# data[].attributes.headline
Pelaksanaan UUD RI di Lingkungan Masyarakat

# data[].attributes.subject
Pelaksanaan UUD RI di Lingkungan Masyarakat

# data[].attributes.body
1. Memberikan bantuan dalam berbagai bentuk kepada fakir miskin yang membutuhkan.

2. Memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan bagi orang yang membutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan orang tersebut, misalnta berperan aktif atau ikut serta memberikan pendampingan aktif atau ikut serta memberikan pendampingan belajar kepada anak-anak yang tidak dapat mengeyam pendidikan.

3. Saling menghargai antar umat beragama.

# data[].attributes.headline
Pelaksanaan UUD RI di lingkungan tempat tinggal

# data[].attributes.subject
Pelaksanaan UUD RI di lingkungan tempat tinggal

# data[].attributes.body
1. Menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarga.

2. Bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakan.

3. Bermusyawarah dengan anggota keluarga maupun tetangga untuk memutuskan masalah bersama sehingga tidak terjadi permusuhan.

4. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

5. Ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar.

# data[].attributes.headline
Pelaksanaan UUD RI di Lingkungan Sekolah

# data[].attributes.subject
Pelaksanaan UUD RI di Lingkungan Sekolah

# data[].attributes.body
1. Belajar dengan serius dan sungguh - sungguh agar dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Bersikap jujur dan sopan kepada bapak, ibu guru, dan seluruh warga sekolah agar dapat tercipta kedamaian.

3. Melaksanakan dan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib dan hikmat agar dapat meningkatkan kecintaan kepada nusa dan bangsa.

4. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai lomba sebagai perwujudan dan pernghargaan terhadap para pahlawan.

5. Menghargai pendapat teman sebagai wujud dari keadilan dalam berpendapat dan mengemukaan pendapat.

6. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agar tidak memunculkan permusuhan dan perkelahian.

# data[].attributes.body
1. Hukum dasar.

UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Setiap produk hukum, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah, baik tertulis maupun tidak tertulis (konvensi), pada akhirnya, harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara..

2. Alat Kontrol.

UUD NRI Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai alat kontrol. UUD NRI Tahun 1945 menjadi pengontrol atas kesesuaian antara norma hukum yang leih rendah dan norma hukum yang lebih tinggi.

3. Pengatur.

UUD NRI Tahun 1945 menjadi pengatur tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan.

4. Alat Penentu.

UUD NRI Tahun 1945 fungsi sebagai alat penentu. UUD NRI Tahun 1945 menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara, termasuk para aparat negara.

# data[].attributes.headline
Arti Penting Peraturan Perundang - Undangan

# data[].attributes.subject
Arti Penting Peraturan Perundang - Undangan

# data[].attributes.body
1. Memberikan kepastian hukum untuk seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

2. Menumbuhkan rasa keadilan untuk seluruh warga negara Indonesia.

3. Menjadi salah satu bukti perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara.

4. Mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

# data[].attributes.body
1. Tertulis. Rumusan UUD NRI Tahun 1945 tercantum jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga Negara Indonesia.

2. Singkat. UUD NRI Tahun 1945 memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara

3. Supel. UUD NRI Tahun 1945 disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Hal ini terjadi ketika dilakukan empat kali perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 1999-2002.

4. Rigid. UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dibanding peraturan lainnya dan memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya.

# data[].attributes.body
1. Adanya subjek yang mengadakan peraturan hukum, yaitu Pemerintah Republik Indonesia.

2. Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum, yaitu Pancasila.

3. Adanya kesatuan daerah untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu seluruh tumpah darah Indonesia.

4. Adanya kesatuan waktu untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk negara.

# data[].attributes.body
1. Pokok pikiran pertama adalah persatuan. Pemahaman tersebut menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan. Hal tersebut berdasarkan asas persatuan yang diwujudkan melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pokok pikiran kedua adalah keadilan sosial. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial tersebut diwujudkan berdasarkan kesadaran bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Pokok pikiran ketiga adalah kedaulatan rakyat. Dalam pokok pikiran ini, Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawarakatan perwakilan. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga dsebut sebagai sistem demokrasi.

4. Pokok pikiran keempat adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam pokok pikiran ini, Negara Indonesia merupakan negara yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, rasa kemanusiaan dan keadilan yang menjadi dasar pengikat untuk suatu pemerintahan dan warga negara.