# data[].attributes.headline
Tantangan yang dihadapi wilayah yang luas untuk sosialisasi tentang pengurangan risiko bencana, banyaknya penduduk yang tingal di daerah rawan bencana, perlu peningkatan koordinasi antar OPD, alokasi anggaran yang belum optimal,   Strategi implementasi mengoptimalkan SDM untuk sosialisasi, meningkatkan koordinasi.

# data[].attributes.subject
Tantangan yang dihadapi wilayah yang luas untuk sosialisasi tentang pengurangan risiko bencana, banyaknya penduduk yang tingal di daerah rawan bencana, perlu peningkatan koordinasi antar OPD, alokasi anggaran yang belum optimal,   Strategi implementasi mengoptimalkan SDM untuk sosialisasi, meningkatkan koordinasi.

# data[].attributes.headline
BPBD Kab.Cilacap Jateng sudah menyusun RPB tahun 2017 dan sudah kami evaluasi tahun 2019..namun belum di sahkan menjadi Perda ataupun Perbup

# data[].attributes.subject
BPBD Kab.Cilacap Jateng sudah menyusun RPB tahun 2017 dan sudah kami evaluasi tahun 2019..namun belum di sahkan menjadi Perda ataupun Perbup

# data[].attributes.body
Masih kecilnya Anggaran yang dimiliki dikarenakan kami masih satu atap dengan Damkar

# data[].attributes.headline
jawaban Q:2 : Tantangan : kepatuhan OPD terkait dalam pelaksanaan RPB. Strategi yang dilakukan yaitu dengan Pelegalan dokumen RPB, menjalin koordinasi dan bangun komunikasi yang efektif dengan OPD lain

# data[].attributes.subject
jawaban Q:2 : Tantangan : kepatuhan OPD terkait dalam pelaksanaan RPB. Strategi yang dilakukan yaitu dengan Pelegalan dokumen RPB, menjalin koordinasi dan bangun komunikasi yang efektif dengan OPD lain

# data[].attributes.body
Awalnya RPB kami buat masih menjadi satu dengan KRB. sehingga kami harus memisahkan dokumen untuk kemudian di legalkan. namun, karena ada refocusing anggaran, langkah legalisasi di pending

# data[].attributes.body
Tantangan yang dihadapi yaitu masalah anggaran dan keadaan/kondisi sosial masyarakat yang agak sulit.

# data[].attributes.body
Tanya: dokumen yg wajib dalam SPM PB: ada 3 dokumen, bisakah dokumen RPB ini ditukar dengan salah satu dokumen dari 3 dokumen itu?

# data[].attributes.body
RPB dapat diimplementasikan tentu dengan dukungan berbagai faktor antara lain :
1. Komitmen dari semua pemangku kepentingan
2. Ketersediaan Anggaran
3. Koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan sehingga mempunyai kesamaan tujuan dan pemahaman.

# data[].attributes.body
tantangannya adalah:
1. belum jelas dan konkrit terkait RPB dimaksud hal ini berkaitan langsung dengan koordinasi dan pemahaman bersama mulai dari legislatif, eksekutif dan pentahelik lainnya.
2. perlunya diskusi tentang pemahaman RPB kepada semua pihak sampai jika diperlukan perlu dilakukan FGD dan pendampingan dari BNPB.
strategi :
1. mengundang seluruh stakeholder yang dipimpin langsung oleh Sekda atau kepala Daerah dilnjutkan dengan pendalaman dan pemahaman sampai pada penyusunan dalam bentuk FGD.
2. BNPB perlu pendampingan ke daerah-daerah
3. perlunya panduan serta juklak tentang penyusunan RPB secara terarah

# data[].attributes.headline
Seandainya kami sudah punya dokumen tersebut...saya rasa kendala yg mungkin akan kami hadapi dalam implementasinya adalah koordinasi dan komunikasi

# data[].attributes.subject
Seandainya kami sudah punya dokumen tersebut...saya rasa kendala yg mungkin akan kami hadapi dalam implementasinya adalah koordinasi dan komunikasi

# data[].attributes.body
1. Perihal Anggaran yang bisa direfocussing di tahun berjalan.
2. Keterbatan kewenangan dalam Penanggulangan Bencana di lingkup bidang yang berada di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

terkait kegiatan KIE di kawasan rawan bencana tetap berjalan.

# data[].attributes.body
RPB yang disusun tahun 2017 belum dilegalkan dan belum terintegrasi dengan RPJMD secara keseluruhan karena penyusunan RPB setelah RPJMD disusun sehingga mengalami banyak kendala dalam implementasinya karena terkait kebijakan anggaran prioritas.
Strategi kedepannya :
1. Review RPB;
2. Legalkan RPB (Perda/Perwali)
3. Integrasikan dengan RPJMD ;
4. Menggandeng para pihak (Pentahelix) untuk mengatasi keterbatasan anggaran.

# data[].attributes.body
Minimnya Anggaran dan kondisi daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki daerah perairan, pasang surut.

# data[].attributes.body
Implementasi RPB, RPKB dan dokumen-dokumen kebencanaan lainnya. RPB sudah disusun dan sudah berjalan. Tantangan paling berat adalah rencana aksi dalam RPB tidak hanya wewenangnya kabupaten. Misalkan untuk masalah banjir pada Bengawan Solo dan anak-anak sungainya, mengenai penanganan sungai merupakan wewenang pemerintah pusat (BBWS).
Topografi rendah sehingga menjadi "langganan banjir". Dalam RPB dengan membangun tanggul dan dam yang menjadi wewenang pemerintah pusat.

# data[].attributes.body
Tantangan dalam implementasi adalah kemampuan OPD lintas sektor dalam laksanakan program penanggulangan bencana.
Strateginya dengan mensosialisasikan dokumen RPB kepada OPD terkait termasuk ke Bappeda sebagai perencana agar bisa memantau dan memasukkan program-program penanggulangan bencana pada OPD lintas sektor yang terdapat dalam RPB agar dapat terintegrasi

# data[].attributes.body
RPB sudah disusun tapi belum dilegalkan baik melalui perbaturan bupati atau peraturan daerah.
Tantangan: komitmen dari para pelaku kepentingan, anggaran, komunikasi bisa dilakukan sehingga dapat terjadi pemahaman yang sama dan efektif (penyamaan persepsi dan tujuan bersama).

# data[].attributes.body
Tantangan :
1. Belum Optimalnya Dukungan Anggaran Kebencanaan
2. Kurangnya Koordinasi antar Instansi terkait

# data[].attributes.body
Tantangannya adalah sulitnya koordinasi antar kepala OPD..sehingga yg banyak berkoordinasi dlm rangka penyusunan RPB adalah setingkat kasubag perencanaan..strateginya adalah diadakan rapat koordinasi sesering mungkin yg dipimpin oleh bupati atau sekda

# data[].attributes.headline
BPBD Kab. Gorontalo Utara belum menyusun  Dokumen RPB karena masih akan melakukan revisi Dokumen KRB Tahun 2022

# data[].attributes.subject
BPBD Kab. Gorontalo Utara belum menyusun  Dokumen RPB karena masih akan melakukan revisi Dokumen KRB Tahun 2022

# data[].attributes.body
Fungsi utama BPBD adalah komando dan koordinasi dengan mengacu pada UU PB. Bila instansi yang lain tidak melakukan maka BPBD akan melaksanakannya. Dalam PB kepala daerah perlu punya target-target misalnya untuk menangani banjir dll yang muncul dalam dokumen RPB. Untuk bidang yang lain, misalkan masalah sosial maka akan ditangani oleh Dinas Sosial.
Semua itu yang harus dikoordinasikan. Ini tugas berat tapi harus dilakukan agar tujuan kepala daerah dapat tercapai. Ini seperti tugas dirigen dalam orkestra.
Kita sudah punya tujuan jangka panjang berupa RIPB yang diturunkan ke dalam Rencana Nasional PB (nasional) dan RPB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan untuk mencapai Indonesia Tangguh dan ketangguhan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

# data[].attributes.headline
Agus-BPBD Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah

# data[].attributes.subject
Agus-BPBD Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah

# data[].attributes.body
Tantangan;
Bencana belum menjadi perhatian utama;
Urusan kebencanaan hanya menjadi urusan BPBD;
Paradigma penanggulangan bencana yang masih terkait urusan responsif belum preventif

Strategi;
Integrasi penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan;
....

# data[].attributes.body
Kota Cirebon sudah menganggarkan penyusunan RPBD di Renja 2022. Saat ini upaya yang dilakukan adalah dengan memasukkan pertimbangan rawan bencana dalam rancangan Rencana Detail Tata Ruang yang sedang disusun. Salah satu strategi yang dilakukan untuk integrasi muatan RPBD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah dengan membangun data spasial peta tematik kebencanaan. Data-data spasial ini sekaligus dapat menjadi tools untuk mengintegrasikan kebijakan penanganan bencana ke dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun Renstra dengan mendorong kondisi kebencanaan sebagai salah satu isu strategis.

# data[].attributes.body
via chat : pemda Kab.serang belum menyusun RPB karena belum tersedia anggaran