# data[].attributes.body
1.Kenapa Kasus Tersebut Bermasalah?

Karena kasus dugaan korupsi proyek ganti rugi lahan tol Padang-Pekanbaru, tepatnya di atas lahan Taman Keanekaragaman Hayati milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020-2021. Atas perbuatan para tersangka negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 27 miliar.

2.Hukum Apa Yang Dilanggar?

Pasal primer 2 (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan diubah dengan UU No 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP

3.Menurut Kalian Bagaimana Cara Penyelesaian Kasus Tersebut !

Dengan Cara para tersangka akan ditahan di dua lokasi berbeda. Mulai dari penahanan rutan hingga

penahanan kota.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Padang -

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar) menahan sebelas orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek ganti rugi lahan tol Padang-Pekanbaru, tepatnya di atas lahan Taman Keanekaragaman Hayati milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020-2021. Atas perbuatan para tersangka negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 27 miliar.

"Tim penyidik bidang Pidsus Kejati Sumbar sudah melakukan pemanggilan tersangka kasus korupsi ganti rugi lahan jalan tol Padang-Pekanbaru. Setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka, berdasarkan bukti permulaan yang cukup maka penyidik melakukan penahanan," kata Asintel Kejati Sumbar Efendri Eka Saputra saat jumpa pers dengan awak media, Rabu (23/10/2024).

Efendri mengatakan, sebelumnya pihaknya telah menetapkan dua belas orang tersangka dalam kasus ganti rugi lahan tol ini. Namun menurutnya, satu dari tersangka meninggal dunia sehingga pihaknya hanya menahan sebelas orang tersangka.

"Tim Pidsus telah memanggil tersangka sebanyak dua belas orang. Namun satu orang meninggal dunia. Sehingga yang datang sebelas orang," jelasnya.

Efendri menambahkan, sebelas orang tersangka ini masing-masing berinisial SF, YH, MR, BR, ZD, AM, MN, AR, SH, SY, dan ZN. Sementara para tersangka menurutnya memiliki peran yang berbeda.

"SF ini sendiri perannya selaku ketua pelaksana pengadaan tanah (P2T), dan YH anggotanya. Sementara sembilan tersangka lain berperan menerima ganti kerugian jalan tol itu," tuturnya.

Atas perbuatannya para tersangka, negara mengalami kerugian mencapai Rp 27 miliar. Sehingga para tersangka akan dikenakan pasal primer dan subsider tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Kerugian negara akibat perbuatan mereka hingga 27 miliar berdasarkan audit BPKP Sumbar. Sementara para tersangka akan kita kenakan Pasal primer 2 (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan diubah dengan UU No 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP," bebernya.

"Sementara pasal subsider adalah pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan diubah dengan UU No 20 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) Ke-1 KUHP," sambungnya.

Mantan Kajari Sijunjung ini juga menyebut para tersangka akan ditahan di dua lokasi berbeda. Mulai dari penahanan rutan hingga
penahanan kota.

"Penyidik melakukan penahan rutan terhadap dua orang tersangka berinisial SF dan YH. Dan sembilan tersangka lainnya di penahanan kota," tutupnya.
Identitas tersangka yang dilakukan penahanan rutan

SF Rutan kelas II B Padang

YH Rutan kelas II B Padang

Keduanya dilakukan penahanan selama 20 hari
Identitas tersangka yang dilakukan penahanan kota

MR selaku penerima kerugian jalan tol

BR selaku penerima kerugian jalan tol

ZD selaku penerima kerugian jalan tol

AM selaku penerima kerugian jalan tol

MN selaku penerima kerugian jalan tol

AR selaku penerima kerugian jalan tol

SH selaku penerima kerugian jalan tol

SY selaku penerima kerugian jalan tol

ZN selaku penerima kerugian jalan tol

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
kata asintel kejati sumbar efendri eka saputra

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
uu no 20 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ( 1 ) ke - 1 kuhp

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
tim penyidik bidang pidsus kejati sumbar

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
kejati sumbar tahan 11 tersangka korupsi

# data[].attributes.attachment_link.title
Kejati Sumbar Tahan 11 Tersangka Korupsi Jalan Tol Padang-Pekanbaru

# data[].attributes.attachment_link.description
Kejati Sumbar tahan 11 orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek ganti rugi lahan tol Padang-Pekanbaru. Perbuatan para tersangka rugikan negara Rp 27 miliar.

# data[].attributes.body
1.Kenapa kasus tersebut bermasalah?

Karena bayi bukan untuk di jual belikan melainkan di rawat.

2.Hukum apa saja yang di langgar?

Melanggar hukum Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan/atau Pasal 76F Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3.Menurut kalian bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut?

Dengan cara di pidana dan di penjara paling singkat 3 tahun dan yang paling lama 15 tahun, dan dendanya paling sedikit 60 juta dan paling banyak 300 juta menurut pasal 83 yang berbunyi

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta, CNN Indonesia --

membongkar sindikat melalui media sosial Facebook yang terjadi di wilayah Depok, Jawa Barat. Dalam kasus ini, polisi total menangkap delapan pelaku.

Dari penyelidikan itu kemudian diduga rumah penadah sindikat jual beli bayi itu ada di Tabanan, Bali.

Kasus ini terungkap berdasarkan laporan dari masyarakat soal aksi jual beli bayi di Facebook. Laporan itu lantas diselidiki oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Metro Depok.

"Didapati pada saat itu ada dua bayi yang akan dijual, satu laki satu perempuan dan rencananya akan dibawa ke Bali," kata Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana dalam keterangannya, Selasa (3/9).

Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, polisi pun berhasil menangkap delapan pelaku yakni, RS (24), AN (22), DA (27), MD (32), SU (24), DA (23), RK (30), dan I Made Aryadana inisial IM (41).

Dari para pelaku itu, empat di antaranya merupakan orang tua yang menjual bayinya, tiga pelaku berperan sebagai penjual bayi, dan satu lainnya berperan sebagai penadah.

Arya mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan, sindikat ini setidaknya sudah lebih dari lima kali melakukan transaksi penjualan bayi di wilayah Bali.

Mengutip dari detikBali, tersangka utama kasus itu adalah seorang warga Bali bernama I Made Aryadana.

Pria berusia 41 tahun itu dikabarkan mengoperasikan Yayasan Luh Luwih Bali untuk menampung wanita hamil di wilayah Kabupaten Tabanan.

Tersangka itu diduga menjadi pendana hingga penadah bayi-bayi yang diperoleh dari Pulau Jawa. Ia juga disebut bertugas mencari calon pengadopsi bayi di Bali.

Kapolres Tabanan AKBP Chandra Citra Kesuma membenarkan pengungkapan perdagangan bayi oleh Polres Metro Depok. Chandra menyebut Polres Tabanan tidak ikut dalam pengungkapan itu.

"Semua sudah diurus Polres Metro Depok," ujar Chandra singkat, Senin lalu.

Rumah tersangka itu berada di sebuah kompleks di Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Tabanan. Mengutip dari detikBali, berdasarkan pantauan pada Senin (16/9) lalu, rumah tersebut tampak sepi dan tertutup rapat. Tak ada satupun orang yang menyahut dari dalam rumah dengan pagar tertutup tersebut.

Seorang warga di lokasi membenarkan rumah tersebut merupakan kantor Yayasan Luh Luwih Bali. Ia juga membenarkan polisi sempat mendatangi rumah tersebut beberapa waktu lalu.

"Waktu ini ada kepolisian dari Depok datang ke mari. Kalau nggak salah sore. Kami baru tahu pas ada pengungkapan itu," ujar warga yang enggan disebutkan namanya itu.

Pagar dan pintu rumah itu tertutup rapat. Terdapat pula plang bertuliskan 'Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Cabang Tabanan' di depan rumah itu.

Menurut warga, banyak perempuan hamil yang datang ke lokasi tersebut sebelum sindikat perdagangan bayi Jawa-Bali itu terkuak.

"Kami kira tidak ada yang dicurigai waktu itu. Tapi, setelah ada kabar itu (pengungkapan), ya kaget kami," jelasnya.

Warga setempat juga mengaku pernah bertemu Made Aryadana sebelum ditangkap oleh Polres Metro Depok. Menurut warga, Aryadana tidak terlalu ramah.

"Ya keras, sensitif. Kami biasa-biasa saja. Tapi memang itu orangnya, yang diamankan polisi," imbuhnya.

Sindikat terorganisasi, iklan di FB

Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana dalam keterangannya, Selasa (3/9), menyebut sindikat jual beli bayi itu cukup terorganisasi. Dalam aksinya, para pelaku membuat iklan atau promosi di Facebook yang berisi mencari ibu yang ingin menjual bayinya.

Dari pemeriksaan, kata Arya, dalam promosi itu pelaku menawarkan bayaran sebesar Rp10 juta-Rp15 juta untuk setiap bayi yang dijual.

"Lalu bayi ini nanti akan dibawa ke Bali. Setelah itu nanti di Bali ada pengorganisirnya, ada yang melakukan penjualan ke orang-orang yang membutuhkan dengan umlah uang yang diminta sejumlah Rp45 juta," ujarnya.

Arya juga membeberkan dalam aksinya, sindikat ini menerapkan sistem prapesan ( pre-order). Artinya, mereka sudah melakukan transaksi sebelum bayi yang akan dijual itu lahir.

" Pre-order, iya. jadi kalau ada yang sudah hamil ya itu sudah bikin perjanjian terlebih dahulu, jadi nanti setelah lahir langsung dibawa ke sana," ucap dia.

Kini, delapan pelaku itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Mereka dijerat Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan/atau Pasal 76F Jo Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Baca berita lengkapnya di sini.
(tim/kid)

# data[].attributes.attachment_link.title
Sindikat Jual Beli Bayi di Depok, Ada Rumah Penadah di Tabanan Bali

# data[].attributes.attachment_link.description
Sindikat jual beli bayi yang dibongkar Polres Depok diduga dikendalikan warga Bali, dan diduga ada rumah penadah bayi di Tabanan, Bali.

# data[].attributes.body
https://www.suara.com/news/2020/08/12/172316/kontras-soroti-13-kasus-penganiayaan-oleh-polisi-dalam-lima-bulan-terakhir

1. Kepolisian memperlakukan perlakuan tidak manusiawi dalam penangkapan.

2. Di antaranya UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat, KUHP, KUHAP, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian

3. Aparat kepolisian seharusnya hanya menangkap dan membawa orang-orang tersebut, bukannya menyiksa mereka.

# data[].attributes.body
1.kenapa kasus tersebut bermasalah?

karena adanya bukti tindakan hakim disuap agar pelaku dibebaskan dari hukumannya jadinya kasus tersebut bermasalah karena melanggar hukum yang ada di Indonesia

2.Hukum apa yang dilanggar?

hukum pidana

Dalam kasus tersebut, tiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Pelanggaran hukum yang dapat dikenakan kepada hakim tersebut umumnya terkait dengan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum dalam menjalankan tugasnya. Jika hakim memberikan putusan yang tidak berdasarkan fakta atau bukti yang valid, mereka dapat dianggap melanggar ketentuan kode etik hakim dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ini juga dapat mencakup aspek penyuapan atau korupsi jika ada indikasi bahwa putusan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal.

3.Menurut kalian bagaimana cara penyelesaian kasus tersebut!

para hakim harus di kenalan sanksi yang sepantasnya dan juga dipecat sebagai hakim karena mencoreng nama hakim

# data[].attributes.attachment_link.title
Kejagung Tetapkan 3 Hakim Pemvonis Bebas Ronald Tannur Jadi Tersangka!

# data[].attributes.attachment_link.description
Kejagung menetapkan 3 hakim PN Surabaya yang memberikan vonis bebas ke Gregorius Ronald Tannur sebagai tersangka.

# data[].attributes.body
1. Kenapa kasus tersebut bermasalah?

Karena adanya fenomena No Viral No Justice itu sebagai bukti kekeliruan persepsi tentang penegakan hukum khususnya hukum pidana. Penegak hukum termasuk polisi, ketika melakukan tugasnya hanya mengacu ada tidaknya pihak yang dirugikan (korban). Kalau ada, maka penegakan hukum dijalankan dengan mengumpulkan alat bukti (saksi, surat, dan keterangan tersangka).

2. Hukum apa yang dilanggar?

Diskriminasi dalam Penegakan Hukum & Penyalahgunaan Wewenang:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Mengatur hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama, menekankan pentingnya keadilan.

Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum, tanpa diskriminasi.

Pasal 6 dan Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana: Mengatur tentang hak tersangka dan korban serta keharusan penegakan hukum yang adil.

3. Bagaimana cara penyelesaian kasus tersebut?

Peningkatan Kesadaran Hukum, Perubahan Sistem Penegakan Hukum, Membuka saluran bagi masyarakat untuk Melaporkan kasus yang diabaikan sehingga penegak hukum dapat lebih responsif, keterlibatan Media, Membangun sistem pengawasan.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
JAKARTA - Fenomena No Viral No Justice (NVNJ) masih dominan hingga saat ini. Teranyar, kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan kekasihnya Muhammad Risky Rudiana atau Eki di Cirebon pada 2016 viral setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari, A True Story Revealed by Vina's Spirit.

Sebelumnya, kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat sempat menjadi perhatian publik. Kasus pembunuhan ini menyeret Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo beserta istrinya Putri Chandrawathi.

Kemudian, Bharada E atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Pembunuhan terjadi di Rumah Dinas Ferdy Sambo, Kompleks Perumahan Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Juli 2022.

Selain itu, kasus Mario Dandy Satriyo juga termasuk dalam fenomena No Viral No Justice. Kasus tersebut terjadi di Perumahan Green Permata, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Senin, 20 Februari 2023 malam.

Kasusnya pun merembet ke ayah Mario Dandy, Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak. Rafael Alun terseret kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian. Terkait fenomena No Viral No Justice (NVNJ) yang masih dominan, penegakan hukum dinilai perlu dibenahi total.

"Ya harus dibenahi, juga diingatkan kembali fungsi lembaga-lembaga pengawasan seperti Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, lembaga pengawas kepolisian atau LSM atau masyarakat umumnya," kata pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada SINDOnews, Minggu (26/5/2024).

Menurut Fickar, adanya fenomena No Viral No Justice itu sebagai bukti kekeliruan persepsi tentang penegakan hukum khususnya hukum pidana. "Penegak hukum termasuk polisi, ketika melakukan tugasnya hanya mengacu ada tidaknya pihak yang dirugikan (korban). Kalau ada, maka penegakan hukum dijalankan dengan mengumpulkan alat bukti (saksi, surat, dan keterangan tersangka)," tuturnya.

# data[].attributes.attachment_link.title
Fenomena No Viral No Justice Masih Dominan, Penegakan Hukum Harus Dibenahi Total

# data[].attributes.attachment_link.description
Fenomena No Viral No Justice (NVNJ) masih dominan hingga saat ini. Terkait hal tersebut, penegakan hukum dinilai perlu dibenahi total. Fenomena No Viral No Justice...

# data[].attributes.body
1. Kenapa kasus tersebut bermasalah

Karena pemilik rumah sering dibikin resah dengan keberadaannya sound horeg, keluhannya, dari mulai kaca retak bahkan pecah, hingga bagian atap seperti genteng dan plafon yang rontok.

2. Hukum apa yang di langgar

Pasal 503 kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pelanggaran ketertiban umum. Bunyinya:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu;

2. barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadat atau sidang.

Selain itu, apabila kegiatan penggunaan sound horeg itu menimbulkan kerusakan,

dapat dikenakan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

"Jadi pemilik rumah itu bisa menggugat dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan," tegas dia.

Selain itu, apabila ada aktivitas perusakan rumah warga dalam proses pemindahan sound horeg, maka warga pemilik rumah juga bisa mengajukan gugatan pidana terhadap para terduga pelaku dengan melayangkan gugatan sesuai dengan pasal 170 KUHP.

Adapun bunyi pasal 170 KUHP yang dimaksud adalah:

Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.

Yang bersalah diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

2. dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

1. dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

2. Secara bersama-sama yang dimaksud dalam aturan tersebut artinya kegiatan perusakan dilakukan beramai-ramai oleh lebih dari 1 orang.

3. Menurut kalian bagaimana cara penyelesaian kasus tersebut

Membongkar sound horeg tersebut dan pidanakan orang yang memulai acara tersebut dan anggota nya

# data[].attributes.attachment_link.title
Sound Horeg Bikin Rumah Rusak Bisa Dipidana?

# data[].attributes.attachment_link.description
Pemilik rumah resah akibat suara bising sound horeg yang merusak. Ahli hukum menyarankan gugatan pidana untuk kerusakan dan gangguan ketertiban umum.

# data[].attributes.body
1. Apa yang menjadi alasan Yhanu Setiawan menyebut keputusan Prabowo untuk mengajak kembali ST Burhanuddin sangat tepat?

Burhanuddin memiliki jabatan tinggi, Burhanuddin menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Restorative Justice, Burhanuddin berhasil menangkap banyak koruptor, Burhanuddin terkenal di media sosial .

2. Apa itu Restorative Justice dalam konteks hukum di Indonesia?

Restorative Justice adalah pendekatan dalam penegakan hukum yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencari penyelesaian yang adil dan humanis, dengan melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian konflik.

3. Mengapa pentingnya peran Jaksa Agung dalam penegakan hukum?

Jaksa Agung memiliki peran kunci dalam menegakkan hukum, termasuk penuntutan kasus kriminal dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum. Dia juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam hal kebijakan hukum.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
JAKARTA - Wakil Ketua Bidang Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Yhanu Setiawan menyoroti kabinet hukum Prabowo Subianto. Di antara tokoh yang masuk kabinet kembali yaitu Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Para calon menteri tersebut telah mengikuti pembekalan di Hambalang, Bogor, pada Rabu, 16 Oktober 2024. Yhanu menyebut, keputusan Prabowo mengajak kembali St Burhanuddin, sangat tepat dan menjawab harapan publik.

"Karena suka atau tidak, ST Burhanuddin selama kepempimpinannya telah telah menjaga marwah kejaksaan dengan menerbitkan Peraturan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Restorif Justice (RJ). Dengan Penghentian penuntutan RJ masyarakat mendapatkan sisi humanis dari agenda penegakan hukum," jelas mantan Komisi Informasi Publik Pusat ini, Minggu (20/10/2024).

Sementara dari sisi pemberantasan korupsi, kata dia, Burhanuddin telah menunjukan prestasi yang cukup signifikan. Burhanuddin berhasil mengembalikan uang hingga triliunan rupiah ke negara.

"Artinya, beliau juga telah berhasil menjaga stabilitas perekonomian melalui penegakan hukum pada pada sektor korupsi. Saya kira suka atau tidak suka Burhanuddin memiliki rekam jejak dan memenuhi harapan publik. Saat ini Kejaksaan menjadi lembaga hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat. Sehingga sangat tepat Pak Prabowo memilih kembali," ucapnya.

Terkait isu di media sosial yang melaporkan Jaksa Agung kepada lembaga hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad, berpendapat pelaporan ke KPK atas masalah ini terkesan aneh. Lembaga pemberantasan korupsi seharusnya tidak mengurus hal-hal semacam ini, karena itu lebih cocok diurus oleh Disdukcapil atau pengadilan agama.

Hal ini menunjukkan adanya upaya adu domba antarlembaga pemberantasan korupsi. Mengenai isu gaya hidup mewah dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Suparji masih yakin bahwa Jaksa Agung Burhanuddin berada di jalur yang benar, dan laporan-laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

"Ada pihak yang mencoba menggunakan tangan pihak lain untuk merusak reputasi Jaksa Agung Burhanuddin, dengan motif terkait jabatan Jaksa Agung," ucapnya.

Suparji menegaskan selama lima tahun kepemimpinan Jaksa Agung Burhanuddin, Kejaksaan Agung menjadi lebih baik dan lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan periode sebelumnya. "Masyarakat tidak perlu terpengaruh oleh spekulasi koruptor yang mencoba mengadu domba antarlembaga pemberantasan korupsi, dan lebih baik fokus pada pemberantasan korupsi yang sesungguhnya," katanya.

# data[].attributes.attachment_link.title
Jaksa Agung Masuk Kabinet Prabowo, Pakar Hukum: Sangat Tepat, Jawab Harapan Publik

# data[].attributes.attachment_link.description
Wakil Ketua Bidang Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Yhanu Setiawan menyoroti kabinet hukum Prabowo Subianto. Di antara tokoh yang masuk kabinet...

# data[].attributes.body
1. Perlakuan tidak manusiawi dalam penangkapan.

2. Di antaranya UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat, KUHP, KUHAP, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian

3. Polisi seharusnya hanya menangkap dan membawa pergi mereka, bukannya menyiksa.

# data[].attributes.attachment_link.title
KontraS Soroti 13 Kasus Penganiayaan Oleh Polisi Dalam Lima Bulan Terakhir

# data[].attributes.attachment_link.description
Berdasarkan catatan KontraS dalam lima bulan terakhir, setidaknya ada 13 orang yang menjadi korban dari lima peristiwa kasus.

# data[].attributes.body
Berikut soal dan jawaban berdasarkan pernyataan di atas:

1. Siapa terdakwa dalam kasus penganiayaan yang disebutkan dalam pernyataan di atas?

• Gregorius Ronald Tannur

2. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA), berapa lama hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Gregorius Ronald Tannur?

• 5 tahun

3. Apa yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan ini?

• Vonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya

4. Siapa saja anggota majelis hakim Mahkamah Agung yang memutuskan hukuman penjara terhadap Gregorius Ronald Tannur?

• Soesilo, Ainal Mardhiah, dan Sutarjo

5. Pasal KUHP mana yang dinyatakan dilanggar oleh Gregorius Ronald Tannur dalam putusan MA?

• Pasal 351 Ayat (3) KUHP

6. Mengapa Pengadilan Negeri Surabaya sebelumnya membebaskan Gregorius Ronald Tannur dari dakwaan pembunuhan?

• Karena hakim menyatakan Ronald Tannur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.

7. Apa hasil dari kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya?

• Kasasi dikabulkan dan terdakwa dihukum 5 tahun penjara.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman lima tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tannur, terdakwa penganiayaan kekasihnya hingga meninggal dunia.

Putusan MA ini sekaligus membatalkan vonis bebas yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada tingkat pertama.

"Amar putusan Kabul kasasi penuntut umum- batal judex facti, terbukti dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP," tulis MA dalam situs resminya, Rabu (23/10/2024).

"Pidana penjara selama 5 tahun," bunyi putusan tersebut.

Adapun majelis hakim yang memutuskan yakni Soesilo sebagai ketua majelis, Ainal Mardhiah dan Sutarjo sebagai anggota majelis. Putusan ini dikeluarkan pada Selasa 22 Oktober 2024, kemarin.

Sebagai informasi, dalam perkara ini, Ketua Majelis Halim PN Surabaya Erintuah Damanik membebaskan Gregorius Ronald Tannur dari dakwaan pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti.

Hakim menyatakan Ronald Tannur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban. Dia dibebaskan dari segala dakwaan JPU.

# data[].attributes.attachment_link.title
Batalkan Vonis Bebas PN Surabaya, MA Hukum Ronald Tannur 5 Tahun Penjara

# data[].attributes.attachment_link.description
Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman lima tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tannur, terdakwa penganiayaan kekasihnya hingga meninggal dunia. Mahkamah Agung...

# data[].attributes.body
1. Kenapa kasus tersebut bermasalah?

Karena Ronald Tanur yang seharusnya di vonis hukuman penjara 12 tahun tiba-tiba dibebaskan dan hal tersebut menimbulkan kecurigaan akan adanya penyuapan dan gratifikasi kepada hakim yg menangani kasus tersebut.

2. Hukum apa yang dilanggar?

Kasus gratifikasi : Melanggar UU Tipikor Pasal 5 ayat (1) dengan ancaman hukuman penjara antara 1 sampai 5 tahun dan Pasal 13 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 3 tahun.

Kasus suap : Hukuman Pidana

Suap, Uang Pelicin, dan Pemerasan terkait jabatan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dengan pidana maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal Rp250.000.000

3. Menurut kalian bagaimana cara penyelesaian kasus tersebut?

Sebaiknya orang yang melakukan suap dan gratifikasi di hukum penjara se adil-adilnya sebagaimana harusnya dan sebaiknya hakim menjujung tinggi keadilan

# data[].attributes.attachment_link.title
Kasus Suap Hakim PN Surabaya Berawal dari Kecurigaan Vonis Bebas Ronald Tannur

# data[].attributes.attachment_link.description
Kejagung selidiki kasus suap hakim PN Surabaya setelah vonis bebas Ronald Tannur menarik perhatian publik.

# data[].attributes.body
● kenapa kasus tersebut bermasalah ?

karna pencarian tokoh utama pemvunuhan yang sampai bertahun-tahun dan baru di temukan ditahun 2024.

●Hukum apa yang dilanggar ?

Berdasarkan UU No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam kasus vina ada 3 jenis pelanggaran ham

1. pelanggaran atas pelanggaran hukum

2. pelanggaran hak atas bebas dri penyiksaan

3. pelanggaran hak terdakwah bebas dari tindakan penangkapan sewenang-wenang.

●Menurut kalian bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut!

Seharusnya Polda Jabar dan Polres Cirebon mengevaluasi dan memeriksa terkait dugaan proses penangkapan pidana. Dan memastikan dengan pasti saksi saksi yang ada.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah merampungkan pemantauan kasus meninggalnya Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, dengan menghasilkan tiga kesimpulan dan sejumlah poin rekomendasi bagi empat kementerian/lembaga.

"Pemantauan telah dilakukan dengan meminta keterangan saksi-saksi, kuasa hukum para terdakwa, ahli digital forensik, ahli forensik, dokter forensik, para terpidana di rutan/lapas di Bandung, para penyidik di Polresta Cirebon dan Polda Jawa Barat, dan melakukan tinjauan lapangan di Bandung dan Cirebon," ucap Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dari hasil pemantauan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM menyimpulkan ada tiga jenis pelanggaran HAM dalam kasus tersebut. Pertama, pelanggaran hak atas bantuan hukum.

Menurut Komnas HAM, berdasarkan keterangan dari para terpidana dan kuasa hukumnya, para terdakwa tidak didampingi advokat pada tingkat pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan di Polresta Cirebon pada akhir Agustus-Oktober 2016.

"Absennya hak atas bantuan hukum juga terkonfirmasi berdasarkan Putusan Sidang Etik Bidpropam Polda Jabar dan Sie Propam Polresta Cirebon pada sekitar Maret 2017," imbuh Uli.

Baca juga: Komnas HAM terima aduan dari kuasa hukum enam terpidana kasus Vina

Kedua, pelanggaran hak atas bebas dari penyiksaan. Komnas HAM mendapat pengakuan dari para terpidana bahwa mereka mengalami penyiksaan atau perlakuan lainnya ketika penahanan dan penangkapan di Polresta Cirebon.

"Hal tersebut terkonfirmasi berdasarkan Putusan Sidang Etik Bidpropam Polda Jabar Sie Propam Polres Cirebon pada sekitar Maret 2017," kata Uli menjelaskan.

Selain itu, Komnas HAM menyebut foto yang beredar di media sosial pada awal tahun 2016 yang memperlihatkan kondisi para terdakwa telah dikonfirmasi keasliannya oleh ahli digital forensik.

Ketiga, pelanggaran hak terdakwa bebas dari tindakan penangkapan sewenang-wenang. Menurut Komnas HAM, para terdakwa tidak mendapatkan surat penangkapan dan pemberitahuan kepada keluarga ketika proses penangkapan oleh Unit Narkoba Polresta Cirebon pada akhir Agustus 2016.

"Para terdakwa ditangkap bukan dalam konteks tertangkap tangan. Keluarga pada terdakwa tidak mengetahui penangkapan pada terdakwa tersebut," ucap Uli.

Baca juga: Komnas HAM kumpulkan informasi di TKP kasus pembunuhan Vina

Atas dasar itu, Komnas HAM merekomendasikan sejumlah poin kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Kepada Kapolri, Komnas HAM merekomendasikan untuk mengevaluasi dan memeriksa jajaran Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon terkait dugaan proses penangkapan terpidana tewasnya Vina dan Eki yang tidak sesuai prosedur.

Selain itu, Komnas juga merekomendasikan agar Kapolri mengevaluasi dan memeriksa jajaran Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon terkait dugaan penyiksaan dan kekerasan yang menimbulkan luka-luka terhadap terpidana.

Kemudian, Komnas HAM merekomendasikan Kapolri untuk menjamin terpenuhinya hak-hak para terpidana mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum, serta jaminan akses untuk bertemu pihak keluarga maupun kuasa hukumnya.

Turut direkomendasikan pula kepada Kapolri untuk menjamin terpenuhinya hak-hak para terpidana terbebas dari segala tindakan penyiksaan, penghukuman atas perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Terakhir, Komnas HAM merekomendasikan Kapolri untuk memastikan pelindungan dan pemenuhan hak atas keadilan dan kepastian hukum terhadap keluarga Vina dan Eki dalam upaya hukum.

Baca juga: Komnas HAM hormati putusan PN Bandung soal praperadilan Pegi Setiawan

Lebih lanjut, Komnas HAM merekomendasikan LPSK untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perlindungan terhadap para saksi, korban, dan memberikan layanan penyembuhan trauma kepada keluarga korban maupun saksi, serta memberikan perlindungan keamanan.

"Menjamin terpenuhinya hak-hak atas rasa aman terhadap para saksi dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan peristiwa ini," sambung Uli mengenai rekomendasi kepada LPSK.

Sementara itu, Komnas HAM merekomendasikan Kompolnas untuk mengawasi dan mengevaluasi seluruh proses upaya hukum terkait kasus ini, baik yang sudah berjalan pada tahun 2016 maupun yang saat ini masih berjalan.

Di sisi lain, kepada Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Komnas HAM merekomendasikan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak para terpidana mendapatkan bantuan hukum, serta jaminan akses bertemu dengan pihak keluarga maupun kuasa hukumnya.

"Menjamin terpenuhinya hak-hak para terpidana untuk terbebas dari segala tindakan penyiksaan, penghukuman atas perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya selama menjalani masa tahanan," pungkas Uli terkait rekomendasi Kanwil Kemenkumham Jawa Barat.

Baca juga: Komnas HAM sebut telah minta keterangan 27 orang terkait kasus Vina
Baca juga:Komnas HAM lakukan proses pemantauan kasus Vina

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

# data[].attributes.attachment_link.title
Komnas HAM rampungkan pemantauan kasus Vina dan Eki

# data[].attributes.attachment_link.description
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah merampungkan pemantauan kasus meninggalnya Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, dengan menghasilkan tiga ...

# data[].attributes.headline
Kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua

# data[].attributes.subject
Kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua

# data[].attributes.body
Kasus Ferdy Sambo berpusat pada pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat, yang dilakukan secara terencana pada Juli 2022. Ferdy Sambo, seorang perwira tinggi di Polri saat itu, diketahui merancang pembunuhan dan berupaya menutupinya dengan menyusun skenario palsu, yaitu mengklaim bahwa Yosua tewas dalam baku tembak dengan ajudan lainnya. Penyelidikan kemudian mengungkap bahwa tidak ada baku tembak yang terjadi, dan Yosua tewas akibat pembunuhan berencana.

1. Kenapa kasus tersebut ber masalah?

Kasus Ferdy Sambo dianggap bermasalah karena melibatkan beberapa aspek penting yang menimbulkan keprihatinan publik yaitu penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi bukti, integritas kepolisian, keterlibatan banyak pihak, dan tuntutan reformasi

2. Hukum apa yang dilanggar?

1) Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana): Sambo dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua.

2) Pasal 55 dan 56 KUHP (Penyertaan dalam Tindak Pidana): Sambo juga melanggar pasal ini karena melibatkan orang lain dalam pelaksanaan pembunuhan.

3) Pasal 221 KUHP (Penghalangan Proses Hukum): Sambo melanggar pasal ini karena ia berupaya menyembunyikan bukti dan menghalangi proses penyelidikan.

3. Menurut kalian bagaimana cara penyelesaian kasus tersebut!

Penyelesaian kasus Ferdy Sambo seharusnya dilakukan dengan cara yang transparan dan adil agar masyarakat bisa percaya pada proses hukum. Pertama, proses peradilan harus berlangsung secara terbuka, sehingga semua orang dapat melihat bahwa hukum berlaku untuk siapa saja, termasuk para pejabat tinggi kepolisian. Selain itu, perlu ada reformasi dalam kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/10/05200021/akhir-perjalanan-kasus-ferdy-sambo-sang-mantan-jenderal-yang-lolos-dari

# data[].attributes.attachment_link.title
ERROR: The request could not be satisfied

# data[].attributes.body
1. Kenapa kasus tersebut bermasalah?- Dalam hukum, pemerkosaan adalah kejahatan berat karena melibatkan kekerasan dan pelanggaran terhadap kebebasan individu. Ketika seseorang dinyatakan bersalah, itu biasanya karena ada bukti yang menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindakan tersebut tanpa izin dari korban.

- ⁠Selain itu Para pelaku masih anak-anak, dengan usia antara 12 hingga 16 tahun.

- ⁠Banyak masyarakat salah paham tentang proses hukum bagi anak-anak. Mereka mengira bahwa anak-anak yang direhabilitasi tidak diproses secara hukum, padahal mereka tetap menjalani proses hukum sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

2. Hukum apa yang dilanggar ?

Pemerkosaan: Tindakan ini melanggar Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pemerkosaan.

Pembunuhan: Tindakan ini melanggar Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan.

3. Menurut kalian bagaimana cara penyelesaian kasus tersebut?

• Korban harus melapor ke pihak berwenang, seperti polisi, untuk menceritakan kejadian. Polisi akan melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan mewawancarai saksi. Jika ada cukup bukti, kasus akan dibawa ke pengadilan. Kemudian pelaku akan diadili. Selama proses ini, penting bagi korban mendapatkan dukungan psikologis dan hukum.

# data[].attributes.attachment_link.title
Penegakan Hukum bagi Pemerkosa dan Pembunuh di Bawah Umur

# data[].attributes.attachment_link.description
Meski direhabilitasi, 4 bocah terduga pelaku pemerkosaan dan pembunuhan anak perempuan di Palembang tetap diproses hukum hingga persidangan nantinya.

# data[].attributes.attachment_caption
Kasus Ronald Tanur yang bunuh pacarnya namun divonis bebas 

# data[].attributes.body
1.Kenapa kasus tersebut bermasalah :

Ronald sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap Dini Sera, kekasihnya sendiri. Peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Oktober 2023. Dari hasil penyidikan, Ronald diketahui memukul, menendang, bahkan menggilas tubuh Dini dengan mobil pribadinya.

Dan dugaan menyuap Ketiga hakim sebesar Rp20 miliar untuk memberikan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur, dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan.

2.Hukum apa yang di langgar :

-Pasal 351 KUHP Tindak penganiayaan

-Pasal 359 KUHP Kelalaian yang menyebabkan orang lain tewas

-Pasal 338 KUHP merampas nyawa orang lain dengan sengaja.

3. menurut kalian bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut?

• korban dan saksi harus melaporkan kepada polisi dengan bukti-bukti nyata, dan menceritakan hal yang terjadi.

• polisi harus memberikan hukuman yg setimpal dan tidak boleh dibayar dengan uang kepada pelaku, apabila pelaku benar" terbukti bersalah