# data[].attributes.body
1. Anisa Dela Safitri (05)

2. Desta Wahyu Haneda (10)

3. Nabila Putri A (21)

4. Sadina Yunda S (26)

Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan di berbagai negara di dunia dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu monarki dan republik. Setiap bentuk pemerintahan memiliki variasi dan sistem yang berbeda dalam menjalankan kekuasaan serta dalam bagaimana pemimpin dipilih dan menjalankan pemerintahan.

1. Monarki

Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu, di mana kekuasaan biasanya diperoleh secara turun-temurun. Sistem ini telah ada selama berabad-abad dan masih bertahan hingga kini di beberapa negara dengan berbagai variasi.

a. Monarki Absolut

Dalam sistem monarki absolut, raja atau ratu memiliki kekuasaan penuh atas negara dan pemerintahan. Semua keputusan politik, hukum, dan administratif berada di bawah kendali sang penguasa tanpa perlu persetujuan dari parlemen atau institusi lain.

Ciri-ciri monarki absolut:

Raja memiliki kewenangan mutlak dalam pemerintahan.

Tidak ada pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Hukum dan kebijakan dibuat berdasarkan keputusan raja.

Biasanya didukung oleh nilai-nilai tradisional dan agama.

Contoh negara dengan monarki absolut:

Arab Saudi: “ Raja memiliki kontrol penuh atas negara, dan hukum didasarkan pada syariat Islam.

Brunei Darussalam: “ Sultan memiliki kendali mutlak atas pemerintahan dan kebijakan negara.

Kelebihan Monarki Absolut:

Keputusan dapat diambil dengan cepat tanpa harus melewati proses legislatif yang panjang.

Stabilitas politik cenderung lebih terjaga karena tidak ada pergantian pemimpin melalui pemilu.

Lebih sedikit konflik politik karena tidak ada persaingan antar partai politik.

Tantangan Monarki Absolut:

Rakyat tidak memiliki kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

Berisiko terjadi penyalahgunaan kekuasaan karena tidak ada mekanisme check and balance.

Bisa terjadi ketidakpuasan rakyat jika kebijakan pemerintah dianggap tidak adil.

b. Monarki Konstitusional

Dalam sistem monarki konstitusional, raja atau ratu tetap menjadi kepala negara, tetapi perannya lebih bersifat simbolis. Kekuasaan politik dan pemerintahan dipegang oleh parlemen serta perdana menteri yang dipilih secara demokratis.

Ciri-ciri monarki konstitusional:

Raja atau ratu tidak memiliki kekuasaan eksekutif, melainkan hanya sebagai simbol negara.

Pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri dan parlemen.

Kekuasaan dibatasi oleh konstitusi yang mengatur pemerintahan.

Sistem demokrasi tetap berjalan dengan pemilihan umum secara berkala.

Contoh negara dengan monarki konstitusional:

Inggris: “ Raja tidak terlibat dalam politik, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri dan parlemen.

Jepang: “ Kaisar hanya berperan sebagai simbol negara, sementara pemerintahan dijalankan oleh parlemen dan perdana menteri.

Spanyol: “ Raja memiliki peran seremonial, sementara pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.

Kelebihan Monarki Konstitusional:

Mempertahankan stabilitas tradisional sekaligus menerapkan demokrasi.

Raja atau ratu dapat menjadi simbol pemersatu bangsa.

Mencegah kekuasaan absolut karena ada pembagian kekuasaan yang jelas.

Tantangan Monarki Konstitusional:

Memerlukan biaya besar untuk mempertahankan institusi kerajaan.

Terkadang terjadi perdebatan tentang relevansi monarki dalam era modern.

Raja tetap memiliki pengaruh meskipun secara formal tidak memegang kekuasaan eksekutif.

2. Republik

Republik adalah bentuk pemerintahan di mana pemimpin negara dipilih melalui pemilu dan tidak ada jabatan politik yang diwariskan secara turun-temurun. Kekuasaan berada di tangan rakyat melalui sistem demokrasi yang memungkinkan pergantian pemimpin secara berkala.

a. Republik Presidensial

Dalam sistem republik presidensial, presiden memegang peran ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif penuh.

Ciri-ciri republik presidensial:

Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.

Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden, yang tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen kecuali melalui mekanisme tertentu seperti pemakzulan.

Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif lebih jelas.

Contoh negara dengan republik presidensial:

Amerika Serikat: “ Presiden memiliki wewenang besar dalam pemerintahan dan tidak bergantung pada parlemen.

Indonesia: “ Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kontrol atas kebijakan eksekutif.

Brasil: “ Presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

Kelebihan Republik Presidensial:

Stabilitas pemerintahan lebih kuat karena presiden memiliki masa jabatan tetap.

Pemimpin memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan program politiknya.

Pemisahan kekuasaan yang jelas menghindari dominasi satu pihak.

Tantangan Republik Presidensial:

Konflik antara presiden dan parlemen bisa terjadi jika partai yang berkuasa berbeda.

Proses pengambilan keputusan terkadang lambat karena harus melalui mekanisme checks and balances.

b. Republik Parlementer

Dalam republik parlementer, presiden umumnya hanya berperan sebagai simbol negara, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri yang berasal dari parlemen.

Ciri-ciri republik parlementer:

Presiden memiliki kekuasaan terbatas dan lebih banyak bertugas sebagai simbol negara.

Perdana menteri adalah kepala pemerintahan yang dipilih oleh parlemen.

Pemerintahan lebih fleksibel karena perdana menteri dapat diganti melalui mosi tidak percaya dari parlemen.

Contoh negara dengan republik parlementer:

Jerman: “ Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kanselir (perdana menteri) memegang kekuasaan eksekutif.

India: “ Perdana menteri memegang kendali pemerintahan, sedangkan presiden hanya menjalankan fungsi seremonial.

Kelebihan Republik Parlementer:

Fleksibilitas dalam mengganti pemimpin jika kebijakan tidak berjalan baik.

Pemerintah cenderung lebih bertanggung jawab karena harus mendapat dukungan parlemen.

Tantangan Republik Parlementer:

Bisa terjadi ketidakstabilan jika pemerintahan sering berganti.

Kekuatan politik lebih terpusat di parlemen, yang bisa menyebabkan kesulitan dalam mengambil keputusan cepat.

c. Republik Semi-Presidensial

Dalam republik semi-presidensial, kekuasaan dibagi antara presiden dan perdana menteri. Biasanya, presiden menangani urusan luar negeri, sedangkan perdana menteri mengelola pemerintahan sehari-hari.

Contoh negara dengan republik semi-presidensial:

a. Prancis: “ Presiden memiliki kekuasaan luas, tetapi perdana menteri juga memiliki peran penting dalam pemerintahan.

b. Rusia: “ Presiden mengontrol kebijakan luar negeri dan pertahanan, sedangkan perdana menteri mengatur kebijakan dalam negeri.

Kesimpulan

Setiap bentuk pemerintahan memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri. Monarki cenderung memberikan stabilitas jangka panjang, sementara republik memungkinkan perubahan pemimpin secara demokratis. Pemilihan sistem pemerintahan sering kali bergantung pada sejarah, budaya, dan kondisi sosial politik masing-masing negara.

# data[].attributes.body
Nama Anggota :

●Kurniawati (18)

●Muhammad Maulana A. (20)

●Nicholas Wahyu I. J. (23)

●Nur Azizah Yudisani (24)

●Tessa Viola Listyaningsih (31)

1. Republik

Pengertian :

Istilah republik berasal dari bahasa Latin respublica, yang berarti kepunyaan atau milik umum. Dalam peradaban Romawi, republik diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Sebagai bentuk pemerintahan, republik menekankan bahwa penyelenggaraan negara dilakukan oleh dan untuk kepentingan umum. Konsep ini menegaskan bahwa seluruh organ negara harus bekerja demi melayani rakyat. Menurut Bagir Manan, paham republik (republicanism) berlandaskan prinsip bahwa pemerintahan harus diselenggarakan demi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kepentingan umum menjadi pusat perhatian dalam aktivitas pemerintahan. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir pihak.

Ciri-ciri :

Pertama, pemerintahan dijalankan secara demokratis dengan kekuasaan yang tidak terpusat pada satu tangan, melainkan tersebar di berbagai organ negara. Sistem desentralisasi kekuasaan diterapkan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas, serta untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu.

Kedua, rakyat harus berperan aktif dalam penyelenggaraan negara. Partisipasi ini diwujudkan melalui berbagai sarana seperti referendum, partai politik, dan pemilihan umum. Dalam sistem republik, rakyat bukan hanya sekadar objek yang harus patuh kepada pemerintah, tetapi juga subjek yang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan negara. Dengan demikian, pemerintahan republik menjamin bahwa rakyat memiliki peran utama dalam kehidupan bernegara.

2. Monarki

Pengertian :

Secara etimologi, istilah monarki berasal dari bahasa Yunani monos (satu) dan arkhein (memerintah), yang berarti pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang penguasa. Dalam sistem ini, kekuasaan negara terpusat pada raja yang dianggap sebagai wakil Tuhan, berdasarkan doktrin teokratis. Oleh karena itu, raja memiliki kekuasaan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Ciri-ciri :

Pertama, pemerintahan dipimpin oleh satu orang raja; kedua, kekuasaan raja bersifat mutlak dan terpusat; ketiga, hak untuk bertahta diperoleh melalui keturunan. Sistem pewarisan ini membuat rakyat tidak memiliki hak untuk memilih kepala negara, sehingga mereka tidak dapat meminta pertanggungjawaban raja atas kebijakan yang diambil.

Klasifikasi:

Berdasarkan cara pengorganisasian kekuasaan, monarki terbagi menjadi tiga bentuk:

1. Monarki absolut, adalah bentuk awal monarki, di mana seluruh kekuasaan berada di tangan raja tanpa pembatasan hukum. Dalam sistem ini, keputusan raja dianggap sebagai hukum yang harus ditaati. Salah satu contoh negara yang menganut monarki absolut adalah Brunei Darussalam.

2. Seiring perkembangan zaman, kekuasaan raja mulai terbatas dengan munculnya monarki konstitusional. Dalam sistem ini, raja masih memiliki peran dalam pemerintahan, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Swedia adalah salah satu contoh negara yang menerapkan monarki konstitusional, di mana raja tetap berkuasa, tetapi dalam batasan hukum yang jelas.

3. Bentuk monarki yang lebih modern adalah monarki parlementer, di mana raja hanya berperan sebagai simbol negara tanpa kekuasaan politik. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini, kabinet dapat dibubarkan oleh parlemen, yang memiliki kekuasaan penuh sebagai wakil rakyat. Monarki parlementer diterapkan di beberapa negara seperti Inggris, Belgia, dan Malaysia. Di Malaysia, raja tetap dihormati sebagai kepala negara, tetapi pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang tunduk kepada parlemen. Dengan sistem ini, kedaulatan berada di tangan rakyat melalui parlemen, sementara raja tetap menjadi simbol persatuan dan kestabilan negara.

3. Kesimpulan

Pada prinsipnya, sistem pendistribusian kekuasaan negara kepada segenap organ- organ negara menentukan bentuk pemerintahan. Jika sistem pendistribusian kekuasaan negara bersifat sentralistik, bentuk pemerintahannya adalah monarki. Jika sistem pendistribusian kekuasaan negara bersifat desentralistik (yakni sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan), bentuk pemerintahan yang dihasilkan adalah republik.

# data[].attributes.body
Nama Anggota :

1. Aisya Aulia Rahma

2. Gilbertus Avelino Arfiantoro

3. Isna Indaryati

4. Vera Dini Mahalini

5. Zulfa Maghfiroh

A. Negara Federasi

1. Pengertian Negara Federasi

Negara federasi adalah bentuk negara yang terdiri dari beberapa entitas atau negara bagian yang memiliki pemerintahan sendiri, tetapi tetap berada di bawah pemerintahan pusat yang mengatur hal-hal tertentu seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan mata uang. Dalam sistem ini, kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian, sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

2. Manfaat Negara Federasi

a. Pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat

b. Pemerataan pembangunan

c. Mengakomodasi keberagaman Negara karena memberikan otonomi kepada daerah-daerah.

d. Mengurangi beban pemerintah pusat

2. Manfaat Negara Federasi

a. Negara bagian memiliki pemerintahan sendiri, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

b. Konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi, yang mengatur kewenangan antara pemerintah pusat dan negara bagian.

c. Adanya perwakilan negara bagian dalam pemerintahan pusat, biasanya melalui parlemen atau senat.

d. Kedaulatan tetap berada di tingkat nasional, meskipun negara bagian memiliki otonomi dalam berbagai bidang.

4. Contoh Negara Federasi

a. Amerika Serikat

b. Jerman

c. India

d. Australia

e. Kanada

B. Negara Kesatuan

1. Pengertian

Negara kesatuan adalah negara yang memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang kekuasaan tertinggi dan memerintah seluruh wilayah negara. Meskipun ada pembagian wilayah administratif (seperti provinsi, kabupaten, atau kota), kebijakan dan perundang-undangan yang diterapkan di seluruh wilayah negara bersumber dari pemerintahan pusat.

2. Manfaat

- Pemersatu Bangsa Negara kesatuan dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di antara warga negara

- Efisiensi dalam Pengelolaan Negara

3. Ciri-ciri

- Pemerintahan Terpusat

- Tidak Ada Pemisahan Kekuasaan yang Jelas antara Pemerintah Pusat dan Daerah

- Satu Sistem Hukum dan Perundang-undangan

4. Contoh Negara Kesatuan

- Indonesia

- Perancis

C. Sejarah Bentuk Negara Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan (1945)

1. Proklamasi Kemerdekaan : Ir. Soekarno dan Drs. Moch. Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

2. Bentuk negara : Bentuk negara yang dipilih adalah republik, dengan nama "Republik Indonesia".

Masa Awal Kemerdekaan (1945-1949)

1. Pemerintahan Republik Indonesia (PRI): Pemerintahan Republik Indonesia dibentuk dengan Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden.

2. Perjuangan kemerdekaan : Perjuangan kemerdekaan melawan Belanda yang berusaha untuk kembali menguasai Indonesia.

Konstitusi RIS (1949-1950)

1. Republik Indonesia Serikat (RIS): Pada tahun 1949, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk.

2. Bentuk negara federal : RIS memiliki bentuk negara federal dengan 16 negara bagian.

Konstitusi UUD 1950 (1950-1959)

1. Republik Indonesia: Pada tahun 1950, RIS dibubarkan dan digantikan dengan Republik Indonesia yang memiliki bentuk negara kesatuan.

2. UUD 1950: UUD 1950 menjadi konstitusi yang berlaku.

# data[].attributes.body
Arima Handayani (03)

Sofia Nur Aini (29)

Syifa Yogi Muzhafira (30)

Valentina Sal Sabila (32)

Pengertian Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan adalah sistem hukum ketatanegaraan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Sistem pemerintahan juga mengatur kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah. Sistem pemerintahan merupakan sekelompok orang yang melakukan sesuatu kebijakan atau kehendak dalam mengkoordinasikan, mengomunikasikan, serta memimpin hubungan dengan dirinya sendiri, masyarakat, atau lembaga negara yang ada dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Sistem Pemerintahan Presidensial:

1. Pengertian:

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang terpisah dari legislatif dan yudikatif. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen selama masa jabatannya kecuali melalui prosedur impeachment.

2. Ciri-ciri:

- Pemilihan langsung: Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu.

- Kekuasaan terpisah: Kekuasaan eksekutif (presiden) terpisah dari kekuasaan legislatif (parlemen) dan yudikatif.

- Kepala negara dan kepala pemerintahan: Presiden menjabat sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, sehingga memiliki wewenang penuh dalam urusan eksekutif.

- Stabilitas politik: Masa jabatan presiden yang jelas (biasanya 4 atau 5 tahun) memberikan stabilitas politik dan pemerintahan.

- Tidak dapat diberhentikan sembarangan: Presiden hanya dapat diberhentikan melalui prosedur tertentu, misalnya melalui impeachment.

3. Contoh Negara dengan Sistem Presidensial:

- Amerika Serikat: Di sini, presiden memiliki peran utama sebagai kepala negara dan pemerintahan yang dipilih melalui pemilu nasional setiap empat tahun.

- Indonesia: Presiden juga bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dipilih secara langsung oleh rakyat, dengan masa jabatan selama lima tahun.

Dengan sistem ini, negara mengutamakan pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Sistem Pemerintahan Parlementer:

1. Pengertian:

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem di mana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri dan kabinet yang dipilih dari parlemen serta bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Dalam sistem ini, kepala negara (seperti presiden atau raja) memiliki peran seremonial atau simbolis, sementara kepala pemerintahan (perdana menteri) memimpin jalannya pemerintahan sehari-hari.

2. Ciri-Ciri:

1. Kekuasaan eksekutif (perdana menteri dan kabinet) berasal dari dan bertanggung jawab kepada parlemen.

2. Kepala negara (raja atau presiden) hanya menjalankan fungsi seremonial, tanpa kekuasaan eksekutif.

3. Perdana menteri dipilih dari partai atau koalisi yang memiliki mayoritas kursi di parlemen.

4. Kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya.

5. Hubungan antara eksekutif dan legislatif sangat erat karena perdana menteri dan kabinet merupakan bagian dari parlemen.

6. Masa jabatan perdana menteri tidak tetap, tergantung pada dukungan mayoritas di parlemen.

3. Contoh Negara:

- Inggris: Monarki konstitusional di mana perdana menteri dipilih dari partai mayoritas di parlemen, sementara raja hanya berperan simbolis.

- Jepang: Sistem parlementer dengan kaisar sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

- India: Sistem republik parlementer dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

- Australia: Monarki konstitusional di bawah Persemakmuran Inggris, dengan gubernur jenderal sebagai perwakilan kepala negara.

Kesimpulan:

- Sistem Presidensial: Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, dipilih langsung, kekuasaan eksekutif terpisah, dan masa jabatan tetap. Hanya bisa diberhentikan lewat impeachment.

- Sistem Parlementer: Perdana menteri memimpin eksekutif, dipilih dari parlemen, dan bertanggung jawab kepada parlemen. Kepala negara memiliki peran simbolis. Eksekutif dapat diberhentikan lewat mosi tidak percaya.

Perbedaan utama:

Presidensial memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatif, sedangkan parlementer menghubungkan keduanya lebih erat dengan perdana menteri yang dipilih parlemen.

# data[].attributes.headline
TUGAS PENDALAMAN MATERI BENTUK NEGARA, BENTUK DAN SISTEM PEMERINTAHAN

# data[].attributes.subject
TUGAS PENDALAMAN MATERI BENTUK NEGARA, BENTUK DAN SISTEM PEMERINTAHAN

# data[].attributes.body
PETUNJUK MENGERJAKAN TUGAS

1. Bagi kelas menjadi 6 kelompok kecil secara acak

2. Duduk sesuai dengan kelompoknya

3. Putar video youtube diatas dan cermati dengan seksama, kemudian diskusikan isi penjelasan video youtube bersama anggota kelompok sesuai dengan pembagian materi berikut:

Kelompok 1 dan 4: membahas bagian materi tentang BENTUK NEGARA

Kelompok 2 dan 5: membahas bagian materi tentang BENTUK PEMERINTAHAN

Kelompok 3 dan 6: membahas bagian materi tentang SISTEM PEMERINTAHAN

Materi hasil diskusikan tuangkan dalam PADLET dan presentasikan di depan kelas!

SELAMAT BELAJAR

# data[].attributes.attachment_link.title
Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, dan Sistem Pemerintahan