# data[].attributes.headline
Kondisi Kehidupan Politik Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.subject
Kondisi Kehidupan Politik Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.body
Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan, terjadi ketegangan, kekacauan dan berbagai insiden. Sebab ada pihak asing yang tidak ingin Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia masih bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang yang beralasan diminta Sekutu tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Indonesia juga menghadapi tentara Inggris atas nama Sekutu dan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) atas nama Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Sekutu. Pemerintahan negara Indonesia memang sudah terbentuk beserta alat kelengkapan negara tetapi masih banyak kekurangan di awal kemerdekaan.

# data[].attributes.headline
Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Politik

# data[].attributes.subject
Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Politik

# data[].attributes.body
1) Faktor Internal
• Adanya persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi untuk menjadi partai yang paling berpengaruh di Indonesia.
• Gangguan keamanan dalam negeri yang mengancam disintegrasi bangsa
• Bangsa Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang cocok sehingga terjadi
• Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi Parlementer.
2) Faktor Eksternal
• Kedatangan Sekutu (Inggris) yang di boncengi NICA (Belanda) yang ingin kembali menjajah Indonesia,menimbulkan pertempuran di berbagai daerah.
• Jepang memiliki status masih mempertahankan status quo pada wilayah Indonesia sampai Sekutu datang sehingga sering terjadi peperangan antara rakyat Indonesia dan tentara Jepang.

# data[].attributes.headline
Perkembangan Politik Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan 

# data[].attributes.subject
Perkembangan Politik Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan 

# data[].attributes.body
a. Terbentuknya Negara Indonesia

b. Pembentukan Alat Kelengkapan Negara dan pemerintahan

1) Pembentukan Lembaga Kementrian (Departemen)

2) Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah

3) Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara

4) Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Daerah

c. Pembentukan Provinsi di Seluruh Wiayah Indonesia
Pada awalnya wilayah Indonesia dibagi 8 provinsi. Provinsi Sumatra, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sunda Kecil ( Nusa Tenggara), Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, Provinsi Kalimantan.

d. Perubahan Fungsi KNIP

Perubahan fungsi KNIP dari hanya sebagai pembantu presiden menjadi lembaga legislatif. Bersama Presiden, KNIP juga ditetapkan ikut menetapkan Garis Garis Besar Haluan Negara.

e. Perkembangan Keragaman Ideologi dan Partai Politik

f. Perubahan Sistem Presidensial ke Parlementer
Indonesia mulai mengubah sistem pemerintahan dari Presidensial ke Parlementer yang diawali dengan Kabinet Syahrir.

g. Perpindahan Ibu Kota Negara
Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibukota negara sudah semakin kacau, pemerintah terus didesak dan diteror oleh kekuasaan asing. Oleh karena itu pemerintah merencanakan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Jakarta. Akhirnya Ibu Kota pindah ke Yogyakarta pada tanggal 14 Januari 1946.

h. Konflik Indonesia – Belanda hingga Pengakuan Kedaulatan.
Bangsa Indonesia menempuh jalan peperangan dan perundingan.
Upaya yang dilakukan antara lain melalui :
1) Perundingan Linggajati
2) Menghadapi Agresi Miter Belanda 1
3) Perundingan Renville
4) Menghadapi Agresi Militer Belanda II
5) Perundingan Room Roijen
6) Melaksanakan Konferensi Inter Indonesia sebelum mengikuti KMB
7) Mengikuti Konferensi Meja Bundar (KMB)

i. Berdirinya Republik Indonesia Serikat
Republik Indonesia (RIS) lahir atas hasil konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 2 November 1949.

j. Pembubaran RIS dan Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

k. Politik Luar Negeri
Pada awal kemerdekaan, politik luar negeri Indonesia difokuskan pada bagaimana memperoleh pengakuan dari negara lain atas kemerdekaannnya. Kemudian mencetuskan politik BEBAS AKTIF.

# data[].attributes.headline
Kondisi Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.subject
Kondisi Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.body
Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena :
▪ Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia.

▪ Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap.

▪ Kehidupan ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang membuat pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan.

▪ Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi.

▪ Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional.

▪ Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.

# data[].attributes.body
1. Terjadi Inflasi yang sangat tinggi Inflasi tersebut dapat
terjadi disebabkan karena :
▪ Beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali.
▪ Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yang jumlahnya mencapai 2,3 milyar.
▪ Republik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku.

2. Adanya Blokade ekonomi dari Belanda
Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluar-masuk perdagangan RI terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945.

3. Kekosongan Kas Negara
Kas Negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya belum ada sementara pengeluaran negara semakin bertambah.

# data[].attributes.headline
Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Ekonomi Indonesia 

# data[].attributes.subject
Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Ekonomi Indonesia 

# data[].attributes.body
1. Mengatasi Blokade Ekonomi Belanda (Nica)
a) Usaha bersifat politis, yaitu Diplomasi Beras ke India
b) Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri

2. Kebijakan Pemerintahan Menghadapi Buruknya Kondisi Ekonomi Indonesia
a) Konferensi Ekonomi Februari 1946
b) Pinjaman Nasional
c) Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.
d) Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948
e) Rencana Kasimo (Kasimo Plan)
f) Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)
g) Oeang Republik Indonesia (ORI)

# data[].attributes.headline
Kondisi Kehidupan Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Kondisi Kehidupan Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
Periode antara tahun 1950-1959 dalam sejarah Indonesia disebut sebagai sistem Demokrasi Palementer yang memperlihatkan semangat belajar berdemokrasi. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang dibangun mengalami kendala yang mengakibatkan jatuh bangun kabinet. Periode ini disebut oleh Wilopo, salah seorang Perdana Menteri di era tersebut (1952-1953) sebagai zaman pemerintahan partai-partai. Banyaknya partai-partai dianggap sebagai salah satu kendala yang mengakibatkan kabinet/ pemerintahan tidak berusia panjang dan silih berganti.
Ketika pemerintahan Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada Agustus 1950, RI kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan bentuk pemerintahan diikuti pula perubahan undang-undang dasarnya dari Konstitusi RIS ke UUD Sementara 1950. Perubahan ke UUD sementara ini membawa Indonesia memasuki masa Demokrasi Liberal. Masa Demokrasi Liberal di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut membawa dampak terganggunya stabilitas nasional di berbagai bidang kehidupan.
Pada era Demokrasi Liberal yang berlangsung dari 1950-1959 ada tujuh kabinet yang memegang pemerintahan, sehingga hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Jatuh bangunnya kabinet ini membuat program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kondisi inilah yang menyebabkan stabilitas nasional baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan keamanan terganggu. Pada era ini juga, Indonesia menjalankan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota Parlemen dan anggota Konstituante. Konstituante diberi tugas untuk membentuk UUD baru menggantikan UUD sementara. Sayangnya beban tugas yang diemban oleh Konstituante tidak dapat diselesaikan. Kondisi ini menambah kisruh situasi politik pada masa itu sehingga mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit tersebut membawa Indonesia mengakhir masa demokrasi parlementer dan memasuki Demokrasi Terpimpin.
Terkait dengan pembahasan mengenai perkembangan politik pada masa demokrasi liberal akan diuraikan mengenai sistem pemerintahan, sistem kepartaian dan Pelaksanaan Pemilu I tahun 1955.

# data[].attributes.headline
1. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

# data[].attributes.subject
1. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

# data[].attributes.body
Program pokok dari Kabinet Natsir :
• Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
• Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
• Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
• Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
• Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

# data[].attributes.headline
2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)

# data[].attributes.subject
2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)

# data[].attributes.body
Program pokok dari Kabinet Soekiman :
1. Menjamin keamanan dan ketentraman
2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
3. Mempercepat persiapan pemilihan umum.
4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.
5. Menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.

# data[].attributes.body
Program pokok dari Kabinet Wilopo :
1. Program dalam negeri:
a. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD
b. Meningkatkan kemakmuran rakyat,
c. Meningkatkan pendidikan rakyat,
d. Pemulihan stabilitas keamanan negara
2. Program luar negeri:
a. Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda,
b. Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia
c. Menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

# data[].attributes.headline
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

# data[].attributes.subject
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

# data[].attributes.body
Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I:
1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran
2. Menyelenggarakan Pemilu dengan segera
3. Pembebasan Irian Barat secepatnya
4. Pelaksanaan politik bebas-aktif
5. Peninjauan kembali persetujuan KMB.
6. Penyelesaian pertikaian politik.

# data[].attributes.headline
5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

# data[].attributes.subject
5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

# data[].attributes.body
Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap :
1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru
3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
4. Perjuangan pengembalian Irian Barat
5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

# data[].attributes.headline
6. Kabinet Ali Sastramojoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

# data[].attributes.subject
6. Kabinet Ali Sastramojoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

# data[].attributes.body
Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Rencana Pembangunan Lima Tahun) :
1. Perjuangan pengembalian Irian Barat
2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.
3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. 4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.
6. Pembatalan KMB
7. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif
8. Melaksanakan keputusan KAA.

# data[].attributes.headline
7. Kabinet Djuanda (9 April 1957- 5 Juli 1959)

# data[].attributes.subject
7. Kabinet Djuanda (9 April 1957- 5 Juli 1959)

# data[].attributes.body
Program pokok dari Kabinet Djuanda dikenal sebagai Panca Karya yaitu:
• Membentuk Dewan Nasional
• Normalisasi keadaan RI
• Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB
• Perjuangan pengembalian Irian Jaya
• Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan

# data[].attributes.headline
Pelaksanaan Pemerintahan Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Pelaksanaan Pemerintahan Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
1. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)

3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

6. Kabinet Ali Sastramojoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

7. Kabinet Djuanda (9 April 1957- 5 Juli 1959)

# data[].attributes.body
Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multi partai. Pembentukan partai politik ini menurut Mohammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin- pemimpin barisan perjuangan. Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan dari pada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah.
Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet, kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial ekonomi dan keamanan.
Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin.

# data[].attributes.body
Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan Konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955) dengan membentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada 31 Mei 1954. Namun pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa kabinet Ali I karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum, yaitu kabinet Burhanuddin Harahap.
Pemilihan umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum ini menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemilihan umum 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia.

# data[].attributes.headline
Kondisi Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Kondisi Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia sebagai hasil Konferensi Meja Bundar, diikuti dengan pembentukan dan pembubaran RIS, Indonesia yang telah kembali ke bentuk negara kesatuan dan memasuki masa demokrasi liberal mengalami banyak permasalahan ekonomi, antara lain: besarnya jumlah mata uang yang beredar, Tingginya biaya hidup, Hutang luar negeri yang mencapai 1,5 trilyun Rupiah dan hutang dalam negeri yang mencapai 2,8 trilyun Rupiah. Defisit sebesar 5,1 miliar Rupiah yang harus ditanggung pemerintah, dan Pertambahan jumlah penduduk dengan taraf hidup yang rendah.

# data[].attributes.headline
Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Permasalahan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Permasalahan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
Permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada pada Masa Demokrasi Liberal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
1. Ekspor Indonesia hanya bergantung pada satu bidang yaitu pertanian dan perkebunan
2. Politik keuangan pemerintahan Indonesia masih mewarisi peninggalan kolonial,
3. Belum banyak pengalaman dalam menata ekonomi,
4. Tenaga ahli dan dana untuk menata ekonomi belum terpenuhi dengan baik.
5. Terjadi banyak pemberontakan di daerah yang menyebabkan tingginya pengeluaran negara untuk bidang keamanan dan militer.
6. Kabinet yang terlalu sering berganti menyebabkan rencana ekonomi yang telah disusun tidak berhasil dieksekusi sampai sempurna.

# data[].attributes.attachment_caption
Contoh mata uang yang digunting (Gunting Syafruddin)

# data[].attributes.headline
Upaya-Upaya Pemerintah untuk Memperbaiki Keadaan Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Upaya-Upaya Pemerintah untuk Memperbaiki Keadaan Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
1. Kebijakan Gunting Syafruddin.

2. Sistem Ekonomi Gerakan Banteng.

3. Nasionalisasi De Javanesche Bank yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda menjadi Bank Indonesia untuk menghilangkan hambatan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter seperti pemberian kredit.

4. Sistem Ekonomi Ali Baba, yang bertujuan memajukan pengusaha pribumi (Ali) dengan bekerja sama dengan perusahaan non-pribumi (Baba).

5. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang disusun oleh Biro Perancang Nasional dipimpin oleh Menteri Perancang Nasional, Ir. Djuanda.

6. Musyawarah Nasional Pembangunan, untuk menghasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang.

7. Pembubaran Uni Indonesia-Belanda untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda.

# data[].attributes.headline
Pembubaran Uni Indonesia-Belanda untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda.

# data[].attributes.subject
Pembubaran Uni Indonesia-Belanda untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda.

# data[].attributes.body
Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finek). Perundingan ini dilakukan pada tangal 7 Januari 1956.
Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut:
1. Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB
2. Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
3. Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain.
4. Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh Pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan fineknya dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Febuari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.

# data[].attributes.body
Berakhirnya Masa Demokrasi Liberal dilatarbelakangi oleh :
1. Terjadinya ketidakstabilan politik yang disebabkan sering bergantinya kabinet
2. Kegagalan badan konstituante dalam merancang Undang-undang yang baru.

Masa Demokrasi Liberal resmi berakhir setelah adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno.

Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 antara lain:

1. Pembubaran Badan Kontituante

2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950

3. Pembentukan MPRS dan DPAS