# data[].attributes.body
https://news.detik.com/berita/d-7064267/bupati-kepulauan-meranti-nonaktif-dituntut-penjara-9-tahun-di-kasus-korupsi

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Kasus Korupsi berhasil diungkap oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa kasus besar yang sangat banyak merugikan Negara ini sangat memecahkan rekor dengan nilai yang fantastis. Kira-kira kasus apa saja ya ? yuk simak artikel ini
Soeharto
Mantan Presiden kedua kita yaitu Soeharto telah melakukan tindak pidana korupsi terbesar dalam sejarah dunia. Perkiraan harta Negara yang telah dicuri oleh Soeharto sekitar 15 hingga 35 miliar dollar AS atau sekitar Rp.490 triliun.
Kasus BLBI
Kasus korupsi Bantuan Likuiditas Nak Indonesia (BLBI) menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang ada di Indonesia. BLBI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami masalah pembayaran kewajiban saat menghadapi krisis moneter 1998. Bank yang telah mengembalikan bantuan mendapatkan Surat Keterangan Lunas (SKL), namun belakangan diketahui SKL itu diberikan sebelum bank tertentu melunasi bantuan. Menurut keterangan dari KPK kerugian negara akibat kasus megakorupsi ini mencapai Rp 3,7 triliun.
Asabri
Kasus PT Asabri menjadi sorotan meskipun belum diketahui secaa pasti, namun total kerugian Negara diyakini mencapai Rp.10 triliun.
Jiwasraya
Kasus korupsi yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi sorotan publik . Jiwasraya sebelumnya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait investasi Saving Plan sebesar Rp.12,4 triliun. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerja sama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual.dan akibatnya, negara mengalami kerugian lebih dari Rp 13,7 triliun.
Kasus E-KTP
Kasus pengadaan E-KTP menjadi kasus korupsi yang paling fenomenal. Kasus ini menyeret Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun.

Ada sekitar 280 saksi yang telah diperiksa KPK atas kasus ini dan hingga kini ada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pelindo II
Ada empat proyek di PT Pelindo II yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 6 triliun. Empat proyek tersebut di luar proyek pengadaan mobile crane dan quay crane container yang dugaan korupsinya ditangani oleh Bareskrim Polri dan KPK. Kasus ini menyeret nama mantan Dirut PT Pelindo RJ Lino yang telah ditetapkan tersangka sejak 2015 lalu. Dalam kasus ini, Lino juga diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung HDHM dari China dalam pengadaan tiga unit QCC.

# data[].attributes.attachment_link.title
Kasus Korupsi Terbesar Di Indonesia - Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut

# data[].attributes.attachment_link.description
Kasus Korupsi berhasil diungkap oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa kasus besar yang sangat banyak merugikan Negara ini sangat memecahkan rekor dengan nilai yang fantastis. Kira-kira kasus apa saja ya ? yuk simak artikel ini Soeharto Mantan Presiden kedua kita yaitu Soeharto telah melakukan tindak pidana korupsi terbesar dalam sejarah dunia.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara kembali diperiksa terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi anggaran penyaluran bantuan sosial beras.

"Saksi mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan pengawalan khusus dari saksi untuk memantau proses pengadaan hingga distribusi bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat program keluarga harapan tahun 2020-2021 di Kemensos RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ali menerangkan dalam pemeriksaan tersebut, penyidik KPK juga mempelajari soal kedekatan antara Juliari dengan salah satu tersangka dalam kasus tersebut.

"Selain itu didalami juga kaitan kedekatan saksi dengan tersangka IW sebagai perpanjangan tangan untuk mengondisikan distribusi bansos dimaksud," ujar Ali.

Pemeriksaan terhadap Juliari digelar pada Senin (18/12) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang, karena yang bersangkutan masih menjalani hukuman penjara dalam perkara berbeda.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menahan enam orang tersangka, yakni Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero periode 2018-2021 M Kuncoro Wibowo (MKW), mantan Direktur Komersial PT BGR Persero Budi Susanto (BS), dan mantan Vice President Operasional PT BGR Persero April Churniawan (AC).

Kemudian, Direktur Utama Mitra Energi Persada/Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020 Ivo Wongkaren (IW), Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdhani (RR), dan General Manager PT Trimalayan Teknologi Persada Richard Cahyanto (RR).

Penyidik KPK memperkirakan perbuatan para tersangka itu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp127,5 miliar.

Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2023

# data[].attributes.attachment_link.title
KPK periksa Juliari Batubara soal korupsi anggaran distribusi bansos

# data[].attributes.attachment_link.description
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara kembali diperiksa terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi ...

# data[].attributes.body
https://nasional.kompas.com/read/2023/05/18/14461621/deretan-korupsi-terbesar-di-indonesia-kasus-surya-darmadi-sampai-bts-4g

# data[].attributes.body
https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6989028/modus-eks-ketua-dprd-blora-tilap-duit-rp-625-juta-dari-kunker-fiktif

# data[].attributes.body
https://www.cnbcindonesia.com/market/20230105111036-17-403031/bos-jadi-tersangka-korupsi-saham-moratel--mora--hancur-lebur

# data[].attributes.body
https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231120-tiga-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-terbesar-di-indonesia

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Angka tersebut berasal dari pemantauan berbagai kasus korupsi baik yang sudah inkrah maupun yang belum selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2022. Data diolah dari kasus korupsi yang ditindak oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berikut adalah rekaman kasus-kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir:

Kasus penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit

Kasus korupsi dengan catatan kerugian negara terbesar terjadi di sektor kehutanan. Kasus ini penyerobotan lahan negara untuk perkebunan kelapa sawit seluas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Lahan tersebut digarap tanpa izin oleh Grup Duta Palma sepanjang 2003-2022. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp104,1 triliun.

Angka tersebut, menurut hasil pemeriksaan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berasal dari kerugian keuangan negara senilai Rp4,9 triliun dan kerugian perekonomian negara sebanyak Rp99,2 triliun.

"Kerugian perekonomian negara cakupannya lebih luas, sehingga nilainya cukup besar," ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah dikutip dari Tempo.co.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan vonis terhadap kasus ini. Pertama terhadap Surya Darmadi, pemilik Grup Duta Palma. Perusahaan ini memanfaatkan lahan negara secara ilegal. Melalui putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst, ia divonis pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan. Juga, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp2,2 triliun dan pembayaran kerugian perekonomian negara sebesar Rp39 triliun.

Selain korupsi, Surya juga ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang. Surya menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung pada 15 Agustus 2022.

Selanjutnya, terhadap Raja Thamsir Rachman, mantan Bupati Indragiri Hulu. Hakim menjerat dengan ancaman pasal tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara karena membantu memperkaya Surya Darmadi. Melalui putusan No. 24/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI, ia divonis pidana penjara selama sembilan tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak di Tuban, Jawa Timur

Kasus korupsi selanjutnya terjadi di sektor minyak dan gas (migas). Yaitu, penunjukan langsung penjualan minyak mentah (kondensat) bagian negara sejak 23 Mei 2009 hingga 2 Desember 2011.

Kerugian negara dalam kasus ini mencapai US$ 2,7 miliar atau setara Rp35 triliun. Mereka yang dihukum dalam kasus ini, antara lain mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, dan mantan Direktur Utama PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) Honggo Wendratno.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan Honggo dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan, serta pembayaran ganti rugi kepada negara sebesar Rp97 miliar.

Lalu, Raden Priyono dan Djoko Harsono divonis pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Pengelolaan dana pensiun di PT Asabri

Kasus korupsi ketiga terjadi di sektor finansial. Yaitu, kasus penyimpangan dana investasi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang merugikan negara sebesar Rp22,78 triliun.

Nilai kerugian timbul sebagai akibat dari penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri secara tidak sesuai ketentuan antara 2012 hingga 2019, menurut Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Mereka yang terjerat kasus ini, antara lain kakak-beradik Benny Tjokrosaputro selaku Komisaris PT Hanson International Tbk (MYRX) dan Teddy Tjokrosaputro selaku pemilik PT Hokindo Mediatama.

Benny sebelumnya telah dijatuhi pidana seumur hidup dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya, sehingga Pengadilan Tipikor Jakarta menihilkan vonisnya pada kasus ini. Sementara itu, Teddy divonis hukuman pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan oleh Mahkamah Agung.

Lalu, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi divonis 10 tahun penjara, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat divonis nihil karena sebelumnya telah divonis seumur hidup dalam kasus PT Jiwasraya.

Jajaran PT Asabri yang terlibat dalam kasus ini, antara lain mantan Dirut PT Asabri periode 2012-2016 Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri divonis 20 tahun penjara (putusan banding menjadi 15 tahun) dan Dirut PT Asabri periode 2016-2020 Letjen TNI (Purn) Sonny Widjaja divonis 20 tahun penjara (putusan banding menjadi 18 tahun penjara).

Selanjutnya, Direktur Keuangan PT ASABRI periode 2008-2014 Bachtiar Effendi dan Direktur Investasi dan Keuangan PT ASABRI periode 2013-2019 Hari Setianto sama-sama dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Terakhir, Kepala Divisi Investasi PT Asabri periode Juli 2012-Januari 2017 Ilham W Siregar. Belum sempat dijatuhi hukuman oleh pengadilan, Ilham telah meninggal dunia pada 31 Juli 2021.

Itulah tiga kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang terbesar di Indonesia. Ayo, awasi da laporkan setiap perbuatan tindak pidana korupsi. Jangan biarkan praktik merusak itu merajalela, selain membuat negara merugi, kehidupan masyarakat pun tidak sejahtera.

Selain mempelajari soal perkara korupsi seperti ini, #KawanAksi juga bisa mengeksplorasi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme maupun wawasan tentang antikorupsi di situsweb ACLC KPK.*

# data[].attributes.attachment_link.title
Tiga Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Terbesar di Indonesia

# data[].attributes.attachment_link.description
Awasi dan laporkan setiap perbuatan tindak pidana korupsi!

# data[].attributes.headline
Muhammad Anan Fadhillah (2303016)                              . Pancasila sebagai sistem etika, dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.   

# data[].attributes.subject
Muhammad Anan Fadhillah (2303016)                              . Pancasila sebagai sistem etika, dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.   

# data[].attributes.body
https://www.dream.co.id/orbit/jenderal-hoegeng-polisi-jujur-antikorupsi-1501133.html

# data[].attributes.body
https://www.cnbcindonesia.com/market/20231206173728-17-495111/ngeri-vietnam-diguncang-mega-skandal-korupsi-perbankan

# data[].attributes.body
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55067343

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Andreau Misanta Pribadi dan Amiril Mukminin, dua tersangka kasus dugaan suap ekspor benur atau benih lobster, menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (26/11).

Aksi tersebut hanya berselang hampir 12 jam setelah KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka.

Kedua individu itu langsung diperiksa KPK secara intensif.

"Siang ini sekira pukul 12.00 kedua tersangka APM selaku staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) yang juga bertindak selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster pada Kementerian KP, dan AM (Swasta) secara kooperatif telah menyerahkan diri dan menghadap penyidik KPK," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (26/11).

Sebelumnya, dalam jumpa pers KPK pada Rabu (25/11) malam sekitar pkl 23.35 WIB, disebutkan Menteri Edhy terjaring dalam operasi tangkap tangan sepulang dari kunjungan kerja ke AS. Pada saat lawatan di AS itulah diduga Edhy dan istrinya membelanjakan uang senilai Rp750 juta yang berasal dari dugaan pemberian hadiah dalam kasus ekspor benih lobster.

Menteri Edhy diduga "membelanjakan uang gratifikasi terkait izin ekspor benih lobster saat kunjungannya ke Amerika Serikat 21-23 November 2020".

Usai mengikuti jumpa pers, Edhy Prabowo mengatakan pada wartawan, "Ini adalah kecelakaan, Saya akan bertanggung jawab dunia akhirat. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat perikanan yang mungkin banyak terkhianati."

"Saya juga minta maaf kepada keluarga besar partai saya [Gerindra] dan saya akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum partai. Saya juga akan minta untuk tidak lagi jadi menteri, dan saya kira prosesnya sudah berlangsung. Saya akan hadapi ini dengan jiwa besar," kata Edhy sambil berjalan keluar gedung KPK untuk ditahan di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih.

"Pada tanggal 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening pengurus PT ACK ke rekening salah satu bank atas nama AF (staf istri menteri Edhy) sebesar Rp3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Edhy Prabowo dan istrinya serta SAF dan APM [keduanya staf khusus Menteri Edhy]," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.

"Uang itu lalu digunakan untuk belanja barang mewah di Honolulu AS pada tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp750 juta di antaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy," kata Nawawi

Barang-barang itu lalu diperlihatkan dalam jumpa pers KPK, termasuk pula sebuah sepeda. Namun belum jelas bagaimana keterkaitan sepeda itu dalam kasus yang menjerat Edhy.

Siapa saja tersangka yang ditetapkan KPK?

Berdasarkan informasi yang diterima KPK, sejumlah tim lalu dibentuk hingga kemudian mereka melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu (25/11) sekitar pkl 00.30 di sejumlah lokasi yakni Bandara Soekarno Hatta, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi.

Total ada 17 orang yang diamankan dan diperiksa KPK, termasuk Menteri KKP Edhy Prabowo dan istrinya yang juga merupakan anggota DPR, serta dua orang dirjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta sejumlah staf khusus Menteri Edhy, staf istri menteri Edhy, juga pengusaha.

Dari ketujuh belas orang itu, KPK akhirnya menetapkan tujuh orang tersangka.

Ketujuh tersangka itu adalah:

Edhy Prabowo - Menteri Kelautan dan Perikanan

APM - Staf Khusus Menteri KKP/Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster

SAF - Staf Khusus Menteri KKP/Wakil Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster

AF - staf istri Edhy Prabowo

SJT - Direktur PT DPPP (perusahaan eksportir benur) - tersangka pemberi suap

Saat KPK menggelar jumpa pers dan mengumumkan para tersangka, Andreau Misanta Pribadi dan Amiril Mukminin belum ditangkap dan diminta menyerahkan diri. Andreau adalah Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, sedangkan AM pengurus PT ACK.

Sementara lima orang tersangka lainnya, termasuk Edhy Prabowo, sepanjang jumpa pers diarahkan petugas KPK untuk berdiri menghadap tembok di belakang pimpinan KPK yang memberikan keterangan pers.

Bagaimana awal mula kasus?

Kasus ini bermula dari diterbitkannya surat keputusan oleh Menteri Edhy Prabowo tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. Tim ini bertugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh perusahaan calon eksportir benih lobster atau benur.

Edhy menunjuk staf khususnya: APM dan SAF sebagai ketua dan wakil ketua tim uji tuntas tersebut.

"Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2020, SJT selaku Direktur PT DPPP datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan SAF. Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800/ekor," jelas Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.

Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sekitar Rp731 juta.

Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening dua orang pemegang PT ACK masing-masing dengan total Rp9,8 miliar.

"Pada tanggal 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening pengurus PT ACK ke rekening salah satu bank atas nama AF (staf istri Menteri Edhy) sebesar Rp 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Menteri Edhy dan istrinya, serta ketua dan wakil ketua tim uji tuntas (SAF dan APM)," kata Wakil Ketua KPK Nawawi.

"Pada sekitar bulan Mei 2020, Menteri Edhy diduga juga menerima sejumlah uang sebesar US$ 100.000 dari SJT melalui pengurus PT ACK," tambahnya.

"KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020," jelas Nawawi.

Tanggapan Presiden Jokowi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan "mendukung pemberantasan korupsi", setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, pada Rabu (25/11).

"Pemerintah terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Karena itu, pemerintah menghormati proses hukum terhadap pejabat negara yang saat ini tengah berjalan di KPK. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional," sebut Jokowi dalam komentar yang dirilis melalui media sosial.

Setelah Edhy Prabowo dijadikan tersangka oleh KPK, Presiden Jokowi menunjuk Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim.

Sumber gambar, Dok.KKP

Keterangan gambar,
Ilustrasi benih lobster.

Secara terpisah, pada Rabu (25/11) siang Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, berkata partainya menunggu KPK memaparkan informasi lengkap soal penangkapan koleganya tersebut.

"Kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh, kami masih menunggu informasi yang valid dari KPK tentang itu," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, kepada pers.

Di Gerindra, Edhy menjabat sebagai wakil ketua umum bidang keuangan dan pembangunan nasional.

Ekspor benur

Pada Mei lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mencabut aturan larangan ekspor benih lobster yang sempat dibuat oleh Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Pencabutan itu diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) No 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah RI.

Dua bulan kemudian, majalah Tempo merilis laporan yang menyebutkan bahwa KKP telah memberikan izin kepada 30 perusahaan untuk melakukan ekspor benur.

Tempo juga menyebut bahwa sejumlah kader partai diduga berada di belakang perusahaan-perusahaan ini.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklarifikasi laporan majalah Tempo tersebut dengan mengatakan penerbitan izin dilakukan oleh tim yang dibentuk kementerian "sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang disusun yang tertuang dalam Juknis (petunjuk teknis)".

Siapa Edhy Prabowo?

Edhy adalah sosok yang dekat dengan Prabowo Subianto, jika merujuk riwayat hidupnya dalam situs online KKP.

Setelah lulus strata satu dari Universitas Moestopo, Jakarta, tahun 1997, Edhy bekerja dan berorganisasi di perusahaan maupun lembaga yang dipimpin Prabowo.

Pada tahun 1997 Edhy duduk sebagai ketua harian di Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia (PPSMI). Dibentuk tahun 1955, lembaga ini baru diresmikan pada 1987 oleh sejumlah orang, satu di antaranya Prabowo Subianto.

Saat menjadi atlet pencak silat semasa berstatus mahasiswa, Edhy disebut pernah memenangkan sejumlah kejuaraan.

Tahun 2007, Edhy bertugas di bidang pengembangan prestasi Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI). Ia masuk induk olahraga bela diri tradisional itu tiga tahun setelah Prabowo Subianto menjadi ketua umum IPSI.

Saat ini Edhy menjabat ketua harian, sementara Prabowo masih berstatus orang nomor satu di IPSI.

Tahun 2004, setelah Prabowo memenangkan pemilihan ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Edhy memimpin bidang pendidikan dan latihan organisasi itu.

Dan usai Prabowo mendirikan Gerindra tahun 2008, Edhy mengepalai urusan bidang kepemudaan serta olahraga di partai itu.

Hingga hari ini, Edhy masih memegang jabatan di tiga organisasi tadi.

Sebelum lolos ke Senayan menjadi anggota DPR tahun 2009, Edhy bekerja di beberapa perusahaan yang dibentuk Prabowo.

Setahun setelah lulus kuliah, Edhy bekerja sebagai asisten pribadi direktur utama PT. Nusantara Energy Plant Indonesia. Lima tahun sebelum menjadi anggota DPR, dia masih menjalani pekerjaan itu.

Merujuk pemberitaan Tempo, tahun 2005 Prabowo masih menjabat direktur di perusahaan itu.

Edhy juga pernah menjadi pimpinan di dua perusahaan lain yang dikuasai Prabowo, yaitu PT. Kertas Nusantara dan PT. Kiani Lestari Jakarta.

Berapa kekayaan Edhy?

Para peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), 9 Desember 2019, Edhy menyebut bahwa korupsi sebagai musuh. Dia mengingatkan seluruh bawahannya di kementerian agar tidak korupsi.

"KKP sebagai salah satu stakeholder di negara ini, bicara korupsi adalah musuh utama kita. Acara Hakordia ini bukan hanya simbol tetapi harus jadi semangat kita dalam menjalankan tugas," kata Edhy dalam pidatonya saat itu, di Gedung Mina Bahari III, Jakarta.

Harta itu antara lain berupa delapan tanah dan satu rumah seluas 104.719 meter persegi di kampung halamannya di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan.

Edhy juga mempunyai satu tanah dan satu rumah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, seluas 4.775 meter persegi. Dia pun memiliki satu rumah di kota Bandung.

Harta kekayaan Edhy lainnya berupa kendaraan, yaitu empat sepeda motor dan dua mobil.

Apa yang dilakukan Edhy sebelum ditangkap?

Pada 19 November lalu, situs resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut Menteri Edhy Prabowo bertolak ke Amerika Serikat untuk memperkuat kerja sama bidang kelautan dan perikanan dengan salah satu lembaga riset di AS.

Kerja sama ini disebut dalam rangka mengoptimalkan budidaya udang secara berkelanjutan di Indonesia.

Menteri Edhy disebutkan mengunjungi Oceanic Institute (OI) di Honolulu, Negara Bagian Hawaii. OI merupakan organisasi penelitian dan pengembangan nirlaba yang fokus pada produksi induk udang unggul, budidaya laut, bioteknologi, dan pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Lembaga ini afiliasi dari Hawai'i Pacific University (HPU) sejak 2003.

Adapun Gerindra, 23 November lalu baru saja menyatakan komitmen menjalankan agenda partai politik antikorupsi yang digelar KPK. Materi dalam program itu nantinya akan menjadi bagian pada proses pendidikan kader partai.

Dalam seremoni yang juga dihadiri enam partai politik lainnya itu, Gerindra diwakili sekretaris jenderal mereka, Ahmad Muzani.

# data[].attributes.attachment_link.title
Resmi jadi tersangka, Menteri KKP Edhy Prabowo: 'Ini kecelakaan, saya tanggung jawab dunia akhirat' - BBC News Indonesia

# data[].attributes.attachment_link.description
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka, bersama enam orang lainnya. Edhy diduga belanjakan uang senilai Rp750 juta yang berasal dari dugaan pemberian hadiah dalam kasus ekspor benih lobster.

# data[].attributes.attachment_link.title
Tokoh Publik Antikorupsi 2017 Pilihan ICW | ICW

# data[].attributes.attachment_link.description
Antikorupsi.org, Jakarta, 8 Januari 2018 – Indonesia Corruption Watch (ICW) baru saja mengumumkan terpilihnya salah satu tokoh publik yang selama ini aktif menyuarakan pesan antikorupsi. Ia terpilih sebagai tokoh publik antikorupsi 2017 pilihan ICW dengan berbagai tahapan seleksi. Dari 44 nama tokoh publik yang diusulkan, terpilih satu nama yang tak asing lagi di telinga kita. Ia adalah Najwa Shihab, news anchor Program Mata Najwa di salah satu televisi swasta.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
LAMPUNG, KOMPAS.com - Korupsi proyek pembangunan Jalan Ir Sutami yang melintasi tiga kabupaten di Lampung merugikan negara hingga Rp 29,2 miliar.

Sebanyak empat tersangka ditahan Kepolisian Daerah (Polda) Lampung.

Direktur Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Lampung Komisaris Besar (Kombes) Arie Rachman Nafarin mengatakan proyek yang berjalan di tahun anggaran 2018 - 2019 itu bernilai Rp 147,5 miliar.
Baca juga: Sempat Menang Praperadilan, Mantan Bupati Inhil Kembali Jadi Tersangka Korupsi
Arie mengatakan, proyek ini adalah pembangunan jalan nasional yang melintasi tiga kabupaten dan kota, yakni Jalan Ir Sutami dari Bandar Lampung - Tanjung Bintang (Lampung Selatan) - Sribawono (Lampung Timur).

"Penghitungan kerugian negara sudah selesai oleh BPK RI, total kerugian negara mencapai Rp 29,2 miliar dari nilai anggaran yang sebesar Rp 147,5 miliar," kata Arie di Mapolda Lampung, Kamis (29/12/2022).

Dari hasil penyidikan Ditkrimsus Polda Lampung, empat orang yang terlibat langsung dalam proyek jalan nasional ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Keempatnya yaitu BWU (Direktur PT Usaha Remaja Mandiri/PT URM), HW alias Engsit (Komisaris Utama PT URM), SHR dan RS (ASN pejabat pembuat komitmen).

"Modus korupsi oleh tersangka dari PT URM ini mengurangi volume pekerjaan dan material aspal yang dipakai tidak sesuai spek," kata Arie.
Baca juga: Kasus Korupsi Proyek Jalan di Seram Bagian Barat, Jaksa Tetapkan 3 Orang Tersangka
Kemudian peran SHR yang adalah PPK awal pengadaan yaitu membocorkan rincian harga perkiraan sendiri kepada PT URM. Sehingga penawaran PT URM mendekati sempurna.

Sedangkan RS yang menjadi PPK pengganti SHR menerima imbalan Rp 100 juta dan membiarkan pekerjaan tetap berjalan meski telah mengetahui PT URM mengurangi spesifikasi pengerjaan.

Arie menambahkan selain menahan keempat tersangka, pihaknya juga telah menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 17,29 miliar.

Uang belasan miliar tersebut merupakan uang yang disita dari rekening tersangka Engsit sebesar Rp 10 miliar, Rp 100 juta dari tersangka RS, Rp 6,9 miliar dari PT URM, dan Rp 257 juta temuan audit BPK RI.

Arie menambahkan pihaknya juga menyita barang bukti berupa dokumen kontrak dan dokumen lainnya berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Lalu ada juga CPU, flash disk, laptop, ponsel, dan uang tunai Rp 10 miliar.
Baca juga: 4 Tahun Jadi Buronan, Tersangka Korupsi Jalan di Dinas PU Asahan Hidup Nomaden, Terakhir Jadi Driver Ojol di Medan
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan kasus ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan (P21) untuk segera disidangkan.

"Penyidikan perkara tersebut sejak Februari 2021, sudah P21 dan telah dilimpahkan ke kejaksaan," kata Pandra.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

# data[].attributes.attachment_link.title
Korupsi Jalan Nasional di Lampung Rugikan Negara Rp 29,2 Miliar, 4 Tersangka Ditahan - Kompas.com

# data[].attributes.attachment_link.description
Korupsi proyek pembangunan Jalan Ir Sutami yang melintasi tiga kabupaten di Lampung merugikan negara hingga Rp 29,2 miliar.

# data[].attributes.body
https://news.detik.com/pemilu/d-7097800/eva-sundari-kritik-keras-mahfud-md-soal-korupsi-karena-tuntutan-istri/amp

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta -

Jubir Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Eva Kusuma Sundari, merespons pernyataan cawapres nomor urut 3 Mahfud Md yang bilang banyak koruptor masuk penjara karena tuntutan istri. Eva menegaskan pernyataan itu bias gender dan mencerminkan misoginis.

"Pendapat Pak Mahfud bias gender dan seksis cerminan misoginis (pembenci perempuan). Ini menyedihkan karena beliau bicara berdasar prasangka buruk seperti ungkapan bahwa perkosaan adalah karena dipicu kegenitan perempuan, atau perempuan sumber maksiat," kata Eva kepada wartawan, Selasa (19/12/2023).

"Pernyataan khas masyarakat patriarkal yang percaya superioritas laki-laki dan mengkelasduakan perempuan," lanjut Eva.

Eva menegaskan istri bukanlah pelaku. Bahkan hanya menjadi korban.

"Perempuan bukan pelaku dan bahkan korban laki-laki yang korup tetapi kemudian disalahkan. Laki-laki yang korup itu ya karena salahnya laki-laki sendiri: lemah iman, pengecut lagi (menyalahkan istri) padahal korupsi kebanyakan motifnya keserakahan, misalnya atas harta, takhta, wanita," tegas Eva.

Eva melanjutkan, tuduhan Mahfud pada istri merupakan tuduhan lucu, karena laki-laki juga minta posisi kepemimpinan dalam keluarga. Korupsi cermin kegagalan kepemimpinan diri laki-laki.

"Ketika gagal kok tidak tanggung jawab dan malah cari kambing hitam? Yang punya kesempatan dan desire to corrupt itu ya laki-laki, bukan perempuan," ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya paslon AMIN harus menghilangkan prasangka buruk terhadap warga negara yang selama ini masih dipandang negatif. Dia menegaskan kemakmuran harus dimiliki semua warga negara.

"Diskriminasi gender dan SARA yang hidup di kepala-kepala orang itu harus dihilangkan. Kemakmuran untuk semua, karena semua warga setara," ujarnya.

Lebih lanjut, Eva meminta Mahfud untuk berbicara sesuai dengan fakta dan data. Dia meminta Mahfud setop menyebar kebencian.

"Pak MMD (Mahfud Md) harusnya bicara berdasar fakta kasus-kasus korupsi bukan prasangka buruk terhadap perempuan? Apa ada riset yang menyatakan bahwa pelaku didorong oleh rongrongan perempuan, terutama para istri mereka? Setop menyebar kebencian terhadap perempuan dan istri, Pak!" ujarnya.

Mahfud: Koruptor Masuk Penjara karena Tuntutan Istri

Sebelumnya diberitakan, Mahfud mengatakan perempuan mempunyai peran penting untuk ikut membangun negara. Mahfud Md lalu menyinggung banyak koruptor masuk penjara karena tuntutan istri.

Hal itu disampaikan Mahfud saat menghadiri Halaqah Kebangsaan dan Pelantikan Pengurus Majelis Zikir Al-Wasilah Sumatera Barat (Sumbar), di Asrama Haji, Kota Padang, Minggu (17/12/2023). Jemaah yang datang dalam majelis tersebut mayoritas kelompok ibu-ibu. Mahfud lalu menyampaikan dua pesan kepada ibu-ibu yang hadir.

"Yang pertama, surga itu terletak di kaki ibu. Itu artinya apa? kaki itu tempat di jalan. Sehingga kebaikan suatu anak itu tergantung sepak terjang ibunya. Kalau ibunya baik, maka anaknya akan baik, akan masuk surga ibu dan anaknya," ungkap Mahfud.

"Tapi kalau langkah kaki ibu-ibu tidak baik, ya maka ibu maupun anaknya juga masuk neraka," tambah Mahfud.

Mahfud juga mengatakan kaum perempuan adalah tiang negara. Apabila perempuan di suatu negara baik, negaranya akan baik. Dia lalu menyinggung banyak koruptor yang terjerat kasus korupsi karena tuntutan istri.

"Ada yang mengatakan bahwa kaum perempuan itu adalah tiangnya negara. Perempuan adalah tiangnya negara. Kalau perempuan di suatu negaranya itu baik, maka negaranya itu akan baik. Kalau perempuannya tidak baik, negaranya tidak baik. Di sini kaum perempuan punya peran penting nantinya untuk ikut membangun negara," ujarnya.

"Suami-suami yang terjerumus ke dalam kejahatan ini karena istrinya tidak baik. Banyak koruptor-koruptor itu yang sekarang masuk penjara, karena tuntutan istrinya. Gajinya cuma Rp 20 juta, belanjanya Rp 50 juta yang dituntut dari suami," jelasnya.

Mahfud Jelaskan 'Banyak Koruptor Masuk Penjara karena Tuntutan Istri'

Mahfud kemudian meluruskan perihal ucapannya. Ia menilai sejumlah pihak menganggap ucapannya tersebut justru membuat sinis, padahal maksudnya pujian.

"Judul berita ini memancing kesan dan respons agak sinis, padahal isinya pujian bagi kaum ibu. Menurut agama, peran ibu penting sebagai pintu surga bagi anak dan sebagai tiang negara. Seorang anak bisa mendapat surga karena lahir dan diasuh oleh sepak terjang (kaki) ibu yang baik," kata Mahfud di akun media sosial X, Selasa (19/12/2023).

Mahfud mengulas momen saat dirinya mengucapkan 'banyak koruptor masuk penjara karena tuntutan istri'. Mahfud menjelaskan bahwa ada koruptor masuk bui karena tuntutan dan bersama istri.

"Kepada ibu-ibu Majelis Alwashilah di Padang saya bilang 'Ibu-ibu di Sumbar telah melahirkan banyak tokoh hebat, seperti Hatta, Natsir, dll'," ujar Menko Polhukam itu.

"Ada 2 dalil: 1)-Surga di telapak kaki ibu; 2)-Wanita adalah tiang negara. Tapi ada koruptor yang masuk penjara karena tuntutan atau bersama istrinya. Itu ibu yang salah langkah," imbuhnya.

Berikut ucapan Mahfud dalam acara tersebut:
Setiap ibu bisa menciptakan surga bagi anak-anaknya. Kalau ibu-ibu berlaku tidak benar, tidak mendidiknya dengan benar, tidak mengasihinya dengan benar, anak-anak itu tidak akan mendapat surga, baik di dunia maupun di akhirat. Karena anak menjadi tidak terarah. Maka ibu-ibu menjadi penting apalagi bulan Desember nih, bulan Desember ini adalah hari ibu, tanggal 22 Desember itu adalah hari ibu. Di mana penghormatan diberikan kepada ibu-ibu di seluruh dunia yang telah berhasil dan banyak berkorban untuk kebaikan anak-anaknya. Kaum perempuan itu adalah tiangnya negara. Perempuan adalah tiangnya negara. Kalau perempuan di suatu negaranya itu baik, maka negaranya itu akan baik. Kalau perempuannya tidak baik, negaranya tidak akan baik. Di sini kaum perempuan dan ibu-ibu punya peran penting nantinya untuk ikut membangun negara. Di dalam banyak kasus, suami-suami yang terjerumus ke dalam kejahatan itu karena istrinya tidak baik. Banyak koruptor-koruptor itu yang sekarang masuk penjara, karena tuntutan istrinya. Gajinya cuma Rp 20 juta, belanjanya Rp 50 juta, gajinya Rp 2 juta, belanjanya Rp 5 juta, yang dituntut dari suaminya. Suami ndak punya kerjaan lain, terpaksa korupsi, ngutip sana, ngutip sini. Itu karena ibu-ibunya. Nah oleh sebab itu ibu-ibu bertugas sekarang memajukan negara, bangsa, memajukan masyarakat dengan cara menjadi ibu yang baik dan menjadi istri yang baik. Mendorong suami agar selalu berbuat baik di tempat pekerjaan. Mendidik anak agar bisa terdidik dengan baik. Rekaman pernyataan Mahfud Md bisa disimak di sini:
(isa/fjp)

# data[].attributes.attachment_link.title
Eva Sundari Kritik Keras Mahfud Md soal Korupsi karena Tuntutan Istri

# data[].attributes.attachment_link.description
Jubir Timnas AMIN, Eva Kusuma Sundari mengkritik pernyataan cawapres nomor urut 3 Mahfud Md yang bilang banyak koruptor masuk penjara karena tuntutan istri.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta -

KPK memeriksa Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo Rahadian Muzhar. Cahyo diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka.

"Hari ini bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (19/12/2023).

"Cahyo Rahadian Muzhar (Dirjen AHU Kemenkumham RI)," sambungnya.

Cahyo telah tiba di gedung KPK. Pemeriksaan Cahyo masih berlangsung.

Tim penyidik KPK juga memanggil dua pejabat Kemenkumham lainnya hari ini sebagai saksi. Dua pejabat yang dipanggil itu masing-masing bernama Santun Maspari Siregar selaku Direktur Perdata Kemenkumham RI dan RR Rahayu Lestari Sukesih selaku Fungsional Analis Hukum Kelompok Badan Hukum Direktorat Perdata Ditjen AHU Kemenkumham.

KPK sebelumnya telah menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka lantaran diduga menerima suap dari Helmut Hermawan selaku Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM). Eddy diduga menerima suap dan gratifikasi melalui Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara Eddy dan Yogie Arie Rukmana selaku asisten pribadi Eddy.

"Berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 sampai 2022 terkait status kepemilikan. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif untuk mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH. Sebagai tindak lanjutnya, sekitar April 2022, dilakukan pertemuan di rumah dinas," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan di KPK, Kamis (7/12).

Alex menyebut terjadi kesepakatan bahwa Eddy siap memberikan konsultasi hukum terkait administrasi hukum umum PT CLM. Eddy kemudian menugaskan Yosi dan Yogi sebagai representasi dirinya.

"Besaran fee yang disepakati untuk diberikan HH pada EOSH sejumlah sekitar Rp 4 miliar," ucap Alex.

Alex mengatakan ada juga permasalahan hukum lain yang dialami Helmut di Bareskrim Polri. Eddy, menurut Alex, bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah sekitar Rp 3 miliar.

"Sempat terjadi hasil RUPS PT CLM terblokir dalam sistem administrasi badan hukum (SABH) Kemenkumham karena akibat dari sengketa internal PT CLM, sehingga HH kembali meminta bantuan EOSH untuk membantu proses buka blokir dan atas kewenangan EOSH selaku Wamenkumham maka proses buka blokir akhirnya terlaksana. Informasi buka blokir disampaikan langsung EOSH pada HH," jelas Alex.

Helmut diduga kembali memberikan uang sekitar Rp 1 miliar untuk keperluan pribadi Eddy maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti). Dasar kesepakatan antara Helmut dan Eddy untuk teknis pengiriman uang di antaranya melalui transfer rekening bank atas nama Yosi dan Yogi.

Eddy Hiariej kemudian melawan status tersangkanya dengan mengajukan gugatan praperadilan. Sidang gugatan tersebut saat ini masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Simak Video 'Eddy Hiariej Bantah Terima Gratifikasi Rp 7 M: Itu Lawyer Fee': [Gambas:Video 20detik]
(ygs/haf)

# data[].attributes.attachment_link.title
KPK Periksa Dirjen Kemenkumham Jadi Saksi Kasus Dugaan Suap Eddy Hiariej

# data[].attributes.attachment_link.description
KPK memeriksa Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo Rahadian Muzhar, sebagai saksi kasus dugaan suap Eddy Hiariej.

# data[].attributes.body
https://news.detik.com/foto-news/d-7059526/ekspresi-bupati-muna-ditahan-kpk-di-kasus-suap-dana-pen

# data[].attributes.body
(2303034)

https://www.suarasurabaya.net/info-grafis/2023/pejabat-terjerat-kasus-korupsi-sepanjang-2023/

# data[].attributes.attachment_link.title
Pejabat Terjerat Kasus Korupsi Sepanjang 2023

# data[].attributes.attachment_link.description
Korupsi adalah perbuatan yang sangat merugikan bagi keberlangsungan negara. Dampak dari korupsi meliputi perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat investasi, peningkatan angka kemiskinan, serta peningkatan disparitas pendapatan.Sepanjang tahun 2023, sejumlah pejabat kementerian dan lembaga di Indonesia terjerat kasus dugaan korupsi dan penerimaan gratifikasi. Mereka telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Berikut di antaranya:

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Agung resmi menetapkan 3 tersangka dalam kasus korupsi pekerjaan pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek Elevated ruas Cikunir sampai dengan Karawang Barat. Salah satunya yakni Djoko Dwiyono selaku Direktur Utama (Dirut) PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) 2016-2020.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengatakan kasus korupsi dalam pekerjaan pembangunan jalan tol ini telah membuat negara merugi kurang lebih Rp 1,5 triliun.

"Akibat perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara yang berdasarkan hasil sementara bisa naik bisa turun, kurang lebih Rp 1,5 triliun," ungkapnya saat jumpa pers di Kejagung, Jakarta, dikutip Minggu (17/9/2023).

Selain Djoko, terdapat dua tersangka lainnya diantaranya yakni Ketua Panitia Lelang JJC dan TBS selaku Tenaga Ahli Jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

"Dalam pelaksanaan pekerjaan diduga ada perbuatan melawan hukum persekongkolan jahat untuk mengatur spesifikasi barang yang dimasukkan untuk menguntungkan pihak tertentu," ujarnya.

Kasus ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated ruas Cikunir sampai Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat. Proyek ini bernilai kontrak Rp 13.530.786.800.000.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai penetapan tiga tersangka tersebut merupakan bagian dari program bersih-bersih BUMN di lingkungan yang terbukti menyalahgunakan wewenang dan banyak banyak pihak yang melakukan korupsi.

"Ini terbukti bahwa banyak pihak yang memang korup, atau oknum itu bisa diselesaikan dari hasil kerja sama kita dengan kejaksaan," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (14/9/2023).

# data[].attributes.attachment_link.title
Kronologi Lengkap Geger Kasus Korupsi Proyek Tol MBZ

# data[].attributes.attachment_link.description
Kejaksaan Agung resmi menetapkan 3 tersangka dalam kasus korupsi pekerjaan pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek Elevated ruas Cikunir sampai Karawang Barat.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jenderal Hoegeng adalah satu teladan dan tokoh yang terkenal jujur dan anti korupsi. Beliau merupakan salah satu tokoh Kepolisian Republik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-5 yang bertugas dari tahun 1968-1971. Berbeda dengan polisi lainnya di masa itu, Hoegeng tidak mempan disuap. Baginya, lebih baik hidup melarat dari pada menerima suap atau korupsi. Inilah beberapa kisah dan kiprah Jenderal Hoegeng sejak merintis karier sebagai polisi hingga berpuncak pada karier sebagai Kapolri:

Saat dilantik sebagai Kepala Jawatan Imigrasi, Hoegeng meminta istrinya yang saat itu membuka usaha toko bunga untuk menutup usahanya. Hal ini dilakukannya untuk mengurangi benturan kepentingan antara pihak yang berurusan dengan imigrasi dengan memesan kembang pada toko bunga istrinya.

Kapolri Hoegeng pun pernah merasakan godaan suap. Dia pernah dirayu seorang pengusaha yang terlibat kasus penyelundupan. Pengusaha itu meminta Hoegeng agar kasus yang dihadapinya tak dilanjutkan ke pengadilan. Jenderal Hoegeng sangat gencar memerangi penyelundupan. Dia tidak peduli siapa beking penyelundup tersebut, semua pasti disikatnya. Pengusaha tersebut berusaha mengajak damai Hoegeng. Berbagai hadiah mewah dikirim ke alamat Hoegeng. Tentu saja Hoegeng menolak mentah-mentah. Hadiah ini langsung dikembalikan oleh Hoegeng.

Teladan Jenderal Hoegeng bukan hanya soal kejujuran dan antikorupsi. Hoegeng juga sangat peduli pada masyarakat dan anak buahnya. Saat sudah menjadi Kapolri dengan pangkat Jenderal berbintang empat, Hoegeng masih turun tangan mengatur lalu lintas di perempatan. Hoegeng berpendapat seorang polisi adalah pelayan masyarakat. Dari mulai pangkat terendah sampai tertinggi, tugasnya adalah mengayomi masyarakat.

Pada saat mendapat perintah pindah tugas ke Sumatera Utara tahun 1955, Hoegeng mendapat tugas berat untuk memberantas penyeludupan dan perjudian di daerah tersebut. Ironisnya, baru saja Hoegeng mendarat di Pelabuhan Belawan, utusan seorang bandar judi sudah mendekatinya. Utusan itu menyampaikan selamat datang untuk Hoegeng. Tak lupa, dia juga mengatakan sudah ada mobil dan rumah untuk Hoegeng hadiah dari para pengusaha. Hoegeng menolak dengan halus. Dia memilih tinggal di Hotel De Boer menunggu sampai rumah dinasnya tersedia. Bahkan saat rumah dinasnya sudah tersedia, rumah dinasnya sudah penuh barang-barang mewah. Mulai dari kulkas, piano, tape hingga sofa mahal. Ternyata barang itu lagi-lagi hadiah dari para bandar judi. Apa tindakan Hoegeng? Dia memerintahkan polisi pembantunya dan para kuli angkut mengeluarkan barang-barang itu dari rumahnya. Diletakkan begitu saja di depan rumah. Bagi Hoegeng itu lebih baik daripada melanggar sumpah jabatan dan sumpah sebagai polisi Republik Indonesia.

Hoegeng telah membuktikan dirinya memang tidak bisa dibeli. Sejak menjadi perwira polisi di Sumatera Utara, Hoegeng terkenal karena keberanian dan kejujurannya. Dia tak sudi menerima suap sepeser pun. Barang-barang hadiah pemberian penjudi dilemparkannya keluar rumah. Kata-kata mutiara yang terkenal dari Hoegeng adalah, "Baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik."

Penulis : Hanif Panutury

# data[].attributes.attachment_link.title
Tokoh Inspiratif Pegiat Anti-korupsi: Jenderal Hoegeng "Sang Polisi Jujur"

# data[].attributes.attachment_link.description
Website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI

# data[].attributes.body
https://liranews.com/kepala-daerah-pdip-memecah-rekor-korupsi-di-jawa-tengah-menyusul-golkar-pkb-ppp-demokrat-dan-gerindra/

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Berita Terbaru Kasus Korupsi Bupati | Wali Kota - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

# data[].attributes.attachment_link.title
Berita Terbaru Kasus Korupsi Bupati | Wali Kota - koran.tempo.co

# data[].attributes.attachment_link.description
Berita Terbaru Kasus Korupsi Bupati | Wali Kota - koran.tempo.co maaf email atau password anda salah Konfirmasi Email Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com. Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo Konfirmasi Email Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

# data[].attributes.body
Ester Gita Kartika (2303010)

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
JAKARTA, KOMPAS.com - Penanganan korupsi megaproyek KTP Elektronik masih terus berjalan, setelah lebih dari 5 tahun. KPK baru saja menangkap tersangka baru dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto itu.

Kasus ini berawal saat Kemendagri di tahun 2009 merencanakan mengajukan anggaran untuk penyelesaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAP), salah satu komponennya adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pemerintah pun menargetkan pembuatan e-KTP bisa selesai di tahun 2013. Proyek e-KTP sendiri merupakan program nasional dalam rangka memperbaiki sistem data kependudukan di Indonesia.

Lelang e-KTP dimulai sejak tahun 2011, dan banyak bermasalah karena diindikasikan banyak terjadi penggelembungan dana.

Berdasarkan catatan Kompas.com, kasus korupsi proyek e-KTP terendus akibat kicauan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), Muhammad Narzaruddin.
Baca juga: Kasus E-KTP Diminta Tak Berhenti di Setya Novanto
KPK kemudian mengungkap adanya kongkalingkong secara sistemik yang dilakukan oleh birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN, hingga pengusaha dalam proyek pengadaan e-KTP pada 2011-2012.

Akibat korupsi berjamaah ini, negara mengalami kerugian mencapai Rp 2,3 triliun.

DPR pun sempat dibuat heboh karena KPK selama menangani kasus ini, melakukan pemanggilan kepada puluhan anggota dewan maupun mantan anggota DPR RI. Nama-nama tokoh besar bahkan ikut dikaitkan.

Dalam perkara pokok kasus korupsi e-KTP, ada 8 orang yang sudah diproses dan divonis bersalah.

Mereka adalah Setya Novanto, dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, pengusaha Made Oka Masagung dan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo (keponakan Novanto).

Kemudian pengusaha Andi Naragong, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, dan mantan anggota DPR Markus Nari.
Baca juga: Menurut Hakim, Novanto Setengah Hati Ungkap Kasus E-KTP
Korupsi dimulai setelah rapat pembahasan anggaran pada Februari 2010. Saat itu, Irman yang masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri dimintai sejumlah uang oleh Ketua Komisi II DPR Burhanudin Napitupulu.

Permintaan uang itu bertujuan agar usulan anggaran proyek e-KTP yang diajukan Kemendagri disetujui Komisi II DPR. Proyek e-KTP ini memang dibahas di Komisi II DPR, sebagai mitra dari Kemendagri.

Irman kemudian menyetujui permintaan tersebut, dan menyatakan pemberian fee kepada anggota DPR akan diselesaikan oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong. Irman sendiri bekerja sama dengan Andi Narogong agar perusahaan Andi dimenangkan dalam tender proyek e-KTP.

Andi dan Irman kemudian meminta bantuan kepada Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar. Mereka berharap agar Novanto dapat mendukung dalam penentuan anggaran proyek ini.

Novanto pun menyatakan akan mengoordinasikan dengan pimpinan fraksi yang lain agar memuluskan pembahasan anggaran proyek e-KTP di Komisi II DPR.

# data[].attributes.attachment_link.title
Awal Mula Kasus Korupsi E-KTP yang Sempat Hebohkan DPR hingga Seret Setya Novanto

# data[].attributes.attachment_link.description
Penanganan kasus korupsi mega proyek e-KTP memasuki babak baru. Setelah menetapkan 4 tersangka baru pada 2019, KPK kemarin melakukan penahanan.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini Jumat (13/10/2023) menampilkan tersangka atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Adalah Syahrul Yasin Limpo (SYL) Eks Menteri Pertanian, Kasdi Subagyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Muhammad Hatta, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Berikut konstruksi perkara yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Gedung KPK Kuningan, Jakarta.

SYL menjabat Menteri Pertanian RI untuk periode 2019 s/d 2024 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam periode kepemimpinan SYL selaku Menteri Pertanian, KS diangkat dan dilantik selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan MH juga diangkat dan dilantik selaku Direktur Alat dan Mesin pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

SYL kemudian membuat kebijakan personal yang diantaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari AS internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya.

Kurun waktu kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 s/d 2023. SYL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan eselon II dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap para AS di Kementerian Pertanian diantaranya dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga difungsionalkan status jabatannya. KS dan MH selalu aktif menyampaikan perintah SYL dimaksud dalam setiap forum pertemuan baik formal maupun informal di lingkungan Kementerian Pertanian.

Terkait sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di mark up termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian.

Atas arahan SYL, KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, para Direktur Jenderal, Kepala Badan hingga Sekretaris dimasing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai USD4000 s/d USD10.000.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SYL dilakukan rutin tiap bulannya dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kart kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bâgi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya miliaran rupiah.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SYL dilakukan ruin tiap bulannya dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kart kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bâgi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya miliaran rupiah.

Uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar Rp13,9 Miliar dan penelusuran lebih mendalam mash terus dilakukan Tim Penyidik.

Terdapat penggunaan uang lain ole SYL bersama-sama dengan KS dan MH serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian untuk ibadah Umroh di Tanah Suci dengan nilai miliaran rupiah.

Selain itu sejauh ini ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah dan KPK akan terus mendalami.

Penerimaan-penerimaan dalam bentuk gratifikasi yang diterima SYL bersama-sama KS dan MH mash terus dilakukan penelusuran dan pendalaman ole Tim Penyidik.

Dari analisis dan kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik menahan Tersangka SYL dan Tersangka MH untuk masing-masing 20 hari pertama terhitung 13 Oktober 2023 s/d 1 November 2023 di Rutan KPK.

Para Tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 128 Undang Undana Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentano Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Sedangkan Tersangka SYL turut pula disangkakan melanggar pasal 3 dan atau 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

# data[].attributes.attachment_link.title
Ini Kronologi Lengkap Kasus Korupsi SYL, Seret Nasdem!

# data[].attributes.attachment_link.description
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini Jumat (13/10/2023) menampilkan tersangka atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

# data[].attributes.body
Terjadinya korupsi karena adanya

1. Adanya kesempatan atau peluang. Hal ini ditunjukan dengan lemahnya hukum dan lemahnya pengewasan APBN

2. Kebiasan hidup mewah. Hal ini ditunjukan dengan tingginya pengeluaran seseorang yang tindak sebanding dengan pendapatannya

# data[].attributes.body
Kasus Korupsi Terkini di Indonesia

Berikut adalah salah satu kasus korupsi terkini di Indonesia:

Kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kabupaten Bandung

Kasus ini menyeret Bupati Bandung Terpilih Dadang Supriatna dan sejumlah pejabat Pemkab Bandung. Mereka diduga melakukan korupsi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung. Kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp 100 miliar.

Kasus ini masih dalam proses penyidikan oleh KPK. KPK telah menetapkan Dadang Supriatna dan sejumlah pejabat Pemkab Bandung sebagai tersangka.

Kasus korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dari semua pihak untuk memberantas korupsi.

Tokoh Nasional yang Peduli dengan Tindakan Korupsi

Berikut adalah beberapa tokoh nasional di Indonesia yang peduli dengan tindakan korupsi

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK adalah lembaga independen yang dibentuk untuk memberantas korupsi di Indonesia. KPK telah berhasil mengungkap dan menangani berbagai kasus korupsi besar, termasuk kasus BLBI, E-KTP, dan Asabri.

2. Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo telah menyatakan perang terhadap korupsi. Ia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk memberantas korupsi, termasuk pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Tanah dan revisi Undang-Undang KPK.

3. Wakil Presiden Ma'ruf Amin

Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus ditindak tegas. Ia telah membentuk Komite Nasional Pemberantasan Korupsi (K-NPA) untuk mengkoordinasikan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD

Menkopolhukam Mahfud MD telah menyatakan bahwa korupsi adalah musuh bersama bangsa Indonesia. Ia telah mendorong reformasi hukum untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

5. Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin

Ketua MA Muhammad Syarifuddin telah menyatakan bahwa MA berkomitmen untuk memberantas korupsi di lembaga peradilan. Ia telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi di Lingkungan MA untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan hakim dan aparatur peradilan.

Selain tokoh-tokoh tersebut, masih banyak tokoh nasional lainnya yang peduli dengan tindakan korupsi. Mereka terus berjuang untuk memberantas korupsi di Indonesia agar negara ini menjadi lebih bersih dan sejahtera.

# data[].attributes.headline
Cari artikel atau berita tentang kasus korupsi yang ada di Indonesia atau Silahkan mencari tokoh nasional negara didalam maupun di luar negeri yang perduli dengan tindakan korupsi

# data[].attributes.subject
Cari artikel atau berita tentang kasus korupsi yang ada di Indonesia atau Silahkan mencari tokoh nasional negara didalam maupun di luar negeri yang perduli dengan tindakan korupsi

# data[].attributes.body
Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dapat mendatangkan kerugian bagi kehidupan bangsa dan bernegara, serta mengganggu stabilitas perekonomian negara.

Akar penyebab korupsi adalah lantaran nafsu hidup untuk bermewah-mewah.

strategi pemberantasan korupsi menjadi tiga, yakni represif, perbaikan sistem, serta edukasi dan kampanye.

# data[].attributes.body
Ester Gita Kartika (2303010)

Korupsi merupakan suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Penyebab korupsi : lantaran nafsu hidup untuk bermewah-mewah. kurang adanya sikap keteladanan kepemimpinan; tidak adanya kultur organisasi yang benar; kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar; serta kelemahan sistem pengendalian manajemen dan pengawasan. Cara mengatasinya : Pembentukan Lembaga Anti Korupsi, Pencegahan Korupsi di Sektor Publik, Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

# data[].attributes.body
Ester Gita Kartika (2303010)

Mengapa koruptor di Indonesia belum ada yang dihukum mati? Padahal sudah merugikan negara tapi hanya sebatas di hukum 20th penjara saja...

# data[].attributes.body
korupsi merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi , misalnya penyebab dari korupsi dalam negara dapat mengakibatkan menghambat nya pertumbuhan ekonomi negara,menurunnya investasi dan meningkatkan kemiskinan negara

# data[].attributes.body
Nama : Rheyda Vhegals Christiani

Nim : 2303038

Menurut saya korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas tugas resmi sebuah jabatan negara dan melanggar aturan tingkah laku pribadi ( perorangan, kelompok, keluarga dekat dll)penyebab nya sendiri yaitu saat perilaku konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih bertujuan pada materi, maka hal itu bisa meningkatkan terjadinya permainan uang yang menjadi.

penyebab korupsi. Dimana, korupsi sendiri yaitu tindakan yang tidak akan pernah putus terjadi jika tidak adanya perubahan dalam memandang kekayaan. Semakin banyaknya orang yang salah mengartikan mengenai kekayaan, maka akan semakin banyak juga orang-orang yang melakukan korupsi.

Peran pencegahan korupsi dengan mendisiplinkan diri, selalu berkata jujur, benar-benar mengemban tanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun dan mengatur strategi mengelompokkan pemberantasan korupsi yakni represif, perbaikan sistem, serta edukasi dan kampanye.

# data[].attributes.body
Anna Artika (2303046) menurut saya korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah / ilegal. Penyebabnya itu biasanya kompleks dan melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan politik. untuk mengatasi korupsi memerlukan kombinasi upaya hukum, transparansi, pendidikan, dan perubahan budaya untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendukung praktik korupsi, dan berdoa agar dijauhkan dari perbuatan tidak baik

# data[].attributes.body
https://www.cakrawala.co/opini/amp/pr-7756182503/mengenal-sosok-baharuddin-lopa-jaksa-yang-anti-korupsi

# data[].attributes.headline
Muhammad Hazar Firmansyah (2303019)korupsi adalah kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka.

# data[].attributes.subject
Muhammad Hazar Firmansyah (2303019)korupsi adalah kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka.

# data[].attributes.body
Penyebab korupsi :

Pressure (tekanan)

Opportunity (kesempatan)

Rationalization (rasionalisasi)

Bagaimana cara mengatasi masalah korupsi?

1) Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat; 2) Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya 3) Membangun kode etik di sektor publik ; 4) Membangun kode etik di sektor Parpol, Organisasi Profesi dan Asosiasi Bisnis. 5) Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan.

# data[].attributes.headline
Menurut anda apa yang dimaksud dengan Korupsi,apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya jelaskan sesuai dengan pendapat anda

# data[].attributes.subject
Menurut anda apa yang dimaksud dengan Korupsi,apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya jelaskan sesuai dengan pendapat anda

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
- Konser musik Panggung Rakyat 'Bongkar' yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta, menampilkan sejumlah musisi ternama, termasuk Once Mekel. Konser ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember dan Hari Hak Asasi Manusia pada 10 Desember, mengusung tema penting tentang anti korupsi dan isu pelanggaran HAM.

Once Mekel, yang kini juga terjun dalam dunia politik sebagai Calon Legislatif DPR Dapil DKI Jakarta II, menekankan pentingnya konser ini sebagai momentum untuk kembali memfokuskan perhatian pada isu korupsi dan HAM di Indonesia. Dalam konser tersebut, Once membawakan lagu-lagu dengan tema sosial, termasuk lagu Di Bawah Mentari, yang ia ciptakan sebagai sindiran terhadap korupsi dan keserakahan manusia. Sroll lebih lanjut ya.

"Ini acara yang non partisan dan untuk umum. Jadi siapa saja yang punya semangat anti korupsi dan penegakan HAM datang ke sini. Saya merasa terpanggil juga. Kebetulan saya kenal dengan (aktivis) Usman Hamid yang sering rekaman di tempat saya," katanya.

Lagu Di Bawah Mentari merupakan representasi dari pandangan kritis Once terhadap fenomena berulangnya korupsi dan keserakahan, serta ambisi yang berlebihan dalam konteks demokrasi.

Once juga mengungkapkan keyakinannya bahwa musik adalah media yang efektif untuk menyuarakan perubahan.

"Musik itu bahasa yang paling fleksibel untuk kita menyuarakan segala sesuatu. Adanya konser ini, kita berharap banyak orang yang mau peduli atas penegakan hukum dan menjauhi korupsi," ujarnya.

Konser Panggung Rakyat 'Bongkar' tidak hanya menampilkan Once Mekel, tetapi juga menghadirkan musisi lain seperti Kotak, Anto Baret feat Andi Malewa, Endank Soekamti, Tony Q. Rastafara, Jamrud, Marjinal, Pas Band, Iwa K, Young Lex, dan banyak lagi. Konser ini diharapkan dapat memberi dampak positif dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya anti korupsi dan penegakan HAM di Indonesia.

# data[].attributes.attachment_link.title
Cerita Once Ciptakan Lagu Di Bawah Mentari, Tentang Pandangannya Soal Korupsi

# data[].attributes.attachment_link.description
Lagu Di Bawah Mentari merupakan representasi dari pandangan kritis Once terhadap fenomena berulangnya korupsi dan keserakahan.

# data[].attributes.attachment_caption
4 Tokoh Indonesia Antikorupsi 0 : Foto Okezone Infografis

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Penulis: Bayu Airlangga, Ilustrasi: Jurnalis

Banyak figur dan pejabat di Indonesia yang terjerat kasus korupsi, menyebabkan cela pada nama baik instansi dan keluarga.

Baca Juga: 4 Kasus Korupsi Terbesar di Dunia

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut tokoh-tokoh tersebut:

1. Mohammad Hatta

Proklamator dan Wakil Presiden pertama Indonesia, Bung Hatta menjadi panutan dengan semangat antikorupsi yang luar biasa. Sifat sederhana, jujur, dan bijaksana melekat padanya.

2. Mar'ie Muhammad

Mantan Menteri Keuangan pada masa Kabinet Pembangunan IV, Mar'ie Muhammad dijuluki Mr. Clean karena gigih mempertahankan prinsip antikorupsinya. Meskipun dihadapkan pada godaan dana taktis dan anggaran perjalanan dinas yang dinilainya terlalu besar, Mar'ie menolaknya.

Baca Juga: 5 Fakta Kepala Basarnas Jadi Tersangka Korupsi

3. Baharuddin Lopa

Jaksa Agung Indonesia pada tahun 2001, Baharuddin Lopa menjadi ikon antikorupsi. Meskipun menjabat hanya sebentar sebelum wafat pada Juli 2001, Lopa tak gentar menangani kasus-kasus korupsi.

4. Hoegeng Imam Santoso
Hoegeng Imam Santoso, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Indonesia (1968-1971), dikenal sebagai seorang polisi jujur dan teguh pada prinsipnya.

# data[].attributes.attachment_link.title
4 Tokoh Indonesia Antikorupsi 0 : Foto Okezone Infografis

# data[].attributes.attachment_link.description
Banyak figur dan pejabat di Indonesia yang terjerat kasus korupsi menyebabkan cela pada nama baik instansi dan keluarga - 781849 - foto 0 - okezone infografis

# data[].attributes.body
https://www.hukumonline.com/berita/a/kisah-3-pejuang-antikorupsi-lt5c29b1b3ee10a/?page=1

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Isu korupsi terus menghiasi tahun 2018. Mulai dari tangkap tangan hingga pengungkapan kasus yang dinilai merugikan negara dengan jumlah besar. Sepanjang 2018, Hukumonline melihat ada tiga tokoh hukum pejuang antikorupsi yang konsisten memperjuangkan yang diyakininya. Ketiganya adalah Novel Baswedan, Artidjo Alkostar dan Trimoelja D Soerjadi.

Perjuangan terus dilakukan meski tantangan dan hambatan yang menerjang terus mengulang. Walaupun harus kehilangan penglihatan, kehilangan harta hingga diserang secara psikis, mereka terus konsisten untuk berjuang. Ketiganya memiliki cara berjuang yang berbeda-beda sesuai porsi dan wewenangnya. Ada sebagai penyidik, advokat hingga wakil tuhan di dunia. Nama ketiga tokoh ini menghiasi pemberitaan Hukumonline sepanjang 2018.

Perjuangan masih panjang. Di antara ketiganya ada yang purna jabatan hingga telah dipanggil sang Tuhan di tahun ini. Ada pula tokoh yang masih berjuang dengan dukungan banyak orang di sekitarnya. Tentu tak mudah bagi para pejuang ini untuk konsisten memberantas korupsi di bumi pertiwi.

Konsistensi dan keberanian mereka patut dicontoh banyak pihak. Perjuangan ketiganya memberikan efek positif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Bahkan, sejumlah masyarakat berharap agar perjuangan ini dapat menular kepada para penerus bangsa. Hingga para akhirnya, pemberantasan korupsi terus tegak berdiri. Berikut tiga tokoh hukum para pejuang antikorupsi 2018:

Siapa tak kenal Novel Baswedan? Penyidik senior pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini diketahui disegani dan ditakuti para koruptor. Ia merupakan salah satu sosok terdepan dalam penanganan perkara korupsi di KPK terutama dalam proses penyidikan kasus-kasus besar dan menarik perhatian publik.

Sebut saja, kasus mega korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang sudah menyeret sejumlah nama besar, seperti mantan Ketua DPR Setya Novanto, mantan anggota DPR lain. Selain itu, kasus korupsi Simulator SIM yang menyeret Kepala Korlantas Polri ketika itu dijabat Djoko Susilo, kasus suap penanganan sengketa pilkada yang menyeret nama Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar.

Alghiffari Aqsa, mantan Direktur LBH Jakarta sekaligus kuasa hukum Novel Baswedan menilai sosok Novel sangat konsisten dalam upaya pemberantasan perkara korupsi. Ia melewati segala macam risiko, mulai dari ancaman, kriminalisasi, pembunuhan karakter, sanksi internal, hingga beberapa kali kekerasan terhadap fisik yang hampir merenggut nyawanya.

# data[].attributes.attachment_link.description
​​​​​​​Ketiganya memiliki cara berjuang yang berbeda-beda, sesuai dengan kewenangan dan profesi mereka, terus konsisten meski hambatan yang dihadapi tak mudah.

# data[].attributes.body
Teten Masduki Seorang anti korup asia

https://antikorupsi.org/id/article/teten-masduki-terpilih-menjadi-tokoh-asia-yang-berpengaruh

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Antikorupsi.org, 28/12/2015 - Teten Masduki terpilih menjadi salah satu dari 13 tokoh Asia yang memberi perubahan. Masuk dalam buku berjudul Doing Good Great, Teten terpilih atas kegigihannya melawan korupsi.

Dilansir dari Straitstime.com, buku yang ditulis oleh Willie Cheng, Sharifah Mohamed, dan Cheryl Tang menampilkan berbagai tokoh dari berbagai belahan Asia. Teten yang merupakan pegiat antikorupsi dan kini menjadi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia dianggap sebagai salah satu pahlawan sosial di Asia.

Teten yang juga pernah menjadi Koordinator Indonesia Corruption Watch dinilai bertindak efektif dalam melawan korupsi. Bahkan negara Afganistan memintanya untuk membantu melawan korupsi di negara tersebut.

Teten Masduki telah malang melintang dalam gerakan sosial. Sempat menjadi Kepala Divisi Perburuhan YLBHI, Anggota Ombudsman Nasional, hingga Sekretaris Jenderal Transparency International. Atas kegigihannya melawan korupsi, ia pernah mendapat penghargaan Ramon Magsaysay pada tahun 2005. Kini, Teten adalah Kepala Staf Kepresidenan Indonesia (KSP).

12 tokoh lainnya berasal dari berbagai negara, diantaranya adalah Singapura, Malaysia, Filipina, dan India. Kesemua tokoh dipilih atas keberhasilannya memberikan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. (Egi)

BAGIKAN

# data[].attributes.attachment_link.title
Teten Masduki Terpilih Menjadi Tokoh Asia yang Berpengaruh | ICW

# data[].attributes.attachment_link.description
Antikorupsi.org, 28/12/2015 - Teten Masduki terpilih menjadi salah satu dari 13 tokoh Asia yang memberi perubahan. Masuk dalam buku berjudul Doing Good Great, Teten terpilih atas kegigihannya melawan korupsi. Dilansir dari Straitstime.com, buku yang ditulis oleh Willie Cheng, Sharifah Mohamed, dan Cheryl Tang menampilkan berbagai tokoh dari berbagai belahan Asia.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sayangnya, belum pendekar anti korupsi Indonesia masuk daftar.

Bertepatan dengan berlangsungnya konferensi internasional anti-korupsi yang di gelar di Korea Utara pekan ini, Transparansi Internasional, lembaga internasional anti-korupsi akan memberikan penghargaan kepada tiga orang yang mengusahakan gerakan anti-korupsi. Mereka adalah Dora Akunyili dari Nigeria, Anna Hazare (India) dan Sua Rimoni Ah Cong (Samoa).

Akunyili, Kepala Dinas Obat dan Pangan Nigeria, dinilai berhasil menekan penyelundupan obat-obatan berbahaya dan psikotropika yang selama ini menghantui negaranya. Sedangkan Hazare, yang lebih dikenal dengan sebutan Kisan Babu Rao, adalah aktifis yang selalu mengkampanyekan anti-korupsi di negara bagian Maharashtra, India. Yang terakhir, Ah Cong, adalah kepala pemeriksa keuangan Samoa yang dipecat pada 1995 lalu karena mengungkap skandal korupsi yang melibatkan enam menteri.

Konferensi Internasional Anti-Korupsi yang dibuka hari ini merupakan satu dari dua sesi yang berlangsung dalam Konferensi Internasional Seoul. Sesi lainnya adalah Global Forum yang berlangsung Kamis hingga Sabtu mendatang. Global Forum akan dihadiri sekitar 100 pejabat setingkat menteri yang menangani masalah korupsi di negaranya masing-masing.

(AFP/Adek-TNR)

# data[].attributes.attachment_link.title
Tiga Tokoh Anti-Korupsi Dunia Akan Terima Penghargaan

# data[].attributes.attachment_link.description
TEMPO Interaktif , Jakarta:Sayangnya, belum pendekar anti korupsi Indonesia masuk daftar. Bertepatan dengan berlangsungnya konferensi internasional anti-korupsi yang di gelar di Korea Utara pekan ini, Transparansi Internasional, lembaga internasional anti-korupsi akan memberikan penghargaan kepada tiga orang yang mengusahakan gerakan anti-korupsi. Mereka adalah Dora Akunyili dari Nigeria, Anna Hazare (India) dan Sua Rimoni Ah Cong (Samoa).

# data[].attributes.body
Juan Francisco Sandoval Alfaro , Kepala Kantor Kejaksaan Khusus Melawan Korupsi dan Impunitas di Guatemala, telah berhasil memerangi korupsi yang terus-menerus dan sistemik di Guatemala. Dia berperan penting dalam penyelidikan dan hukuman terhadap mantan Presiden Alfonso Portillo dan dua menteri atas tuduhan terkait pencucian uang dan penggelapan $15 juta. Tuan Sandoval telah menjadi sasaran ancaman dan upaya untuk mencoreng reputasinya sebagai akibat dari pekerjaannya.

# data[].attributes.attachment_link.title
Recognizing Anticorruption Champions Around the World - United States Department of State

# data[].attributes.attachment_link.description
Under the Biden Administration, the State Department is committed to preventing and combating corruption globally. Corruption’s impact on the quality of governance, security, and economic stability is well understood. It erodes the trust and confidence of citizens in their public institutions and puts an anchor around the neck of developing economies. Corruption is an international […]

# data[].attributes.body
oktavia ramadhani saputri

https://www.obsessionnews.com/tokoh-anti-korupsi-terpilih-jadi-presiden-korsel/

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Obsession News | Berita Analisis, Terpercaya

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
* Presiden baru Korsel Yoon Suk-yeol. (AP/CNN)

Calon presiden (capres) dari kubu konservatif, Yoon Suk-yeol, adalah sosok yang dikenal sebagai pahlawan anti-korupsi terpilih menjadi presiden Korea Selatan (Korsel) dalam pemilihan presiden (pilpres) 2022. Yoon Suk-yeol pernah menyelidiki mantan Presiden Korsel dalam kasus dugaan korupsinya.

Pilpres Korsel yang berlangsung sengit pada Rabu (9/3/2022), memastikan Yoon Suk-yeol sebagai presiden terpilih selama lima tahun mendatang.

Yoon mengalahkan kandidat lain dari kubu liberal, Lee Jae-myung dalam proses pemilihan paling ketat dalam sejarah Korsel dengan selisih 0,78 persen. Yoon meraih 48,6 persen sementara Lee 47,8 persen dari total 98 persen suara yang dihitung.

Dengan kemenangan Yoon, ia akan resmi menjadi orang nomor satu di Korsel menggantikan Moon Jae-in pada Mei mendatang.

Siapakah sosok Yoon Suk-yeol?

Yoon Kecil hingga Dewasa
Yoon lahir di Yeonhui-dong, Seoul pada 1960 lalu. Ayahnya adalah seorang profesor kehormatan Universitas Yonsei Yoon Ki-joong dan ibunya meruoakan profesor Universitas Wanita Ewha Choi Jeong-ja.

Berkat saran sang ayah, Yoon mengenyam pendidikan hukum di Universitas Nasional Seoul pada 1979. Saat menjadi mahasiswa, Yoon, ia pernah mengikuti simulasi sidang di kampus terkait peristiwa Pemberontakan Demokratis Gwangju pada 1980.

Hal itu justru mempersulit studinya karena mendapat cap mahasiwa bengal usai 'memvonis' Perdana Menteri Shin Hyun-hwak dengan hukuman penjara seumur hidup dalam simulasi sidang.

Yoon baru memperoleh gelar 'sarjana' pada setelah 12 tahun kuliah atau tepatnya pada 1991 usai melewati sembilan kali percobaan ujian.

Jaksa Kasus Kelas Kakap
Yoon memulai karier sebagai jaksa ketika berusia 35. Kasus yang ditangani pun terbilang berat ketika ia menangani An Hee-jung dan Kang Geum-won dalam skandal pendanaan pemilihan presiden.

Kasus serupa kembali ia hadapi ketika ditugaskan menyelidiki campur tangan National Intelligence Services (NIS) pada pemilihan presiden 2012.

Pada 2016, Yoon lagi-lagi berhadapan dengan kasus tingkat tinggi ketika ia ditunjuk memimpin penyelidikan kasus korupsi Presiden Korsel kala itu, Park Geun-hye.

Hingga pada 2019 Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mempercayakan Yoon sebagai Jaksa Agung setempat karena dinilai memiliki integritas tinggi di bidang hukum. (CNNIndonesia/Red)

# data[].attributes.attachment_link.title
Tokoh Anti Korupsi Terpilih Jadi Presiden Korsel

# data[].attributes.attachment_link.description
Calon presiden (capres) dari kubu konservatif, Yoon Suk-yeol, adalah sosok yang dikenal sebagai pahlawan anti-korupsi terpilih menjadi presiden Korea Selatan (Korsel) dalam pemilihan presiden (pilpres

# data[].attributes.body
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200206184813-532-472377/emil-salim-kenang-jb-sumarlin-sebagai-pejabat-anti-korupsi

# data[].attributes.attachment_link.title
Emil Salim Kenang JB Sumarlin Sebagai Pejabat Anti Korupsi

# data[].attributes.attachment_link.description
Ekonom senior Emil Salim mengenang sosok JB Sumarlin sebagai seorang yang rajin, pandai, dan berintegritas tinggi.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jenderal Hoegeng adalah satu teladan dan tokoh yang terkenal jujur dan anti korupsi. Beliau merupakan salah satu tokoh Kepolisian Republik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-5 yang bertugas dari tahun 1968-1971. Berbeda dengan polisi lainnya di masa itu, Hoegeng tidak mempan disuap. Baginya, lebih baik hidup melarat dari pada menerima suap atau korupsi. Inilah beberapa kisah dan kiprah Jenderal Hoegeng sejak merintis karier sebagai polisi hingga berpuncak pada karier sebagai Kapolri:

Saat dilantik sebagai Kepala Jawatan Imigrasi, Hoegeng meminta istrinya yang saat itu membuka usaha toko bunga untuk menutup usahanya. Hal ini dilakukannya untuk mengurangi benturan kepentingan antara pihak yang berurusan dengan imigrasi dengan memesan kembang pada toko bunga istrinya.

Kapolri Hoegeng pun pernah merasakan godaan suap. Dia pernah dirayu seorang pengusaha yang terlibat kasus penyelundupan. Pengusaha itu meminta Hoegeng agar kasus yang dihadapinya tak dilanjutkan ke pengadilan. Jenderal Hoegeng sangat gencar memerangi penyelundupan. Dia tidak peduli siapa beking penyelundup tersebut, semua pasti disikatnya. Pengusaha tersebut berusaha mengajak damai Hoegeng. Berbagai hadiah mewah dikirim ke alamat Hoegeng. Tentu saja Hoegeng menolak mentah-mentah. Hadiah ini langsung dikembalikan oleh Hoegeng.

Teladan Jenderal Hoegeng bukan hanya soal kejujuran dan antikorupsi. Hoegeng juga sangat peduli pada masyarakat dan anak buahnya. Saat sudah menjadi Kapolri dengan pangkat Jenderal berbintang empat, Hoegeng masih turun tangan mengatur lalu lintas di perempatan. Hoegeng berpendapat seorang polisi adalah pelayan masyarakat. Dari mulai pangkat terendah sampai tertinggi, tugasnya adalah mengayomi masyarakat.

Pada saat mendapat perintah pindah tugas ke Sumatera Utara tahun 1955, Hoegeng mendapat tugas berat untuk memberantas penyeludupan dan perjudian di daerah tersebut. Ironisnya, baru saja Hoegeng mendarat di Pelabuhan Belawan, utusan seorang bandar judi sudah mendekatinya. Utusan itu menyampaikan selamat datang untuk Hoegeng. Tak lupa, dia juga mengatakan sudah ada mobil dan rumah untuk Hoegeng hadiah dari para pengusaha. Hoegeng menolak dengan halus. Dia memilih tinggal di Hotel De Boer menunggu sampai rumah dinasnya tersedia. Bahkan saat rumah dinasnya sudah tersedia, rumah dinasnya sudah penuh barang-barang mewah. Mulai dari kulkas, piano, tape hingga sofa mahal. Ternyata barang itu lagi-lagi hadiah dari para bandar judi. Apa tindakan Hoegeng? Dia memerintahkan polisi pembantunya dan para kuli angkut mengeluarkan barang-barang itu dari rumahnya. Diletakkan begitu saja di depan rumah. Bagi Hoegeng itu lebih baik daripada melanggar sumpah jabatan dan sumpah sebagai polisi Republik Indonesia.

Hoegeng telah membuktikan dirinya memang tidak bisa dibeli. Sejak menjadi perwira polisi di Sumatera Utara, Hoegeng terkenal karena keberanian dan kejujurannya. Dia tak sudi menerima suap sepeser pun. Barang-barang hadiah pemberian penjudi dilemparkannya keluar rumah. Kata-kata mutiara yang terkenal dari Hoegeng adalah, "Baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik."

Penulis : Hanif Panutury

# data[].attributes.attachment_link.title
Tokoh Inspiratif Pegiat Anti-korupsi: Jenderal Hoegeng "Sang Polisi Jujur"

# data[].attributes.attachment_link.description
Website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lepas dari peran seorang tokoh bernama Bertrand DeSpeville yang merupakan ahli antikorupsi paling terkemuka di dunia. Pada 2001, DeSpeville diminta bantuan oleh Pemerintah Indonesia dengan bantuan the Asian Development Bank (ADB) untuk melakukan kajian tentang pembentukan KPK.

Setidaknya, kajian tersebut menghasilkan lima laporan final yang mencakup Manual of Operations - General , yang berisi tentang kelembagaan; Manual of Operations - Investigation, Manual of Operations - Preventions, Manual of Operations - Education and Public Relations , dan Manual of Operations - Prosecutions.

Hasil kajian tersebut kemudian menjadi acuan Tim Persiapan Pembentukan KPK di bawah Departemen Kehakiman waktu itu yang berujung pada terbitnya UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penunjukan DeSpeville tak lepas dari peran dan kariernya sebagai orang yang aktif pada berbagai kegiatan antikorupsi. Kariernya dimulai sebagai seorang pengacara yang memiliki pengalaman di sektor swasta dan publik di London dan Hong Kong dan menjadi jaksa di Hong Kong sebelum pindah fokus kepada isu korupsi dan good governance.

Karena karier tersebut, pria yang lahir di Inggris pada 16 Juni 1941 ini menjabat sebagai komisioner pada lembaga antikorupsi Hong Kong, Independent Commission Against Corruption (ICAC), pada 1993-1996.

Kemudian, setelah tidak menjabat lagi sebagai komisioner ICAC, sejak 1996 DeSpeville memfokuskan diri untuk berkontribusi kepada berbagai organisasi pemerintah dan organisasi internasional terkait dengan kebijakan dan penanganan praktik korupsi, misalnya di Uganda, Rusia, Pakistan, Lebanon, Meksiko, Mongolia, dan berbagai negara lainnya. Tak hanya itu, dari 1997 sampai dengan 2003, DeSpeville menjadi penasihat antikorupsi di Dewan Uni Eropa.

Pada 1996, pria yang mempublikasikan berbagai buku tentang korupsi ini mendirikan Lembaga Konsultan de Speville &Associates yang berfokus pada bidang antikorupsi. Lembaga ini mengkhususkan diri dalam memerangi korupsi pada sektor publik dan swasta, sistem good governance, strategi dan kebijakan pencegahan antikorupsi, persepsi publik dan survei sikap terhadap korupsi, kode etik dan pedoman perilaku perusahaan, pencegahan korupsi sistemik dan pendidikan antikorupsi, serta pendanaan politik. Hingga kini lembaga ini telah menjadi konsultan untuk 48 negara di dunia.

DeSpeville akan berkunjung ke Indonesia pada 2-5 Juli 2012. Salah satu agenda kunjungannya, pria ini akan bertandang ke kantor kantor KPK untuk menjadi pembicara pada workshop intensif antikorupsi.

Pada yang diselenggarakan dalam rangka memperkaya praktik internasional terbaik dalam pemberantasan korupsi ini, DeSpeville akan memberikan gambaran tentang visi dan standar internasional terbaik dalam pemberantasan korupsi. Selain KPK, kegiatan ini juga akan melibatkan anggota DPR, kepolisian, lembaga negara, dan media massa .

Bertrand de Speville : Perlu Daya Tahan Kuat Melawan Korupsi Tanpa Jeda

Tokoh Antikorupsi Bertrand de Speville menyatakan perjuangan melawan korupsi berlangsung lama dan menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan. Dibutuhkan daya tahan yang kuat untuk berperang melawan korupsi tanpa jeda.

Menurut Bertrand, di abad ini kondisi korupsi makin memburuk, banyak penanganan korupsi dilakukan secara ortodoks dengan memberikan putusan yang lebih berat dan memenjarakan orang yang bersalah lebih lama. "Kita menyadari bahwa dalam memberantas korupsi tidak hanya hukum yang harus ditegakkan, tetapi ada dua elemen penting lainnya yaitu pencegahan dan pendidikan antikorupsi," katanya saat memberikan kuliah antikorupsi di hadapan pegawai KPK di ruang Auditorium KPK, Senin (2/7). Bertrand de Spevile berada di Indonesia dalam rangka bertemu dengan aktivitas antikorupsi, DPR, LSM, akademisi dan beberapa kementerian dan lembaga. Dalam kunjungannya kali ini pria yang pernah menjadi komisioner pada lembaga antikorupsi Hong Kong, Independent Commission Against Corruption (ICAC) 1993-1996 digunakan oleh para aktivis antikorupsi Indonesia untuk melakukan tentang gerakan antikorupsi di Indonesia, serta mendiskusikan tantangan dan strategi apa yang akan diterapkan untuk masa datang. Dalam paparannya, dia mengungkapkan bahwa korupsi perlu diperangi dengan keras dan dibutuhkan undang-undang, hukum acara, dan hukum pembuktian yang kuat. "Apalagi kita tahu bahwa mereka yang dipanggil adalah orang-orang kaya. Dimana orang-orang tersebut dapat memperoleh bantuan hukum yang paling mahal sekalipun," paparnya. Menanggapi perkembangan penanganan korupsi di Indonesia, Bertrand menyatakan Indonesia telah memenuhi salah satu tantangan dalam pemberantasan korupsi, semisal mempercepat proses peradilan kasus korupsi. Menurutnya, dibentuknya Pengadilan Tipikor telah membuat proses keadilan untuk setiap kasus korupsi berjalan lebih cepat. "Indonesia berhasil di sisi ini," tambahnya. Dia mengusulkan untuk negara sebesar Indonesia, idealnya KPK memiliki perwakilan di setiap propinsi. Negara yang berhasil memberantas korupsi, setidaknya mengalokasikan 0,5% dari total anggaran negara untuk program pemberantasan korupsi. "Budget KPK di Indonesia saat ini hanya 0,05% dari total anggaran. Anda berhak mendapatkan anggaran 10 kali lipat dari yang ada saat ini," tegasnya. Survei Pendapat Publik Salah satu tujuan dibentuknya lembaga antikorupsi adalah untuk mengubah perilaku individu menjadi perilaku yang bersih dan antikorupsi. Bertrand mencontohkan, penduduk Singapura dan Hongkong 50 tahun lampau menganggap negaranya paling korup di dunia. Dari kesadaran seperti itu, mereka bertekad untuk melakukan transformasi diri sendiri dan itu yang menjadi ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi. "Ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi bukan berapa banyak orang yang dipenjarakan. Jika tidak berhasil mengubah perilaku masyarakat, itu artinya Anda belum berhasil, " tegasnya.Bertrand menegaskan pentingnya survei pendapat publik ini untuk dilakukan secara reguler untuk mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi. Menurut Bertrand, survei tersebut harus dilakukan oleh konsultan independen. Tiga hal yang harus diukur melalui survei tersebut adalah pertama, opini publik sampai di tahap mana pemberantasan korupsi Indonesia saat ini berada. Kedua, dukungan apa yang diperlukan dari masyakarat untuk KPK dan ketiga bagaimana perilaku personal orang per orang terhadap perilaku korup. Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial. pemberantasan korupsi merupakan pekerjaan yang tidak mudah. "Karena merupakan kejahatan luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa juga", lanjutnya.

sumber : (Humas) http://www.kpk.go.id/

# data[].attributes.attachment_link.title
Mengenal Sosok Tokoh Antikorupsi Dunia , Bertrand Despeville

# data[].attributes.attachment_link.description
Bertrand Despeville Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lepas dari peran seorang tokoh bernama Bertrand DeSpeville yang...

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
JAKARTA - Sudah banyak tokoh dan pejabat di Indonesia yang tersandung kasus korupsi. Mereka mencoreng nama baik instansi dan keluarga, hingga mengecewakan Presiden. Namun, ada juga tokoh Indonesia yang antikorupsi dan berintegritas tinggi.

(Baca juga: Hawaiian Seniors, Kelompok Musik Hoegeng Dilarang Tampil di Era Orde Baru)

Berikut adalah tokoh-tokoh Indonesia teladan antikorupsi di Indonesia dilansir beragam sumber, Minggu (31/7/2022).
1. Hoegeng Imam Santoso
Hoegeng sudah dikenal masyarakat Indonesia sebagai seorang polisi jujur. Pria yang pernah menjadi Kepala Kepolisian Indonesia pada 1968 sampai 1971 ini tidak mempan disogok dan sangat menjunjung tinggi kejujuran.

Hoegeng sering sekali menerima banyak godaan suap saat menangani berbagai kasus. Salah satunya, ia pernah dirayu pengusaha cantik keturunan Makassar-Tionghoa yang terlibat dalam perkara penyelundupan.

Alih-alih mengajak berdamai, pengusaha tersebut justru memberikan Hoegeng berbagai barang dan hadiah mewah. Sudah dapat dipastikan, Hoegeng menolak mentah-mentah pemberian itu dan tetap memproses kasus tersebut. Di sisi lain, sikap antisuap dan antikorupsinya itulah yang membuat Hoegeng memiliki karier cemerlang di Indonesia, hingga dipercaya Soeharto sebagai Kapolri.

2. Baharuddin Lopa

Indonesia mempunyai ikon antikorupsi bernama Baharuddin Lopa. Melansir laman Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Baharuddin adalah seorang Jaksa Agung yang tidak pernah pandang bulu dalam menegakkan hukum di Indonesia. Ia menjabat sebagai Jaksa Agung Indonesia pada 6 Juni 2001 sampai ia mengembuskan napas terakhir di tanggal 3 Juli 2001.

Semasa hidupnya, Baharuddin Lopa dikenal tidak sedikit pun mempunyai rasa takut akan kasus-kasus yang ditanganinya dalam memberantas korupsi. Meskipun tak lama menjabat sebagai Jaksa Agung, namun Lopa berhasil mendorong Kejaksaan Agung untuk segera menuntaskan perkara korupsi dan mencatat pengusaha-pengusaha berat yang terlibat dalam KKN.

Baca Juga: Tumbuhkan Laju Daur Ulang, Coca-Cola Gandeng Grab Gaungkan Program Recycle Me

Follow Berita Okezone di Google News

# data[].attributes.attachment_link.title
4 Tokoh Indonesia Antikorupsi, Nomor 1 Tak Mempan Dirayu Wanita Cantik dan Tumpukan Uang : Okezone Nasional

# data[].attributes.attachment_link.description
Banyak tokoh Indonesia yang antikorupsi dan berintegritas tinggi - Nasional - Okezone Nasional

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
NOVA.id - KPK baru saja menetapkan Lili Pintauli Siregar sebagai satu-satunya pemimpin perempuan di lembaga yang berjuang memberantas korupsi tersebut.

Ia ditetapkan sebagai pemimpin KPK yang baru bersama Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan ketua umum Irjen Firli Bahuri.

Selain Lili Pantauli Siregar, ternyata ada banyak tokoh perempuan dunia yang ikut berjuang dalam gerakan anti korupsi, berikut 3 diantaranya.

Baca Juga: Yuk, Coba 3 Ide Me Time Ini agar Weekend Makin Seru
1. Alexandria Ocasio-Cortez
Alexandria Ocasio-Cortez terpilih jadi anggota kongres Amerika dengan sumbangan uang kecil.

Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) pun menolak uang perusahaan untuk kampanye selama pencalonan menjadi anggota kongres Amerika.

Ia berhasil membuktikan bahwa ada cara jujur tanpa korupsi untuk masuk ke dunia politik dan sampai sekarang membuktikan dirinya hidup dalam anti korupsi.
Baca Juga: Sering Dituding Operasi Plastik, Titiek Puspa Beberkan Rahasia yang Buatnya Awet Muda
PROMOTED CONTENT

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
alexandria ocasio-cortez terpilih jadi anggota kongres

# data[].attributes.attachment_link.title
Selain Lili Pintauli Siregar, Ini 3 Tokoh Perempuan Dunia Pejuang Anti Korupsi - Nova

# data[].attributes.attachment_link.description
Wow, 3 tokoh perempuan dunia ini juga berjuang dalam gerakan anti korupsi seperti satu-satunya pemimpin perempuan di KPK, Lili Pintauli Siregar.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
VIVA - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Artidjo Alkostar dilaporkan meninggal dunia pada Minggu, 28 Februari 2021. Figur almarhum saat menjadi hakim agung dikenal sebagai algojo koruptor.

Julukan algojo koruptor juga punya alasan karena almarhum memiliki rekam jejak memberikan tambahan hukuman berat kepada terdakwa pelaku korupsi.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan pandangannya tentang figur Artidjo. Ia bahkan menyebut Artidjo sebagai sosok yang tak peduli terhadap peta kekuatan politik menyangkut vonis yang akan dijatuhkannya.

" Artidjo Alkostar adl hakim agung yg dijuluki algojo oleh para koruptor. Dia tak ragu menjatuhkan hukuman berat kpd para koruptor tanpa peduli pd peta kekuatan dan back up politik. Dulu almrhm adl dosen di Fak. Hukum UII Yogya yg jg jd pengacara. Selama jd pengacara dikenal lurus," tulis Mahfud melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd yang dikutip pada Minggu, 28 Februari 2021.

Artidjo pensiun sebagai hakim agung pada Mei 2018 lalu. Sebelum menjadi hakim agung, ia menjalankan profesi advokat selama 28 tahun. Sejak berkarier pada tahun 2000 di MA, paling tidak sudah belasan koruptor yang merasakan 'hadiah' tambahan hukuman dari pria kelahiran Situbondo 22 Mei 1948 tersebut.

Mulai eks Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, yang divonis seumur hidup atas sederet kasus sengketa Pilkada di Kalimantan. Begitupun nama eks Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah yang juga merasakan ketukan palu Artidjo.

Lalu, ada mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq, politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh, hingga mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Semasa hidupnya nama Artidjo dikenal sebagai pegiat hukum berintegritas. Hakim yang paling ditakuti koruptor karena kerap menambahkan hukuman bagi penjahat extra ordinary crime tersebut.

Selama berkarier di MA sepanjang 18 tahun, Artidjo berhasil menyelesaikan 19.708 perkara. Artinya, setiap tahun ada 1.905 perkara yang berhasil dirampungkannya.

Kemudian, ia diangkat menjadi Dewan Pengawas KPK saat dirinya pensiun dari hakim agung.

Baca Juga: Innalilahi, Anggota Dewas KPK Artidjo Alkostar Meninggal Dunia

# data[].attributes.attachment_link.title
Mengenang Prestasi Artidjo Alkostar, Sang Algojo Koruptor

# data[].attributes.attachment_link.description
Almarhum saat menjadi hakim agung dikenal sebagai algojo koruptor. Dia tak segan memberikan hukuman tambahan.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Tidak dapat menutup mata, persoalan korupsi hingga saat ini masih menjadi permasalahan besar dan musuh utama bagi semua pihak di Indonesia.

Kerap digambarkan sebagai 'penyakit kronis' yang telah menyebar di segala aspek sistem kenegaraan baik itu dari segi ekonomi, politik, sosial, dan yang lainnya. Harus diakui bahwa tindak kejahatan korupsi sejatinya tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga telah menjadi musuh besar yang terjadi di semua negara tanpa terkecuali.

Bukan tanpa alasan, jika pada akhirnya situasi tersebut menghadirkan gerakan dan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang dicetuskan pertama kali pada tahun 2003, namun pada akhirnya baru diresmikan sebagai salah satu hari peringatan internasional pada tahun 2005.

Sama halnya seperti hari peringatan lain yang dibentuk dengan tujuan tertentu, lahirnya hari yang di Indonesia sendiri lebih dikenal dengan istilah Hakordia ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran semua pihak untuk berpartisipasi memerangi tindak kejahatan korupsi.

Karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tindak kejahatan yang terjadi tidak hanya dalam skala besar melainkan juga banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari ini nyatanya telah menjadi persoalan serius di semua negara tanpa terkecuali.

Rakyat : "Fokuslah Memberantas Korupsi, KPK"

Tidak ada negara yang bebas sepenuhnya dari korupsi adalah fakta

Sudah menjadi hal wajar apabila kebanyakan masyarakat Indonesia sejak dulu merasa jengah dengan tindak kejahatan korupsi di tanah air. Tak heran jika suara yang menuntut pemberantasan secara tegas akan tindakan tersebut demi kelangsungan negara yang bermartabat dipandang sebagai suatu keharusan.

Namun perlu diingat, keinginan untuk menghapuskan tindak kejahatan korupsi secara penuh sejatinya adalah hal yang sampai saat ini sulit dilakukan, bahkan bagi negara yang menyandang gelar sebagai negara paling bersih dari korupsi sekalipun.

Menurut data Corruption Perceptions Index (Indeks Persepsi Korupsi) tahun 2020 yang dipublikasi melalui laman transparency.org, dapat dilihat bahwa tidak ada negara yang memenuhi penilaian 100 persen terbebas dari tindak korupsi.

Adapun negara yang berada di peringkat pertama dan dinilai sebagai negara yang paling bersih dari korupsi serta memiliki transparansi tinggi dalam berbagai bidang layaknya bisnis, politik, ekonomi, dan lain sebagainya adalah Selandia Baru dengan skor di angka 88.

Peringkat tersebut kemudian disusul dengan Denmark dan Finlandia yang berada di peringkat dua dan tiga dengan skor masing-masing di angka 88 dan 85.

Lebih detail, berikut peringkat 10 besar negara dengan skor bebas korupsi tertinggi:

Tak dimungkiri, bahwa peringkat 10 besar negara terbersih dari tindak korupsi memang hampir dibabat habis oleh negara-negara di kawasan Eropa, kecuali Singapura yang berada di posisi ke-5 dengan catatan skor di angka 85.

Mengutip Kelas Pintar, dijelaskan bahwa negara-negara yang disebutkan di atas bukan berarti bersih sepenuhnya dari tindakan korupsi, masih dapat ditemui beberapa kejadian praktik suap terhadap pejabat publik untuk mendapatkan layanan khusus atau tunjangan, namun jumlahnya dapat dihitung jari.

Lantas bagaimana dengan posisi Indonesia? Kenyataan pahit namun tetap harus diterima, Indonesia masih memiliki 'rapor' merah dengan indeks antikorupsi di angka 37 dan berada di urutan ke 102 dari total 179 negara yang tercatat dalam penilaian tersebut.

Tak perlu dipertanyakan lagi, maraknya tindak kejahatan korupsi yang dewasa ini terus dilakukan secara besar-besaran oleh pihak tak bertanggung jawab telah menjadi alasan utama dari minimnya penilaian tersebut.

Namun sama halnya seperti negara terbersih yang ibaratnya masih tetap ditemui tindak korupsi walau sekecil apapun, di Indonesia sendiri walau selama ini sudah lekat dengan citra akan menjamurnya jajaran pejabat yang menjadi pelaku utama atas kejahatan tersebut, nyatanya tetap ada segelintir sosok bertanggung jawab yang dikenal anti bahkan memerangi kejahatan korupsi.

Indonesia Naik Tujuh Peringkat di Indeks Persepsi Korupsi

4 tokoh anti korupsi yang dimiliki Indonesia

Ibarat memberi harapan dan menjadi bukti nyata bahwa mereka yang memegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan masih ada yang menjungjung tinggi nilai martabat dan memiliki integritas. Nyatanya Indonesia memiliki sejumlah tokoh yang selama ini dikenal antikorupsi, bahkan dikenal vokal dalam melawan tindak kejahatan tersebut.

Siapa saja tokoh yang dimaksud? Berikut sedikit kilas sosoknya.

Prof. Dr. Emil Salim

Saat ini lebih dikenal sebagai seorang ekonom, sosok Emil Salim memiliki rekam jejak bersih dari tindak korupsi selama tiga kali menjabat sebagai seorang Menteri pada saat pemerintahan di masa lampau.

Kala era kepemimpinan Presiden Soeharto, dirinya pernah menjabat sebagai Menteri Negara Bidang Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara, Menteri Perhubungan, serta Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Meski menjadi pejabat di era kepemimpinan yang saat ini kental akan penilaian negatif, kala itu Emil Salim nyatanya lebih banyak dikenal sebagai sosok yang bersahaja, pria yang saat ini diketahui sudah menginjak usia 91 tahun tersebut diketahui tidak pernah hidup berfoya-foya, dan memilih tinggal di rumah dinas.

Meski memiliki rumah sendiri, namun bangunan tersebut kabarnya ia jadikan kontrakan yang uang sewanya ditabung untuk kehidupan di masa tua.

Novel Baswedan Terima Penghargaan Anti Korupsi Internasional

Mar'ie Muhammad

Memiliki rekam jejak yang tak jauh berbeda dengan Emil Salim, Mar'ie Muhammad pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di era pimpinan Soeharto selama masa jabatan tahun 1993-1998.

Penilaian yang melekat akan jauhnya sosok satu ini dari tindak korupsi juga muncul karena gaya hidup sederhana yang ia terapkan. Menurut salah satu sumber, pria yang wafat di usia 77 tahun pada tahun 2016 tersebut kerap menanamkan pola hidup sederhana ke semua orang yang ia kenal, termasuk keluarganya.

Menganggap bahwa materi yang berlimpah hanya menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sosok panutan bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut bahkan melarang anak-anaknya untuk bepergian memakai mobil baik ke sekolah maupun ke berbagai tempat lain.

Dikenal sebagai pejabat paling 'lurus', Mar'ie Muhammad mendapat julukan Mr. Clean terkait kepiawaiannya dalam mengatur taktik keuangan negara terutama dalam hal rancangan anggaran, terutama anggaran dinas.

Satrio Budiharjo Joedono

Pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan di era kepemimpinan Soeharto pada tahun 1993-1995, pria yang sudah meninggal dunia di usia 84 tahun ini memang memiliki kegemaran mengoleksi barang-barang antik seperti lukisan dan keramik.

Namun alih-alih membelinya dengan uang hasil gaji atau tunjangannya sebagai pejabat negara, koleksi tersebut justru dibeli secara kredit dan mengaku tidak punya uang untuk membelinya secara tunai.

Saking sederhananya, sosok yang kala itu juga akrab disapa dengan panggilan 'Billy' ini hanya memiliki sebuah tas kerja berwarna cokelat yang sudah usang. Bahkan karena tas tersebut dianggap terlalu lusuh, staf di Kementrian kabarnya sampai memberikan sebuah tas baru saat ia hendak pergi ke Istana Negara.

Ir. Sarwono Kusumaatmadja

Pernah tiga kali menjabat sebagai Menteri, pria kelahiran tahun 1943 ini pernah mengisi kursi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada era kepemimpinan Soeharto.

Lain itu, dirinya juga pernah menjabat sebagai Menteri Eksplorasi Kelautan saat kepemimpinan Gus Dur pada kisaran tahun 1999-2001. Prinsipnya dalam memerangi korupsi pernah terbukti sewaktu ada beberapa pihak yang menyodorinya barang berharga hingga cek berangka besar, namun ditolak dengan tegas.

Meski selama menjabat sebagai menteri dirinya tidak menjamin 100 persen tidak terlibat dalam tindak korupsi yang terjadi di belakangnya, namun ia dikenal selalu mengedepankan prinsip dan pesan hidup dari orang tuanya yang berpesan agar tidak hidup di atas derita pihak tertentu.

Hoegeng Iman Santoso, Polisi Merakyat yang Antikorupsi

# data[].attributes.attachment_link.title
Peringkat Negara Bebas Korupsi dan Tokoh Antikorupsi yang Dimiliki Indonesia

# data[].attributes.attachment_link.description
Tidak dapat menutup mata, persoalan korupsi hingga saat ini masih menjadi permasalahan besar dan musuh utama bagi semua pihak di Indonesia. Kerap digambarkan sebagai 'penyakit kronis' yang telah menyebar di segala aspek sistem kenegaraan baik itu dari segi ekonomi, politik, sosial, dan yang lainnya.

# data[].attributes.headline
Dalam tayangan Program Mata Najwa yang selama ini ia bawakan tak jarang isu-isu mengenai korupsi dibahas dengan kritis. Apalagi saat ada upaya untuk melemahkan KPK, maka sudah menjadi rahasia umum bahwa Najwa menjadi salah satu publik figur yang sangat peduli dengan isu-isu tersebut. Sampai pada akhir Oktober 2017 lalu, Najwa menjadi salah satu orang yang mendatangi KPK untuk meminta Presiden Jokowi untuk segera menuntaskan kasus teror yang menimpa Novel Baswedan, penyidik senior KPK.

# data[].attributes.subject
Dalam tayangan Program Mata Najwa yang selama ini ia bawakan tak jarang isu-isu mengenai korupsi dibahas dengan kritis. Apalagi saat ada upaya untuk melemahkan KPK, maka sudah menjadi rahasia umum bahwa Najwa menjadi salah satu publik figur yang sangat peduli dengan isu-isu tersebut. Sampai pada akhir Oktober 2017 lalu, Najwa menjadi salah satu orang yang mendatangi KPK untuk meminta Presiden Jokowi untuk segera menuntaskan kasus teror yang menimpa Novel Baswedan, penyidik senior KPK.

# data[].attributes.body
Estevania Rut Salsanti (2307029)

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Pernyataan Pers Indonesia Corruption Watch
NAJWA SHIHAB TERPILIH SEBAGAI TOKOH PUBLIK ANTIKORUPSI 2017
Kerja-kerja pemberantasan korupsi sejatinya tak lekang oleh waktu. Kami sadar bahwa membangun Indonesia yang bebas dari korupsi tak bisa kami lakukan sendiri. Diperlukan kerja kolektif dari seluruh anak bangsa, tak terkecuali generasi muda Indonesia. Sebagai penerus bangsa, peran generasi muda sangatlah penting, karena pada akhirnya merekalah yang akan memimpin bangsa Indonesia termasuk berjuang mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.

Tahun 2017 menjadi fase awal bagi Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk mencoba mendaulat seseorang sebagai tokoh publik ( public figure) antikorupsi. Harapan kami, tokoh publik yang terpilih bisa menyebarkan pesan-pesan antikorupsi kepada masyarakat luas. Setidaknya juga bisa menjadi contoh serta panutan bagi masyarakat untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Indikator atau kriteria yang digunakan dalam memilih kandidat tokoh publik antikorupsi 2017 adalah berintegritas, rekam jejak atau kepedulian dengan isu korupsi, memiliki pengaruh yang luas, artikulatif serta komunikatif, dan dapat diterima semua kalangan.

Proses pemilihan tokoh publik antikorupsi 2017 yang diselenggarakan oleh ICW dilakukan melalui beberapa tahapan seleksi. Demi menjaga objektivitas penilaian, ICW juga melibatkan Panitia Seleksi (Pansel) yang terdiri dari individu-individu yang kredibel seperti Dr Zainal Arifin Mochtar S.H., LL.M (Akademisi Fakultas Hukum dan Ketua Pusat Kajian Antikorupsi UGM), Ir Betty Alisjahbana (Panitia Seleksi Komisioner KPK 2015-2019), dan Budi Setyarso (Pemimpin Redaksi Harian TEMPO).

Setelah menjalani beberapa tahapan seleksi, dan menjaring dari 44 nama tokoh publik yang diusulkan, akhirnya ICW dan Pansel memilih Najwa Shihab sebagai tokoh publik antikorupsi 2017. Pilihan ini didasarkan atas kiprah Najwa Shihab yang memiliki jiwa sosial tinggi, paham dengan kondisi Indonesia saat ini khususnya persoalan korupsi serta merupakan representasi generasi muda. Selain itu sepanjang tahun 2017, ICW juga melihat Najwa Shihab aktif mensuarakan persoalan pemberantasan korupsi dan kampanye antikorupsi melalui pekerjaannya selama ini.

Dalam tayangan Program Mata Najwa yang selama ini ia bawakan tak jarang isu-isu mengenai korupsi dibahas dengan kritis. Apalagi saat ada upaya untuk melemahkan KPK, maka sudah menjadi rahasia umum bahwa Najwa menjadi salah satu publik figur yang sangat peduli dengan isu-isu tersebut. Sampai pada akhir Oktober 2017 lalu, Najwa menjadi salah satu orang yang mendatangi KPK untuk meminta Presiden Jokowi untuk segera menuntaskan kasus teror yang menimpa Novel Baswedan, penyidik senior KPK.

Penobatan Tokoh Publik Antikorupsi diharapkan dapat menjadi agenda tahunan dari ICW. Selamat buat Najwa Shihab, kami berharap tetap terus kritis terhadap persoalan korupsi dan menyebarkan pesan-pesan antikorupsi kepada masyarakat luas.

Jakarta, 8 Januari 2018
Indonesia Corruption Watch - Panitia Seleksi Tokoh Publik Antikorupsi 2017
BAGIKAN

# data[].attributes.attachment_link.title
Najwa Shihab Terpilih Sebagai Tokoh Publik Antikorupsi 2017 | ICW

# data[].attributes.attachment_link.description
Pernyataan Pers Indonesia Corruption Watch NAJWA SHIHAB TERPILIH SEBAGAI TOKOH PUBLIK ANTIKORUPSI 2017

# data[].attributes.body
Nur Anisah Ashari (2307067)

# data[].attributes.attachment_link.title
Recognizing Anticorruption Champions Around the World - United States Department of State

# data[].attributes.attachment_link.description
Under the Biden Administration, the State Department is committed to preventing and combating corruption globally. Corruption’s impact on the quality of governance, security, and economic stability is well understood. It erodes the trust and confidence of citizens in their public institutions and puts an anchor around the neck of developing economies. Corruption is an international […]

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
KATADATA ? Bau amis korupsi dan tarik ulur kepentingan yang mewarnai tata kelola migas nasional membuat publik pesimistis akan ada perbaikan di sektor ini. Pemerintah Jokowi pun melakukan terobosan dengan menempatkan sejumlah tokoh yang dikenal memiliki integritas tinggi untuk memulihkan kepercayaan publik dan membenahi pengelolaan migas.

Langkah itu dimulai dengan menempatkan Sudirman Said sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Tak hanya berlatar belakang sebagai akuntan dan eksekutif, Sudirman adalah salah satu Masyarakat Transparansi Indonesia, organsasi yang dibentuk untuk mendorong pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Selanjutnya, lahan basah yang menjadi sasaran pembenahan adalah SKK Migas. Kepercayaan public terhadap lembaga yang mengatur industry hulu migas ini ambruk setelah ketuanya, Rudy Rubiandini, tertangkap tangan oleh KPK saat menerima suap. Di posisi panas ini, Sudirman menunjuk Amien Sunaryadi, akuntan dan mantan pimpinan KPK jilid I.

Pemerintah juga membentuk sebuah lembaga ad hoc untuk membenahi pengelolaan migas nasional, yaitu Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Adalah Faisal Basri, ekonom dan penggiat antikorupsi, yang memimpin Tim. Faisal telah lama dikenal kritis terhadap kebijakan migas nasional, termasuk dalam hal pemberian subsidi.

Tim Reformasi juga diperkuat oleh dua tokoh yang sudah malang melintang dalam pemberantasan korupsi. Mereka adalah Teten Masduki dan Chandra M. Hamzah. Teten adalah pendiri Indonesia Corruption Watch, sedangkan Chandra adalah salah satu pimpinan KPK jilid II.

# data[].attributes.attachment_link.title
5 Tokoh Anti Korupsi di Belantara Migas - Infografik Katadata.co.id

# data[].attributes.attachment_link.description
Pemerintah Jokowi pun melakukan terobosan dengan menempatkan sejumlah tokoh yang dikenal memiliki integritas tinggi dibidang antikorupsi

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belakangan kerap mendapat sorotan lantaran gaya hidup mewah sejumlah pejabatnya.

Hal ini bermula dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio, anak dari mantan pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo.

Sejak saat itu, warganet menyoroti gaya hidup dan kekayaan beberapa pejabat Kemenkeu yang dianggap tak wajar.

Kini, Kementerian Keuangan mendapat sorotan lain setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di lembaga itu.

Perilaku para pejabat Kemenkeu ini bertolak belakang dari teladan mantan Menteri Keuangan era Soeharto, Mar'ie Muhammad.
Baca juga: Kasus Mario Dandy Satrio dan Terbukanya Tabir Sisi Gelap Pegawai Pajak
"Mr Clean" Mar'ie Muhammad

INDY HARDONO Mantan Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad meninggal dunia di usia 77 tahun. Sebelumnya almarhum sempat dirawat di RS Pusat Otak Nasional Jakarta. Almarhum Mar'ie dimakamkan di TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan, 11 Desember 2016.

Bagi banyak kalangan, Mar'ie Muhammad yang dijuluki sebagai "Mr Clean" itu merupakan inspirasi bagi cara hidup yang konsisten menegakkan integritas.

Pria kelahiran 3 April 1939 tersebut tercatat pernah menjabat sebagai Dirjen Pajak pada 1988-1993.

Selanjutnya, Mar'ie kemudian diangkat menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Pembangunan IV pada 1993 hingga 1998.

Julukan "Mr Clean" itu bukan tanpa alasan.

Harian Kompas, 13 Desember 2016 memberitakan, Mar'ie merupakan sosok teladan kepemimpinan dan komitmen membangun institusi yang bersih dari korupsi dan konflik kepentingan.

Padahal, Mar'ie menjabat di era ketika korupsi dianggap sebagai praktik wajar bagi semua pejabat di Indonesia.
Baca juga: 4 Pejabat Kemenkeu yang Disorot Hartanya Imbas Kasus Rafael Alun, Siapa Saja Mereka?
Menolak dana taktis dan anggaran perjalanan dinas

Yoga Sukmana Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Istri Mantan Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad, Ayu Resmayati

Salah satu langkah Mar'ie yang banyak dikenang adalah menolak dana taktis dan anggaran perjalanan dinas yang dinilai terlalu besar.

Tak hanya itu, ia juga mengambil kebijakan kredit macet perbankan dengan empat cara.

# data[].attributes.attachment_link.title
Meneladani "Mr Clean" Mar'ie Muhammad, Mantan Menkeu dan Dirjen Pajak yang "Lurus" di Era Lumbung Korupsi

# data[].attributes.attachment_link.description
Perilaku para pejabat Kemenkeu saat ini bertolak belakang dari teladan mantan Menteri Keuangan era Soeharto, Mar'ie Muhammad. Seperti apa memangnya?

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Liputan6.com, Jakarta - Hari ini, Sabtu 9 Desember 2017, adalah peringatan Hari Antikorupsi Sedunia. Indonesia masih menghadapi tantangan panjang dalam perjuangan memberatas korupsi. Berbagai kasus terus bermunculan, meski penegakan hukum terhadap koruptor juga semakin digalakkan.

Didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2003 telah membuka banyak skandal korupsi yang melibatkan para pejabat tinggi negara. Yang masih hangat, kasus megakorupsi e-KTP yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto serta para pejabat tinggi lainnya.

Padahal, perihal antikorupsi, Indonesia pernah memiliki tokoh-tokoh yang patut menjadi teladan hingga kini. Mereka adalah sosok yang secara tegas menolak praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mulai dari menolak amplop berisi uang hingga enggan menerima parcel di hari raya.

Liputan6.com merangkum kisah beberapa tokoh Indonesia yang memiliki prinsip kejujuran dan memegang teguh amanat rakyat sebagai seorang pejabat publik.

Berikut tiga tokoh Indonesia yang dikenal sangat antikorupsi.
1. Mohammad Hatta
Nama Mohammad Hatta sudah tak asing lagi bagi bangsa Indonesia. Ia adalah salah satu pahlawan proklamasi bersama Sukarno. Selain berjasa besar bagi kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta, sapaan akrabnya, juga memiliki rekam jejak sebagai seorang sosok yang sangat anti terhadap korupsi.

Salah satu kisahnya ada pada 1970, ketika Bung Hatta dan rombongan mengunjungi Tanah Merah, Irian Jaya, tempat ia sempat dibuang oleh kolonial Belanda. Di Irian Jaya, Bung Hatta disodori amplop berisi uang. Uang tersebut sebenarnya bagian dari biaya perjalanan Bung Hatta yang ditanggung pemerintah.

Namun, Bung Hatta menolaknya. "Uang apa lagi...? Bukankah semua ongkos perjalanan saya sudah ditanggung pemerintah? Dapat mengunjungi daerah Irian ini saja saya sudah bersyukur. Saya benar-benar tidak mengerti uang apa lagi ini?" kata Bung Hatta.

Bung Hatta juga mengatakan bahwa uang pemerintah pun sebenarnya adalah uang rakyat. "Tidak, itu uang rakyat, saya tidak mau terima.. Kembalikan," tegas Bung Hatta seperti dikutip dari buku berjudul Mengenang Bung Hatta (2002).

Ketegasan Bung Hatta perihal korupsi juga tecermin pada hal yang sederhana. Pada suatu ketika, Hatta menegur sekretarisnya karena menggunakan tiga lembar kertas kantor Sekretariat Wakil Presiden untuk mengirim surat pribadi. Menurut Hatta, kertas itu adalah aset negara yang merupakan uang rakyat. Hatta pun mengganti kertas tersebut dengan uang pribadinya. (Andri Setiawan)

# data[].attributes.attachment_link.title
Kisah 3 Tokoh Indonesia Teladan Antikorupsi

# data[].attributes.attachment_link.description
Didirikannya KPK sejak 2003 telah membuka banyak skandal korupsi yang menjerat para pejabat tinggi negara.

# data[].attributes.body
Silahkan mencari tokoh nasional negara yang perduli dengan tindakan korupsi

# data[].attributes.headline
Silahkan berdiskusi tentang Tindakan Anti Korupsi

# data[].attributes.subject
Silahkan berdiskusi tentang Tindakan Anti Korupsi

# data[].attributes.body
-Anisa Ranindia Arizky (2209005)
-Fenny Kurnia (2209007)
-Flafiana Marshanda Grace(22090)
-Rika Maulidia Fitri (22090)

# data[].attributes.body
Oleh :
- Achmad Muhzadi Hazir
- Andika Bayu Dwi Cahya
- Ega Naufal Wildananto
- Arga Wicaksono
- Dwito Auliandra

# data[].attributes.body
1. Novita Sabila Ramdhani (2203001)
2. Pinkan Duan Tirani (2203002)
3. Rosalia Gressi Meilinda Sari (2203003)
4. Fadel Ahmad Dzaky (2203016)
5. Innandita Pertiwi (2203022)

# data[].attributes.attachment_link.title
Tugas Mata Kuliah Pendidikan Pancasila " Korupsi " Kelompok 2 D3 - Fi... | TikTok

# data[].attributes.attachment_link.description
90 Likes, TikTok video from rosaliagressi675 (@kepoinnyahhh): "Tugas Mata Kuliah Pendidikan Pancasila " Korupsi " Kelompok 2 D3 - Fisioterapi UWHS #fyp #pelajarpancasila #fypシ #korupsi". suara asli - rosaliagressi675.

# data[].attributes.body
Kelompok 6 pancasila (PSIK)

1.Agnes Adelia (2207005)
2.Eva Leiwakabessy (2207014)
3.Rantika Rahma (2207028)
4.Septa Dwi Ariyanti (2207029)

# data[].attributes.body
- Dzulfiqar Hendry S.
- Maharani Kintan H.
- Muhammad Hanif M.
- Niko Rahma Wardana
- Rahmatia Azizah
- Pretty Titan Al H.

# data[].attributes.body
kelompok 3 psik
1. Risjcha bunga (220703)
2. Dani Sugiarti (2207010)
3. Pricillia Veronica (2207027)
4. Bintang Aditama (2207038)
5. Nazar Firmansyah (2207026)

# data[].attributes.body
Anggota kelompok:
1. Alifatul Mufida
2. Halimatu Sya'dia
3. Mayyaza Min Azkia
4. Oktavia Pratiwi
5. Safitri Nailawafa

# data[].attributes.body
Anggota
1. Adinda Salfa Sofia (2203006)
2. Rachel Rahma Widya (2203034)
3. Salsabilla Kharisma Mutiara Putri (2203038)
4. Hafizah Andari N.(2203045)
5. Petra Gracia Cahyadi (2203033)

# data[].attributes.body
1. Grace Romauli Sihombing (2209001)
2. Adnina Ayu Serlina (2209002)
3. Aprilia Arsyidatu Umamah (2209006)
4. Nurul Baiah (2209012)
5. Riska Fitria Ulandari (2209014)

# data[].attributes.body
~Implementasi pancasila dalam kehidupan kampus~
Anggota :
1) Gusmiati (2207002)
2) Laesya Putri Ilmi Afifatul Ulya (2207004)
3) Hanif Shofyan Ar Rasyid (2207016)
4) Jericho Alex Nason Tasarika (2207021)
5) Kevin Septa Dwi Putra (2207023)

# data[].attributes.body
Nama kelompok
Aline falaasifatul tsania (2209003)
Gema samudera sakti (2209009)
M. Gilang ramadhan (2209010)
M. Zakirin (2209011)
Sabrina malika lailatul fitri (2209015)

# data[].attributes.body
Nama Kelompok:
1. Fadli Tastaftian 2203044
2. Herda prabita satya 2203019
3. Hidzaq kenzanudin 2203020
4. Kristoforus joanino najong 2203023

# data[].attributes.attachment_link.description
Get access to files anywhere through secure cloud storage and file backup for your photos, videos, files and more with Google Drive.

# data[].attributes.body
Nama anggota :
1. Ignatius Lewas Nathan K. D (2203021)

2. Meidiana Nurul Milla (2203027)

3. Noni Dyra Anjani (2203030)

4. Sisilia Segi Sekar Eka P. (2203039)

5. Dora Dwivena Candra H. (2203043)

# data[].attributes.body
Nama anggota
Novita Sabila R            (2203001)
Pinkan Duan Tirani      (2203002)
Rosalia Gressi M S      (2203003)
Fadel Achmad Dzaky (2203016)
Innandita Pertiwi        (2203022)

# data[].attributes.attachment_link.description
TikTok video from rosaliagressi675 (@rgressims654): "Tugas Mata Kuliah Pendidikan Pancasila " Korupsi " Kelompok 2 D3 - Fisioterapi UWHS #fyp #pelajarpancasila #fypシ #korupsi". suara asli - rosaliagressi675.

# data[].attributes.body
Kelompok 9
1) Fitri Kurnia Daparoka (2203017)
2) Maulinda (2203025)
3) Nugie Ramadhani Pribadi (2203031)
4) Talitha Yasmin Salma (2203040)
5) Tarisha Dhiyaa Aulia (2203041)

# data[].attributes.attachment_link.embed_code
View this post on Instagram

A post shared by @tari.sha15

# data[].attributes.body
~ G30 SPKI ~
1 } Bunga Okta Ramadani / 2207008
2 } Karina Witama / 2207039
3 } Manda Puji Astuti / 2207024
4 } C. Margareta / 2207001
5 } Rita Muliani / 2207044

# data[].attributes.headline
Tugas Video Pancasila Kelompok 7 (D3 Fisioterapi) dengan Tema : Bhinneka Tunggal Ika  

# data[].attributes.subject
Tugas Video Pancasila Kelompok 7 (D3 Fisioterapi) dengan Tema : Bhinneka Tunggal Ika  

# data[].attributes.body
Nama Kelompok :
1. Amanda Rilya F. (2203008)
2. Bagas Ardian S. (2203011)
3. Beatrix Celvinsintia R. R. (2203012)
4. Ruhen Arya B. (2203036)
5. Siti Nur A. (2203004)

# data[].attributes.headline
PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA (KELOMPOK 5 PSIK)

# data[].attributes.subject
PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA (KELOMPOK 5 PSIK)

# data[].attributes.body
nama anggota kelompok :
1. Najwa Eka Styamanta 2207040
2. Nike Riskia Anjani 2207042
3. Kamelia Nur Hikmah 2207022
4. Amalia Safinatun Naja 2207037
5. Naura Salsabila Wijaya 2207041

# data[].attributes.headline
PANCASILA DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA (KELOMPOK 7)

# data[].attributes.subject
PANCASILA DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA (KELOMPOK 7)

# data[].attributes.body
NAMA KELOMPOK :
1. APRILIYANA (2207006)
2. JANIAR PUSPITA SARI (2207020)
3. TSANIA ISNAINI (2207036)

# data[].attributes.attachment_link.title
Video kreatif mengenai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara dari kelompok 7

# data[].attributes.body
Kelompok 6 pancasila (PSIK)
1.Agnes Adelia (2207005)
2.Eva Leiwakabessy (2207014)
3.Rantika Rahma (2207028)
4.Septa Dwi Ariyanti (2207029)

# data[].attributes.headline
NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM SILA-SILA PANCASILA      ( KELOMPOK 8 PSIK )

# data[].attributes.subject
NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM SILA-SILA PANCASILA      ( KELOMPOK 8 PSIK )

# data[].attributes.headline
TUGAS PANCASILA MATERI DAMPAK DAN BAHAYA KORUPSI (KELOMPOK 2 PSIK)

# data[].attributes.subject
TUGAS PANCASILA MATERI DAMPAK DAN BAHAYA KORUPSI (KELOMPOK 2 PSIK)

# data[].attributes.body
Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan terutama bagi bangsa dan negara. Dengan adanya korupsi di negara kita, dapat menimbulkan kemiskinan ekonomi bagi bangsa negara.

Berikut nama kelompok :
GANIA SOFIE O (2207015)
NAKITA KARINA B (2207025)
SHEFI RAHMA S (2207031)
SHELLA ERLYANA F (2207032)
SITI NAFARA K (2207045)