# data[].attributes.body
alinea keempat: negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

# data[].attributes.body
alinea ketiga: menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia dapat diraih tidak semata-mata hasil perjuangan bangsa, tetapi juga merupakan berkat rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

# data[].attributes.body
alinea kedua: menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan. Selain itu, dijelaskan bahwa kemerdekaan bukanlah merupakan tujuan akhir bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah jembatan menuju terciptanya keadilan dan kemakmuran masyarakat.

# data[].attributes.body
Alinea pertama: menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Setiap manusia memiliki hak kodrati untuk merdeka dan harus diperjuangkan. Selain itu, dalam alinea ini, ditegaskan sikap menolak penjajahan karena bertentangan dengan hak untuk merdeka.

# data[].attributes.headline
Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.subject
Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.body
Pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Hubungan antara keduanya adalah pernyataan mengenai proklamasi kemerdekaan ditetapkan pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa antara pernyataan proklamasi dan pembukaan UUD 1945 merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, pembukaan UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan ditetapkannya UUD, presiden, dan wakil presiden. Hal ini merupakan realisasi tindak lanjut dari proklamasi, dan pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan yang lebih terperinci dari cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan. Cita-cita luhur tersebut berbentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdualat, adil, dan makmur berdasarkan asas kerohanian Pancasila.

# data[].attributes.body
Ada beberapa kedudukan UUD seperti, UUD yang bersifat mengikat terhadp pemerintah, setiap lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia, berisi norma-norma sebagai sebuah dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati, UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi). Setiap produk hukum (seperti UU, PP, perpes, perda) dan setiap kebijakan pemerintah berlandaskan UUD 1945, dan sebagai alat kontrol, yaitu kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

# data[].attributes.body
Pada 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda acaranya menetapkan dan mengesahkan rancangan undang-undang dasar. Setelah sidang tersebut mereka menghasilkan beberapa keputusan seperti, menetapkan dan mengesahkan UUD 1945, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia, dan membentuk komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang berfungsi membantu presiden dan wakil presiden sebelum lembaga-lembaga negara yang diharapkan UUD 1945 terbentuk secara resmi.

# data[].attributes.body
PPKI beranggotakan 21 orang yang dipilih oleh Mersekal Terauchi. 21 orang tersebut merupakan masyarakat Indonesia, namun ada 6 orang anggota yang ditambahkan tanpa sepengetahuan Jepang. Penambahan anggota ini membuktikan bahwa PPKI Jepang tidak dapat mengintervensi jalannya sidang PPKI.

# data[].attributes.body
Pada 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik, BPUPKI dibubarkan. Soekarno kemudian diangkat menjadi ketua dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk.

# data[].attributes.body
UUD dan konstitusi memiliki hubungan yang saling terkait. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Tujuan konstitusi adalah memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Konstitusi yang tidak tertulis berupa konvensi (kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara), salah satu contoh konvensi adalah MPR mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa undang-undang dasar termasuk bagian dari konstitusi.

# data[].attributes.body
Proses penyusunan UUD ini dibuat sebelum Indonesia merdeka oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Lalu Undang-Undang Dasar ini disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pembukaan UUD 1945 berasal dari rancangan Piagam Jakarta, dan UUD 1945 memiliki kedudukan paling tinggi dan fundamental.