# data[].attributes.body
Alinea pertama
Menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Setiap manusia memiliki hak kodrati untuk merdeka dan harus diperjuangkan. Selain itu, dalam alinea ini, ditegaskan sikap menolak penjajahan karena bertentangan dengan hak untuk merdeka.

Alinea kedua
Menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan. Selain itu, dijelaskan bahwa kemerdekaan bukanlah merupakan tujuan akhir bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah jembatan menuiu terciptanya keadilan dan kemakmuran masyarakat.

Alinea ketiga
Menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia dapat diraih tidak semata-mata hasil perjuangan bangsa, tetapi juga merupakan berkat rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Alinea keempat
Negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

# data[].attributes.headline
Hubungan pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.subject
Hubungan pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.body
Pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proklamasi 17 Agustus 1945

1) Pernyataan mengenai proklamasi kemerdekaan ditetapkan pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa antara pernyataan proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

2) Pembukaan UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan ditetapkannya UUD. presiden, dan wakil presiden. Hal ini merupakan realisasi tindak lanjut dari proklamasi.

3) Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan yang lebih terperinci dari cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan. Cita-cita luhur tersebut berbentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan asas kerohanian Pancasila. Hubungan antara proklamasi dan pembukaan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Hal-hal yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia sat mendirikan negara dan untuk mewujudkan tujuan bersama. Oleh karena itu, merupakan suatu tanggung jawab moral bagi seluruh bangsa untuk memelihara dan merealisasikan proklamasi

# data[].attributes.body
1) UUD bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia

2) Berisi norma-norma sebagai sebuah dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati.

3) UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi). Setiap produk hukum (seperti UU, PP, perpres, perda) dan setiap kebijakan pemerintah berlandaskan UUD 1945.

4) Sebagai alat kontrol, yaitu mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945

# data[].attributes.body
Sidang perdana PPKI pada 18 Agustus 1945. Salah satu agenda acara tersebut adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan undang-undang dasar. Proses pengesahan undang-undang atas dasar tersebut ternyata berlangsung singkat, sekitar dua jam. Singkat cerita, proses pengesahan konstitusi dipercepat karena desainnya sudah dikembangkan oleh BPUPKI. Selanjutnya, aspek kesatuan semangat dan kesatuan

# data[].attributes.body
Marsekal Terauchi memilih 21 anggota PPKI. Ada 21 orang (12 dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 dari Nusa Tenggara, 1 dari Maluku, dan 1 dari China). Namun, telah ditemukan bahwa 6 anggota baru telah bergabung yang tidak memiliki pemahaman tentang Jepang. Peningkatan keanggotaan ini menunjukkan bahwa PPKI Jepang tidak dapat ikut campur dalam persidangan PPKl.

# data[].attributes.body
Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, BPUPKI (Dokuritsu Junbi Chosakai) dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Soekarno kemudian diangkat menjadi ketua. Selain itu, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). (Dokuritsu Junbi Inkai)

# data[].attributes.body
Tujuan konstitusi adalah untuk menciptakan checks and balances pada otoritas pemerintahan. Selain itu, menempatkan kendala pada kemampuan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Konstitusi, dalam arti penuhnya, terdiri dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis dapat diartikan sebagai: peraturan perundang-undangan dasar tertulis, yaitu konstitusi. Adapun konstitusi tidak tertulis berupa konvensi (adat) ketatanegaraan yang sering berkembang dalam suatu bangsa, salah satu contohnya adalah MPR mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa konstitusi memasukkan sebagian dari konstitusi.

# data[].attributes.body
Indonesia memiliki konstitusi dasar. Pengaturan tersebut dirundingkan sebelum kemerdekaan Indonesia oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. Penyusunan UUD, khususnya, diperdebatkan oleh BPUPKI dalam sidang yang diadakan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Dalam sidang tersebut, Dengan ini BPUPKI membentuk panitia kecil, antara lain Panitia Hukum Pokok (diketuai oleh Soekarno), Panitia Pembela Tanah Air (diketuai oleh Raden Abikusno Tiokrosoejoso), dan Panitia Ekonomi dan Keuangan (dipimpin oleh Mohammad Hatta).

# data[].attributes.body
Hakijat Konstitusi adalah Konstitusi merupakan dasar tertulis bagi peraturan perundang-undangan, khususnya konstitusi. Konstitusi. Ini memandu kita, antara lain, tentang bagaimana pemerintah akan dibentuk, pemimpin yang dipilih, status lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara. Konstitusi berfungsi sebagai kerangka kerja penyelenggaraan pemerintahan negara. Peraturan di bawah hukum nasional tidak boleh bertentangan dengan undang-undang konstitusi dalam sistem hukum nasional.