# data[].attributes.body
a.) Terbentuknya Negara Indonesia
b.) Pembentukan Alat Kelengkapan Negara dan pemerintahan
- Pembentukan Lembaga Kementrian (Departemen)
- Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah
- Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara
- Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Daerah
c.) Pembentukan 8 Provinsi dan Gubernur di Seluruh Wiayah Indonesia
- Provinsi Sumatra
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Sunda Kecil ( Nusa Tenggara)
- Provinsi Maluku
- Provinsi Sulawesi
- Provinsi Kalimantan
d.) Perubahan Fungsi KNIP
e.) Perkembangan Keragaman Ideologi dan Partai Politik

# data[].attributes.body
Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan terjadi ketegangan, kekacauan dan berbagai insiden. Sebab ada pihakasing yang tidak ingin Indonesia merdeka.
Kondisi politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih belum stabil karena disebabkan oleh :
1) Faktor Internal
• Adanya persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi untuk menjadi partai yang paling berpengaruh di Indonesia.
• Gangguan keamanan dalam negeri yang mengancam disintegrasi bangsa
• Bangsa Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang cocok sehingga
terjadi
• perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi Parlementer.

2) Faktor Eksternal
• Kedatangan Sekutu (Inggris) yang di boncengi NICA (Belanda) yang ingin kembali menjajah Indonesia,menimbulkan pertempuran di berbagai daerah.
• Jepang memiliki status masih mempertahankan status quo pada wilayah
Indonesia sampai Sekutu datang sehingga sering terjadi peperangan antara rakyat
Indonesia dan tentara Jepang.

# data[].attributes.body
1. Masa Awal Kemerdekaan
a.) Permasalahan Ekonomi
-Hiperinflasi menyebabkan nilai uang kertas mengalami kemerosotan secara berlebihan.
- Blokade Ekonomi Negara
Belanda melakukan blokade terhadap perekonomian Indonesia, sehingga  mengacaukan perekonomian Indonesia, menciptakan kerusuhan sosial, menekan Indonesia agar bisa dikuasai kembali. Karena hal tersebut, menyebabkan pintu perdagangan Indonesia tertutup dan kegiatan ekspor terhenti.
- Kekosongan Kas Negara
Aksi Belanda tersebut menyebabkan kas negara Indonesia kosong serta pajak dan bea masuk berkurang dratis sehingga pendapatan pemerintah Indonesia tidak sebanding dengan pengeluaran.

# data[].attributes.body
b.) Upaya Penyelamatan Perekonomian Indonesia
• Mengatasi Masalah Keuangan dengan cara menetapkan tiga mata uang yang berlaku di Indonesia yaitu
- Mata uang De Javasche Bank
- Mata uang Hindia Belanda dan
- Mata uang  Jepang.
Pada 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan uang kertas yang disebut Oeang Repoeblik Indonesia (ORI)
• Menembus Blokade Ekonomi Belanda:
- Melakukan operasi POPDA & APWI
- Melakukan diplomasi ke India
- Membentuk Banking and Trading Corporation (BTC)
- Membentuk Indonesia Office (Indof)
- Membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN)
• Menyelenggarakan Konferensi Ekonomi
• Membentuk Planning Board (Badan Perancang Ekonomi)
• Melaksanakan Kasimo Plan
• Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)
• Melaksanakan Program Pinjaman Nasional

# data[].attributes.body
c.) Kebijakan untuk Mengatasi Permasalahan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal:
• Kebijakan Gunting Syafruddin.
• Gerakan Benteng.
• Nasionalisasi perusahaan asing.
• Sistem Ekonomi Ali-Baba.

# data[].attributes.body
2. Masa Demokrasi Liberal
Masa Demokrasi Liberal kondisi perekonomian Indonesia belum stabil.
Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal:
a.) Pemikiran Ekonomi Nasional
Soemitro Djojohadikusumo merupakan menteri keuangan pada masa pemerintahan Demokrasi Liberal. Soemitro Djojohadikusumo berusaha merangkul menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. Diwujudkan melalui Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) atau sering disebut Plan Soemitro.
b.) Sistem Ekonomi Liberal
Pemerintah belum mampu meningkatkan produksi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Menghadapi permasalahan ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia mulai menerapkan sistem ekonomi liberal.

# data[].attributes.headline
Dinamika Ekonomi pada Masa Awal Kemerdekaan hingga Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Dinamika Ekonomi pada Masa Awal Kemerdekaan hingga Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
f.) Perubahan Sistem Presidensial ke Parlementer
g.) Perpindahan Ibu Kota Negara
h.)Konflik Indonesia – Belanda hingga Pengakuan Kedaulatan
Upaya yang dilakukan antara lain melalui :
- Perundingan Linggajati
- Menghadapi Agresi Miter Belanda I
- Perundingan Renville
- Menghadapi Agresi Militer Belanda II
- Perundingan Room Roijen
- Melaksanakan Konferensi Inter Indonesia sebelum mengikuti KMB
- Mengikuti Konferensi Meja Bundar (KMB)
i.) Berdirinya Republik Indonesia Serikat
j.) Pembubaran RIS dan Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
k.)Politik Luar Negeri -> BEBAS AKTIF

# data[].attributes.headline
Dinamika Perkembangan Politik Indonesia Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.subject
Dinamika Perkembangan Politik Indonesia Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.headline
Kondisi Kehidupan Indonesia Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.subject
Kondisi Kehidupan Indonesia Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.body
2. Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal
Pada masa Demokrasi Liberal presiden hanya bertugas sebagai kepala negara. Adapun kabinet-kabinet pada masa Demokrasi Liberal:
- Kabinet Natsir
- Kabinet Sukiman
- Kabinet Wilopo
- Kabinet Ali Sastroamidjojo I
- Kabinet Burhanuddin Harahap
- Kabinet Ali Sastroamidjojo II
- Kabinet Djuanda/Karya

# data[].attributes.body
• Usulan tersebut disetujui oleh Presiden dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah pada 14 November 1945 menyatakan pertanggungjawaban menteri kepada parlemen.
• Pada awal kemerdekaan terjadi perubahan fungsi KNIP. KNIP berfungsi sebagaimana pembantu presiden. Akan tetapi, sejak Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP menjadi parlemen, fungsi KNIP menjadi majelis legislatif.
• Adanya kebijakan Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) pada masa pemerintahan Kabinet Amir Syarifuddin.

# data[].attributes.body
1. Sistem Pemerintahan
• Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa awal kemerdekaan adalah sistem presidensial. Presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Akan tetapi, sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena menerapkan sistem parlementer.
• Sistem parlementer bermula dari usulan BP-KNIP mengenai perubahan pertanggungjawaban menteri kepada KNIP. Usulan tersebut disampaikan melalui Maklumat BP-KNIP Nomor 5 Tanggal 11 November 1945 tentang perubahan sistem ketatanegaraan dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer.

# data[].attributes.headline
Dinamika Politik pada Masa Awal Kemerdekaan hingga Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Dinamika Politik pada Masa Awal Kemerdekaan hingga Masa Demokrasi Liberal