# data[].attributes.headline
1. KONDISI KEHIDUPAN INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN

# data[].attributes.subject
1. KONDISI KEHIDUPAN INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN

# data[].attributes.body
Secara politik, kondisi kehidupan Indonesia awal kemerdekaan belum stabil.
Ketidakstabilan itu disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.
1) Faktor Internal (dari dalam), antara lain:
•Adanya persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi untuk
menjadi partai yang paling berpengaruh di Indonesia.
• Gangguan keamanan dalam negeri yang mengancam disintegrasi bangsa
• Bangsa Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang cocok sehingga
terjadi
• perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi Parlementer.
2) Faktor Eksternal (dari luar), antara lain:
•Kedatangan Sekutu (Inggris) yang di boncengi NICA (Belanda) yang ingin kembali
menjajah Indonesia,menimbulkan pertempuran di berbagai daerah.
• Jepang memiliki status masih mempertahankan status quo pada wilayah
Indonesia sampai Sekutu datang sehingga sering terjadi peperangan antara rakyat
Indonesia dan tentara Jepang.

# data[].attributes.headline
2. PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK BANGSA INDONESIA PADA AWAL KEMERDEKAAN

# data[].attributes.subject
2. PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK BANGSA INDONESIA PADA AWAL KEMERDEKAAN

# data[].attributes.body
Dinamika perkembangan politik bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan antara lain:
a. Terbentuknya Negara Indonesia
Dengan terpenuhinya syarat suatu negara yaitu mengesahkan UUD 1945, Memilih Presiden dan Wakil Presiden, Membentuk Komite Nasional
Indonesia pada Sidang PPKI 18 Agustus 1945.
b. Pembentukan Alat Kelengkapan Negara dan Pemerintahan
1) Lembaga Kementrian (Departemen)
2) Komite Nasional Indonesia dan Daerah
3) Alat Kelengkapan Keamanan Negara
4) Lembaga Pemerintahan di Daerah
c. Pembentukan Provinsi di Seluruh Wiayah Indonesia
Terdapat 8 provinsi sekaligus gubernurnya yaitu Provinsi Sumatra, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.
d. Perubahan Fungsi KNIP
Dari yang hanya pembantu presiden menjadi lembaga legislatif. Hal itu didukung Moh. Hatta
yang menerbitkan Maklumat Presiden tanggal 16 Oktober 1945 tentang pemberian
kekuasaan legislatif kepada KNIP.
e. Perkembangan Keragaman Ideologi dan Partai Politik
-Komunis
-Sosialis
-Nasionalis
-Agama
f. Perubahan Sistem Presidensial ke Parlementer
Sjahrir mengajukan Maklumat KNIP No. 5 tanggal 11 November 1945 yang isinya pembentukan kabinet yang bekerja kolektif yang dipimpin perdana
menteri . Perdana Menteri ditunjuk oleh kepala negara. Format itu disetujui oleh
Presiden Soekarno. Akhirnya pada tanggal 14 November 1945 terbentuk kabinet RI dengan Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri. Dari sinilah Indonesia mulai mengubah sistem pemerintahan dari Presidensial ke Parlementer yang diawali dengan Kabinet Sjahrir.

g. Perpindahan Ibu Kota Negara
Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta terjadi pada 14 Januari 1946, dengan alasan:
1) Terdapat markas besar tentara
2) Di Yogyakarta tidak dijumpai kekuatan sekutu sehingga siapapun leluasa menunjukkan dan menyebarluaskan pernyataan kemerdekaan.
3) Terdapat lascar Hisbullah Sabilillah dan Laskar Mataram Pimpinan Sri Sultan
Hamengkubuwono IX.
4) Yogyakarta mampu menjamin pelaksanaan perjuangan, baik secara diplomasi maupun dengan bersenjata.
5) Letak Yogyakarta dekat dengan Semarang dan Surakarta. Jika ada suatu ancaman, kekuatan kedua kota tersebut dapat digerakkan.
Presiden Soekarno dan Moh. Hatta bersama dengan beberapa menteri pindah
ke Yogyakarta, sementara perdana menteri Sutan Sjahrir masih berkedudukan di Jakarta untuk mengadakan hubungan dengan dunia internasional.
h. Konflik Indonesia – Belanda hingga Pengakuan Kedaulatan
Indonesia menempuh jalur damai yang prosesnya dapat dilihat di bawah ini.
https://history1978.wordpress.com/2013/05/12/konflik-indonesia-belanda-1945-1950/
i. Berdirinya Republik Indonesia Serikat
Republik Indonesia (RIS) berbentuk federal lahir atas hasil konferensi Meja Bundar (KMB) yang
dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 2 November 1949. Pada saat itu Republik
Indonesia Serikat (RIS) terbagi kedalam 7 negara bagian dan 9 satuan kenegaraan yang
kemudian memisahkan masing-masing kekuasaan daerah.
https://hedisasrawan.blogspot.com/2018/10/16-negara-bagian-ris-republik-indonesia.html?m=1
Tetapi negara-negara tersebut akhirnya berbalik arah dan menginginkan RIS kembali menjadi NKRI.
j.Pembubaran RIS dan Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI)
Pada bulan Maret dan April 1950, semua negara bagian dan daerah otonom RIS (kecuali Negara Sumatra Timur dan Negara Indonesia Timur) membubarkan diri untuk bergabung dengan Negara Republik Indonesia di Yogyakarta. Dari tanggal 3–5 Mei, konferensi antara Negara Indonesia Timur; Negara Sumatra Timur; dan Negara Republik Indonesia berakhir dengan keputusan untuk menggabungkan ketiga negara tersebut menjadi satu kesatuan. Pada tanggal 19 Mei, sebuah pengumuman telah dikeluarkan oleh pemerintah federal Republik Indonesia Serikat (mewakili dua negara bagian yang tersisa dan Negara Republik Indonesia), yang menyatakan bahwa semua pihak telah mencapai kesepakatan untuk bersama-sama membentuk kesatuan negara sebagai Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pengumuman itu juga menandai dibubarkannya Negara Republik Indonesia sebagai negara bagian RIS. Republik Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1950 – bertepatan dengan peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-5 – dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
k. Politik Luar Negeri
Pada awal kemerdekaan, politik luar negeri Indonesia difokuskan pada bagaimana
memperoleh pengakuan dari negara lain atas kemerdekaannnya. Kemudian
mencetuskan politik BEBAS AKTIF.

# data[].attributes.headline
3. PERKEMBANGAN KEHIDUPAN EKONOMI BANGSA INDONESIA PADA AWAL KEMERDEKAAN

# data[].attributes.subject
3. PERKEMBANGAN KEHIDUPAN EKONOMI BANGSA INDONESIA PADA AWAL KEMERDEKAAN

# data[].attributes.body
a. Kondisi Ekonomi Indonesia Awal Kemerdekaan
Latar belakang kacaunya perekonomian awal kemerdekaan disebabkan karena :
▪ Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana
belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian
Indonesia.
▪ Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur
ekonomi keuangan yang mantap.
▪ Kehidupan ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat
pengeluaran pembiayaan perang Jepang membuat pemerintah baru Indonesia agak
sulit untuk bangkit dari keterpurukan.
▪ Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi.
▪ Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional.
▪ Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus
melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.
b. Faktor- Faktor Penyebab Kacaunya Perekonomian Indonesia 1945-1950
1. Terjadi inflasi yang sangat tinggi.
2. Adanya blokade ekonomi dari Belanda.
3. Kekosongan kas negara
c. Upaya Pemerintah Mengatasi Masalah Ekonomi
1. Mengatasi blokade ekonomi Belanda
a. Usaha bersifat politis, yaitu Diplomasi Beras ke India
b. Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri
2. Kebijakan Pemerintahan Menghadapi Buruknya Kondisi Ekonomi Indonesia
a. Konferensi Ekonomi Februari 1946
b. Pinjaman Nasional
c. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
d. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948
e. Rencana Kasimo (Kasimo Plan)
f. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)
g. Oeang Republik Indonesia (ORI)

# data[].attributes.headline
4. PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK MASA DEMOKRASI LIBERAL

# data[].attributes.subject
4. PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK MASA DEMOKRASI LIBERAL

# data[].attributes.body
a. Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal
Sistem pemerintahan di Indonesia pada masa demokrasi liberal berbeda dengan masa awal kemerdekaan. Pada masa Demokrasi Liberal presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Roda pemerintahan dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Adapun kabinet-kabinet pada masa Demokrasi Liberal sebagai berikut.
1. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)
2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)
3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
6. Kabinet Ali Sastramojoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
7. Kabinet Djuanda (9 April 1957- 5 Juli 1959)
b. Sistem Kepartaian
Memasuki masa demokrasi liberal sistem kepartaian yang diterapkan pemerintah Indonesia adalah sistem multipartai. Menurut Mohammad Hatta, sistem multipartai bertujuan memudahkan dalam mengukur kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Akan tetapi, kenyataannya partai-partai tersebut cenderung memperjuangkan kepentingan golongan dibandingkan kepentingan nasional. Dalam perkembangannya, partai politik pada masa Demokrasi Liberal saling bersaing, mencari kesalahan, dan menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan parlemen menjadi partai oposisi yang berusaha menjatuhkan partai politik yang sedang memerintah. Kondisi inilah yang menyebabkan sering terjadi pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program kabinet tidak dapat berjalan sebagaimana semestinya. Kondisi ini berdampak pada terjadinya instabilitas dalam berbagai bidang seperti politik, keamanan, ekonomi, dan sosial.
c. Pelaksanaan Pemilu I Tahun 1955
Pemilihan umum 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia. Pemilihan umum 1955 terselenggara pada masa pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap. Pada pemilu pertama 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya melalui kotak-kotak suara yang telah disediakan PPI. Pemilu 1955 dianggap berhasil dan menjadi pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia.
Pelaksaan pemilu 1955 dapat dilihat pada link di bawah ini.
https://intanonline.com/PR21/SM1/SEJIN/XII/PENDAMPR21_08.html

# data[].attributes.headline
5. PERKEMBANGAN KEHIDUPAN EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

# data[].attributes.subject
5. PERKEMBANGAN KEHIDUPAN EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

# data[].attributes.body
a. Mencari Sistem Ekonomi Nasional
1) Pemikiran Ekonomi Nasional
Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh
Soemitro Djojohadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada
hakekatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Soemitro mencoba mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus sesegera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi, karena pengusaha pribumi pada umumnya bermodal lemah. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha tersebut dengan bimbingan konkret dan bantuan pemberian kredit. Jika usaha ini berhasil maka secara bertahap pengusaha pribumi akan dapat berkembang maju dan tujuan mengubah struktur ekonomi kolonial di bidang perdagangan akan berhasil. Usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengusaha pribumi dilakukan melalui “Gerakan Asaat”. Gerakan Asaat memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia Asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari
persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan warga keturuan Cina pada khususnya.
2) Sistem Ekonomi Liberal
Kondisi perekonomian Indonesia mulai mengalami peningkatan pada masa pemerintahan kabinet Natsir. Salah satu penyebab peningkatan ini adalah berlangsungnya Perang Korea pada awal 1950-an yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas dan peningkatan pendapatan ekspor. Pada 1951 perekonomian Indonesia kembali tidak stabil karena menurunnya volume perdagangan internasional. Saat itu Indonesia hanya mengandalkan komoditas ekspor berupa hasil perkebunan. Pemerintah belum mampu meningkatkan produksi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kondisi ini diperparah dengan kondisi keuangan Indonesia yang masih menggunakan rancangan pemerintah kolonial Belanda. Dapat dikatakan, pemerintah Indonesia mengalami kesulitan mengubah sistem ekonomi kolonial ke sistem ekonomi nasional. Menghadapi permasalahan ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia mulai menerapkan sistem ekonomi liberal berupa pelaksanaan industrialisasi. Pemerintah Indonesia juga berusaha melepaskan ikatan ekonomi dengan pemerintah Belanda melalui beberapa tindakan berikut.
a) Perundingan Financial Ekonomi (Finek)
b) Biro Perancang Keuangan
c) Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
b. Kebijakan untuk Mengatasi Permasalahan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal
a) Gerakan Benteng
b) Nasionalisasi perusahaan asing
c) Sistem Ekonomi Ali-Baba
c. Akhir Masa Demokrasi Liberal di Indonesia
Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno
mengeluarkan dekrit. Setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi UUDS 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan Demokrasi Liberal tidak berlaku lagi di Indonesia dan mulainya sistem Presidensil dengan Demokrasi Terpimpin ala Soekarno.