# data[].attributes.headline
DEMOKRASI LIBERAL (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)

# data[].attributes.subject
DEMOKRASI LIBERAL (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)

# data[].attributes.body
Demokrasi liberal terjadi terjadi setelah dikeluarkannya Maklumat Pemerintahan 14 November 1945. Kepala pemerintahan dipimpim oleh seorng perdana menteri. Namun, perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diberhentikan. Dalam kabinet parlementer, Sultan SYahrir diangkat sebagai perdana menteri pertama.

Pada tanggal 19 Desember 1945 seusai Agresi Militer Belanda II, terbentuklah RIS (Negara Republik Indonesia Serikat) yang menerapkan sistem politik demokrasi liberal. Beragam partai muncul ketika kedaulatan rakyat diserahkan pada sistem multipartai sehingga suara rakyat terpecah-pecah.

PERGANTIAN KABINET PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL:
1) Kabinet Natsir (6 September 1950-27 April 1951)
2) Kabinet Sukiman-Soewirjo (27 April 1951-3 April 1952)
3) Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)
4) Kabinet Ali I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955)
5) Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret      1956)
6) Kabinet Ali II (20 Maret 1956-14 Maret 1957)
7) Kabinet Juanda (9 April 1957-10 Juli 1959)

# data[].attributes.body
Sistem demokrasi ini dipimpin oleh seorang pemimpin atau panglima besar revolusi yaitu presiden. Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno berpidato yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang dikenal dengan Manifesto Politik RI. Pada  persidangan tanggal 23-25 September 1959, DPA mengusulkan bahwa Manifesto Politik Republik Indonesia dijadikan GBHN (Garis-garis Besar Huluan Negara).

Saat sistem demokrasi ini terjadi, masuknya pengaruh PKI dalam konsep nasakom yang memberi peluang kepada PKI untuk memperluas dan mengemangkan pengaruhnya. Terjadi nya peristiwa G20S/PKI pada puncaknya bulan September yang menyebabkan tujuh jenderal TNI AD dibunuh di Lubang Buaya, Jakarta dan mengakibatkan munculnya gerakan yang meminta Presiden Soekarno mundur.

# data[].attributes.headline
DEMOKRASI PANCASILA PADA ORDE BARU (1966-1998)

# data[].attributes.subject
DEMOKRASI PANCASILA PADA ORDE BARU (1966-1998)

# data[].attributes.body
Orde baru ini memiliki keinginan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Sistem polik yang baru digunakan diberi nama "demokrasi konstitusional". Pemerintahan orde baru menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkaan stabilitas nasional untuk mempercepat proses pembangunan bangsa dengan mengedepankan ekonomi sebagai sarana perbaikan.

Pada tahun 1970-an, proses pembangunan di Indonesia masih dalam koridor Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Namun, pada akhir tahun 1980-an dan 1990-an, pembangunan ekonomi berubah menjadi sistem mercusuar dan panglima. Selama masa orde baru, pemerintah telah melaksanakan enam kali pemilihan umum dan pada akhirnya Presiden Suharto resmi dilantik oleh MPR sebagai presiden pada tahun 1968 selama 5 tahun lalu dilantik kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1993, dan 1998.

# data[].attributes.body
Demokrasi era reformasi ini terjadi pada tahun 1998 hingga saat ini atau sering disebut dengan orde transisi demokrasi Pancasila. Saat Prof. Dr. B.J. Habibie menjadi presiden pada 21 Mei 1998, masa itu yang kembali mewujudkan beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia. telah diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kiebangsaan dan kenegaraan. Lalu, diberlakukkannya sistem multipartai dalam pemilu 1999.