# data[].attributes.body
Apbn merupakan anggaran khusus yang disediakan negara untuk belanja tahunan atau bisa juga rencana jeuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh dpr

# data[].attributes.body
dokumen atau laporan keuangan suatu entitas, seperti perusahaan atau organisasi. Nota keuangan berisi informasi terkait dengan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas tersebut dalam suatu periode

# data[].attributes.body
APBN kepanjangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui DPR

# data[].attributes.body
pendapatan adalah hal yang masuk ke dalam negara / penerimaan yang masuk ke negara contohnya dari pajak

sementara belanja adalah negara melakukan pengeluaran seperti pembangunan tol , dll

# data[].attributes.body
APBN dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang diambil pemerintah. Jika pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur atau memberikan insentif fiskal, hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pengurangan belanja atau kenaikan pajak dapat meredam pertumbuhan.

# data[].attributes.body
untuk membantu pemerintah dalam merencanakan kegiatan yang akan mereka lakukan selama satu tahun kedepan

contohnya telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar

# data[].attributes.body
kembali nya ke kas negara: Uang sisa pembangunan yang enggak digunakan dapat dikembalikan ke kas negara. dilakukan untuk menjaga pelaksanaan pembangunan

Uang sisa pembangunan juga dapat digunakan untuk keperluan lain, seperti pembangunan yang tidak tercantum dalam anggaran awal, atau untuk membiayai programprogram lain yang belum terpenuhi

Uang sisa pembangunan juga dapat diselewengkan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab., Penyalahgunaan ini dapat berupa korupsi, penggelapan, atau penyalahgunaan anggaran

# data[].attributes.body
Dalam pengelolaan APBN dikenal siklus APBN dan hubungan keuangan APBN. Siklus APBN sebagai wujud dari suatu dalam pengelolaan APBN maka keseluruhan kegiatan pengelolaan APBN akan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

# data[].attributes.body
dokumen yang menyajikan rincian pendapatan dan belanja yang direncanakan oleh pemerintah

Dari mana : Sumber pendapatan

untuk mana : alokasi belanja

# data[].attributes.body
pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah.

# data[].attributes.body
Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa RUU APBN diambil keputusan oleh DPR dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua)bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan). APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

# data[].attributes.body
Jika masyarakat tidak membayar pajak secara menyeluruh atau jika tingkat kepatuhan pajak rendah dampak nya: kurang nya pendapatan negara, ketidaksetaraan dan keadilan, ketidakstabilan ekonomi

# data[].attributes.body
mendorong aktivitas negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

# data[].attributes.body
dokumen yang menyajikan rincian pendapatan dan belanja yang direncanakan oleh pemerintah

# data[].attributes.body
mendorong pertumbuhan perekonomian negara

# data[].attributes.body
anggaran pendapatan belanja negara

# data[].attributes.body
Dampak apbn terhadap kegiatan ekonomi masyarakat salah satunya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, bisa juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

# data[].attributes.body
salah satunya dari pajak

# data[].attributes.body
Nota Keuangan adalah dokumen yang menjelaskan dan menjabarkan Undang-Undang APBN. Di dalamnya, disajikan rencana keuangan dan kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam satu periode anggaran, biasanya selama satu tahun fiskal.

# data[].attributes.body
anggaran yang akan dikeluarkan dan dibelanjakan yang bersifat tahunan

# data[].attributes.body
iya

# data[].attributes.body
1. Pertumbuhan ekonomi :APBN dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah

2. inflasi :jumlah uang yang diinjeksikan ke dalam ekonomi melalui APBN dapat mempengaruhi tingkat inflasi

3. Ketenagakerjaan: Program-program yang dijalankan dengan dana APBN, seperti proyek infrastruktur besar, dapat menciptakan lapangan kerja.

# data[].attributes.body
adanya risiko kenaikan suku bunga

# data[].attributes.body
mendorong aktivitas perekonomian negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memengaruhi perdagangan internasional

# data[].attributes.body
iya

# data[].attributes.body
anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara

# data[].attributes.body
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bekerja sebagai instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola keuangan negara dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu.

# data[].attributes.body
Anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara

# data[].attributes.body
Anggaran Pendapatan dan pembelajaan negara

# data[].attributes.body
Anggaran Pendapatan Belanja Negara

# data[].attributes.body
1. Pajak:

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3. Hibah dan Sumbangan

4. Pinjaman

# data[].attributes.body
s7

# data[].attributes.body
yes

# data[].attributes.body
Tentu saja

# data[].attributes.body
Iya, karena Pemerintah akan terus menjaga kebijakan fiskal dan defisit APBN sesuai aturan perundang-undangan. Oleh karena itu pengelolaan utang selalu dilakukan secara prudent dan profesional. Laman ini berisi informasi tentang pengelolaan utang pemerintah, agar masyarakat dapat memahami dan turut mengawasi pengelolaan utang pemerintah.

# data[].attributes.body
keterbatasan pengeluaran

# data[].attributes.body
Sumber penerimaan untuk mendanai pengeluaran APBN berasal dari Pendapatan Negara dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Negara berasal dari Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Sementara Penerimaan Pembiayaan antara lain berasal dari penerimaan utang.

# data[].attributes.body
belanja

# data[].attributes.body
iya

# data[].attributes.body
Kebijakan utang pemerintah pun menuai kontroversi, ada yang pro dan yang kontra. Pihak yang pro berpendapat utang harus dilakukan mengingat pemulihan krisis ekonomi dan keuangan 1997/1998 membutuhkan kebijakan fiskal yang ekspansif sehingga membutuhkan pembiayaan yang mendesak untuk menutup defisit APBN. Sementara itu, penerimaan dari pajak yang seharusnya dapat diandalkan tidak mencukupi kebutuhan ekspansi fiskal tersebut karena persoalan kondisi kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak yang masih rendah dan adanya kasus pengemplangan pajak oleh oknum tertentu. Selain penerimaan pajak yang tidak cukup, berutang pun bukan tindakan yang dilarang. Di mana utang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan selama economic rate of return-nya yang dicapai lebih besar dari biaya utangnya atau cost of debt.

# data[].attributes.body
kebutuhan di tulis dilama note oleh presiden dan jajarannya dan di kumpulkan untuk meminta persetujuan DPR lalu di sahkan oleh dpr

# data[].attributes.body
pemerintah menyusun rancangan apbn

rancangan apbn diajukan kepada dpr

pembahasan

persetujuan

pelaksanaan

dan terakhir evaluasi

# data[].attributes.body
Proses penyusunan dan persetujuan APBN di Indonesia dimulai dengan penyusunan oleh pemerintah, diikuti konsultasi dengan DPR, penyampaian RUU APBN, pembahasan di komisi-komisi DPR, sidang paripurna, persetujuan DPR, penandatanganan oleh Presiden, dan pelaksanaan APBN. Proses tersebut melibatkan kerjasama antara eksekutif dan legislatif untuk menetapkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

# data[].attributes.body
iyaaa

# data[].attributes.body
Defisit yg membesar: APBN yg tidak terencana dptt menyebabkan defisit yg lebih besar dari yg diharapkan. Defisit yg tinggi dpt menyebabkan peningkatan utang pemerintah, itu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan keuangan negara.

Inflasi yg meningkat: Jika APBN tidak terkendali, pemerintah mungkin akan mencetak lebih banyak uang atau meminjam dari bank sentral. Hal ini dapat meningkatkan jumlah uang beredar dan berpotensi menyebabkan inflasi, yg dpt merugikan daya beli masyarakat.

# data[].attributes.body
Dokumen yang menjelaskan dan menjabarkan Undang-Undang APBN.

# data[].attributes.body
APBN ,Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.

# data[].attributes.body
adanya salah perhitungan

# data[].attributes.body
Dalam APBN, yang termasuk sumber pendapatan negara antara lain pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Nantinya, dana dari pendapatan negara tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

# data[].attributes.body
Iyaaa

# data[].attributes.body
jika masyarakat tidak membayar pajak secara menyeluruh maka akan berimbas pada pendapatan negara

# data[].attributes.body
ga mungkin jadi negara

# data[].attributes.body
Fungsi otorisasi adalah fungsi APBN yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun anggaran yang bersangkutan. Fungsi ini didasarkan pada Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

contoh, pemerintah memiliki kewenangan untuk memungut pajak dan PNBP berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Kewenangan ini memberikan kepastian hukum kepada pemerintah untuk memungut pajak dan PNBP, serta mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaannya oleh lembaga perwakilan rakyat.

# data[].attributes.body
Anggaran pendapatan belanja negara

# data[].attributes.body
anggaran pendapatan dan belanja negara

# data[].attributes.body
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

# data[].attributes.body
penambahan fasilitas fasilitas / infrastruktur dari pemerintah dan memperluas pasar/ lapangan pekerjaan

# data[].attributes.body
APBN memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian negara karena APBN mengatur arah kebijakan ekonomi negara.

# data[].attributes.body
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

# data[].attributes.body
pengaruh APBN terhadap perekonomian antara lain menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan secara transparan dan efisien

# data[].attributes.body
pajak

# data[].attributes.body
Sebagai sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit APBN dan pengeluaran lainnya yang diklasifikan dalam pembiayaan.

# data[].attributes.body
pajak, hasil usaha BUMN, hibah, dan pinjaman

# data[].attributes.body
Karena adanya salah perhitungan dan kurang teliti

# data[].attributes.body
iyaa

# data[].attributes.body
defisit

# data[].attributes.body
iy

# data[].attributes.body
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN )

# data[].attributes.body
pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah

# data[].attributes.body
2 kemungkinan:

1. Penambahan biaya

2. Penghentian proyek

solusi: evaluasi kinerja

# data[].attributes.body
iyaa

# data[].attributes.body
rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

# data[].attributes.body
Fungsi Otorisasi

Secara umum, APBN merupakan anggaran yang fungsinya untuk membantu pemerintah dalam merencanakan kegiatan yang akan mereka lakukan selama satu tahun ke depan. APBN juga merupakan anggaran negara yang berasal dari pendapatan yang bersumber dari rakyat.

contoh: telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar.

# data[].attributes.body
Fidel

DPR berperan memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama, serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.

# data[].attributes.body
Fungsi Otorisasi Anggaran publik merupakan pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara atau daerah untuk satu periode di masa yang akan datang, tetapi sebelum dijalankan harus mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat. Selanjutnya anggaran publik yang dibahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif dan ditetapkan dengan undang-undang (lihat kembali pengertian APBN ditetapkan dengan undang-undang) yang isinya bagaimana mengalokasikan dan menarik uang dari rakyat, maka harus dilihat sebagai sebuah hubungan kekuasaan (power relation) antara eksekutif, legislatif dan rakyat sendiri.

Melalui fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat stabilisasi perekonomian agar berjalan dalam kapasitasnya. Jika perekonomian dalam keadaan lesu maka peran pemerintah melakukan intervensi dengan menambah pengeluaran, atau sebaliknya jika perekonomian terlalu panas atau pada saat permintaan aggregat domestik tumbuh di atas kemampuan sektor penawaran untuk tumbuh, maka peran pemerintah melakukan kebijakan fiskal ketat. Dalam stabilisasi tersebut pada dasarnya dilihat dari dua hal, yaitu alat pengendali inflasi dan penstabil pertumbuhan ekonomi. Kedua hal ini pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat erat. APBN juga dapat mengurangi dampak inflasioner dengan melakukan sterilisasi anggaran, yaitu meningkatkan simpanan pemerintah pada Bank Indonesia atau mempercepat pembayaran beban utang luar negeri.

# data[].attributes.body
kantong pejabat kayaknya

# data[].attributes.body
fungsi otoritas APBN merupakan anggaran yang fungsinya untuk membantu pemerintah dalam merencanakan kegiatan yang akan mereka lakukan selama satu tahun ke depan. APBN juga merupakan anggaran negara yang berasal dari pendapatan yang bersumber dari rakyat.

fungsi APBN untuk stabilisasi. Dalam hal fungsi stabilisasi, jika perekonomian sedang menghadapi tantangan yang mengancam stabilitas negara, maka APBN harus digunakan untuk mengkontrol tantangan atau ancaman terhadap stabilitas.

# data[].attributes.body
Tidak karena apbn tidak hanya dari pajak, bisa dari pbnp atau hibah

# data[].attributes.body
Dokumen yang menjelaskan dan menjabarkan Undang-Undang APBN

# data[].attributes.body
Otoritas di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merujuk pada hak atau wewenang yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan pengelolaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap anggaran negara. Otoritas ini mencakup berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, lembaga keuangan negara, dan lain sebagainya. Fungsi otoritas dalam APBN sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang efisien dan transparan.

Contoh-contoh otoritas di APBN dan fungsinya antara lain:

1. Otoritas Anggaran:

Fungsi: Merupakan kewenangan untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran negara.

Contoh: Parlemen atau badan legislatif yang memiliki wewenang untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran (RUU APBN) dan menetapkan anggaran negara.

2. Otoritas Eksekutif:

Fungsi: Bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif.

Contoh: Pemerintah dan kementerian yang melakukan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran, serta melaporkan pertanggungjawaban kepada badan legislatif.

3. Otoritas Keuangan:

Fungsi: Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan keuangan negara.

Contoh: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki peran dalam melakukan audit dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.

4. Otoritas Moneter:

Fungsi: Mengawasi dan mengatur kebijakan moneter yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi dan keuangan negara.

Contoh: Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

5. Otoritas Pajak:

Fungsi: Mengumpulkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak dan mengatur kebijakan perpajakan.

Contoh: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penerimaan pajak di Indonesia.

# data[].attributes.body
akan terjadi penyitaan barang yang tidak di bayar pajaknya oleh ojk

dipenjara min 6 bulan

bayar pajak 2x

# data[].attributes.body
iya

# data[].attributes.body
Anggaran pendapatan dan belanja negara

# data[].attributes.body
maka akan sangat berdampak bagi apbn negara

# data[].attributes.body
anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara

# data[].attributes.body
otoritas: penetapan kebijakan/landasan

stabilitas: pengendalian

# data[].attributes.body
APBN adalah kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Seperti namanya, APBN ini merupakan anggaran yang secara khusus disediakan oleh negara sebagai dana untuk belanja tahunan.

# data[].attributes.body
denda dan kenaikan pajak

# data[].attributes.body
APBN adalah kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Seperti namanya, APBN ini merupakan anggaran yang secara khusus disediakan oleh negara sebagai dana untuk belanja tahunan

# data[].attributes.body
(APBN) berpengaruh besar terhadap kebijakan ekonomi suatu negara. Melalui alokasi belanja pemerintah, subsidi, dan kebijakan pajak dalam APBN, pemerintah dapat memengaruhi aktivitas ekonomi.

# data[].attributes.body
untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan secara transparan dan efisien

# data[].attributes.body
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

# data[].attributes.body
APBN itu rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.

# data[].attributes.body
denda

# data[].attributes.body
tidak adanya kepastian keuangan

# data[].attributes.body
Pajakk

# data[].attributes.body
Pajak penerimaan Negara

# data[].attributes.body
pajak

# data[].attributes.body
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. ...

2. Menjaga stabilitas ekonomi. ...

3. Mengurangi kesenjangan sosial

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

# data[].attributes.body
dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.