# data[].attributes.body
Demokrasi Parlementer 1945-1959

Menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya perstuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.

6 Ciri Demokrasi Parlementer Indonesia:

1. Presiden Sebagai Kepala Negara, Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan.

2. Eksekutif Bertanggung jawab pada Legislatif.

3. Kekuasaan Eksekutif dapat Dijatuhkan Oleh Legislatif.

4. Hak Prerogatif Dimiliki Perdana Menteri.

5. Eksekutif Ditunjuk oleh Legislatif.

6. Menteri Bertanggungjawab pada Legislatif.

# data[].attributes.body
Demokrasi Terpimpin 1959-1965

Masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini di tandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.

Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin:

1. Kekuasaan Presiden Mendominasi
2. Partai Politik Yang Pergerakannya Dibatasi
3. Menguatkan Peran Militer
4, Paham Komunis Yang Kian Berkembang
5. Keberadaan Pers Yang Terkekang
6. Sentralisasi Tidak Merata
7. Pelanggaran Prinsip Kebebasan dan Kekuasaan Kehakiman
8. HAM yang kian Menurun
9. Batas Wewenang Yang Tinggi
10. Terbentuknya Negara Ekstra Konstutional
11. Fungsi Presiden Diutamakan

# data[].attributes.body
Demokrasi Pancasila era Orba 1966-1998

masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan system presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR dalam rangka meluruskan kembali penyelewangan terhadap UUD 1945 yaitu terjadi di masa demokrasi terpimpin.

Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga Negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa ini , nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimilasi politis penguasaan saat itu, sebab kenyataanya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

Ciri-ciri Demokrasi Pancasila era Orba

1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi.

2. Rekrutmen politik bersifat tertutup.

3. Terjadi kecurangan pada Pemilihan Umum.

4. Pelaksanaan hak-hak dasar warga negara lemah.

# data[].attributes.body
Demokrasi Pancasila Era Reformasi 1998-Sekarang

masa demokrasi Pancasila era Reformasi dengan berakat pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga Negara, aksekutif, legeslatif dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jikalau esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktek demokrasi tatkala Pemilu memang demikian, namun dalam pelaksanaanya setelah pemilu banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih kea rah pembagian kekuasaan antara preside dan partai politik dalam DPR. Dengan lain perkataan model demokrasi era reformasi dewasa ini kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ciri-ciri Demokrasi Pancasila era Reformasi

1. Pemilu lebih demokratis

2. Rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah

3. Pola rekrutmen politik terbuka

4. Hak-hak dasar warga negara terjamin