# data[].attributes.body
Pada masa reformasi, Indonesia dipimpin oleh 5 presiden yang berbeda. Artinya, Indonesia memiliki berbagai kepemimpinan dalam proses pemerintahan yang berbeda. Berikut saya cantumkan perkembangan politik dalam masa pemerintahan 4 presiden selama masa reformasi.

# data[].attributes.headline
Jatuhnya Soekarno Menjadi Awal Masa Reformasi

# data[].attributes.subject
Jatuhnya Soekarno Menjadi Awal Masa Reformasi

# data[].attributes.attachment_link.title
Sejarah Singkat Kejatuhan Soeharto dan Orde Baru | Narasi Explains

# data[].attributes.headline
Artikel referensi Pendidikan di Indonesia

# data[].attributes.subject
Artikel referensi Pendidikan di Indonesia

# data[].attributes.headline
Keadaan Ekonomi Indonesia: Ekonomi Indonesia di era Reformasi

# data[].attributes.subject
Keadaan Ekonomi Indonesia: Ekonomi Indonesia di era Reformasi

# data[].attributes.attachment_link.title
Keadaan Ekonomi Indonesia: Ekonomi Indonesia di era Reformasi

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Gelombang pasang Era Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah mendorong berlangsungnya perubahan besar sistem dan praktik ketatanegaraan Indonesia. Sejak Era Reformasi, kehidupan ketatanegaraan Indonesia menjadi dinamis.

Fondasi penting dinamisasi ketatanegaraan tersebut adalah reformasi konstitusi yang memungkinkan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dilakukan perubahan, jumlah butir ketentuan yang tercakup dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli yaitu hanya terdiri dari 71 butir ketentuan. Setelah dilakukan perubahan sebanyak empat kali dalam satu rangkaian proses perubahan dari tahun 1999 hingga tahun 2002, butir ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melonjak drastis menjadi 199 butir. Dari 199 butir ketentuan tersebut, hanya 25 butir ketentuan yang berasal dari naskah asli yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebanyak 174 butir ketentuan selebihnya atau lebih dari 300 persen adalah ketentuan yang baru sama sekali.

Pada sisi lain, dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sejak tahun 2003, yang merupakan produk perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berperan penting mendinamisasi kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Melalui kewenangan yang dimilikinya, MKRI sebagai peradilan tata negara memberi lapangan empirik bagi praktik yudisial di bidang Hukum Tata Negara. Sebelum berdirinya MKRI, Hukum Tata Negara tidak memiliki lahan praktik kecuali praktik nonyudisial di lingkungan lembaga politik. Kehadiran MKRI memungkinkan berbagai pihak dari berbagai latar belakang mengajukan permohonan perkara untuk mendapatkan putusan dari Majelis Hakim Konstitusi atas persoalan ketatanegaraan yang mereka hadapi.

Atas dasar itulah Hukum Tata Negara Indonesia berkembang pesat dari waktu ke waktu. Perkembangan kehidupan ketatanegaraan Indonesia dewasa ini mulai menggeser praktik Hukum Tata Negara dari arah orientasi terlalu politis ke arah orientasi yang lebih praktis. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Hukum Tata Negara menempati posisi penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia saat ini.

Seiring dengan bangkitnya kesadaran konstitusional di kalangan warga negara Indonesia, antara lain sebagaimana tercermin dari banyaknya permohonan perkara di MKRI, kemudian muncul kebutuhan akan Hukum Tata Negara yang berorientasi lebih teknis-yuridis. Bidang Hukum Tata Negara yang sebelum Era Reformasi relatif kurang populer baik di kalangan mahasiswa hukum, mahasiswa pada umumnya, maupun masyarakat luas, kini mulai disadari sebagai bidang hukum yang penting diketahui oleh berbagai kalangan. Ini kemudian menciptakan kebutuhan pengetahuan Hukum Tata Negara di kalangan masyarakat umum. Program Kursus Hukum Tata Negara ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terutama bagi kalangan yang tidak berlatar belakang pendidikan Hukum Tata Negara.
Tujuan

1. Menyebarluaskan pengertian-pengertian baru yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca-amandemen.

2. Mendorong munculnya kesadaran warga negara Indonesia akan hak dan kewajiban asasinya sebagai subjek Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Membantu para pemula memahami garis besar ruang lingkup ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara.

4. Mengakrabkan masyarakat Indonesia dengan pengetahuan Hukum Tata Negara.

5. Mendorong perkembangan lebih lanjut studi Hukum Tata Negara di Indonesia.

Peserta
Kursus ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti oleh siapa saja yang tertarik mempelajari Hukum Tata Negara. Berbagai kalangan dengan berbagai latar belakang akan mendapatkan manfaat mengikuti program kursus ini.
Narasumber
Kursus ini disampaikan langsung oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai keynote speaker atau narasumber utama, dan juga narsumber lain yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman relevan di bidang Hukum Tata Negara.
Materi
Materi pembahasan Kursus Hukum Tata Negara ini yaitu mencakup Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif yang masing-masing memiliki sub-bahasan berikut:

A. Hukum Tata Negara Umum

1. Disiplin Ilmu Hukum Tata Negara sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan hukum kenegaraan.

2. Konstitusi sebagai objek kajian Hukum Tata Negara

3. Sumber-sumber Hukum Tata Negara

4. Penafsiran dalam Hukum Tata Negara

5. Berbagai aspek mengenai praktik Hukum Tata Negara

B. Hukum Tata Negara Positif

1. Perkembangan studi Hukum Tata Negara di Indonesia

2. Bentuk-bentuk produk hukum Indonesia

3. Organ dan fungsi kekuasaan negara

4. Hak asasi manusia dan masalah kewarganegaraan

5. Partai politik dan pemilihan umum

Metode
Program Kursus Hukum Tata Negara ini dikemas dalam bentuk kelas belajar yang diselenggarakan secara komunikatif, interaktif, partisipatif, dan produktif untuk mendorong peran maksimal narasumber, fasilitator, dan peserta.
Fasilitas
Peserta program Kursus Hukum Tata Negara ini mendapat fasilitas berikut:

1. Paket buku tentang Hukum Tata Negara karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
2. Training kit (alat tulis, block note, carry file).
3. Paket meeting (lunch, coffee break)
4. Sertifikat
Biaya

Calon peserta yang berminat mengikuti program kursus ini dan ingin mengetahui informasi lebih lanjut silakan mengontak Jimly School of Law and Government untuk keperluan reservasi dan registrasi.

# data[].attributes.attachment_link.description
Gelombang pasang Era Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah mendorong berlangsungnya perubahan besar sistem dan praktik ketatanegaraan Indonesia. Sejak Era Reformasi, kehidupan ketatanegaraan Indonesia menjadi dinamis. Fondasi penting dinamisasi ketatanegaraan tersebut adalah reformasi konstitusi yang memungkinkan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Buku

Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

Setelah reformasi yang ditandai oleh terjadinya satu serangkaian empat kali perubahan UUD 1945 mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar. Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan dengan Perubahan UUD 1945 menandakan bahwa sistem ketatanegaraan dan kajian hukum tata negara di Indonesia masih belum mapan. Buku ini telah menguraikan secara garis besar pokok-pokok materi ilmu hukum tata negara positif Indonesia, yaitu hukum tata negara yang berlaku sekarang, setelah masa reformasi nasional, terutama setelah Perubahan Keempat UUD 1945 pada tahun 2002. Pokok-pokok bahasan hukum tata negara yang diuraikan dalam buku ini tidak hanya terbatas pada apa yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, tetapi juga apa yang dikerjakan dalam praktik ketatanegaraan yang bersama-sama dengan norma-norma hukum yang tertulis juga termasuk ke dalam pengertian constitutional law yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah hukum tata negara.

Ketersediaan

723c108
Tersedia

724c208
Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

No. Panggil

Penerbit

Jakarta : Bhuana Ilmu Populer., 2007

Deskripsi Fisik

xviii, 916 hlm.; 23 cm.

Bahasa

ISBN/ISSN

Klasifikasi

Tipe Isi

Tipe Media

Tipe Pembawa

Edisi

Subjek

Info Detail Spesifik

Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

© 2023 - Senayan Developer Community

# data[].attributes.attachment_link.title
Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi | Perpustakaan Pusat

# data[].attributes.attachment_link.description
Setelah reformasi yang ditandai oleh terjadinya satu serangkaian empat kali perubahan UUD 1945 mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, sistem ketatan...

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
- Jembatan Kahayan di Kalimantan Tengah. Menghubungkan kota Palangkaraya dengan berbagai daerah di Kalimantan Tengah.
b. Bendungan
- Bendungan Batutegi di Tanggamus, Lampung. Juga untuk wisata air, irigasi, dan PLTA.

- Bendungan Tilong di Kupang Tengah, NTT. Juga untuk menampung air hujan dan irigasi.
c. Pembangkit Listrik
- PLTA Sipansihaporas di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara

- PLTP Geo Dipa Unit Dieng di Jawa Tengah

# data[].attributes.attachment_link.title
Daftar Infrastruktur yang Dibangun Bung Karno hingga Jokowi

# data[].attributes.attachment_link.description
Berikut infrastruktur yang dibangun para presiden dari masa ke masa.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Pemilu Legislatif
Pada bulan April tahun 2004, sekitar 84 persen dari pemilih Indonesia (atau sekitar 113.5 juta orang) memberikan suara mereka untuk pemilihan legislatif nasional. Kontras dengan Pemilu tahun 1999, kali ini Indonesia bisa memilih kandidat tertentu dari partai yang membawa elemen yang lebih personal dalam pemilihan ini.

Dalam pemilihan ini, dua partai terbesar dari pemilu sebelumnya, yaitu PDI-P beserta Golkar, kehilangan mayoritas mutlak mereka. PDI-P jatuh - sesuai dengan dugaan - dari 34 persen menjadi 19 persen karena rakyat Indonesia tidak puas dengan kinerja Megawati sebagai presiden. Dia tampaknya kurang memiliki visi dan kepemimpinan, sementara korupsi dalam partainya tumbuh. Golkar, yang telah terbukti mampu bertahan tanpa dukungan dari Suharto dan TNI, mempertahankan bagian suaranya (22 persen), meski Golkar mengharapkan untuk mendapat lebih banyak suara.

Namun dua pendatang baru, keduanya tidak ikut dalam pemilu 1999, menarik perhatian. Yang pertama adakah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang menempatkan penekanan besar pada peran Islam dalam kehidupan publik. Partai ini menerima tujuh persen suara dalam Pemilu 2004. Yang kedua adalah Partai Demokrat (PD). Partai ini adalah kendaraan politik Susilo Bambang Yudhoyono (sering disebut sebagai SBY), Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dalam kabinet Megawati. Yudhoyono berharap untuk menjadi wakil presiden pada tahun 2001 namun kalah dengan Hamzah Haz.

Memiliki aspirasi politik pribadi yang tinggi dan didukung sekelompok kecil intelektual di sekelilingnya (yang mendirikan PD terutama untuk dia), Yudhoyono tampaknya menjadi calon presiden yang kuat untuk Pemilu 2004. Hal ini mengusik Megawati dan menyebabkan keretakan di antara keduanya. Pada awal 2004, Yudhoyono meninggalkan kabinet Megawati, keputusan yang sebenarnya membuatnya bahkan lebih populer. PD menerima lebih dari tujuh persen suara, memungkinkan Yudhoyono untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden tahun 2004 (sebuah partai membutuhkan minimal lima persen untuk diizinkan menominasikan calon presiden).
Pemilu Legislatif Indonesia 2004 Pemilihan Umum Presiden
Pada bulan Juli 2004, masyarakat Indonesia pergi ke kotak suara untuk pemilihan presiden. Pemenang pemilu ini membutuhkan mayoritas mutlak, karena itu tampaknya kemungkinan besar bahwa putaran kedua akan diperlukan di mana dua kandidat dengan suara terbanyak dari putaran pertama bersaing satu sama lain.

Karena fakta bahwa presiden dan wakil presiden berpartisipasi dalam pemilu ini sebagai pasangan yang tak terpisahkan, komposisinya menjadi kepentingan strategis. Yudhoyono (PD), memimpin dalam survei dan pol opini, bekerja sama dengan Jusuf Kalla (pengusaha dari Indonesia Timur). Megawati (PDI-P) dipasangkan dengan Hasyim Muzadi (ketua Nahdlatul Ulama). Pasangan lain yang tampaknya memiliki kesempatan, meskipun kecil, adalah Wiranto (mantan jenderal Angkatan Darat, dicalonkan oleh Golkar) yang bergabung dengan Sallahudin Wahid (wakil ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia).

Dengan 33.5 persen suara, kurang dari yang diharapkan, Yudhoyono dan Kalla menjadi pemenang dari putaran pertama. Pada tempat kedua, dengan demikian berhak untuk bersaing di putaran kedua, adalah pasangan Megawati-Muzadi yang menerima 26.5 persen suara. Seperti yang diduga, putaran kedua itu dengan mudah dimenangkan oleh Yudhoyono dengan mayoritas mutlak 60.5 persen kemudian ia dilantik sebagai presiden baru Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004.
Pemilu Presiden Indonesia 2004: Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono I (2004-2009)
Partai Demokrat (PD) terutama didirikan sebagai kendaraan politik Yudhoyono untuk menjadi presiden Indonesia. Partai ini mengkampanyekan demokrasi, pluralisme dan profesionalisasi tentara (Yudhoyono sendiri pensiunan jenderal TNI). Tetapi politik bukan sesuatu yang baru untuk Yudhoyono yang menjadi kepala staf untuk urusan sosial-politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 1997. Di posisi ini Yudhoyono menunjukkan sikap reformis ketika ia mempresentasikan 'Paradigma Baru' yang menyerukan diakhirinya keterlibatan langsung TNI dalam bidang politik (melalui penarikan bertahap dari parlemen nasional dan regional) dan menyerukan pemisahan antara tentara dan polisi (pemisahan ini akhirnya diputuskan pada masa kepresidenan Habibie dan berlaku efektif selama pemerintahan Wahid).

Yudhoyono kemudian menjadi Menteri Pertambangan dan Energi selama masa Presiden Wahid dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selama masa Presiden Megawati. Dalam kedua kasus, keretakan hubungan dengan presiden menyebabkan ia diberhentikan dengan segera. Namun, dia tetap menikmati popularitas di kalangan masyarakat Indonesia karena ide-ide reformisnya, mediasi suksesnya di sejumlah konflik kekerasan daerah, dan catatan hidupnya yang bersih korupsi (korupsi sebenarnya merupakan elemen penting dalam kampanyenya sebelum pemilihan).

Sejak awal harapan untuk masa kepresidenannya yang sangat tinggi. Yudhoyono, yang dianggap sebagai karakter yang kuat dan seimbang, memasuki Istana Presiden dengan cita-cita reformis ambisius seperti menghancurkan korupsi dan terorisme, penguatan demokrasi dan hak asasi manusia, dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Tentunya ambisinya - secara realistis - terlalu tinggi sebab Indonesia adalah negara yang sulit untuk direformasi dalam jangka waktu beberapa tahun. Birokrasi yang lambat dan tidak efisien, kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan dalam masyarakat dan korupsi yang terus menyebar luas (terutama di daerah) membuatnya susah untuk menerapkan kebijakan secara efektif. Seperti yang dijanjikan selama periode kampanye, sekitar separoh dari menteri kabinet Yudhoyono terdiri dari profesional non-partisan (teknokrat), terutama pada posisi yang menyangkut ekonomi, dalam rangka mendorong profesionalisasi.

Masa kepresidenan Yudhoyono juga ditandai dengan bencana menyebabkan beberapa orang menyebut Yudhoyono sebagai 'Presiden bencana'. Bencana alam yang paling terkenal adalah tsunami mengerikan di Aceh yang menewaskan lebih dari 200.000 orang di Aceh pada tahun 2004. Bencana-bencana lainnya adalah gempa bumi di Bantul (Daerah Istimewa Jogjakarta) pada tahun 2006 yang menewaskan 6.000 orang, semburan lumpur di Sidoarjo (yang merusak ratusan hektar di Jawa Timur dan menyebabkan evakuasi ribuan orang), sejumlah banjir di Jakarta yang memicu evakuasi sekitar setengah juta orang pada tahun 2007 dan, terakhir, letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 yang menewaskan 353 orang dan menyebabkan evakuasi 350.000 orang.

Prestasi baik dari pemerintahan Yudhoyono berhubungan dengan fundamental makroekonomi: utang luar negeri Indonesia menurun secara mengesankan, cadangan devisa meningkat dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahunan solid. Fundamental-fundamental ini kuat - didukung oleh boom komoditas pada tahun 2000-an dan meningkatnya daya beli secara cepat - membuat Indonesia berhasil melalui krisis global 2008-2009 tanpa masalah yang berarti.
Pemilihan Umum 2009 Pemilu Legislatif
Pemilu legislatif untuk DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) baru, yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009, jelas membuktikan kemenangan besar Partai Demokrat (PD) Yudhoyono (20.8 persen), sementara Golkar berada di posisi kedua (14.4 persen) dan PDI-P ketiga (14.0 persen). Faktor-faktor yang memberikan kontribusi untuk kemenangan PD ini adalah program uang tunai yang besar untuk masyarakat miskin dan penurunan harga pangan dan bahan bakar yang berkontribusi pada persepsi bahwa perekonomian nasional berkinerja baik. Masyarakat juga menganggap Yudhoyono bersungguh-sungguh dalam menghancurkan korupsi; PD dikenal sebagai partai politik dengan tingkat korupsi terendah.

Sebuah partai (atau sebuah koalisi partai-partai) yang memenangkan lebih dari 112 kursi (sama dengan dua puluh persen) dari 560 kursi DPR atau memenangkan setidaknya 25 persen dari suara nasional diizinkan untuk menominasikan calon presiden. Hal ini menempatkan Yudhoyono dalam posisi yang kuat untuk pemilihan presiden mendatang. Beberapa kontroversi muncul mengenai ambang batas parlemen yang baru ditetapkan yang menyatakan hanya partai-partai yang menerima lebih dari 2.5 persen dari suara rakyat bisa mendapatkan kursi di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Ini membawa kerugian besar bagi partai-partai kecil.

Hasil yang menarik dalam pemilihan legislatif 2009 ini adalah meningkatnya preferensi untuk partai-partai sekuler-nasionalis dibandingkan partai-partai yang berwarna Islam. Gabungan total suara partai-partai Islam ini hanya mencapai 27.8 persen, menunjukkan tren penurunan yang terus-menerus dibandingkan dengan pemilu sebelumnya (38.1 persen pada tahun 2004).
Pemilu Legislatif Indonesia 2009: Pemilu Presiden
Ada tiga pasangan yang bersaing untuk posisi presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden tahun. Pertama-tama Presiden Yudhoyono yang sedang menjabat dengan PD yang telah memenangkan pemilu legislatif dan berhak untuk mencalonkan diri dalam satu periode lagi sebagai presiden Indonesia. Dia memilih Boediono sebagai mitranya untuk wakil presiden. Boediono, seorang ekonom, tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu dan sebelumnya menjadi Gubernur Bank Indonesia (bank sentral) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada kabinet pertama Yudhoyono.

Pasangan kedua yang bersaing untuk posisi kepresidenan adalah Jusuf Kalla dari Partai Golkar (mantan wakil presiden Yudhoyono) yang memilih mantan jenderal angkatan darat Wiranto (yang pernah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur). Dan terakhir, Megawati Sukarnoputri kembali ikut bersaing. Kali ini ia memilih Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Prabowo, juga mantan jenderal Angkatan Darat, adalah mantan menantu Suharto. Apalagi dia diyakini bertanggung jawab atas kekerasan terhadap kaum intelektual dan mahasiswa yang anti-Suharto, kekerasan anti etnis Tionghoa di Jakarta (saat kerusuhan pada 1998) dan juga terkait pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur.

Tanpa membutuhkan putaran kedua kali ini, Yudhoyono dan Boediono memenangkan pemilihan presiden dengan mayoritas mutlak (60.8 persen). Dunia internasional menganggap kemenangan ini sebagai hal penting demi menjaga stabilitas politik di Indonesia. Pasangan Megawati-Prabowo menerima 26.8 persen suara, sementara Kalla-Wiranto berada di posisi ketiga dengan 12.1 persen.
Pemilu Presiden Indonesia 2009: Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II (2009-2014)
Pada tanggal 22 Oktober 2009, berlangsung pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu II. Kabinet ini adalah koalisi antara PD, Golkar dan empat partai Islam PKS, PAN, PKB dan PPP. Selain menunjuk menteri dari enam mitra koalisi tersebut, Presiden Yudhoyono juga menempatkan beberapa profesional (tokoh-tokoh non-partisan atau teknokrat) pada posisi-posisi kementerian kunci seperti kementerian dalam negeri, luar negeri, keuangan, perdagangan, pendidikan nasional, dan kesehatan. Hanya dua mantan jenderal TNI saja yang ditunjuk sebagai menteri dalam kabinet ini.

Kendati kinerja makroekonomi kuat, dukungan rakyat untuk Yudhoyono mulai terkikis. Yudhoyono tidak memenuhi harapan mengenai pemberantasan korupsi, yang pernah menjadi slogan kampanye penting dari partainya. kasus korupsi tingkat tinggi yang melibatkan pejabat-pejabat pemerintahan menjadi berita utama secara rutin. Lebih parah lagi, PD sendiri jadi sangat terlibat dalam skandal korupsi ketika beberapa anggotanya, termasuk Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, dituduh dan diadili untuk kasus korupsi Southeast Asian Games 2011. Diduga dalam even olahraga ini, uang suap telah dibayar sehubungan dengan pembangunan perkampungan atlet.

Kemudian, Ketua PD Anas Urbaningrum ditangkap dan dijatuhi hukuman delapan tahun penjara karena menerima suap terkait dengan pembangunan kompleks olahraga Hambalang di Jawa Barat. Skandal ini - semakin mendekat pada Yudhoyono - sangat merusakkan popularitas Yudhoyono maupun partainya.

Tiga menteri pemerintahan Yudhoyono juga ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Mereka adalah Andi Mallarangeng (Menteri Olahraga dan Pemuda), Jero Wacik (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) dan Suryadharma Ali (Menteri Agama). Selain itu, diperkirakan bahwa sekitar 300 pejabat pemerintah daerah diselidiki karena kasus korupsi selama periode kedua Yudhoyono, yang mengindikasikan luasnya korupsi di kalangan pemerintahan dan kegagalan Yudhoyono untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut opini publik pada umumnya munculnya kasus-kasus korupsi dalam PD adalah tanda lemahnya kepemimpinan Yudhoyono. Apalagi, Yudhoyono juga dianggap bertindak lemah berhubungan dengan hal lain. Banyak orang Indonesia yang pro-reformasi kecewa ketika Yudhoyono tidak mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang reformis dan sangat dihormati ketika dia - bersama dengan Wakil Presiden Boediono - dikritik karena kesalahan penanganan kasus bailout Bank Century pada tahun 2008. Sri Mulyani kemudian mundur dari jabatannya dan pindah ke Bank Dunia untuk mulai bekerja sebagai managing director. Kendati begitu, kebanyakan orang menganggap bahwa kepergiannya terhubung dengan tekanan dari kekuatan-kekuatan politik tertentu yang memiliki kepentingan-kepentingan bisnis besar karena kebijakan reformisnya telah menyebabkan konflik dengan kepentingan-kepentingan ini.

Kelemahan lain dalam kepemimpinan Yudhoyono berkaitan dengan kecamannya yang lambat dan tidak meyakinkan terhadap serangan kekerasan pada penganut agama-agama minoritas, seperti pembunuhan Ahmadiyah pada Februari 2011 ketika gerombolan orang yang mengatasnamakan Islam membunuh beberapa anggota sekte Ahmadiyah lokal yang kecil di Provinsi Banten.

Kendati diawali dengan menjanjikan, pemerintahan satu dekade Yudhoyono sekarang dianggap sebagai periode kesempatan-kesempatan yang hilang ( missed opportunities). Yudhoyono menikmati dukungan besar di parlemen (di periode kedua) tetapi dia gagal untuk mendorong reformasi struktural yang sangat dibutuhkan (misalnya penghapusan subsidi bahan bakar minyak). Di satu sisi, Yudhoyono dikritik karena tidak tegas dan terlalu berusaha untuk berteman dengan semua pihak dan aliran masyarakat tetapi di sisi lain gaya kepemipinannya berhasil meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi Indonesia dan karenanya meletakkan dasar yang kuat bagi orang lain untuk membangun negaranya.
Poll Indonesia Investments:
Who would you vote for in Indonesia's 2019 presidential election?

Voting possible: -

Results

Total amount of votes: 16331

# data[].attributes.attachment_link.description
Pemilu Legislatif Pada bulan April tahun 2004, sekitar 84 persen dari pemilih Indonesia (atau sekitar 113.5 juta orang) memberikan suara mereka untuk pemilihan legislatif nasional. Kontras dengan Pemilu tahun 1999, kali ini Indonesia bisa memilih kandidat tertentu dari partai yang membawa elemen yang lebih personal dalam pemilihan ini.

# data[].attributes.headline
Sekilas tentang Pendidikan Era Reformasi

# data[].attributes.subject
Sekilas tentang Pendidikan Era Reformasi

# data[].attributes.attachment_link.title
Pasca Reformasi, Konstitusi Indonesia Banyak Berubah - UII

# data[].attributes.attachment_link.description
Departemen Hukum Tata Negara FH UII menyelenggarakan kuliah umum bertemakan “Hukum Tata Negara di Masa Reformasi”.

# data[].attributes.headline
Reformation - Post-Suharto Era - Democratization & Decentralization | Indonesia Investments

# data[].attributes.subject
Reformation - Post-Suharto Era - Democratization & Decentralization | Indonesia Investments

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
The role of the central government was to be confined to matters connected to defense, foreign policy, fiscal-monetary and macroeconomic policy, justice and religion. Not less important was that the regions would receive a larger share of revenues from the regional production of natural resources. Previously, regions had always felt uncomfortable seeing the majority of earnings from local natural resources flow to stakeholders in the capital city of Jakarta. However, since not every region in Indonesia is blessed with abundant natural resources, it increased the gap between richer and poorer regions.

Along with power, corruption was decentralized to the regional level as well where so-called "shadow states" emerged in which the regional elite is in control of power, business and money flows. One of the victims of this new era is the environment. In exchange for large sums of money, logging and mining permits were granted on a large scale by local authorities (especially on resource-rich islands Sumatra and Kalimantan), usually without proper monitoring or administration. Today, nearly 20 years later the consequences are still being felt as there is often unclarity about the size of concession areas due to weak governance in the Post-Suharto era.

The process of decentralization was also accompanied by regional violence entrenched with ethnic or religious aspects because of the emergence of competition for local political positions in conjunction with a revival of regional identities. For more information on this topic, visit the Ethnic and Religious Violence section.
The Bacharuddin Habibie Administration (1998-1999)
Bacharuddin Jusuf Habibie, vice president during Suharto's last presidential term, replaced Suharto in 1998 when the latter stepped down from the presidency. But this did not mean an end to the political system that had been applied during the New Order. Many Indonesians were highly suspicious of Habibie because of his closeness to Suharto (who had been a father figure to Habibie) and the fact that he had been an important player in Suharto's political patronage system. Habibie's refusal to order a thorough investigation into Suharto's accumulated wealth only strengthened this distrust.

Habibie had no other option than to launch the reform program. It would have been political suicide if he did not comply with demands of the Indonesian public. During Habibie's presidency thirty new laws were approved by the People's Consultative Assembly (MPR), some of which characterized by fundamental breaks with the political past. A number of noteworthy reforms were:

* Introduction of freedom of the press
* Allowing the establishment of new political parties and unions
* Release of political prisoners
* Limiting the presidency to two terms of five years
* Decentralization of power to the regions

Another important decision was to schedule new general elections, to be held in June 1999. Parliament had no intention yet, however, to reduce the political influence of the army and to order an investigation into Suharto's wealth.

Indonesia entered a period of increasing violence in the regions. East Java was plagued by mysterious killings (perhaps led by army units) while religious violence flared up in Jakarta, Ambon (Moluccas), Kupang (West Timor) and West Kalimantan. Moreover, there were three regions that rebelled against the central authorities: Aceh (Sumatra), Irian Jaya (Papua) and East Timor.

It all resulted in an environment in which foreign investors were hesitant to invest, thus holding back economic recovery for the country. Not less important was the sanitation of the Indonesian financial sector, which had been the heart of the Asian Financial Crisis in the late 1990s. The Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), set up in January 1998, became a powerful agency that undertook an integrated and comprehensive series of activities consisting of matters such as bank liability programs, the recovery of state funds, bank restructuring, bank loan restructuring, and shareholders settlements.

The East Timor case was one that caused much conflict, both nationally and internationally. East Timor had declared independence in 1975 but was invaded by Indonesia the following year. This did not end its desire for independence. Habibie had an open-minded stance towards East Timor's independence. He stated that if East Timor rejects the special status of autonomous province within Indonesia, then it can become independent.

This statement of Habibie was not agreed upon by the Indonesian army that fiercely wanted to prevent separation from Indonesia. According to the army East Timor's separation was dangerous for Indonesian unity as it could lead to a domino effect in the other provinces. It was decided that the people of East Timor could express themselves on this matter through a referendum. The outcome of this referendum was that 78 percent of the voters chose for independence. The Indonesian army subsequently reacted by ravaging much of East Timor, killing more than one thousand people.

Habibie's reputation was severely damaged by losing control over the situation in East Timor. Although it were army units and civilian militias that committed the extreme violence, Habibie was personally held responsible being acting president. Moreover, Habibie himself became linked to a big corruption scandal involving Bank Bali. This bank received funds from the IBRA for its recapitalization but - allegedly - almost half of these funds were used for Habibie's campaign team.
Elections of 1999
After 1955 the Indonesian people were forced to wait for 44 years to witness another example of free and fair parliamentary elections. In this election of 1999 people voted for a political party, not for an individual. Since there were no limitations to the establishment of political parties (as part of the reform program), Indonesia had witnessed the mushrooming of many such parties. No less than 48 parties were allowed to participate in the elections of 1999, although most of these parties would play an insignificant role.

Most political parties could count on few popular support. In modern Indonesian politics a political party is basically the political vehicle for a specific individual rather than an institution that expresses a shared ideology or vision. Because only a few people could count on public support during the 1999 elections, most political parties were destined to receive few votes.

One of these people was Megawati Soekarnoputri, daughter of Indonesia's first president Soekarno. She had established a new party PDI-P ( Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) in 1998 after being outcasted from the PDI in 1996. Due to her father's legacy and her opposition to the New Order towards the end of Suharto's rule, she enjoyed widespread popularity (especially on the islands of Java and Bali). Similar to her father, she stressed national unity and propagated secular nationalism.

Another popular national figure was Abdurrahman Wahid who had founded the PKB ( Partai Kebangkitan Bangsa) in 1998. Previously, he served as chairman of the biggest Muslim organization in Indonesia, the Nahdlatul Ulama (NU), but now he set his eyes on the presidency. Wahid propagated a sort of tolerant nationalism and could rely on popular support from the traditional Muslim community (mostly on Java).

Habibie, Indonesia's acting president, fostered ambitions to maintain his position. Although not enjoying much popularity, he could rightfully claim that he launched the reform program and could benefit from Golkar's powerful political machine which stretched up to the village level.

Lastly, Amien Rais, exponent of opposition against Suharto's New Order, joined the race with his Partai Amanat Nasional (PAN) and was a serious outsider.

An important matter during these elections was that seats in parliament would be divided in half. The island of Java received half of the seats while the other half would go to all other islands. This was done as a measure to lessen Java's dominant position in politics. But as Java is much more densely populated than Outer Java, it basically implied that a non-Javanese vote was more powerful than a Javanese one. This situation would have far reaching consequences for the results in this election.
Legislative Election Indonesia 1999:
Around 90 percent of the Indonesian electorate came to cast their vote on 7 June 1999. As could be expected, the PDI-P received most of the votes (34 percent) with Golkar coming in second (22 percent). However, these two parties were allocated almost a similar amount of seats in the parliament as the PDI-P received most of the votes from Java, while Golkar enjoyed most votes from the Outer Islands.

In October Habibie had to deliver an accountability speech in front of the parliament. This speech was a report regarding his performance as president and the performance of policies during his presidency. His speech was rejected by a majority of the members of parliament. After this rejection Habibie decided to renounce his bid for the presidency in 1999. This meant that there were now just two persons who enjoyed significant political support to become the next president of Indonesia: Megawati and Wahid. In another session the Indonesian parliament eventually chose Wahid as the new president. Megawati became the new vice president and Rais was elected as chairman of the parliament.
The Abdurrahman Wahid Presidency (1999-2001)
In order to establish a broad based coalition Wahid appointed members from many political parties as well as army officers as ministers to his cabinet. But this diverse composition also implied a lack of cohesion within the cabinet and, moreover, it contained few reformers. Wahid did put effort in reducing the political role of the army but this led to conflict and the subsequent loss of support from the army.

Without army support there were few means to survive for the president as Indonesia was plagued by conflicts and violence in the regions. These regional outbursts needed army intervention but due to the conflict with Wahid the army did not seem to have any interest in settling or interfering, resulting in the undermining of Wahid's presidency.

Corruption cases still seemed to be the rule rather than the exception. In his first year as president, Wahid sacked seven ministers who were all - allegedly - involved in corruption cases. Four of these ministers belonged to the four most important coalition partners: PDI-P, Golkar, PPP and PAN. This meant that Wahid became even more isolated. And - even more serious - Wahid himself also became linked to two corruption scandals which eventually led to his impeachment. These two scandals became known as 'Buloggate' and 'Bruneigate', each involving the abstraction of public funds. Indonesian parliament saw this as a great opportunity to impeach Wahid and Megawati was subsequently appointed president, while Hamzah Haz (leader of the PPP) became the new vice president.
The Megawati Soekarnoputri Presidency (2001-2004)
Towards the end of Suharto's New Order rule, the late Soekarno (Indonesia's first president) became a symbol of opposition to the government. Soekarno was the national hero who had devoted his life to - and succeeded in - reaching independence. Most of the anti-Suharto protesters were born during the New Order regime which had lasted for more than three decades and therefore probably had rudimentary knowledge only of the pre-Suharto era. But for them Soekarno represented freedom, an independence from Suharto. Therefore it was only logical that his daughter, Megawati, could count on much support among the people.

But this support was based on her status as daughter of Soekarno only and not based on her political vision nor skills. Her cabinet did not differ markedly from Wahid's initial cabinet: it contained a broad parliamentary basis and army officers were well represented. Megawati herself did not do a lot of decision making, which she left to her ministers. There were no signs that corruption was dealt with while the status quo in the government remained.

But although Megawati herself did not seem highly supportive of political reforms, the reform process had in fact already been initiated in 1999 when parliament commenced designing new laws (including constitutional amendments) which would become effective during Megawati's presidency. These reform measures implied a significant increase in democratic checks and balances which put an end to the possibility of an authoritarian regime. It placed power in the hands of the people instead of the central government. Moreover, the executive and legislative branches were separated more strictly.

Megawati's predecessor (Wahid) made strong efforts to reduce the influence of the army (which actually undermined his position) but Megawati had no intention to mingle with army affairs. As a consequence the army would regain some influence in politics. International developments also enlarged the role of the Indonesian army. After the 9/11 attacks on the Twin Towers in New York, the American government resumed cooperation with the Indonesian army (which had been halted since the army's participation in violence in East Timor in 1999) to combat international terrorism.

Although parliament had been careful in reducing the political role of the army, it was the commander-in-chief of the army who stated that by 2004 army fractions should be eliminated in parliament. A military officer who wanted to become active in politics would have to resign from his military position first. These reforms were realized but did not mean an end to political influence of the army in Indonesian society. To this day the army is a strong force as former generals who are active in politics can still rely on a network within the army and, moreover, the army is still entangled in business activities in the regions.
Read more: Analysis of the Susilo Bambang Yudhoyono Administration
Poll Indonesia Investments: Read more: Analysis of the Joko Widodo Administration
Who would you vote for in Indonesia's 2019 presidential election?

Voting possible: -

Results

Total amount of votes: 16331

# data[].attributes.attachment_link.title
Reformation - Post-Suharto Era - Democratization & Decentralization | Indonesia Investments

# data[].attributes.attachment_link.description
Indonesia's Reformation period is a period of an open and liberal democracy in conjunction with the decentralization of power to the regions.

# data[].attributes.headline
Pembangunan Bidang Politik Masa Reformasi 

# data[].attributes.subject
Pembangunan Bidang Politik Masa Reformasi 

# data[].attributes.body
Pembangunan di bidang politik secara umum selama masa reformasi, di antaranya:
1. Pencabutan Pembatasan Partai Politik
2. Perubahan Undang-Undang Amaandemen UUD 1945
3. Perubahan Berbagai Undang-Undang
4. Sidang Istimewa MPR 1998
5.  Penyelenggaraan Pemilu yang Lebih Demokratis
6. Penghapusan Dwifungsi ABRI

# data[].attributes.attachment_link.title
infografis pembangunan politik masa reformasi