# data[].attributes.headline
Pelaksanaan UUD RI di lingkungan masyarakat

# data[].attributes.subject
Pelaksanaan UUD RI di lingkungan masyarakat

# data[].attributes.body
1. Tolong menolong dengan tetangga. 2. Melakukan gotong royong di lingkungan masyarakat 3. Menghormati orang yang sedang menjalankan ibadah 4. Melaksanakan norma norma agama dalam kehidupan bertetangga 5. Mengikuti kegiatan karang taruna

# data[].attributes.headline
Pelaksanaan UUD RI di lingkungan tempat tinggal

# data[].attributes.subject
Pelaksanaan UUD RI di lingkungan tempat tinggal

# data[].attributes.body
1. Taat dan patuh terhadap nasihat orang tua

2. Terbuka terhadap orang tua atas permasalahan yang dihadapi

3.saling menghormati sesama anggota keluarga

4. Bertanggung jawab terhadap tugas di rumah

5. Saling tolong menolong dan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar dengan ikhlas.

# data[].attributes.headline
Pelaksanaan UUD RI di lingkungan sekolah

# data[].attributes.subject
Pelaksanaan UUD RI di lingkungan sekolah

# data[].attributes.body
1)Menaati peraturan sekolah

2)Melaksanakan janji siswa

3)Ikut dalam kegiatan kebersihan

# data[].attributes.body
Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dalam masyarakat peraturan tersebut sangat penting. Karena berfungsi untuk mengatur kehidupan warga negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bermasyarakat. Peraturan perundangan ditujukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

# data[].attributes.body
Setiap sesuatu dibuat dengan memiliki sejumlah fungsi. Demikian juga halnya dengan UUD 1945. Telah dijelaskan bahwa UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas. Undangundang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum sepertiundang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004). Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. UUD 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selain itu UUD 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara.

# data[].attributes.body
1. Tertulis: UUD 1945 merupakan dokumen tertulis yang memiliki isi dari segala macam aturan dasar.

2. Singkat: UUD 1945 merupakan dokumen yang hanya memiliki beberapa macam aturan dasar yang berada di Indonesia.

3. Kaku: UUD 1945 merupakan dokumen yang berupa konstitusi yang kaku. Hal ini dikarenakan perubahan pada konstitusi hanya dapat dilakukan secara bersama dengan bada legislatif dan parlemen.

4. Supremasi: UUD 1945 merupakan dokumen tertinggi dan tidak termasuk ke dalam buatan tangan yang berasal dari pusat.

5. Peradilan Independen: UUD 1945 merupakan dokumen yang menyediakan Mahkamah Agung sebagai sebuah upaya dalam memperlihatkan bahasa keadilan yang ada di Indonesia memiliki sifat independen dan tertinggi.

6. Supel: UUD 1945 merupakan dokumen yang apabila dilakukan pengembangan juga dapat mengikuti perkembangan zaman meskipun mulai digunakan pada masa kemerdekaan hingga saat ini.

# data[].attributes.body
1. Adanya kesatuan subjek (penguasa) yang mengadakan peraturan-peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu pemerintah Republik Indonesia.

2. Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar daripada keseluruhan peraturanperaturan hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanya dasar filsafat Pancasila.

3. Adanya kesatuan daerah di mana keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu yang berlaku, terpenuhi oleh penyebutan ”seluruh tumpah darah Indonesia”.

4. Adanya kesatuan waktu di mana keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Hal ini terpenuhi oleh penyebutan ”disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia” yang menyangkut saat sejak timbulnya negara Indonesia sampai seterusnya selama kelangsungan negara Indonesia.

# data[].attributes.body
Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 ini mempunyai makna sebagai sebuah pernyataan kemerdekaan sebagai hak semua bangsa di dunia, termasuk juga Indonesia.Hal itu karena penjajahan yang terjadi menciptakan tidak setaranya derajat manusia. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.Ini artinya Indonesia harus terlepas dari penjajahan terhadap bangsa ataupun penjajahan individual (antarmanusia).Berdasarkan itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus berjuang untuk mendapatkan dan mempertahankan kemerdekaan.Tak hanya kemerdekaan negara dan bangsa sendiri, kita juga seharusnya membantu negara lain yang berjuang untuk merdeka.Alinea pertama ini juga menjadi landasan hubungan dan kerja sama dengan negara lain.

Makna alinea kedua ini adalah kemerdekaan yang saat ini sudah diraih oleh Indonesia adalah hasil perjuangan yang panjang.Banyak pengorbanan yang dicurahkan oleh para pendahulu untuk mendapatkan kemerdekaan yang kita nikmati hari ini.Dari sinilah bangsa Indonesia harus terus membawa menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.Negara yang merdeka, berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain.Bersatu artinya menginginan bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain.Berdaulat dimaknai bahwa sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara lain, yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa, tanpa campur tangan negara lain.Adil menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.Makmur diartikan sebagai negara, Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan untuk seluruh warga negaranya.

Makna alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 ini adalah selain dari perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri, kemerdekaan juga merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.Kita sebagai bangsa Indonesia harus menyadari, keadaan merdeka yang kita nikmati saat ini tidak akan terjadi tanpa campur tangan Tuhan Yang Maha Esa.Rasa syukur harus terus harus terus mendorong kita agar meyakini kekuasaan dan kekuatan Tuhan.Karena itulah sebagai bangsa Indonesia kita juga harus mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Makna alinea keempat diartikan sebagai prinsip-prinsip yang dijunjung oleh bangsa Indonesia, yaitu:

- Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara,

- Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar,

- Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat,

- Dasar negara, yaitu Pancasila.