# data[].attributes.body
Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan.

# data[].attributes.body
Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukumpun, pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasa 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah(eksekutif).

# data[].attributes.body
Pada  masa pemerintahan Orde Baru, arus investasi melalui penanaman modal asing dibuka lebar. Kelompok etnik Tionghoa, baik WNI maupun asing diberdayakan untuk menyukseskan program ekonomi Orde Baru. Kondisi tersebut menyebabkan kedudukan ekonomi masyarakat Tionghoa menguat dan menyebabkan terjadinya kerusuhan  anti-Tionghoa di sejumlah kota pada awal 1998 karena etnik Tionghoa dianggap terlalu mendominasi aktivitas perekonomian di Indonesia.

# data[].attributes.body
Menjelang pemilu 1997, terjadi kerusuhan pada 27 Juli 1996 yang disebabkan oleh terjadinya dualisme di tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang menyebabkan kerusuhan dan perusakan gedung Partai  Demokrasi Indonesia yang terletak di Jalan Diponegoro 58, Jakarta.
Terjadinya penolakan hasil pemilu yaitu terpilihnya Soeharto sebagai presiden ketujuh kalinya dan BJ. Habibie sebagai wapresnya, yang menyebabkan demonstrasi mahasiswa meluas.

# data[].attributes.body
Kondisi ini disebabkan oleh ketidakstabilan perekonomian dunia yang kemudian  berkembang menjadi krisis moneter. Dampaknya ssb:
Menurunnya nilai tukar mata uang di beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan  Indonesia yang berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia,  dan likuidasi beberapa bank nasional.
Kebangkrutan sejumlah perusahaan yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, sehingga angka pengangguran melonjak dan  jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan meningkat.