# data[].attributes.headline
KONDISI EKONOMI DAN POLITIK PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

# data[].attributes.subject
KONDISI EKONOMI DAN POLITIK PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

# data[].attributes.body
Dan beberapa kebijakan lainnya yaitu:
Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap
Nasionalisasi Perusahaan Asing
Nasionalisasi de Javasche Bank

# data[].attributes.body
Gerakan Asaat
digagas oleh Mr. Asaat bertujuan melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing khususnya Tionghoa

# data[].attributes.body
Finek
Adapun kesepakatan nya:
hasil KMB dibubarkan.
Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional

# data[].attributes.body
Sistem ekonomi Ali baba
diprakarsai oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo menteri ekonomi pada masa Kabinet Ali I. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi

# data[].attributes.body
Gerakan Benteng
Sistem ekonomi gerakan benteng bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Program ini dicetuskan oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo

# data[].attributes.body
Gunting Syafruddin
Kebijakan ini merupakan pemotongan nilai uang. Caranya dengan memotong uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya menjadi setengah. Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin Prawiranegara.

# data[].attributes.body
Di masa demokrasi liberal, sering terjadi perubahan kabinet yang ternyata berdampak pada kehidupan ekonomi Indonesia saat itu. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, ada beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain

# data[].attributes.body
b. Kabinet

1) Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)
2) Kabinet Sukiman (26 April 1951-23 Februari 1952)
3) Kabinet Wilopo (30 Maret 1952-2 Juni 1953)
4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953-24 Juli 1955)
5) Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)
6) Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956-14 Maret 1957)
7) Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959)

# data[].attributes.body
a. Sistem Pemerintahan
Presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemeritahan.
Kegiatan pemerintahan dijalankan oleh Menteri.
Perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR). Sistem pemerintahan yang berlaku adalah Parlementer,

# data[].attributes.body
1. Kehidupan Politik
Menganut sistem multipartai yang memicu persaingan antarfraksi politik di parlemen untuk saling menjatuhkan.

# data[].attributes.headline
KONDISI POLITIK PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

# data[].attributes.subject
KONDISI POLITIK PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

# data[].attributes.body
Perubahan Sistem Presidensial ke Parlementer

# data[].attributes.body
Pembentukan Provinsi di Seluruh Wiayah Indonesia
Pada awalnya wilayah Indonesia dibagi 8 provinsi dan mengangkat

# data[].attributes.body
Pembentukan Alat Kelengkapan Negara dan pemerintahan
1) Pembentukan Lembaga Kementrian (Departemen)
2) Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah
3) Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara
4) Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Daerah

# data[].attributes.body
Kondisi politik Indonesia pada masa
awal kemerdekaan masih belum stabil. Mengingat ada berbagai perubahan
dan perkembangan yang terjadi pada masa itu. Ketidakstabilan itu
disebabkan oleh faktor faktor sebagai berikut :
1) Faktor Internal (dari dalam), antara lain :
Adanya persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi untuk
menjadi partai yang paling berpengaruh di Indonesia.
Gangguan keamanan dalam negeri yang mengancam disintegrasi
bangsa
Bangsa Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang cocok
sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial
menjadi Parlementer.

2) Faktor Eksternal
• Kedatangan Sekutu (Inggris) yang di boncengi NICA (Belanda) yang ingin
kembali menjajah Indonesia,menimbulkan pertempuran di berbagai daerah.

# data[].attributes.headline
KONDISI POLITIK PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN

# data[].attributes.subject
KONDISI POLITIK PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN

# data[].attributes.body
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN MENGHADAPI BURUKNYA KONDISI EKONOMI INDONESIA
*Konferensi ekonomi februari 1946
*Pinjaman nasional
*Pembentukan planning board
*Rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang
*Rencana ekonomi
*Persatuan tenaga ekonomi
*Oeang republik Indonesia

# data[].attributes.body
Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950 adalah sebagai berikut :
a. Terjadi inflasi yang sangat tinggi
b. Adanya blokade ekonomi dari Belanda
c. Kekosongan negara

# data[].attributes.body
Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena :
1)        Indonesia belum memiliki pemerintahan yang baik
2)        Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap.
3)        pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan.
4)        Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet
5)        Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional.
6)        Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia.

# data[].attributes.headline
KONDISI EKONOMI INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN

# data[].attributes.subject
KONDISI EKONOMI INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN

# data[].attributes.headline
KONDISI EKONOMI DAN POLITIK PADA AWAL KEMERDEKAAN

# data[].attributes.subject
KONDISI EKONOMI DAN POLITIK PADA AWAL KEMERDEKAAN