# data[].attributes.body
(1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi adopsi teknologi pada UMKM pertanian subsektor tanaman pangan;
(2) faktor internal dan eksternal dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM pertanian subsektor tanaman pangan;
(3) Menyusun strategi adopsi teknologi pada UMKM pertanian subsektor tanaman pangan.

# data[].attributes.body
1) Faktor apakah yang memengaruhi adopsi teknologi pada UMKM pertanian subsektor tanaman pangan?
2) Apa faktor internal dan eksternal dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM pertanian subsektor tanaman pangan?
3) Bagaimana strategi adopsi teknologi pada UMKM pertanian subsektor tanaman pangan?

# data[].attributes.body
Purposive sampling
TAM -> 30 orang (minimal SEM 30 responden)
SWOT -> 10 unit usaha
AHP -> 5 orang expert (dosen, dinas, kementerian (if possible))

# data[].attributes.body
Kuantitatif
TAM -> Menjawab Rumusan masalah pertama -> SEM PLS
SWOT -> Menjawab rumusan masalah kedua -> IFE EFE (bobot dan rating) -> Strategi
AHP -> Menjawab rumusan masalah ketiga -> Faktor dari TAM/SWOT -> Strategi dari SWOT -> TOPSIS (sepertinya akan memotong TOPSIS karena terlalu banyak) -> Pemilihan Strategi lebih dalam

# data[].attributes.body
Skema: Offline
Waktu: Lima bulan
Tempat: Kabupaten Bogor

# data[].attributes.headline
Adopsi teknologi digital pada UMKM di Indonesia

# data[].attributes.subject
Adopsi teknologi digital pada UMKM di Indonesia

# data[].attributes.body
adopsi teknologi digital pada UMKM di Indonesia masih kecil, yakni 26,5 persen dari 65 juta UMKM yang terdata di Kementerian Koperasi dan UKM

# data[].attributes.attachment_link.title
Konsumennya Saja Sudah Digital, UMKM-nya Juga Dong!

# data[].attributes.attachment_link.description
Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dengan Satu Tujuan Tunggal yaitu Mencapai dan Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah.

# data[].attributes.body
Terdapat 4 subsektor, yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta peternakan

# data[].attributes.headline
Pertanian sebagai Penyerap tenaga kerja terbesar

# data[].attributes.subject
Pertanian sebagai Penyerap tenaga kerja terbesar

# data[].attributes.body
Sektor pertanian menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja jika dibandingkan sektor lainnya, yakni sebesar 29,76 persen (%) atau 38,23 juta penduduk bekerja di sektor pertanian.

# data[].attributes.headline
Technology Acceptance Model (Davis 1989)

# data[].attributes.subject
Technology Acceptance Model (Davis 1989)

# data[].attributes.headline
Peran Pertanian terhadap Perekonomian Indonesia

# data[].attributes.subject
Peran Pertanian terhadap Perekonomian Indonesia

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
(BPS - Statistics Indonesia)

Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291, Faks (62-21) 3857046, Mailbox : bpshq@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta &copy 2023 Badan Pusat Statistik

# data[].attributes.headline
Peran UMKM terhadap Perekonomian Indonesia

# data[].attributes.subject
Peran UMKM terhadap Perekonomian Indonesia

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
01 Oct 2022 19:57
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SIARAN PERS
HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022
Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah Jakarta, 1 Oktober 2022
Dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan, Presiden RI telah memberikan arahan untuk melakukan pengembangan UMKM Naik Kelas dan Modernisasi Koperasi. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

"Ini critical engine untuk perekonomian kita supaya maju. Jadi kita bertopang sangat besar kepada UMKM kita. Selama pandemi, kita melihat banyak UMKM terpuruk, tapi begitu kita melihat saat ini sebanyak 84,8% UMKM yang tadinya terpuruk sudah kembali beroperasi normal. Kebijakan Pemerintah selama pandemi terbukti cukup efektif dalam mewujudkan hal itu," jelas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah M. Rudy Salahuddin dalam acara UMKM Performance Index bertema "Indonesia UMKM Overview" yang ditayangkan di RRI Net dan Cemara 19 Channel, Jumat (30/09).

Sebelumnya, kondisi UMKM lokal sempat menurun pada dua tahun pertama pandemi Covid-19 yakni di tahun 2020-2021. Berdasarkan survei dari UNDP dan LPEM UI yang melibatkan 1.180 responden para pelaku UMKM diperoleh hasil bahwa pada masa itu lebih dari 48% UMKM mengalami masalah bahan baku, 77% pendapatannya menurun, 88% UMKM mengalami penurunan permintaan produk, dan bahkan 97% UMKM mengalami penurunan nilai aset.

Kebijakan strategis yang diterapkan Pemerintah di antaranya yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, maupun program Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Program PEN sendiri mencakup program Dukungan UMKM, di antaranya di bidang pembiayaan KUR pada masa pandemi, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Bunga/Margin Non-KUR, Penempatan Dana/Penempatan Uang Negara, Penjaminan Kredit UMKM, Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM, Pajak Penghasilan Final (PPh) UMKM Ditanggung Pemerintah, serta Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN).

"Kalau dilihat dari segi historical-nya, bansos kepada UMKM selama masa pandemi ini membantu mereka untuk dapat membayar cicilan kreditnya lagi ke perbankan. Kita akan dorong juga misalnya Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Kartu Prakerja sebagai instrumen semi bansos. Ini cukup efektif karena insentif dari Prakerja adalah yang terbesar dibandingkan insentif bansos lainnya," kata Deputi Rudy.

Menurut data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada 2020 terdapat sekitar 46,6 juta dari total 64 juta UMKM di Indonesia belum memiliki akses permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Hambatan pembiayaan yang dialami UMKM menjadi landasan bagi Pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas pembiayaan lainnya, antara lain melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), Mekaar PNM, Bank Wakaf Mikro, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Skema pembiayaan ini dapat diakses UMKM sesuai kelasnya seiring dengan berkembangnya tingkat bisnis UMKM. Sejak 19 Januari 2022, skema KUR terdiri dari KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus, dan KUR PMI. Khusus untuk KUR Super Mikro dan KUR Mikro tidak diperlukan agunan tambahan.

Perkembangan Kredit UMKM sendiri terus meningkat dan NPL terus terjaga stabil. Kredit UMKM terus meningkat hingga mencapai Rp1.275,03 triliun atau tumbuh 16,75% (yoy). NPL tetap terjaga pada kisaran 4%, di mana posisi terakhir pada April 2022 NPL tercatat mencapai 4,38%, lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu yang berada di 4,41%.

Namun, kenaikan tersebut dinilai masih jauh dibandingkan beberapa negara lain seperti Singapura (41%), Thailand (41%), dan Tiongkok (60%). Jadi, target kontribusi ekspor UMKM diharapkan meningkat menjadi 17% di 2024.

"Bapak Presiden meminta agar ada 30 juta UMKM yang go digital di 2024 mendatang. Ini sedang kita dorong melalui sistem klaster atau sentra, karena hasil akhir yang diharapkan tak hanya mereka masuk platform digital, namun juga akan berhasil menjadi pemain global dan berorientasi ekspor," ungkap Deputi Rudy.

Jumlah kontribusi ekspor UMKM naik dari 14,37% pada 2020 menjadi 15,69% pada 2021. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing UKM yakni dengan memanfaatkan peluang integrasinya ke dalam pasar global melalui Global Value Chain (GVC) maupun Global E-Commerce (GEC). Integrasi UKM ke dalam GVC dapat dilakukan dalam bentuk ekspor tidak langsung melalui agregator domestik maupun perusahaan afiliasi asing.

Dengan demikian, tantangan UMKM ke depan yang harus diatasi bersama oleh segenap stakeholders terkait antara lain berkaitan dengan inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi, serta basis data tunggal. (rep/fsr)

***
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto
Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
perkembangan umkm sebagai critical engine perekonomian nasional terus mendapatkan dukungan pemerintah

# data[].attributes.attachment_link.title
Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

# data[].attributes.attachment_link.description
Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah