan orang yg berselisih satu sama lain

# data[].attributes.custom_properties.MRm8L8ZU
1. Memiliki kepentingan yang berbeda, jika ada 2 individu yang memiliki kepentingan yang berbeda maka hal tersebut dapat menimbulkan konflik karena mereka sama sama ingin mengedepankan keinginan mereka. 2. memiliki pendapat/ pemikiran yang berbeda, perbedaan pendapat/ pemikiran dapat menjadi penyebab konflik sosial karena mereka akan selalu bertetangan satu dengan yang lainnya karena merasa pendapat mereka paling benar. 3. perbedaan ras dan keyakinan, mereka merasa kalau ras atau agama mereka paling baik/ benar sehingga menimbulkan konflik. 4. Sengketa batas wilayah antar desa, hal ini merupakan salah satu pemicu terjadinya konflik karena mereka saling mengklaim tanah itu merupakan milik mereka. 5. sengketa sumber daya alam antar masyarakat dengan pelaku usaha, hal ini dapat menjadi penyebab konflik sosial karena masyarakat mengklaim bahwa sumberdaya disutu harusnya milik mereka bukan milik pelaku usaha karena mereka yang penduduk yang sudah lama tinggal disana sedangkan pelaku usaha berkata sebaliknya karena mereka sudah membayar ke pemerintah ats kepeilikan tanah disana.

# data[].attributes.custom_properties.ieM5bJXI
konflik secara vertikal atau horizontal yang sudah melibatkan kekerasan fisik, verbal, dan psikologis sudah tidak bisa dianggap sebagai konflik biasa dan bisa dianggap sebagai tindak pidana

# data[].attributes.custom_properties.jbVQNJaU
Konflik sosial berasal dari kata conflictus yang berarti benturan jadi konflik itu adalah benturan antara 2 orang atau lebih yang saling mempengaruhi dalam interaksi sosial yang dimana kedua pihak sama sama memiliki ego untuk berusaha mencapai tujuannya dengan cara apapun yaitu memenangkan konflik sekalipun hal yang dia perbuat tidaklah baik.