# data[].attributes.headline
Arctic Enviromental Protection Strategy 1991

# data[].attributes.subject
Arctic Enviromental Protection Strategy 1991

# data[].attributes.body
Perjanjian multilateral yang tidak mengikat antara negara arktik tentang perlindungan lingkungan di kutub
diikuti oleh negara: KanadaDenmark,finlandia,
Islandia,Norwegia,Swedia,Uni Soviet,Amerika Serikat

# data[].attributes.body
Perjanjian ini menetapkan Antartika sebagai cagar ilmiah,menetapkan kebebasan penyelidikan ilmiah,dan melarang aktivitas militer di benua itu

# data[].attributes.body
Daerah kutub utara dan selatan bukan merupakan bagian dari negara manapun dan tidak boleh di klaim juga.

# data[].attributes.body
Diatur dalam 1990 UNGA
Kapan extradisi bisa dilakukan?
1. Harus ada peejanjian baik secara bilateral maupun regional
2. Ada kejahatan yang dilakukan dan ada bukti yang kuat
3  Double criminal: Tindak kejahatan baik di negara asal maupun negara penerima

# data[].attributes.body
Extradition: Sebagian besar definisi extradisi adalah peejanjian yang dibuat secara bilateral, kalau tidak ada peejanjian exstradisi antar negara yang berkaitan maka negara negara asal tidak bisa memaksa negara penerima untuk mengembalikan perilaku kriminal ke negara asalnya kembali

# data[].attributes.body
Pertambangan mineral Canada mengalami kebocoran polusi yang membahayakan negara tetangganya Ameriks Serikat.

# data[].attributes.body
negara bisa membawa suatu perkara warga negara manapun ke persidangan internasional dimana warga negara tersebut merupakan humani generi hotis (common enemy).

# data[].attributes.body
negara bisa menindak pelanggar dari negara lain apabila yang dilakukannya merugikan negara yang menuntut.

# data[].attributes.body
mirip dengan Nationality principle dan yang membedakan adalah pelanggaran atau kerugian yang ada terjadi secara tidak lagsung.

# data[].attributes.body
yurisdiksi terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran atau merugikan negara penerima secara langsung.

# data[].attributes.body
Perkawinan ruang angkasa adalah daya tarik yang relatif belum dijelajahi tetapi muncul dari industri pariwisata luar angkasa di sektor swasta.

# data[].attributes.body
Masalah perdagangan dan kejahatan di luar angkasa belum pernah diperdebatkan kecuali yang berkaitan dengan stasiun luar angkasa internasional.

# data[].attributes.body
Perjanjian luar angkasa tahun 1967

The penyelamatan perjanjian tahun 1968.

The Ruang kewajiban konvensi 1972.

The konvensi pendaftaran 1976.

# data[].attributes.body
Negara mempunyai yurisdiksi terhadap warga negara asing yang melanggar atau merugikan negara penerima.

# data[].attributes.body
bidang yang membahas tentang negara mana yang dapat menegakkan berbagai hukum di luar angkasa, menjadi lebih penting ketika sektor swasta memasuki bidang pariwisata luar angkasa.

# data[].attributes.body
membenarkan negara untuk menjalankan yurisdiksi apabila seorang warga negaranya menderita kerugian. Dasar pembenaran prinsip nasionalitas ini adalah bahwa setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri , dan apabila negara teritorial di mana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang menghukum tindak pidana itu, apabila orang itu berada di wilayahnya.

# data[].attributes.body
Negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap warga negaranya. Semua prinsip lain yang berkaitan dengan hal ini adalah negara tidak wajib menyerahkan warga negaranya yang telah melakukan suatu tindak pidana ke luar negeri.

# data[].attributes.body
Yurisdiksi mengenai warga negara yang menekankan prinsip suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukannya di mana pun juga. Sebaliknya, adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya di luar negeri. Ketentuan ini telah diterima secara universal.  yurisdiksi terhadap individu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

# data[].attributes.body
3. Warga sipil harus dilindungi oleh negara yang memiliki area airspace tersebut.

# data[].attributes.body
2. Pelaku dari pembajakan harus diekstradisi ke negara asalnya.

# data[].attributes.body
1. Negara yang memiliki teritori udara tidak boleh menembak jatuh pesawat yang sedang ter-hijack.

# data[].attributes.headline
Regulasi Terkait Tindak Kejahatan/Penyerangan di Pesawat Terbang

# data[].attributes.subject
Regulasi Terkait Tindak Kejahatan/Penyerangan di Pesawat Terbang

# data[].attributes.body
Diatur dalam:

Tokyo Convention on Offenses and Certain Other Acts Commited on Board Aircraft 1963

Hague Convention 1970

Montreal Convention 1971

Contohnya Hijacking atau pembajakan.

# data[].attributes.body
Terbentuk pada tahun 1947 oleh Chicago Convention tahun 1944 .

# data[].attributes.body
Termasuk salah satu UN Agency sampai sekarang

# data[].attributes.headline
Organisasi Resmi Penerbangan Sipil Internasional

# data[].attributes.subject
Organisasi Resmi Penerbangan Sipil Internasional

# data[].attributes.body
atau yang dikenal sebagai International Civil Aviation Organization (ICAO).

# data[].attributes.body
pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan energi dari air, arus laut dan angin.

# data[].attributes.body
Diatur dalam Paris Convention for the Regulation of Aerial Navigation tahun 1919 yang menetapkan aturan untuk navigasi udara antar negara.

# data[].attributes.body
Perjanjian yang membagi wilayah-wilayah yang ada di dunia menjadi negara-negara bangsa. Konsep negara bangsa diatur dengan seksama dengan adanya kedaulatan negara yang menjadi hak bahwa negara memiliki kendali atas wilayah nasionalnya.

# data[].attributes.body
domain untuk membuat & menegakkan aturan atas tempat dan aktivitas orang.

# data[].attributes.body
Mencakup udara tepat di atas domain/wilayah terestrial dan fluvial (Internal waters) dari negara yang bersangkutan, sampai ketinggian dimana luar angkasa dimulai.

# data[].attributes.body
Montego Bay Jamaica. Lalu lahirlah United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS)

# data[].attributes.body
New York Conference

# data[].attributes.body
Hugo Grotius menerapkan prinsip Mare Clausum & Mare Liberum.

# data[].attributes.body
Dahulu laut dan samudera merupakan kepemilikan bersama bersama (Res Communis). Lalu ada upaya-upaya dari negara-negara untuk mengatur kepemilikan atau yurisdiksi dari laut.

# data[].attributes.body
WILAYAH TERITORIAL diartikan sebagai wilayah hukum suatu Negara di mana terdapat kekuasaan untuk menjalankan jurisdiksi terhadap orang-orang serta harta benda yang termasuk di dalamnya. Wilayah yang dimaksud dalam hal ini meliputi daratan, lautan serta udara