# data[].attributes.headline
Mekanisme dan Pengaturan Carbon Capture and Storage di Indonesia: Jawaban Atas Krisis Iklim?

# data[].attributes.subject
Mekanisme dan Pengaturan Carbon Capture and Storage di Indonesia: Jawaban Atas Krisis Iklim?

# data[].attributes.attachment_link.title
Mekanisme dan Pengaturan Carbon Capture and Storage di Indonesia: Jawaban Atas Krisis Iklim?

# data[].attributes.headline
Hilirisasi Nikel dan Nasib Pekerja Smelter Nikel: Bagaimana Hukum Lingkungan Memandang Peristiwa Smelter Morowali?

# data[].attributes.subject
Hilirisasi Nikel dan Nasib Pekerja Smelter Nikel: Bagaimana Hukum Lingkungan Memandang Peristiwa Smelter Morowali?

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Penulis : Nasya Swastika Sari, Benedicta Valerie Pantas

Smelter nikel adalah fasilitas industri yang bertujuan untuk mengolah bijih nikel menjadi produk yang lebih bernilai melalui serangkaian proses pemisahan, peleburan, dan pemurnian. Tujuan utama dari smelter nikel adalah untuk mengubah bijih nikel menjadi produk akhir yang lebih murni, seperti matte nikel atau feronikel. Smelter nikel memiliki fungsi penting bagi industri dan pembangunan di Indonesia, karena nikel merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki potensi besar untuk mendukung sektor energi, transportasi, dan elektronik. Nikel juga menjadi bahan baku utama untuk pembuatan baterai kendaraan listrik, yang merupakan tren masa depan.

Hadirnya smelter nikel di Indonesia merupakan efek dari melimpahnya ketersediaan sumber daya alam nikel Indonesia sehingga keadaan tersebut menjadi daya dukung bagi Indonesia untuk menjadi salah satu pelaku eksportir nikel terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, terdapat sumber daya bijih nikel di Indonesia sebesar 11,7 miliar ton dan cadangan bijih nikel sebesar 4,5 miliar ton dengan sebaran 90% berada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Konsep yang menjadi tujuan dari ekspor nikel Indonesia dilakukan melalui proses hilirisasi, yaitu meningkatkan nilai dari suatu barang tertentu yang awalnya hanya berupa bahan mentah atau baku menjadi suatu produk yang sudah diproses dengan sistem industri. Akibatnya, ada kenaikan keuntungan dalam bentuk kenaikan nilai ekspor untuk suatu negara. Hilirisasi untuk nikel didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah dan mewajibkan proses pengolahan nikel dari bahan mentah menjadi produk siap jual ke pasar dunia agar nilainya lebih berharga. Kebijakan tersebut juga menetapkan bahwa pengusaha pertambangan di bidang mineral dan batubara harus membuat smelter untuk mengubah bahan baku dari hasil tambang menjadi produk olahan.

Pada tanggal 24 Desember 2023, terjadi sebuah kebakaran dan ledakan hebat di salah satu tungku smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (PT ITSS) yang berlokasi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Akibat insiden tersebut, 13 orang pekerja meninggal dunia, termasuk lima orang tenaga kerja asing (TKA) asal China, dan 39 orang pekerja lainnya mengalami luka-luka. Ledakan tersebut berasal dari bagian bawah tungku yang masih terdapat cairan pemicu ledakan saat pekerja melakukan perbaikan dan pemasangan pelat. Ledakan pertama kemudian menyulut beberapa tabung oksigen yang digunakan untuk pengelasan dan pemotongan komponen tungku, sehingga menimbulkan ledakan beruntun.

Dalam hal kaitannya dengan perizinan di industri smelter saat ini ada dua. Untuk yang terintegrasi, izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupa izin usaha pertambangan/khusus (IUP/IUPK), sedangkan untuk yang standalone atau berdiri sendiri izinnya dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), berupa izin usaha industri (IUI). Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memang disebutkan bahwa terdapat dua lembaga yang berwenang memberikan izin smelter. Jadi, dalam kasus ITSS Morowali yang merupakan smelter yang berdiri sendiri dan mendapatkan IUI, Kemenperin seyogyanya bertanggung jawab untuk memastikan keamanan proses produksi perusahaan tersebut.

Mengenai penambahan tenaga ditujukan untuk memastikan apakah dalam perencanaannya, perusahaan telah melakukan standar yang telah ditetapkan atau tidak, seperti pengadaan barang dan alat produksi hingga uji coba operasional.

Dilansir dari Kompas, menurut Juru kampanye mineral kritis Trend Asia, Arko Tarigan, kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa di kawasan industri pengolahan smelter adalah akibat dari tidak pernah adanya evaluasi. Padahal salah satu langkah penting dalam pencegahan kecelakaan kerja adalah melakukan investigasi kecelakaan untuk menemukan faktor-faktor penyebab kecelakaan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi ke depannya. Namun, di kawasan industri pengolahan smelter Indonesia, tidak ada evaluasi yang tegas mengenai kecelakaan kerja yang terjadi. Hal ini terlihat dari kurangnya data dan laporan kecelakaan kerja yang tersedia, serta minimnya penelitian ilmiah yang membahas masalah ini.

Sebuah jurnal yang menganalisis hasil investigasi kecelakaan kerja pada Inalum Smelting Plant (ISP) PT Indonesia Asahan Aluminium tahun 2014 menggunakan metode Human Factors Analysis and Classification System (HFACS) menunjukkan bahwa masih banyak faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja, seperti kesalahan kinerja, kondisi mental, lingkungan kerja, kerjasama tim, supervisi, dan kebijakan.

Jurnal lain yang menganalisis identifikasi bahaya kecelakaan kerja menggunakan Job Safety Analysis (JSA) dengan pendekatan Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) pada PT Smelting Plan Refinery menunjukkan bahwa terdapat 32 potensi kecelakaan kerja dengan tingkat risiko yang bervariasi, serta usulan pengendalian risiko berupa alat pelindung diri (APD), tindakan pencegahan, dan pelaksanaan program JSA. Jurnal ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya peningkatan kesadaran dan pelatihan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, serta komunikasi yang efektif antara pekerja dan unit kerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kecelakaan kerja di kawasan industri pengolahan smelter Indonesia masih kurang tegas dan memerlukan perhatian lebih dari pihak-pihak terkait.

Beberapa dampak lingkungan yang bisa ditimbulkan oleh industri nikel antara lain adalah pencemaran udara, air, dan tanah, penggunaan lahan yang berlebihan, penggundulan hutan, dan perubahan iklim. Pencemaran udara bisa terjadi akibat emisi gas buang yang dihasilkan oleh proses pengolahan nikel, seperti karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan debu. Pencemaran air bisa terjadi akibat pembuangan limbah cair yang mengandung logam berat, asam, dan basa ke sungai atau laut. Pencemaran tanah bisa terjadi akibat tumpahan limbah padat yang mengandung residu logam dan bahan kimia. Penggunaan lahan yang berlebihan bisa terjadi akibat pembangunan smelter dan infrastruktur pendukungnya, yang membutuhkan lahan yang luas dan strategis. Penggundulan hutan bisa terjadi akibat aktivitas penambangan bijih nikel, yang seringkali berlokasi di kawasan hutan. Perubahan iklim bisa terjadi akibat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh industri nikel, yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Dampak lingkungan ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, yang bergantung pada sumber daya alam untuk hidup.

Mencemari lingkungan sekitar Pantai Teluk Tomori. Pembuangan limbah cair dari pabrik smelter langsung ke laut. Laut ikut tercemar. Para Nelayan mengeluhkan kondisi ini karena sulit mencari ikan di sepanjang pantai.

Jika melihat dari dampak di atas, hukum lingkungan memiliki peran penting dalam menghadapi dampak dari ledakan smelter di Morowali, lebih jelasnya dalam hal pencegahan, penegakan, dan pemulihan. Pada aspek pencegahan, hukum lingkungan dapat menjadi pendorong bagi perusahaan untuk menerapkan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) secara lebih tegas untuk para pekerja industri untuk mengurangi risiko kecelakaan dan bencana industri. Melalui hukum lingkungan, Pemerintah dapat mengatur regulasi mengenai standar kualitas lingkungan, batas emisi, dan pengelolaan limbah yang terstruktur dan jelas untuk menjaga lingkungan sekitar dari kerusakan dan pencemaran.

Aspek pencegahan ini dapat menjadi bagian dari bahan evaluasi atas kejadian ledakan smelter di Morowali. Industri Smelter Nikel sebagai sebuah industri besar yang menjadi salah satu pusat hilirisasi negara ini masih belum dapat melindungi kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya melalui tindakan preventif. Kecelakaan kerja yang terjadi di Morowali merupakan perpaduan antara perlindungan pekerja dan pengawasan keamanan proses produksi yang seharusnya dapat dielaborasi secara lebih komprehensif agar dapat terciptanya industri yang lebih baik.

Maka dari itu pada aspek penegakan, hukum lingkungan dapat membentuk regulasi untuk mengakomodasi perlindungan hukum ketenagakerjaan dan masyarakat sekitar dalam kegiatan hilirisasi nikel dengan memberikan hak gugat bagi mereka yang mengalami kerugian akibat dampak dari hilirisasi tersebut. Untuk pemulihan, hukum lingkungan dapat hadir dalam bentuk regulasi yang mengatur kewajiban perusahaan untuk melakukan upaya pemulihan lingkungan yang tercemar secara fisik, biologis, maupun sosial berdasarkan hasil penelitian yang valid. Selain itu, dapat juga dibentuk regulasi tentang mekanisme kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi pekerja dan masyarakat yang terdampak hilirisasi nikel, baik secara materiil maupun imateriil.

Daftar Pustaka:

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. "Peluang Investasi Nikel Indonesia", https://www.esdm.go.id/assets/booklet/tambang-2020/Booklet-Nikel-FA.pdf(diakses pada 9 Februari 2024).

Khaldun, Riady Ibnu. "Dampak Kebijakan Hilirisasi Nikel terhadap Peningkatan Ekspor Komoditas Besi dan Baja Indonesia", Relasi: Jurnal Ekonomi, Vol. XX, №1 (Januari 2024): 155.

Mahendra,Khumar. Tempo. "Dua Kebakaran Tungku Smelter dalam Sepekan di Morowali, Kronologi Kejadian di PT ITSS dan PT GNI", https://nasional.tempo.co/read/1815466/dua-kebakaran-tungku-smelter-dalam-sepekan-di-morowali-kronologi-kejadian-di-pt-itss-dan-pt-gni (diakses pada 7 Februari 2024).

Abdurrahman, Sultan. Tempo. "PT IMIP Ungkap Hasil Investigasi Awal Penyebab Tungku Smelter Nikel di Morowali Meledak", https://nasional.tempo.co/read/1813237/pt-imip-ungkap-hasil-investigasi-awal-penyebab-tungku-smelter-nikel-di-morowali-meledak(diakses pada 7 Februari 2024).

Affan, Sultan Ibnu. "Nahas Smelter ITSS Morowali, Tanggung Jawab ESDM atau Kemenperin?", https://www.google.com/url?q=https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/25054/nahas-smelter-itss-morowali-tanggung-jawab-esdm-atau-kemenperin&sa=D&source=docs&ust=1708082082386776&usg=AOvVaw1rrZFZrnawUhy6igLq_XB5(diakses pada 21 Januari 2024).

Yogatama, Benediktus Krisna dan Mediana, Reny Sri Ayu Arman. "Menteri Perindustrian: Smelter Morowali Langgar Prosedur", https://www.google.com/url?q=https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/03/kementerian-perindustrian-temukan-adanya-pelanggaran-prosedur-kerja-pada-kasus-ledakan-smelter-morowali&sa=D&source=docs&ust=1708082082387916&usg=AOvVaw0r-B_2D8pt7zjVRI6nsqAs (diakses pada 21 Januari 2024)

Rachmawati. Kompas. "Tragedi Ledakan Tungku Smelter Nikel di Morowali, 13 Pekerja Tewas, 4 di Antaranya WNA China" https://regional.kompas.com/read/2023/12/26/061600278/tragedi-ledakan-tungku-smelter-nikel-di-morowali-13-pekerja-tewas-4-di (diakses pada 7 Februari 2024).

Ardila, Aprilia Rizki dan Halinda Sari Lubis, Eka Lestari Lubis. "Analisis Hasil Investigasi Kecelakaan Kerja Pada Inalum Smelting Plant (ISP) PT Indonesia Asahan Aluminium Kuala Tanjung Tahun 2014", Lingkungan dan Kesehatan Kerja Vol. 4, №3 (2015).

Hidayat, Muhammad Choirul dan Moch. Nuruddin. "ANALISIS IDENTIFIKASI BAHAYA KECELAKAAN KERJA MENGGUNAKAN JOB SAFETY ANALYSIS (JSA) DENGAN PENDEKATAN HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT AND RISK CONTROL (HIRARC) (STUDI KASUS PT. SMELTING PLAN REFINERY)", JUSTI (Jurnal Sistem dan Teknik Industri Vol. 2 №4 (2021): 557-571.

Andika. "Ketika Pabrik Smelter Datang, Warga Morowali Utara Tertimpa Beragam Masalah Ini", https://www.google.com/url?q=https://www.mongabay.co.id/2018/04/30/ketika-pabrik-smelter-datang-warga-morowali-utara-tertimpa-beragam-masalah-ini/&sa=D&source=docs&ust=1708082082389883&usg=AOvVaw2995cevvAXmwnrr-KcT-xy (diakses pada 23 Januari 2024)

Itsnaini, Faqihah Muharroroh. "Transisi Energi di Morowali dan Beban Kerusakan Lingkungan", https://www.google.com/url?q=https://amp.kompas.com/lestari/read/2024/01/10/070603486/transisi-energi-di-morowali-dan-beban-kerusakan-lingkungan&sa=D&source=docs&ust=1708082082390712&usg=AOvVaw3NHiDnP_5WJcw4sGFs0Boo (diakses pada 23 Januari 2024)

# data[].attributes.attachment_link.title
Hilirisasi Nikel dan Nasib Pekerja Smelter Nikel: Bagaimana Hukum Lingkungan Memandang Peristiwa...

# data[].attributes.attachment_link.description
Smelter nikel adalah fasilitas industri yang bertujuan untuk mengolah bijih nikel menjadi produk yang lebih bernilai melalui serangkaian proses pemisahan, peleburan, dan pemurnian. Tujuan utama dari...

# data[].attributes.headline
Upaya Hukum Penyimpangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota Melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Sengketa Tidak Melakukan Tindakan (Ommision) Oleh Pejabat Pemerintah

# data[].attributes.subject
Upaya Hukum Penyimpangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota Melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Sengketa Tidak Melakukan Tindakan (Ommision) Oleh Pejabat Pemerintah

# data[].attributes.attachment_link.title
Upaya Hukum Penyimpangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota Melalui Peradilan Tata…

# data[].attributes.attachment_link.description
Penulis : Ainnaya Fitri Qamarani dan Muhammad Farkhan

# data[].attributes.headline
Beban Penataan Ruang Kawasan Malioboro sebagai Kawasan Cagar Budaya dan Zona Rendah Emisi

# data[].attributes.subject
Beban Penataan Ruang Kawasan Malioboro sebagai Kawasan Cagar Budaya dan Zona Rendah Emisi

# data[].attributes.attachment_link.title
Beban Penataan Ruang Kawasan Malioboro sebagai Kawasan Cagar Budaya dan Zona Rendah Emisi

# data[].attributes.attachment_link.description
Oleh: Muhammad Dandi Tsalasto dan Haikal Abdurrahman Arif

# data[].attributes.headline
Perkembangan Regulasi Lingkungan Indonesia dan Belanda: Analisis Politik Hukum

# data[].attributes.subject
Perkembangan Regulasi Lingkungan Indonesia dan Belanda: Analisis Politik Hukum

# data[].attributes.attachment_link.title
Perkembangan Regulasi Lingkungan Indonesia dan Belanda: Analisis Politik Hukum

# data[].attributes.attachment_link.description
Penulis: Zaha Hadid Putri Hasan dan Edelyne Mia Martanegara

# data[].attributes.headline
Greenwashing Menuju Great Behaviour Indonesian: Sinergi Pemerintah, Perusahaan, dan Konsumen Menuju Modernitas Pikiran dan Lingkungan

# data[].attributes.subject
Greenwashing Menuju Great Behaviour Indonesian: Sinergi Pemerintah, Perusahaan, dan Konsumen Menuju Modernitas Pikiran dan Lingkungan

# data[].attributes.attachment_link.title
Greenwashing Menuju Great Behaviour Indonesian: Sinergi Pemerintah, Perusahaan, dan Konsumen Menuju…

# data[].attributes.attachment_link.description
Penulis: Mayang Anggi Pradita, Afita Safanisa, Yasmin Widya Akmala, Sania Hamadi, Yusuf Adi Wicaksono, Isa Mumtaz Ayatulhakim