# data[].attributes.headline
Pelaksanaan UUD RI di Lingkungan Masyarakat

# data[].attributes.subject
Pelaksanaan UUD RI di Lingkungan Masyarakat

# data[].attributes.body
1. Tolong menolong dengan tetangga
2. Melakukan gotong royong di lingkungan masyarakat
3. Menghormati orang yang sedang menjalankan ibadah
4. Melaksanakan norma norma agama dalam kehidupan bertetangga
5. Mengikuti kegiatan karang taruna

# data[].attributes.headline
Pelaksanaan UUD RI di Lingkungan Tempat Tinggal 

# data[].attributes.subject
Pelaksanaan UUD RI di Lingkungan Tempat Tinggal 

# data[].attributes.body
1. Taat dan patuh terhadap nasihat orang tua

2. Terbuka terhadap orang tua atas permasalahan yang dihadapi

3.saling menghormati sesama anggota keluarga

4. Bertanggung jawab terhadap tugas di rumah

5. Saling tolong menolong dan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar dengan ikhlas

# data[].attributes.headline
Pelaksanaan UUD RI di Lingkungan Sekolah

# data[].attributes.subject
Pelaksanaan UUD RI di Lingkungan Sekolah

# data[].attributes.body
1. Tidak bertengkar dengan sesama teman
2. Menaati aturan yang berlaku di sekolah
3. Menghormati guru
4. Tidak memilih-milih teman bermain

# data[].attributes.headline
Arti Penting Peraturan Perundang-Undang 

# data[].attributes.subject
Arti Penting Peraturan Perundang-Undang 

# data[].attributes.body
1)Sebagai hukum dasar (groundnorm), yaitu UUD menjadi pedoman, dasar, arah bagi peraturan perundang-undangan di tingkat bawahnya.

2)Menurut Wade, hakikat UUD adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu Negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.

3)Fungsi UUD menurut Wade adalah ;

a. Dari sudut pandang Negara sebagai organisasi kekuasaan, UUD merupakan kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan di dalam Negara dibagi.

Menurut Herman Finer, UUD adalah riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan (The authobiography of power relationship).

# data[].attributes.body
Pedoman atau acua dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara

Pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

Alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan apakah norma tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD Tahun 1945

# data[].attributes.body
1. Tertulis, artinya rumusan UUD 1945 jelas dan mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara dan juga setiap warga negara.
2. Singkat, artinya UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok.
3. Supel, artinya UUD 1945 dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman.
4. UUD 1945 merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, semua perundang-undangan, peraturan-peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan.
5. UUD 1945 memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional.
6. Universal, artinya UUD 1945 berlaku untuk semua suku dan agama di Indonesia.
7. Rigid artinya UUD 1945 hanya dapat diubah dengan cara tertentu secara khusus dan istimewa tidak seperti mengubah peraturan perundangan biasa.
8. Fleksibel artinya UUD 1945 bisa mentoleransi suatu kejadian yang sedikit menyimpang namun masih wajar dan juga tidak membahayakan.
9. Terbuka artinya UUD 1945 mau menerima suatu kebudayaan dari bangsa lain yang tidak menyimpang dari aturan - aturan yang telah ditetapkan.

# data[].attributes.body
1. Adanya kesatuan subjek (penguasa) yang mengadakan peraturan-peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu pemerintah Republik Indonesia

2. Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar daripada keseluruhan peraturanperaturan hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanya dasar filsafat Pancasila

3. Adanya kesatuan daerah di mana keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu yang berlaku, terpenuhi oleh penyebutan ”seluruh tumpah darah Indonesia

4. Adanya kesatuan waktu di mana keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Hal ini terpenuhi oleh penyebutan ”disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia” yang menyangkut saat sejak timbulnya negara Indonesia sampai seterusnya selama kelangsungan negara Indonesia

# data[].attributes.body
Alinea ke-1: Kemerdekaan adalah hak segala bangsa

Alinea ke-2: Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur

Alinea ke-3: Kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas

Alinea ke-4: Membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia perlu disusun UUD 1945