# data[].attributes.body
XII MIPA 4/06

# data[].attributes.body
Sistem Presidensial
Sistem Parlementer

# data[].attributes.body
1)      Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)

2)      Kabinet Sukiman (26 April 1951-23 Februari 1952)

3)      Kabinet Wilopo (30 Maret 1952–2 Juni 1953)

4)      Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953–24 Juli 1955)

5)      Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)

6)      Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956-1957)

7)      Kabinet Karya (Djuanda/Zaken) (9 April 1957–5 Juli 1959)

# data[].attributes.body
Beberapa partai politik yang muncul setelah dikeluarkannya Maklumat 3 November 1945 adalah sebagai berikut :

1. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) berdiri 7 November 1945, dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjosanjoyo

2. Partai Komunis Indonesia (PKI) berdiri 7 November 1945, dipimpin oleh Moh. Yusuf

3. Partai Buruh Indonesia (PBI) berdiri 8 November 1945, dipimpin oleh Nyono

4. Partai Rakyat Jelata (PRJ) berdiri tanggal 8 November 1945, dipimpin oleh Sutan Dewanis

5. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) berdiri 10 November 1945, dipimpin oleh Probowinoto

6. Partai Sosialis Indonesia (PSI) berdiri 20 November 1945, dipimpin oleh Amir Syarifuddin

7. Partai Rakyat Sosialis (PRS) berdiri tanggal 20 November 1945, dipimpin oleh Sutan Syahrir.

8. PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia) berdiri 8 Desember 1945, dipimpin oleh I.J. Kasimo.

9. Persatuan Rakyat Marhaen (Permai) berdiri 17 Desember 1945, didirikan oleh J.B. Assa

10. PNI (Partai Nasional Indonesia) berdiri tanggal 29 Januari 1946, dipimpin oleh Sidik Joyosukarto

# data[].attributes.body
Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan Konstituante dalam menyusun UUD:
1. Perdebatan berlarut-larut dalam Konstituante.
2. Adanya perselisihan antar partai
3. Munculnya desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945.

Kegagalan Konstituante dalam menyusun konstitusi yang baru mendorong mengusulkan kembali UUD 1945. Pada akhirnya Konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959.

# data[].attributes.body
Permasalahan ekonomi:
1. Hiperinflasi (naiknya harga barang secara cepat dan menurunnya daya beli)
2. Blokade Ekonomi Negara oleh Belanda pada November 1945
3. Kekosongan Kas Negara akibat blokade ekonomi yang dilakukan Belanda

Upaya Penyelamatan Perekonomian Indonesia
1. Mengatasi masalah keuangan
2. Menembus Blokade Ekonomi Belanda
3. Menyelenggarakan Konferensi Ekonomi
4. Membentuk Planing Board (Badan Perncang Ekonomi)
5. Melaksanakan Kasimo Plan
6. Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)
7. Melaksanakan Program Pinjaman Nasional

# data[].attributes.body
Pemasalahan ekonomi:
1. Sistem ekonomi kolonial yang masih mengakar kuat
2. Menurunnya volume perdagangan nasional
3. Masih adanya ikatan ekonomi dengan Pemerintah Belanda

Kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi:
1. Gunting Syarifuddin
2. Gerakan Banteng
3. Nasionalisasi perusahaan asing
4. Sistem ekonomi Ali-Baba