# data[].attributes.body
A.  Modul  Pak Deden

A.1 Aktiva tak berwujud (Intangible Assets) adalah aktiva yang umur ekonomisnya panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan tetapi tidak mempunyai bentuk fisik.

A.2 Aktiva tak berwujud adalah aktiva tetap perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan.Contohnya adalah Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merk, Biaya Riset dan Pengembangan biaya ditangguhkan serta hak perusahaan sumber alam

B.  Menurut pendapat lain :

1.  Sumber : arti prasasti

Aktiva tak berwujud adalah aktiva tetap yang secara fisik tidak dapat dilihat bentuknya akan tetapi memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan

2.  Sumber : http.www.pengertianahli.com/2014/03/pengertianaktiva.dan.jenis.aktiva.html?!?=1

Aktiva tak berwujud adalah semua aktiva yang tidak dapat disimpan dalam bentuk persediaan dan dipegang bentuknya tapi dapat dirasakan

3.  Sumber : googleweblight.com/PSAK

Aktiva tak berwujud adalah aktiva non moneter yang bia diidentifikasi,tidak memiliki wujud fisik secara nyata serta dimiliki guna menghasilkan maupun menyerahkan barang dan jasa,disewakan ataupun hanya bertujuan administrasi.

Kesimpulan:

Aktiva tak berwujud merupakan:

1.  Aktiva yang umur ekonominya panjang dan memberikan manfaat bagi perusahaan.

2.  Aktiva yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi dapat dirasakan dan memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan.

3.  aktiva yang tidak dapat disimpan dalam bentuk persediaan

4.  aktiva non moneter yang bisa diidentifikasi,dimiliki guna menghasilkan maupun menyerahkan barang dan jasa,disewakan ataupun hanya bertujuan untuk administrasi

# data[].attributes.body
1.tidak, karena profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi kode etik serta proses sertifikasi jadi tiak akan mungkin profesi tanpa kode etik karena kedua halnya saling berkaitan

2. Pengertian Pelanggaran Kode Etik profesi Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika  profesi dapat memberitahukan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah : 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi ten tang prinsip  profesionalitas yang digariskan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang  bersangkutan 3. Mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan erika dalam keanggotaan profesi. Jadi pelanggaran kode etik profesi berarti pelanggaran atau  penyelewengan terhadap sistern norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan bai.k bagi suatu profesi dalam masyarakat. Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi PeJanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerrninkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dirnata masyarakat. Tujuan Kode Etik Profesi adalah :

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejakteraan para anggota

3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

4. Untuk meningkatkan mutu profesi 5. Meningkatkan Jayanan diatas keuntungan pribadi

6. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

Sanksi pelanggaran kode etik yaitu sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi khusus. Seringkali, kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika teman sejawat melanggar kode etik. Namun, dalam praktek sehari-hari kontrol ini tidak berjalan mulus karena rasa solidaritas dalam anggota-anggota profesi. Seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional. Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan telah adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran. Akan semakin banyak terjadi penyalahgunaan profesi. Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik.
Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namun demikian, dalam praktek sehari-hari control ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran.
Tetapi dengan perilaku semacam itu solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi dan dengan demikian maka kode etik profesi itu tidak tercapai, karena tujuan yang sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbanganpertimbangan lain. Lebih lanjut masing-masing pelaksana profesi harus memahami betul tujuan kode etik profesi baru kemudian dapat melaksanakannya.
Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi.
Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang guru professional.

3. 1. profesi : dokter

lembaga : IDI

kode etik : a. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.

b. Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.

2. profesi : polisi

lembaga : POLRI

kode etik :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap pengabdiannya berperilaku :

a.Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.Menjalankan tugas keNegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karea kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya;

c.Menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah yang diselenggarakan masyarakat dengan menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaannya.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan :

a.Mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia dalam kehidupannya;

b.Menjunjung tinggi lambang-lambang kehormatan bangsa Indonesia;

c.Menampilkan jati diri bangsa Indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu;

d.Rela berkorban jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memlihara keamanan dan ketertiban umum selalu menunjukkan sikap perilaku dengan :

a.Meletakkan kepentingan Negara,bangsa,masyarakat dan kemanusiaan diatas kepentingan pribadinya;

b.Tidak menuntut perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan degan perlakuan terhadap semua warga Negara dan masyarakat;

c.Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.

# data[].attributes.body
1.tidak, karena profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi kode etik serta proses sertifikasi jadi tiak akan mungkin profesi tanpa kode etik karena kedua halnya saling berkaitan

2. Pengertian Pelanggaran Kode Etik profesi Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika  profesi dapat memberitahukan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah : 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi ten tang prinsip  profesionalitas yang digariskan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang  bersangkutan 3. Mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan erika dalam keanggotaan profesi. Jadi pelanggaran kode etik profesi berarti pelanggaran atau  penyelewengan terhadap sistern norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan bai.k bagi suatu profesi dalam masyarakat. Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi PeJanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerrninkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dirnata masyarakat. Tujuan Kode Etik Profesi adalah :

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejakteraan para anggota

3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

4. Untuk meningkatkan mutu profesi 5. Meningkatkan Jayanan diatas keuntungan pribadi

6. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

Sanksi pelanggaran kode etik yaitu sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi khusus. Seringkali, kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika teman sejawat melanggar kode etik. Namun, dalam praktek sehari-hari kontrol ini tidak berjalan mulus karena rasa solidaritas dalam anggota-anggota profesi. Seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional. Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan telah adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran. Akan semakin banyak terjadi penyalahgunaan profesi. Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik.
Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namun demikian, dalam praktek sehari-hari control ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran.
Tetapi dengan perilaku semacam itu solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi dan dengan demikian maka kode etik profesi itu tidak tercapai, karena tujuan yang sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbanganpertimbangan lain. Lebih lanjut masing-masing pelaksana profesi harus memahami betul tujuan kode etik profesi baru kemudian dapat melaksanakannya.
Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi.
Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang guru professional.

3. 1. profesi : dokter

lembaga : IDI

kode etik : a. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.

b. Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.

2. profesi : polisi

lembaga : POLRI

kode etik :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap pengabdiannya berperilaku :

a.Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.Menjalankan tugas keNegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karea kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya;

c.Menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah yang diselenggarakan masyarakat dengan menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaannya.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan :

a.Mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia dalam kehidupannya;

b.Menjunjung tinggi lambang-lambang kehormatan bangsa Indonesia;

c.Menampilkan jati diri bangsa Indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu;

d.Rela berkorban jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memlihara keamanan dan ketertiban umum selalu menunjukkan sikap perilaku dengan :

a.Meletakkan kepentingan Negara,bangsa,masyarakat dan kemanusiaan diatas kepentingan pribadinya;

b.Tidak menuntut perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan degan perlakuan terhadap semua warga Negara dan masyarakat;

c.Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.

# data[].attributes.body
1.tidak, karena profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi kode etik serta proses sertifikasi jadi tiak akan mungkin profesi tanpa kode etik karena kedua halnya saling berkaitan

2. Pengertian Pelanggaran Kode Etik profesi Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika  profesi dapat memberitahukan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah : 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi ten tang prinsip  profesionalitas yang digariskan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang  bersangkutan 3. Mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan erika dalam keanggotaan profesi. Jadi pelanggaran kode etik profesi berarti pelanggaran atau  penyelewengan terhadap sistern norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan bai.k bagi suatu profesi dalam masyarakat. Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi PeJanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerrninkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dirnata masyarakat. Tujuan Kode Etik Profesi adalah :

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejakteraan para anggota

3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

4. Untuk meningkatkan mutu profesi 5. Meningkatkan Jayanan diatas keuntungan pribadi

6. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

Sanksi pelanggaran kode etik yaitu sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi khusus. Seringkali, kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika teman sejawat melanggar kode etik. Namun, dalam praktek sehari-hari kontrol ini tidak berjalan mulus karena rasa solidaritas dalam anggota-anggota profesi. Seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional. Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan telah adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran. Akan semakin banyak terjadi penyalahgunaan profesi. Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik.
Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namun demikian, dalam praktek sehari-hari control ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran.
Tetapi dengan perilaku semacam itu solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi dan dengan demikian maka kode etik profesi itu tidak tercapai, karena tujuan yang sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbanganpertimbangan lain. Lebih lanjut masing-masing pelaksana profesi harus memahami betul tujuan kode etik profesi baru kemudian dapat melaksanakannya.
Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi.
Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang guru professional.

3. 1. profesi : dokter

lembaga : IDI

kode etik : a. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.

b. Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.

2. profesi : polisi

lembaga : POLRI

kode etik :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap pengabdiannya berperilaku :

a.Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.Menjalankan tugas keNegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karea kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya;

c.Menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah yang diselenggarakan masyarakat dengan menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaannya.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan :

a.Mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia dalam kehidupannya;

b.Menjunjung tinggi lambang-lambang kehormatan bangsa Indonesia;

c.Menampilkan jati diri bangsa Indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu;

d.Rela berkorban jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memlihara keamanan dan ketertiban umum selalu menunjukkan sikap perilaku dengan :

a.Meletakkan kepentingan Negara,bangsa,masyarakat dan kemanusiaan diatas kepentingan pribadinya;

b.Tidak menuntut perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan degan perlakuan terhadap semua warga Negara dan masyarakat;

c.Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.

# data[].attributes.body
1.tidak, karena profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi kode etik serta proses sertifikasi jadi tiak akan mungkin profesi tanpa kode etik karena kedua halnya saling berkaitan

2. Pengertian Pelanggaran Kode Etik profesi Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika  profesi dapat memberitahukan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah : 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi ten tang prinsip  profesionalitas yang digariskan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang  bersangkutan 3. Mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan erika dalam keanggotaan profesi. Jadi pelanggaran kode etik profesi berarti pelanggaran atau  penyelewengan terhadap sistern norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan bai.k bagi suatu profesi dalam masyarakat. Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi PeJanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerrninkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dirnata masyarakat. Tujuan Kode Etik Profesi adalah :

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejakteraan para anggota

3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

4. Untuk meningkatkan mutu profesi 5. Meningkatkan Jayanan diatas keuntungan pribadi

6. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

Sanksi pelanggaran kode etik yaitu sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi khusus. Seringkali, kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika teman sejawat melanggar kode etik. Namun, dalam praktek sehari-hari kontrol ini tidak berjalan mulus karena rasa solidaritas dalam anggota-anggota profesi. Seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional. Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan telah adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran. Akan semakin banyak terjadi penyalahgunaan profesi. Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik.
Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namun demikian, dalam praktek sehari-hari control ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran.
Tetapi dengan perilaku semacam itu solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi dan dengan demikian maka kode etik profesi itu tidak tercapai, karena tujuan yang sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbanganpertimbangan lain. Lebih lanjut masing-masing pelaksana profesi harus memahami betul tujuan kode etik profesi baru kemudian dapat melaksanakannya.
Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi.
Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang guru professional.

3. 1. profesi : dokter

lembaga : IDI

kode etik : a. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.

b. Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.

2. profesi : polisi

lembaga : POLRI

kode etik :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap pengabdiannya berperilaku :

a.Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.Menjalankan tugas keNegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karea kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya;

c.Menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah yang diselenggarakan masyarakat dengan menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaannya.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan :

a.Mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia dalam kehidupannya;

b.Menjunjung tinggi lambang-lambang kehormatan bangsa Indonesia;

c.Menampilkan jati diri bangsa Indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu;

d.Rela berkorban jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memlihara keamanan dan ketertiban umum selalu menunjukkan sikap perilaku dengan :

a.Meletakkan kepentingan Negara,bangsa,masyarakat dan kemanusiaan diatas kepentingan pribadinya;

b.Tidak menuntut perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan degan perlakuan terhadap semua warga Negara dan masyarakat;

c.Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.

# data[].attributes.body
1.tidak, karena profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi kode etik serta proses sertifikasi jadi tiak akan mungkin profesi tanpa kode etik karena kedua halnya saling berkaitan

2. Pengertian Pelanggaran Kode Etik profesi Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika  profesi dapat memberitahukan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah : 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi ten tang prinsip  profesionalitas yang digariskan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang  bersangkutan 3. Mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan erika dalam keanggotaan profesi. Jadi pelanggaran kode etik profesi berarti pelanggaran atau  penyelewengan terhadap sistern norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan bai.k bagi suatu profesi dalam masyarakat. Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi PeJanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerrninkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dirnata masyarakat. Tujuan Kode Etik Profesi adalah :

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejakteraan para anggota

3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

4. Untuk meningkatkan mutu profesi 5. Meningkatkan Jayanan diatas keuntungan pribadi

6. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

Sanksi pelanggaran kode etik yaitu sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi khusus. Seringkali, kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika teman sejawat melanggar kode etik. Namun, dalam praktek sehari-hari kontrol ini tidak berjalan mulus karena rasa solidaritas dalam anggota-anggota profesi. Seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional. Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan telah adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran. Akan semakin banyak terjadi penyalahgunaan profesi. Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik.
Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namun demikian, dalam praktek sehari-hari control ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran.
Tetapi dengan perilaku semacam itu solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi dan dengan demikian maka kode etik profesi itu tidak tercapai, karena tujuan yang sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbanganpertimbangan lain. Lebih lanjut masing-masing pelaksana profesi harus memahami betul tujuan kode etik profesi baru kemudian dapat melaksanakannya.
Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi.
Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang guru professional.

3. 1. profesi : dokter

lembaga : IDI

kode etik : a. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.

b. Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.

2. profesi : polisi

lembaga : POLRI

kode etik :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap pengabdiannya berperilaku :

a.Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.Menjalankan tugas keNegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karea kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya;

c.Menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah yang diselenggarakan masyarakat dengan menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaannya.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan :

a.Mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia dalam kehidupannya;

b.Menjunjung tinggi lambang-lambang kehormatan bangsa Indonesia;

c.Menampilkan jati diri bangsa Indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu;

d.Rela berkorban jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memlihara keamanan dan ketertiban umum selalu menunjukkan sikap perilaku dengan :

a.Meletakkan kepentingan Negara,bangsa,masyarakat dan kemanusiaan diatas kepentingan pribadinya;

b.Tidak menuntut perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan degan perlakuan terhadap semua warga Negara dan masyarakat;

c.Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.

# data[].attributes.body
1.tidak, karena profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi kode etik serta proses sertifikasi jadi tiak akan mungkin profesi tanpa kode etik karena kedua halnya saling berkaitan

2. Pengertian Pelanggaran Kode Etik profesi Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika  profesi dapat memberitahukan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah : 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi ten tang prinsip  profesionalitas yang digariskan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang  bersangkutan 3. Mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan erika dalam keanggotaan profesi. Jadi pelanggaran kode etik profesi berarti pelanggaran atau  penyelewengan terhadap sistern norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan bai.k bagi suatu profesi dalam masyarakat. Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi PeJanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerrninkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dirnata masyarakat. Tujuan Kode Etik Profesi adalah :

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejakteraan para anggota

3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

4. Untuk meningkatkan mutu profesi 5. Meningkatkan Jayanan diatas keuntungan pribadi

6. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

Sanksi pelanggaran kode etik yaitu sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi khusus. Seringkali, kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika teman sejawat melanggar kode etik. Namun, dalam praktek sehari-hari kontrol ini tidak berjalan mulus karena rasa solidaritas dalam anggota-anggota profesi. Seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional. Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan telah adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran. Akan semakin banyak terjadi penyalahgunaan profesi. Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik.
Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namun demikian, dalam praktek sehari-hari control ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran.
Tetapi dengan perilaku semacam itu solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi dan dengan demikian maka kode etik profesi itu tidak tercapai, karena tujuan yang sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbanganpertimbangan lain. Lebih lanjut masing-masing pelaksana profesi harus memahami betul tujuan kode etik profesi baru kemudian dapat melaksanakannya.
Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi.
Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang guru professional.

3. 1. profesi : dokter

lembaga : IDI

kode etik : a. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.

b. Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.

2. profesi : polisi

lembaga : POLRI

kode etik :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap pengabdiannya berperilaku :

a.Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.Menjalankan tugas keNegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karea kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya;

c.Menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah yang diselenggarakan masyarakat dengan menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaannya.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan :

a.Mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia dalam kehidupannya;

b.Menjunjung tinggi lambang-lambang kehormatan bangsa Indonesia;

c.Menampilkan jati diri bangsa Indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu;

d.Rela berkorban jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memlihara keamanan dan ketertiban umum selalu menunjukkan sikap perilaku dengan :

a.Meletakkan kepentingan Negara,bangsa,masyarakat dan kemanusiaan diatas kepentingan pribadinya;

b.Tidak menuntut perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan degan perlakuan terhadap semua warga Negara dan masyarakat;

c.Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.

# data[].attributes.body
1.tidak, karena profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi kode etik serta proses sertifikasi jadi tiak akan mungkin profesi tanpa kode etik karena kedua halnya saling berkaitan

2. Pengertian Pelanggaran Kode Etik profesi Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika  profesi dapat memberitahukan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah : 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi ten tang prinsip  profesionalitas yang digariskan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang  bersangkutan 3. Mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan erika dalam keanggotaan profesi. Jadi pelanggaran kode etik profesi berarti pelanggaran atau  penyelewengan terhadap sistern norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan bai.k bagi suatu profesi dalam masyarakat. Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi PeJanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerrninkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dirnata masyarakat. Tujuan Kode Etik Profesi adalah :

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejakteraan para anggota

3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

4. Untuk meningkatkan mutu profesi 5. Meningkatkan Jayanan diatas keuntungan pribadi

6. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

Sanksi pelanggaran kode etik yaitu sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi khusus. Seringkali, kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika teman sejawat melanggar kode etik. Namun, dalam praktek sehari-hari kontrol ini tidak berjalan mulus karena rasa solidaritas dalam anggota-anggota profesi. Seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional. Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan telah adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran. Akan semakin banyak terjadi penyalahgunaan profesi. Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik.
Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namun demikian, dalam praktek sehari-hari control ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran.
Tetapi dengan perilaku semacam itu solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi dan dengan demikian maka kode etik profesi itu tidak tercapai, karena tujuan yang sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbanganpertimbangan lain. Lebih lanjut masing-masing pelaksana profesi harus memahami betul tujuan kode etik profesi baru kemudian dapat melaksanakannya.
Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi.
Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang guru professional.

3. 1. profesi : dokter

lembaga : IDI

kode etik : a. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.

b. Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.

2. profesi : polisi

lembaga : POLRI

kode etik :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap pengabdiannya berperilaku :

a.Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.Menjalankan tugas keNegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karea kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya;

c.Menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah yang diselenggarakan masyarakat dengan menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaannya.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan :

a.Mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia dalam kehidupannya;

b.Menjunjung tinggi lambang-lambang kehormatan bangsa Indonesia;

c.Menampilkan jati diri bangsa Indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu;

d.Rela berkorban jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memlihara keamanan dan ketertiban umum selalu menunjukkan sikap perilaku dengan :

a.Meletakkan kepentingan Negara,bangsa,masyarakat dan kemanusiaan diatas kepentingan pribadinya;

b.Tidak menuntut perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan degan perlakuan terhadap semua warga Negara dan masyarakat;

c.Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.

# data[].attributes.body
1.tidak, karena profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi kode etik serta proses sertifikasi jadi tiak akan mungkin profesi tanpa kode etik karena kedua halnya saling berkaitan

2. Pengertian Pelanggaran Kode Etik profesi Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika  profesi dapat memberitahukan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah : 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi ten tang prinsip  profesionalitas yang digariskan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang  bersangkutan 3. Mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan erika dalam keanggotaan profesi. Jadi pelanggaran kode etik profesi berarti pelanggaran atau  penyelewengan terhadap sistern norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan bai.k bagi suatu profesi dalam masyarakat. Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi PeJanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerrninkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dirnata masyarakat. Tujuan Kode Etik Profesi adalah :

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejakteraan para anggota

3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

4. Untuk meningkatkan mutu profesi 5. Meningkatkan Jayanan diatas keuntungan pribadi

6. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

Sanksi pelanggaran kode etik yaitu sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi khusus. Seringkali, kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika teman sejawat melanggar kode etik. Namun, dalam praktek sehari-hari kontrol ini tidak berjalan mulus karena rasa solidaritas dalam anggota-anggota profesi. Seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional. Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan telah adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran. Akan semakin banyak terjadi penyalahgunaan profesi. Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik.
Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namun demikian, dalam praktek sehari-hari control ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran.
Tetapi dengan perilaku semacam itu solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi dan dengan demikian maka kode etik profesi itu tidak tercapai, karena tujuan yang sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbanganpertimbangan lain. Lebih lanjut masing-masing pelaksana profesi harus memahami betul tujuan kode etik profesi baru kemudian dapat melaksanakannya.
Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi.
Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang guru professional.

3. 1. profesi : dokter

lembaga : IDI

kode etik : a. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.

b. Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.

2. profesi : polisi

lembaga : POLRI

kode etik :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap pengabdiannya berperilaku :

a.Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.Menjalankan tugas keNegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karea kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya;

c.Menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah yang diselenggarakan masyarakat dengan menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaannya.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan :

a.Mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia dalam kehidupannya;

b.Menjunjung tinggi lambang-lambang kehormatan bangsa Indonesia;

c.Menampilkan jati diri bangsa Indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu;

d.Rela berkorban jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memlihara keamanan dan ketertiban umum selalu menunjukkan sikap perilaku dengan :

a.Meletakkan kepentingan Negara,bangsa,masyarakat dan kemanusiaan diatas kepentingan pribadinya;

b.Tidak menuntut perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan degan perlakuan terhadap semua warga Negara dan masyarakat;

c.Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.

# data[].attributes.body
pak, ini lanjutan NO.2 (contohnya)

sangsi moral.

# data[].attributes.body
XI AKUNTANSI 3

(MAAF SHOLEHA TELAT NGIRIM PAK:), WAKTU DULU SUDAH MENGIRIM CUMA TIDAK MUNCUL DISININYA,TERIMAKASIH:))

# data[].attributes.headline
SHOLEHA ROSMALAWATI LR KELAS XI AKUNTANSI 3. MENGIRIM TANGGAL 19-04-2015     (MAAF BAPAK SAYA TELAT MENGIRIMKANNYA:), YANG DULU SUDAH SAYA KIRIM, TAPI TIDAK ADA:))                                                                                                                                                                                                                                                                                                1.      Menurut saya tidak ada, karena tentunya semua yang di
sebut dengan profesi pasti terdapat kode etik di dalamnya dan juga terdapat
lembaganya. Karena kode etik tersebut dapat menentukan keberhasilan suatu
profesi yaitu dengan adanya suatu aturan-aturan yang di buat oleh lembaga yang
bersangkutann. Dalam sebuah profesi ada lembaga yang menangani profesi
tersebut. Tetapi pada
kenyataannya ada profesi yag tidak memiliki kode etik dan lembaga profei. Hal
ini disebabkan oleh bahwa profesi yang dimiliki tidak memiliki pendidikn khusus
dan hanya mengandalkan feeling serta kemampuan skill seseorang. Contoh: Tukang
bakso, tukang becak, dll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.       Sanksi moral adalah suatu sanksi yang diberikan kepada
pelanggar kode etik yang berupa teguran atau suatu nasihat agar pelanggar
tersebut bias berubah kea rah yang lebih baik.

              Contonya : seorang yang
berprofesi menjadi guru telah melakukan kekerasan terhadap muridnya di kelas
sehingga kepala sekolah memberikan sanksi pertama yaitu suatu sanksi moral
dengan memberikan teguran keras pada guru yang bersangkutan dan memberikan
nasihat suatu prilaku yang layak dilakukan oleh seorang guru.

     

                                                                                                                                                                                                                                                     3.   Profesi,
lembaga profesi dan kode etiknya

                                                                                                                                                                                                                                   ▪PROFESI PENGACARA

Ø  ETIKA PROFESI PENGACARA/ADVOKAT
Pengacara adalah seseorang atau mereka yang melakukan pekerjaan jasa bantuan
hukum termasuk konsultan hukum yang menjalankan pekerjaannya baik dilakukan di
luar pengadilan dan atau di dalam pengadilan bagi klien sebagai mata
pencahariannya.

ØLembaga Profesinya

Dewan Pimpinan Pusat “IKATAN
ADVOKAT INDENSIA” (“IKADIN”) Dewan Pimpinan Pusat “ASOSIASI ADVOKAT INODONESIA”
(“A.A.I.”) Dewan Pimpinan Pusat “IKATAN PENASEHAT HUKUM INDONESIA” (I.P.H.I.”),

ØKode Etik

Kode Etik ini bersifat mengikat
serta wajib dipatuhi oleh mereka yang menjalankan profesi Advokat/Penasehat
Hukum sebagai pekerjaannya (sebagai mata pencaharian-nya) maupun oleh mereka
yang bukan Advokat/Penasehat Hukum akan tetapi menjalankan fungsi sebagai
Advokat/Penasehat Hukum atas dasar kuasa insidentil atau yang dengan diberikan
izin secara insidentil dari pengadilan setempat. Pelaksanaan dan pengawasan
Kode Etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan dari masing-masing organisasi
profesi tersebut, yakni oleh “IKADIN”/”A.A.I.”/”I.P.H.I.”.

Ø  Kode Etik / Cara Bertindak Pengacara/Advokat Dalam
Menangani Perkara1. Advokat/Penasehat Hukum bebas mengeluarkan
pernyataan-pernyataan atau pendapatnya yang dikemukakan dalam sidang pengadilan,
dalam rangka pembelaan suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam
sidang terbuka maupun sidang tertutup, yang diajukan secara lisan atau
tertulis, asalkan pernyataan atau pendapat tersebut dikemukakan secara
proporsional dan tidak berlebihan dengan perkara yang ditanganinya.
2. Advokat/Penasehat Hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum
secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu, baik dalam perkara
perdata maupun dalam perkara pidana bagi orang yang disangka/didakwa berbuat
pidana baik pada tingkat penyidikan maupun di muka pengadilan, yang oleh
pengadilan diperkenankan beracara secara cuma-cuma.
3. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat/Penasehat Hukum kepada teman
sejawatnya dalam suatu perkara, tidak dibenarkan ditunjukkan kepada Hakim,
kecuali dengan izin pihak yang yang mengirim surat tersebut.
4. Surat-surat yang dibuat dengan dibubuhi catatan “SANS PREJUDICE “, sama
sekali tidak dibenarkan ditunjukkan kepada Hakim.
5. Isi pembicaraan atau korespondensi kearah perdamaian antara Advokat/
Penasehat Hukum akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan
sebagai alasan terhadap lawan dalam perkara di muka pengadilan.
6. Advokat/Penasehat Hukum tidak dibenarkan menghubungi saksi-saksi pihak lawan
untuk didengar keterangan mereka dalam perkara yang bersangkutan.
7. Dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat/Penasehat Hukum
hanya dapat menghubungi Hakim bersama-sama denganAdvokat/Penasehat Hukum pihak
lawan.
8. Dalam hal meyampaikan surat hendaknya seketika itu juga dikirim kepada
Advokat/Penasehat Hukum pihak lawan tembusan suratnya.
9. Dalam suatu perkara pidana yang sedang berjalam di pengadilan, Advokat/
Penasehat Hukum dapat menghubungi Hakim bersama-sama dengan Jaksa Penuntut
Umum.
10. Advokat/Penasehat Hukum tidak diperkenankan menambah catatan-catatan pada
berkas di dalam atau di luar sidang meskipun hanya bersifat “informandum”, jika
hal itu tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada Advokat/Penasehat Hukum
pihak lawan dengan memberikan waktu yang layak, sehingga teman sejawat tersebut
dapat mempelajari dan menanggapi catatan yang bersangkutan.
11. Surat-surat dari Advokat/Penasehat Hukum lawan yang diterma untuk dilihat
oleh Advokat/Penasehat Hukum, tanpa seizinnya tidak boleh diberikan surat
aslinya/salinannya kepada kliennya atau kepada pihak ke tiga, walaupun mereka
teman sejawat.
12. Jika diketahui seseorang mempunyai Advokat/Penasehat Hukum sebagai kuasa
hukum lawan dalam suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang tersebut mengenai
perkara tertentu tersebut hanya dapat dilakukan melalui Advokat/Penasehat Hukum
yang bersangkutan atau dengan seizinnya.
13. Jika Advokat/Penasehat Hukum harus berbicara tentang soal lain dengan klien
dari sejawat Advokat/Penasehat Hukum yang sedang dibantu dalam perkara
tertentu, maka ia tidak dibenarkan meyinggung perkara tertentu tersebut.
14. Advokat/Penasehat Hukum menyelesaikan keuangan perkara yang dikerjakannya
diselesaikan melalui perantaraan Advokat/Penasehat Hukum pihak lawan, terutama
mengenai pembayaran-pembayaran kepada pihak lawan, terkecuali setelah adanya
pemberitahuan dan persetujuan dari Advokat/Penasehat Hukum pihak lawan
tersebut.
15. Advokat/Penasehat Hukum yang menerima pembayaran lansung dari pihak lawan,
harus segera melaporkannya kepada Advokat/Penasehat Hukum pihak lawan tersebut.
16. Advokat/Penasehat Hukum wajib menyampaikan pemberitahuan putusan pengadilan
mengenai perkara yang ia kerjakan kepada kliennya pada waktunya.

Pelaksanaan Kode Etik
Advokat/Penasehat Hukum
Setiap orang yang menjalankan pekerjaannya sebagai Advokat/Penasehat Hukum baik
sebagai profesinya ataupun tidak, yang bertindak sebagai kuasa hukum mewakili
kepentingan Pemerintah, non Pemerintah atau perorangan, baik tanpa ataupun
dengan pemberian izin secara insidental berpraktek di muka pengadilan oleh
pengadilan setempat, wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik dan Ketentuan tentang
Dewan Kehormatan Advokat/Penasehat Hukum Indonesia ini.

Pengawasan atas pelaksanaan kode
etik Advokat/Penasehat Hukum ini dilakukan oleh masing-masing Dewan Kehormatan
dari organisasi profesi yakni “IKADIN”, “A.A.I.” dan “I.P.H.I.” dengan hak
kewenangan memeriksa dan mengadili perkara-perkara pelanggaran kode etik
berdasarkan berdasarkan hukum acara peradilan Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan
yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik ini,
dilakukan oleh Dewan Kehormatan dari masing-masing organisasi profesi tersebut.

Ø  Kepribadian Advokat/Penasehat Hukum
Advokat/Penasehat Hukum adalah warganegara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan
kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia demi tegaknya hukum,
setia kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
1. Advokat/Penasehat Hukum dalam melakukan pekerjaannya wajib untuk selalu
menjunjung tinggi hukum, kebenaran dan keadilan.
2. Advokat/Penasehat Hukum harus bersedia memberi nasehat dan bantuan hukum
kepada setiap orang yang memerlukannya tanpa membeda-bedakan kepercayaan, agama,
suku, jenis kelamin, keturunan, kedudukan sosial dan keyakinan politiknya.
3. Advokat/Penasehat Hukum dalam melakukan perkerjaannya tidak semata-mata
mencari imbalan materiil, tetapi diutamakan bertujuan untuk menegakkan hukum,
keadilan, dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.
4. Advokat/Penasehat Hukum dalam melakukan pekerjaannya bekerja dengan bebas
dan mendiri tanpa pengaruh atau dipengaruhi oleh siapapun.
5. Advokat/Penasehat Hukum wajib memperjuangkan serta melindungi hak-hak azasi
manusia dan kelestarian lingkungan hidup dalam Negara Hukum Republik Indonesia.
6. Advokat/Penasehat Hukum wajib memiliki sikap setia kawan dalam memegang
teguh rasa solidaritas antara sesama sejawat.
7. Advokat/Penasehat Hukum wajib memberikan bantuan pembelaan hukum kepada
sejawat Advokat/Penasehat Hukum yang disangka atau didakwa dalam suatu perkara
pidana oleh yang berwajib, secara sukarela baik secara pribadi maupun atas
penunjukkan/permintaan organisasi profesi.
8. Advokat/Penasehat Hukum tidak dibenarkan melakukan perkerjaan lain yang
dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat/Penasehat Hukum dan
harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat/Penasehat Hukum sebagai
profesi terhormat (officium nobile).
9. Advokat/Penasehat Hukum dalam melakukan tugas pekerjaannya harus bersikap
sopan santun terhadap para pejabat hukum, terhadap sesama sejawat
Advokat/Penasehat Hukum dan terhadap masyarakat, namun ia wajib mempertahankan
hak dan martabat Advokat/Penasehat Hukum di mimbar manapun.
10. Advokat/Penasehat Hukum berkewajiban membela kepetingan kliennya tanpa rasa
takut akan menghadapi segala kemungkinan resiko yang tidak diharapkan sebagai
konsekuensi profesi baik resiko atas dirinya atau pun orang lain.
11. Seorang Advokat/Penasehat Hukum yang kemudian diangkat untuk menduduki
suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif), tidak dibenarkan untuk
tetap dicantumkan/dipergunakan namanya oleh kantor dimana semulanya ia bekerja.

ØSumber : https://liautami.wordpress.com/2013/10/18/etika-profesi-pengacara/

            2. GURU (PGRI Persatuan Guru
Republik Indonesia) kode etik guru :

a)Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia
indonesia seutuhnya berjiwaPancasila

b) Guru memiliki dan melaksanakan kewjujuran professional 

c)Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan

d) Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar

e)Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan
masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama
terhadap pendidikan

f)Guru secara pribadi dan secara bersama sama

mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya

g)Guru memelihara hubungan profesi semangat kekeluargaan dan
kesetiakawanana nasional

h)Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organiosasi PGRI sebagai sarana

perjuangan dan pengabdian

i)Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang
pendidikan

                                                                                                                                                      3▪ Profesi Dokter

ØLembaga Profesinya

Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Ø  KODE ETIK KEDOKTERAN
INDONESIA
Merupakan pedoman bagi dokter Indonesia anggota IDI dalam melaksanakan praktek
kedokteran.
Tertuang dalam SK PB IDI no 221/PB/A.4/04/2002 tanggal 19 April 2002 tentang
penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Kode Etik Kedokteran Indonesia
pertama kali disusun pada tahun 1969 dalam Musyawarah Kerja Susila Kedokteran
Indonesia.
Dan sebagai bahan rujukan yang dipergunakan pada saat itu adalah Kode Etik
Kedokteran Internadional yang telah disempurnakan pada tahun 1968 melalui
Muktamar Ikatan Dokter Sedunia ke 22, yang kemudian disempurnakan lagi pada
MuKerNas IDI XIII, tahun 1983.

Ø  KEWAJIBAN UMUM
Pasal1
Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah
Dokter.

Pasal2
Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan
standard profesi yang tertinggi.

Pasal3
Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi
oleh sesuatu yang mengakibatkan
hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

Pasal4
Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji
diri.

Pasal5
Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun
fisik hanya diberikan untuk kepentingan
dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien.

Pasal6
Setiap dokter harus senantiasa berhati hati dalam mengumumkan dan menerapkan
setiap penemuan tehnik atau pengobatan
baru yang belum diuji kebenarannya dan hal hal yang dapat menimbulkan keresahan
masyarakat.

Pasal7
Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa
sendiri kebenarannya..

Pasal7a
Seorang dokter harus, dalam setiappraktek medisnya, memberikan pelayanan medis
yang kompeten dengan kebebasan
teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang ( compassion ) dan
penghormatan atas martabat manusia.

Pasal7b
Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien
dansejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan
sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi,
atau yang melakukan penipuan atau
penggelapan, dalam menangani pasien.

Pasal7c
Seorang dokter harus menghormati hak hak pasien, hak hak sejawatnya, dan hak
tenaga kesehatan lainnya, dan harus
menjaga kepercayaan pasien.

Pasal7d
Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk
insani.

Pasal8
Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan
masyarakat dan memperhatikan semua
aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh ( promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif ), baik fisik maupun psiko-sosial,
serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar benarnya.

Pasal9
setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat dibidang kesehatan dan
bidang lainnya serta masyarakat, harus
saling menghormati.

Ø  KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN
Pasal10
Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan
ketrampilannya untuk kepentingan pasien.
Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka
atas persetujuan pasien, ia wajib
merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.

Pasal11
Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat
berhubungan dengan keluarga dan
penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.

Pasal12
Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang
seorang pasien, bahkan juga setelah
pasien itu meninggal dunia.

Pasal13
Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas
perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada
orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

Ø  KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT
Pasal14
Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin
diperlakukan.

Pasal15
Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali
dengan persetujuan atau berdasarkan
prosedur yang etis.

Ø  KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI
Pasal16
Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.

Ø  Pasal17
Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan
tehnologi kedokteran/kesehatan.

Ø  Sumber : https://idicabangkotabaru.wordpress.com/kode-etik-kedokteran-indonesia/

 

# data[].attributes.subject
SHOLEHA ROSMALAWATI LR KELAS XI AKUNTANSI 3. MENGIRIM TANGGAL 19-04-2015     (MAAF BAPAK SAYA TELAT MENGIRIMKANNYA:), YANG DULU SUDAH SAYA KIRIM, TAPI TIDAK ADA:))                                                                                                                                                                                                                                                                                                1.      Menurut saya tidak ada, karena tentunya semua yang di
sebut dengan profesi pasti terdapat kode etik di dalamnya dan juga terdapat
lembaganya. Karena kode etik tersebut dapat menentukan keberhasilan suatu
profesi yaitu dengan adanya suatu aturan-aturan yang di buat oleh lembaga yang
bersangkutann. Dalam sebuah profesi ada lembaga yang menangani profesi
tersebut. Tetapi pada
kenyataannya ada profesi yag tidak memiliki kode etik dan lembaga profei. Hal
ini disebabkan oleh bahwa profesi yang dimiliki tidak memiliki pendidikn khusus
dan hanya mengandalkan feeling serta kemampuan skill seseorang. Contoh: Tukang
bakso, tukang becak, dll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.       Sanksi moral adalah suatu sanksi yang diberikan kepada
pelanggar kode etik yang berupa teguran atau suatu nasihat agar pelanggar
tersebut bias berubah kea rah yang lebih baik.

              Contonya : seorang yang
berprofesi menjadi guru telah melakukan kekerasan terhadap muridnya di kelas
sehingga kepala sekolah memberikan sanksi pertama yaitu suatu sanksi moral
dengan memberikan teguran keras pada guru yang bersangkutan dan memberikan
nasihat suatu prilaku yang layak dilakukan oleh seorang guru.

     

                                                                                                                                                                                                                                                     3.   Profesi,
lembaga profesi dan kode etiknya

                                                                                                                                                                                                                                   ▪PROFESI PENGACARA

Ø  ETIKA PROFESI PENGACARA/ADVOKAT
Pengacara adalah seseorang atau mereka yang melakukan pekerjaan jasa bantuan
hukum termasuk konsultan hukum yang menjalankan pekerjaannya baik dilakukan di
luar pengadilan dan atau di dalam pengadilan bagi klien sebagai mata
pencahariannya.

ØLembaga Profesinya

Dewan Pimpinan Pusat “IKATAN
ADVOKAT INDENSIA” (“IKADIN”) Dewan Pimpinan Pusat “ASOSIASI ADVOKAT INODONESIA”
(“A.A.I.”) Dewan Pimpinan Pusat “IKATAN PENASEHAT HUKUM INDONESIA” (I.P.H.I.”),

ØKode Etik

Kode Etik ini bersifat mengikat
serta wajib dipatuhi oleh mereka yang menjalankan profesi Advokat/Penasehat
Hukum sebagai pekerjaannya (sebagai mata pencaharian-nya) maupun oleh mereka
yang bukan Advokat/Penasehat Hukum akan tetapi menjalankan fungsi sebagai
Advokat/Penasehat Hukum atas dasar kuasa insidentil atau yang dengan diberikan
izin secara insidentil dari pengadilan setempat. Pelaksanaan dan pengawasan
Kode Etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan dari masing-masing organisasi
profesi tersebut, yakni oleh “IKADIN”/”A.A.I.”/”I.P.H.I.”.

Ø  Kode Etik / Cara Bertindak Pengacara/Advokat Dalam
Menangani Perkara1. Advokat/Penasehat Hukum bebas mengeluarkan
pernyataan-pernyataan atau pendapatnya yang dikemukakan dalam sidang pengadilan,
dalam rangka pembelaan suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam
sidang terbuka maupun sidang tertutup, yang diajukan secara lisan atau
tertulis, asalkan pernyataan atau pendapat tersebut dikemukakan secara
proporsional dan tidak berlebihan dengan perkara yang ditanganinya.
2. Advokat/Penasehat Hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum
secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu, baik dalam perkara
perdata maupun dalam perkara pidana bagi orang yang disangka/didakwa berbuat
pidana baik pada tingkat penyidikan maupun di muka pengadilan, yang oleh
pengadilan diperkenankan beracara secara cuma-cuma.
3. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat/Penasehat Hukum kepada teman
sejawatnya dalam suatu perkara, tidak dibenarkan ditunjukkan kepada Hakim,
kecuali dengan izin pihak yang yang mengirim surat tersebut.
4. Surat-surat yang dibuat dengan dibubuhi catatan “SANS PREJUDICE “, sama
sekali tidak dibenarkan ditunjukkan kepada Hakim.
5. Isi pembicaraan atau korespondensi kearah perdamaian antara Advokat/
Penasehat Hukum akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan
sebagai alasan terhadap lawan dalam perkara di muka pengadilan.
6. Advokat/Penasehat Hukum tidak dibenarkan menghubungi saksi-saksi pihak lawan
untuk didengar keterangan mereka dalam perkara yang bersangkutan.
7. Dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat/Penasehat Hukum
hanya dapat menghubungi Hakim bersama-sama denganAdvokat/Penasehat Hukum pihak
lawan.
8. Dalam hal meyampaikan surat hendaknya seketika itu juga dikirim kepada
Advokat/Penasehat Hukum pihak lawan tembusan suratnya.
9. Dalam suatu perkara pidana yang sedang berjalam di pengadilan, Advokat/
Penasehat Hukum dapat menghubungi Hakim bersama-sama dengan Jaksa Penuntut
Umum.
10. Advokat/Penasehat Hukum tidak diperkenankan menambah catatan-catatan pada
berkas di dalam atau di luar sidang meskipun hanya bersifat “informandum”, jika
hal itu tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada Advokat/Penasehat Hukum
pihak lawan dengan memberikan waktu yang layak, sehingga teman sejawat tersebut
dapat mempelajari dan menanggapi catatan yang bersangkutan.
11. Surat-surat dari Advokat/Penasehat Hukum lawan yang diterma untuk dilihat
oleh Advokat/Penasehat Hukum, tanpa seizinnya tidak boleh diberikan surat
aslinya/salinannya kepada kliennya atau kepada pihak ke tiga, walaupun mereka
teman sejawat.
12. Jika diketahui seseorang mempunyai Advokat/Penasehat Hukum sebagai kuasa
hukum lawan dalam suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang tersebut mengenai
perkara tertentu tersebut hanya dapat dilakukan melalui Advokat/Penasehat Hukum
yang bersangkutan atau dengan seizinnya.
13. Jika Advokat/Penasehat Hukum harus berbicara tentang soal lain dengan klien
dari sejawat Advokat/Penasehat Hukum yang sedang dibantu dalam perkara
tertentu, maka ia tidak dibenarkan meyinggung perkara tertentu tersebut.
14. Advokat/Penasehat Hukum menyelesaikan keuangan perkara yang dikerjakannya
diselesaikan melalui perantaraan Advokat/Penasehat Hukum pihak lawan, terutama
mengenai pembayaran-pembayaran kepada pihak lawan, terkecuali setelah adanya
pemberitahuan dan persetujuan dari Advokat/Penasehat Hukum pihak lawan
tersebut.
15. Advokat/Penasehat Hukum yang menerima pembayaran lansung dari pihak lawan,
harus segera melaporkannya kepada Advokat/Penasehat Hukum pihak lawan tersebut.
16. Advokat/Penasehat Hukum wajib menyampaikan pemberitahuan putusan pengadilan
mengenai perkara yang ia kerjakan kepada kliennya pada waktunya.

Pelaksanaan Kode Etik
Advokat/Penasehat Hukum
Setiap orang yang menjalankan pekerjaannya sebagai Advokat/Penasehat Hukum baik
sebagai profesinya ataupun tidak, yang bertindak sebagai kuasa hukum mewakili
kepentingan Pemerintah, non Pemerintah atau perorangan, baik tanpa ataupun
dengan pemberian izin secara insidental berpraktek di muka pengadilan oleh
pengadilan setempat, wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik dan Ketentuan tentang
Dewan Kehormatan Advokat/Penasehat Hukum Indonesia ini.

Pengawasan atas pelaksanaan kode
etik Advokat/Penasehat Hukum ini dilakukan oleh masing-masing Dewan Kehormatan
dari organisasi profesi yakni “IKADIN”, “A.A.I.” dan “I.P.H.I.” dengan hak
kewenangan memeriksa dan mengadili perkara-perkara pelanggaran kode etik
berdasarkan berdasarkan hukum acara peradilan Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan
yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik ini,
dilakukan oleh Dewan Kehormatan dari masing-masing organisasi profesi tersebut.

Ø  Kepribadian Advokat/Penasehat Hukum
Advokat/Penasehat Hukum adalah warganegara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan
kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia demi tegaknya hukum,
setia kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
1. Advokat/Penasehat Hukum dalam melakukan pekerjaannya wajib untuk selalu
menjunjung tinggi hukum, kebenaran dan keadilan.
2. Advokat/Penasehat Hukum harus bersedia memberi nasehat dan bantuan hukum
kepada setiap orang yang memerlukannya tanpa membeda-bedakan kepercayaan, agama,
suku, jenis kelamin, keturunan, kedudukan sosial dan keyakinan politiknya.
3. Advokat/Penasehat Hukum dalam melakukan perkerjaannya tidak semata-mata
mencari imbalan materiil, tetapi diutamakan bertujuan untuk menegakkan hukum,
keadilan, dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.
4. Advokat/Penasehat Hukum dalam melakukan pekerjaannya bekerja dengan bebas
dan mendiri tanpa pengaruh atau dipengaruhi oleh siapapun.
5. Advokat/Penasehat Hukum wajib memperjuangkan serta melindungi hak-hak azasi
manusia dan kelestarian lingkungan hidup dalam Negara Hukum Republik Indonesia.
6. Advokat/Penasehat Hukum wajib memiliki sikap setia kawan dalam memegang
teguh rasa solidaritas antara sesama sejawat.
7. Advokat/Penasehat Hukum wajib memberikan bantuan pembelaan hukum kepada
sejawat Advokat/Penasehat Hukum yang disangka atau didakwa dalam suatu perkara
pidana oleh yang berwajib, secara sukarela baik secara pribadi maupun atas
penunjukkan/permintaan organisasi profesi.
8. Advokat/Penasehat Hukum tidak dibenarkan melakukan perkerjaan lain yang
dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat/Penasehat Hukum dan
harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat/Penasehat Hukum sebagai
profesi terhormat (officium nobile).
9. Advokat/Penasehat Hukum dalam melakukan tugas pekerjaannya harus bersikap
sopan santun terhadap para pejabat hukum, terhadap sesama sejawat
Advokat/Penasehat Hukum dan terhadap masyarakat, namun ia wajib mempertahankan
hak dan martabat Advokat/Penasehat Hukum di mimbar manapun.
10. Advokat/Penasehat Hukum berkewajiban membela kepetingan kliennya tanpa rasa
takut akan menghadapi segala kemungkinan resiko yang tidak diharapkan sebagai
konsekuensi profesi baik resiko atas dirinya atau pun orang lain.
11. Seorang Advokat/Penasehat Hukum yang kemudian diangkat untuk menduduki
suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif), tidak dibenarkan untuk
tetap dicantumkan/dipergunakan namanya oleh kantor dimana semulanya ia bekerja.

ØSumber : https://liautami.wordpress.com/2013/10/18/etika-profesi-pengacara/

            2. GURU (PGRI Persatuan Guru
Republik Indonesia) kode etik guru :

a)Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia
indonesia seutuhnya berjiwaPancasila

b) Guru memiliki dan melaksanakan kewjujuran professional 

c)Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan

d) Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar

e)Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan
masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama
terhadap pendidikan

f)Guru secara pribadi dan secara bersama sama

mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya

g)Guru memelihara hubungan profesi semangat kekeluargaan dan
kesetiakawanana nasional

h)Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organiosasi PGRI sebagai sarana

perjuangan dan pengabdian

i)Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang
pendidikan

                                                                                                                                                      3▪ Profesi Dokter

ØLembaga Profesinya

Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Ø  KODE ETIK KEDOKTERAN
INDONESIA
Merupakan pedoman bagi dokter Indonesia anggota IDI dalam melaksanakan praktek
kedokteran.
Tertuang dalam SK PB IDI no 221/PB/A.4/04/2002 tanggal 19 April 2002 tentang
penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Kode Etik Kedokteran Indonesia
pertama kali disusun pada tahun 1969 dalam Musyawarah Kerja Susila Kedokteran
Indonesia.
Dan sebagai bahan rujukan yang dipergunakan pada saat itu adalah Kode Etik
Kedokteran Internadional yang telah disempurnakan pada tahun 1968 melalui
Muktamar Ikatan Dokter Sedunia ke 22, yang kemudian disempurnakan lagi pada
MuKerNas IDI XIII, tahun 1983.

Ø  KEWAJIBAN UMUM
Pasal1
Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah
Dokter.

Pasal2
Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan
standard profesi yang tertinggi.

Pasal3
Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi
oleh sesuatu yang mengakibatkan
hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

Pasal4
Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji
diri.

Pasal5
Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun
fisik hanya diberikan untuk kepentingan
dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien.

Pasal6
Setiap dokter harus senantiasa berhati hati dalam mengumumkan dan menerapkan
setiap penemuan tehnik atau pengobatan
baru yang belum diuji kebenarannya dan hal hal yang dapat menimbulkan keresahan
masyarakat.

Pasal7
Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa
sendiri kebenarannya..

Pasal7a
Seorang dokter harus, dalam setiappraktek medisnya, memberikan pelayanan medis
yang kompeten dengan kebebasan
teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang ( compassion ) dan
penghormatan atas martabat manusia.

Pasal7b
Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien
dansejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan
sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi,
atau yang melakukan penipuan atau
penggelapan, dalam menangani pasien.

Pasal7c
Seorang dokter harus menghormati hak hak pasien, hak hak sejawatnya, dan hak
tenaga kesehatan lainnya, dan harus
menjaga kepercayaan pasien.

Pasal7d
Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk
insani.

Pasal8
Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan
masyarakat dan memperhatikan semua
aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh ( promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif ), baik fisik maupun psiko-sosial,
serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar benarnya.

Pasal9
setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat dibidang kesehatan dan
bidang lainnya serta masyarakat, harus
saling menghormati.

Ø  KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN
Pasal10
Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan
ketrampilannya untuk kepentingan pasien.
Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka
atas persetujuan pasien, ia wajib
merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.

Pasal11
Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat
berhubungan dengan keluarga dan
penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.

Pasal12
Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang
seorang pasien, bahkan juga setelah
pasien itu meninggal dunia.

Pasal13
Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas
perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada
orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

Ø  KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT
Pasal14
Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin
diperlakukan.

Pasal15
Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali
dengan persetujuan atau berdasarkan
prosedur yang etis.

Ø  KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI
Pasal16
Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.

Ø  Pasal17
Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan
tehnologi kedokteran/kesehatan.

Ø  Sumber : https://idicabangkotabaru.wordpress.com/kode-etik-kedokteran-indonesia/

 

# data[].attributes.body
1.tidak, karena profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi kode etik serta proses sertifikasi jadi tiak akan mungkin profesi tanpa kode etik karena kedua halnya saling berkaitan

2. Pengertian Pelanggaran Kode Etik profesi Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika  profesi dapat memberitahukan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah : 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi ten tang prinsip  profesionalitas yang digariskan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang  bersangkutan 3. Mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan erika dalam keanggotaan profesi. Jadi pelanggaran kode etik profesi berarti pelanggaran atau  penyelewengan terhadap sistern norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan bai.k bagi suatu profesi dalam masyarakat. Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi PeJanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerrninkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dirnata masyarakat. Tujuan Kode Etik Profesi adalah :

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejakteraan para anggota

3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

4. Untuk meningkatkan mutu profesi 5. Meningkatkan Jayanan diatas keuntungan pribadi

6. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

Sanksi pelanggaran kode etik yaitu sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi khusus. Seringkali, kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika teman sejawat melanggar kode etik. Namun, dalam praktek sehari-hari kontrol ini tidak berjalan mulus karena rasa solidaritas dalam anggota-anggota profesi. Seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional. Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan telah adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran. Akan semakin banyak terjadi penyalahgunaan profesi. Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik.
Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namun demikian, dalam praktek sehari-hari control ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran.
Tetapi dengan perilaku semacam itu solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi dan dengan demikian maka kode etik profesi itu tidak tercapai, karena tujuan yang sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbanganpertimbangan lain. Lebih lanjut masing-masing pelaksana profesi harus memahami betul tujuan kode etik profesi baru kemudian dapat melaksanakannya.
Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi.
Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang guru professional.

3. 1. profesi : dokter

lembaga : IDI

kode etik : a. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.

b. Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.

2. profesi : polisi

lembaga : POLRI

kode etik :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap pengabdiannya berperilaku :

a.Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.Menjalankan tugas keNegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karea kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya;

c.Menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah yang diselenggarakan masyarakat dengan menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaannya.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan :

a.Mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia dalam kehidupannya;

b.Menjunjung tinggi lambang-lambang kehormatan bangsa Indonesia;

c.Menampilkan jati diri bangsa Indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu;

d.Rela berkorban jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memlihara keamanan dan ketertiban umum selalu menunjukkan sikap perilaku dengan :

a.Meletakkan kepentingan Negara,bangsa,masyarakat dan kemanusiaan diatas kepentingan pribadinya;

b.Tidak menuntut perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan degan perlakuan terhadap semua warga Negara dan masyarakat;

c.Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.

# data[].attributes.body
1.tidak, karena profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi kode etik serta proses sertifikasi jadi tiak akan mungkin profesi tanpa kode etik karena kedua halnya saling berkaitan

2. Pengertian Pelanggaran Kode Etik profesi Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika  profesi dapat memberitahukan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah : 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi ten tang prinsip  profesionalitas yang digariskan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang  bersangkutan 3. Mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan erika dalam keanggotaan profesi. Jadi pelanggaran kode etik profesi berarti pelanggaran atau  penyelewengan terhadap sistern norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan bai.k bagi suatu profesi dalam masyarakat. Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi PeJanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerrninkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dirnata masyarakat. Tujuan Kode Etik Profesi adalah :

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejakteraan para anggota

3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

4. Untuk meningkatkan mutu profesi 5. Meningkatkan Jayanan diatas keuntungan pribadi

6. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

Sanksi pelanggaran kode etik yaitu sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi khusus. Seringkali, kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika teman sejawat melanggar kode etik. Namun, dalam praktek sehari-hari kontrol ini tidak berjalan mulus karena rasa solidaritas dalam anggota-anggota profesi. Seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional. Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan telah adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran. Akan semakin banyak terjadi penyalahgunaan profesi. Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik.
Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namun demikian, dalam praktek sehari-hari control ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran.
Tetapi dengan perilaku semacam itu solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi dan dengan demikian maka kode etik profesi itu tidak tercapai, karena tujuan yang sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbanganpertimbangan lain. Lebih lanjut masing-masing pelaksana profesi harus memahami betul tujuan kode etik profesi baru kemudian dapat melaksanakannya.
Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi.
Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang guru professional.

3. 1. profesi : dokter

lembaga : IDI

kode etik : a. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.

b. Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.

2. profesi : polisi

lembaga : POLRI

kode etik :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap pengabdiannya berperilaku :

a.Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.Menjalankan tugas keNegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karea kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya;

c.Menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah yang diselenggarakan masyarakat dengan menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaannya.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan :

a.Mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia dalam kehidupannya;

b.Menjunjung tinggi lambang-lambang kehormatan bangsa Indonesia;

c.Menampilkan jati diri bangsa Indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu;

d.Rela berkorban jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memlihara keamanan dan ketertiban umum selalu menunjukkan sikap perilaku dengan :

a.Meletakkan kepentingan Negara,bangsa,masyarakat dan kemanusiaan diatas kepentingan pribadinya;

b.Tidak menuntut perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan degan perlakuan terhadap semua warga Negara dan masyarakat;

c.Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.

# data[].attributes.body
1.Menurut saya tidak ada, karena semua profesi memerlukan aturan, tata cara atau pedoman dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaannya. Jika tidak pekerjaan akan menjadi tidak terarah dan banyak dilakukan perbuatan yang tidak profesional.

2.Sanksi moral adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar kode etik yang berupa teguran atau peringatan.
Contoh : seorang polisi yang bertugas mengawasi dan menjaga keamanan lalu lintas justru malah bersantai di pos-pos polisi,tidak sadar akan kewajiban yang seharusnya ia jalankan.
3.1) Profesi : Polisi

Lembaga: POLRI Kode Etik Profesi Polisi :

Dalam kode etik profesi polisi didalamnya terdapat prinsif-prinsif etika profesi, prinsif-prinsifnya tertuang dalam pasal-pasal yang mencakup empat prinsif dibawah ini:

a.Prinsif Tanggung Jawab
Tanggung jawab adalah salah satu prinsif pokok bagi kaum profesional. Prinsif tanggung jawab ini terdapat pada pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 9, pasal 13, pasal 15, pasal 16, dan pasal 20.

b.Prinsif Keadilan
Prinsif ini termasuk orang yang profesional agar dalam menjalankan profesionalnya tidak merugikan hak dan kewajiban pihak tertentu khususnya orang-orang yang dilayaninya. Mereka juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapa pun termasuk orang yang tidak dapat membayar jasa profesionalnya. Prinsif ini tertuang pada pasal 4 dan pasal 10.
c.Prinsif Otonomi
Prinsif ini yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya, prinsif ini tertuang dalam pasal 8, pasal 14, pasal 18, dan pasal 19.

2) Profesi : Guru
Lembaga profesi : PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kode etik : Guru melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

3)Profesi :  Dokter
Lembaga : IDI Kode Etik : Setiap dokter harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, harrus menjunjung tinggi dan menghayati sumpah dokter,

# data[].attributes.body
1.Menurut saya tidak ada, karena semua profesi memerlukan aturan, tata cara atau pedoman dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaannya. Jika tidak pekerjaan akan menjadi tidak terarah dan banyak dilakukan perbuatan yang tidak profesional.

2.Sanksi moral adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar kode etik yang berupa teguran atau peringatan.
Contoh : seorang polisi yang bertugas mengawasi dan menjaga keamanan lalu lintas justru malah bersantai di pos-pos polisi,tidak sadar akan kewajiban yang seharusnya ia jalankan.
3.1) Profesi : Polisi

Lembaga: POLRI Kode Etik Profesi Polisi :

Dalam kode etik profesi polisi didalamnya terdapat prinsif-prinsif etika profesi, prinsif-prinsifnya tertuang dalam pasal-pasal yang mencakup empat prinsif dibawah ini:

a.Prinsif Tanggung Jawab
Tanggung jawab adalah salah satu prinsif pokok bagi kaum profesional. Prinsif tanggung jawab ini terdapat pada pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 9, pasal 13, pasal 15, pasal 16, dan pasal 20.

b.Prinsif Keadilan
Prinsif ini termasuk orang yang profesional agar dalam menjalankan profesionalnya tidak merugikan hak dan kewajiban pihak tertentu khususnya orang-orang yang dilayaninya. Mereka juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapa pun termasuk orang yang tidak dapat membayar jasa profesionalnya. Prinsif ini tertuang pada pasal 4 dan pasal 10.
c.Prinsif Otonomi
Prinsif ini yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya, prinsif ini tertuang dalam pasal 8, pasal 14, pasal 18, dan pasal 19.

2) Profesi : Guru
Lembaga profesi : PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kode etik : Guru melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

3)Profesi :  Dokter
Lembaga : IDI Kode Etik : Setiap dokter harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, harrus menjunjung tinggi dan menghayati sumpah dokter,

# data[].attributes.body
1.Menurut saya tidak ada, karena semua profesi memerlukan aturan, tata cara atau pedoman dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaannya. Jika tidak pekerjaan akan menjadi tidak terarah dan banyak dilakukan perbuatan yang tidak profesional.

2.Sanksi moral adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar kode etik yang berupa teguran atau peringatan.
Contoh : seorang polisi yang bertugas mengawasi dan menjaga keamanan lalu lintas justru malah bersantai di pos-pos polisi,tidak sadar akan kewajiban yang seharusnya ia jalankan.
3.1) Profesi : Polisi

Lembaga: POLRI Kode Etik Profesi Polisi :

Dalam kode etik profesi polisi didalamnya terdapat prinsif-prinsif etika profesi, prinsif-prinsifnya tertuang dalam pasal-pasal yang mencakup empat prinsif dibawah ini:

a.Prinsif Tanggung Jawab
Tanggung jawab adalah salah satu prinsif pokok bagi kaum profesional. Prinsif tanggung jawab ini terdapat pada pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 9, pasal 13, pasal 15, pasal 16, dan pasal 20.

b.Prinsif Keadilan
Prinsif ini termasuk orang yang profesional agar dalam menjalankan profesionalnya tidak merugikan hak dan kewajiban pihak tertentu khususnya orang-orang yang dilayaninya. Mereka juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapa pun termasuk orang yang tidak dapat membayar jasa profesionalnya. Prinsif ini tertuang pada pasal 4 dan pasal 10.
c.Prinsif Otonomi
Prinsif ini yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya, prinsif ini tertuang dalam pasal 8, pasal 14, pasal 18, dan pasal 19.

2) Profesi : Guru
Lembaga profesi : PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kode etik : Guru melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

3)Profesi :  Dokter
Lembaga : IDI Kode Etik : Setiap dokter harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, harrus menjunjung tinggi dan menghayati sumpah dokter,

# data[].attributes.body
1.Menurut pendapat saya tidak ada, karena semua profesi memerlukan aturan, tata cara atau pedoman dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaannya. Jika tidak pekerjaan akan menjadi tidak terarah dan banyak dilakukan perbuatan yang tidak profesional.

2.Sanksi moral adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar kode etik yang berupa teguran atau peringatan serta cemoohan yang akan diterimanya...
Contoh : seorang polisi yang bertugas mengawasi dan menjaga keamanan lalu lintas justru malah bersantai di pos-pos polisi,tidak sadar akan kewajiban yang seharusnya ia jalankan.
3.1) Profesi : Polisi

Lembaga: POLRI Kode Etik Profesi Polisi :

Dalam kode etik profesi polisi didalamnya terdapat prinsif-prinsif etika profesi, prinsif-prinsifnya tertuang dalam pasal-pasal yang mencakup empat prinsif dibawah ini:

a.Prinsif Tanggung Jawab
Tanggung jawab adalah salah satu prinsif pokok bagi kaum profesional. Prinsif tanggung jawab ini terdapat pada pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 9, pasal 13, pasal 15, pasal 16, dan pasal 20.

b.Prinsif Keadilan
Prinsif ini termasuk orang yang profesional agar dalam menjalankan profesionalnya tidak merugikan hak dan kewajiban pihak tertentu khususnya orang-orang yang dilayaninya. Mereka juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapa pun termasuk orang yang tidak dapat membayar jasa profesionalnya. Prinsif ini tertuang pada pasal 4 dan pasal 10.
c.Prinsif Otonomi
Prinsif ini yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya, prinsif ini tertuang dalam pasal 8, pasal 14, pasal 18, dan pasal 19.

2) Profesi : Guru
Lembaga profesi : PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kode etik : Guru melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

3)Profesi :  Dokter
Lembaga : IDI Kode Etik : Setiap dokter harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, harrus menjunjung tinggi dan menghayati sumpah dokter,

# data[].attributes.body
1. Menurut saya tidak ada, karena semua yang di sebut dengan profesi pasti terdapat kode etik di dalamnya dan juga terdapat lembaganya, dan kode etik tersebut dapat menentukan keberhasilan suatu profesi yaitu dengan adanya suatu aturan-aturan yang di buat oleh lembaga yang bersangkutan. Dalam sebuah profesi ada lembaga yang menangani profesi tersebut.

2. Maksud dari sanksi moral adalah apabila seseorang melanggar kode etik yang tidak terlalu berat, maka akan di kenakkan sanksi berupa diberi teguran, peringatan, dan schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan.

Contoh pelanggaran terhadap kode etik Notaris oleh oknum Notaris dalam menjalankan jabatannya: Notaris menempatkan pegawai/asistennya di suatu tempat tertentu antara lain: Di kantor perusahaan, kantor bank yang menjadi klien Notaris tersebut, untuk memproduksi akta-akta yang seolah-oleh sama dengan dan seperti akta yang memenuhi syarat formal. Notaris lebih banyak waktu melakukan kegiatan diluar kantornya sendiri, dibandingkan dengan apa yang dilakukan di kantor serta wilayah jabatannya. Beberapa oknum Notaris untuk memperoleh kesempatan supaya dipakai jasanya oleh pihak yang berkepentingan antara lain instansi perbankan dan perusahaan real estate, berperilaku tidak etis atau melanggar harkat dan martabat jabatannya yaitu, memberikan jasa imbalan berupa uang komisi kepada instansi yang bersangkutan, bahkan dengan permufakatan menyetujui untuk dipotong langsung secara prosentase dari jumlah honorarium. Besarnya cukup bahkan ada yang sampai 60%. Atau mengajukan permohonan seperti dan semacam rekanan dan menandatangani suatu perjanjian dengan instansi yang sebetulnya adalah klien dari Notaris itu sendiri dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi tersebut.

3. profesi, lembaga profesi dan kodeetiknya

a.Profesi Polisi

-Lembaga: POLRI Kode Etik Profesi Polisi :

Dalam kode etik profesi polisi didalamnya terdapat prinsif-prinsif etika profesi, prinsif-prinsifnya tertuang dalam pasal-pasal yang mencakup empat prinsif dibawah ini:

-Prinsif Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah salah satu prinsif pokok bagi kaum profesional. Prinsif tanggung jawab ini terdapat pada pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 9, pasal 13, pasal 15, pasal 16, dan pasal 20.

- Prinsif Keadilan

Prinsif ini termasuk orang yang profesional agar dalam menjalankan profesionalnya tidak merugikan hak dan kewajiban pihak tertentu khususnya orang-orang yang dilayaninya. Mereka juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapa pun termasuk orang yang tidak dapat membayar jasa profesionalnya. Prinsif ini tertuang pada pasal 4 dan pasal 10.

-Prinsif Otonomi

Prinsif ini yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya, prinsif ini tertuang dalam pasal 8, pasal 14, pasal 18, dan pasal 19.

b.Profesi Dokter

Lembaganya IDI

-Kode Etik Setiap dokter harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, harrus menjunjung tinggi dan menghayati sumpah dokter,

c.Profesi Guru

-Lembaga profesinya PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia)

-Kode etik :Guru melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

# data[].attributes.body
1. Menurut saya tidak ada, karena tentunya semua yang di sebut dengan profesi pasti terdapat kode etik di dalamnya dan juga terdapat lembaganya. Karena kode etik tersebut dapat menentukan keberhasilan suatu profesi yaitu dengan adanya suatu aturan-aturan yang di buat oleh lembaga yang bersangkutann. Dalam sebuah profesi ada lembaga yang menangani profesi tersebut.

2. Apa maksudnya jika melanggar kode etik, maka ada sanksi moral, contohnya.

Jawaban : Maksudnya adalah apabila seseorang melanggar kode etik yang tidak terlalu berat, maka akan di kenakkan sanksi berupa diberi teguran, peringatan, dan schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan.

Contoh pelanggaran terhadap kode etik Notaris oleh oknum Notaris dalam menjalankan jabatannya : Notaris menempatkan pegawai/asistennya di suatu tempat tertentu antara lain : Di kantor perusahaan, kantor bank yang menjadi klien Notaris tersebut, untuk memproduksi akta-akta yang seolah-oleh sama dengan dan seperti akta yang memenuhi syarat formal. Notaris lebih banyak waktu melakukan kegiatan diluar kantornya sendiri, dibandingkan dengan apa yang dilakukan di kantor serta wilayah jabatannya. Beberapa oknum Notaris untuk memperoleh kesempatan supaya dipakai jasanya oleh pihak yang berkepentingan antara lain instansi perbankan dan perusahaan real estate, berperilaku tidak etis atau melanggar harkat dan martabat jabatannya yaitu, memberikan jasa imbalan berupa uang komisi kepada instansi yang bersangkutan, bahkan dengan permufakatan menyetujui untuk dipotong langsung secara prosentase dari jumlah honorarium. Besarnya cukup bahkan ada yang sampai 60%. Atau mengajukan permohonan seperti dan semacam rekanan dan menandatangani suatu perjanjian dengan instansi yang sebetulnya adalah klien dari Notaris itu sendiri dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi tersebut.

3. 1. profesi : dokter

lembaga : IDI

kode etik : a. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.

b. Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.

2. profesi : polisi

lembaga : POLRI

kode etik :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap pengabdiannya berperilaku :

a.Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.Menjalankan tugas keNegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karea kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya;

c.Menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah yang diselenggarakan masyarakat dengan menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaannya.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan :

a.Mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia dalam kehidupannya;

b.Menjunjung tinggi lambang-lambang kehormatan bangsa Indonesia;

c.Menampilkan jati diri bangsa Indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu;

d.Rela berkorban jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memlihara keamanan dan ketertiban umum selalu menunjukkan sikap perilaku dengan :

a.Meletakkan kepentingan Negara,bangsa,masyarakat dan kemanusiaan diatas kepentingan pribadinya;

b.Tidak menuntut perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan degan perlakuan terhadap semua warga Negara dan masyarakat;

c.Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.

# data[].attributes.body
1.Menurut saya kode eti profesi itu profesional memberikan jasa sebaik baik nya kepada nasabah ...

kenapa d adakan kode etik karena suapaya

# data[].attributes.headline
Kelompok 5 kelas XI Akuntansi 3 " Suber Dana Perusahaan"

# data[].attributes.subject
Kelompok 5 kelas XI Akuntansi 3 " Suber Dana Perusahaan"

# data[].attributes.headline
Kelompok 5 kelas XI Akuntansi 3 " Suber Dana Perusahaan

# data[].attributes.subject
Kelompok 5 kelas XI Akuntansi 3 " Suber Dana Perusahaan

# data[].attributes.headline
Kelompok 5 kelas XI Akuntansi 3 " Suber Dana Perusahaan"

# data[].attributes.subject
Kelompok 5 kelas XI Akuntansi 3 " Suber Dana Perusahaan"

# data[].attributes.headline
Kelompok 5 kelas XI Akuntansi 3 " Suber D

# data[].attributes.subject
Kelompok 5 kelas XI Akuntansi 3 " Suber D

# data[].attributes.body
Prosedur Sumber Dana Dalam Perusahaan