# data[].attributes.body
Dalam video tersebut beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan: Tahapan pertama adalah langkah pencegahan yang menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Tahapan kedua adalah langkah mitigasi yang bertujuan mengurangi dampak kerusakan yang telah terjadi. Tahapan ketiga adalah langkah pemulihan yang fokus pada rehabilitasi ekosistem yang telah rusak.

Peran hukum dalam perlindungan lingkungan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi payung hukum utama yang dilengkapi dengan berbagai undang-undang sektoral seperti UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

# data[].attributes.body
Langkah yang dilakukan dalam video tersebut yakni dengan adanya reboisasi dan juga pemanfaatan pengelolaan limbah sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan, didalamnya yakni peran reboisasi merupakan gerakan tanggung jawab terhadap alam yang sudah rusak dengan cara menanam kembali. Upaya hukum yang ada yakni dengan ditegakkanya aturan dan juga tanggung jawab atas lingkungan alam yang rusak tersebut

# data[].attributes.body
Langkah perubahan yang terlihat dalam vidio tersebut merupakan adanya reboisasi atau penghijauan kembali sehingga apa yang telah hilanh dapat tergantikan kembali, adapun upaya perubahan dengan pemanfaatan sampah yang dapat didaur ulang kembali menjadi barang siap pakai, sehingga sampah yang tidak bisa habis di cerna oleh alam tidak mengotori lingkungan.

Adapun peran hukum dalam hal ini berarti penegakan hukum tengtang lingkungan harus dijalankan dengan baik dan tegas sesuai dengan UU No. 32 tahun 2009

# data[].attributes.body
Langkah-langkah perubahan yang dilakukan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, pada aspek kebijakan, pemerintah mulai mendorong regulasi seperti kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), penerapan green industry, serta penggunaan energi terbarukan. Kedua, pada aspek praktik sosial, terdapat upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui gerakan reduce, reuse, recycle (3R), dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Ketiga, pada aspek teknologi dan ekonomi, muncul inovasi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik, bangunan hijau, hingga pajak karbon sebagai insentif dan disinsentif.

Namun, upaya tersebut tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya peran hukum. Dalam konteks ini, hukum lingkungan berperan tidak hanya sebagai "penjaga" agar tidak terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dan dunia usaha menuju praktik yang lebih berkelanjutan.

# data[].attributes.body
P

# data[].attributes.body
Di

# data[].attributes.body
La

# data[].attributes.body
h

# data[].attributes.body
h

# data[].attributes.body
l

# data[].attributes.body
Lpelanggaran lingkungan.

# data[].attributes.body
f

# data[].attributes.body
h

# data[].attributes.body
la