# data[].attributes.body
Sistem ekonomi liberal disebut juga dengan sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi laissez faire. Sistem ekonomi liberal merupakan suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

# data[].attributes.body
1. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki faktor-faktor produksi.

2. Hak perorangan diakui.

3. Sebagian besar modal dan kegiatan ekonomi di kuasai oleh swasta.

4. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar.

5. Peran pemerintah dalam perekonomian sangat kecil.

6. Setiap kegiatan ekonomi bersifat mencari keuntungan.

7. Kegiatan perekonomian selalu didasarkan atas kondisi pasar.

8. Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.

9. Terjadinya persaingan bebas antar pengusaha.

# data[].attributes.body
Kebijakan Gerakan Benteng merupakan rangkaian kebijakan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang dimulai pada April 1950 dan dicetuskan oleh Soemitro Djojohadikusumo. Inti kebijakan ini adalah memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

# data[].attributes.body
Sistem Multipartai adalah sistem dimana banyak partai berada dalam politik dan parlemen. Sistem ini berbeda dengan sistem partai tunggal, yang dianut oleh negara-negara komunis, sistem dua partai yang dianut di Amerika Serikat, atau sistem tiga partai pada masa orde baru.

# data[].attributes.body
Program Gunting Syafruddin tersebut diinisiasi oleh Syafruddin Prawiranegara yang menjabat sebagai menteri keuangan pada masa Demokrasi Liberal. Kebijakan ini dilakukan dengan memotong nilai uang (sanering) yang bernilai Rp2,5 ke atas hingga nilai  setengahnya dan bertujuan menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp5,1 miliar. Untuk menindaklanjuti kebijakan ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pengeluaran Uang Kertas Baru. Kebijakan ini berlaku mulai 15 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Tanggal 15 Maret 1950.

# data[].attributes.headline
Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955) 

# data[].attributes.subject
Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955) 

# data[].attributes.body
Perdana menteri sekaligus pimpinan kabinet ini adalah Ali Sastroamidjojo yang berasal dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Beberapa program kerja kabinet Ali Sastroamidjojo I yang terkenal adalah persiapan pemilu di tahun 1955, penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA), dan program ekonomi bernama “Sistem Ekonomi Ali-Baba.” Selain itu, kabinet ini berhasil mengurusi persiapan-persiapan pemilu seperti penyusunan dasar hukum yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu. Kabinet ini harus mundur karena menghadapi mosi tidak percaya dari partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menarik dukungan mereka terhadap kabinet, sehingga secara sistem parlemen Kabinet Ali Sastroamidjojo I kekurangan suara yang dibutuhkan untuk tetap memimpin pemerintahan.

# data[].attributes.headline
Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

# data[].attributes.subject
Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

# data[].attributes.body
Perdana menteri sekaligus pimpinan kabinet ini adalah Ali Sastroamidjojo yang berasal dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Berbeda dengan yang lainnya, kabinet ini menjadi satu-satunya kabinet yang memerintah melalui pemilihan umum di masa Indonesia era demokrasi liberal. Beberapa program kerja kabinet Ali Sastroamidjojo II yang terkenal adalah pembatalan hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) sebagai bentuk protes kepada Belanda, serta urusan pemerintahan dalam negeri. Kabinet ini harus mundur karena menghadapi mosi tidak percaya dari salah satu organisasi binaan partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang bernama “Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia.” Dengan demikian, secara sistem parlemen Kabinet Ali Sastroamidjojo II kembali kekurangan suara yang dibutuhkan untuk tetap memimpin pemerintahan.

# data[].attributes.headline
Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)

# data[].attributes.subject
Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)

# data[].attributes.body
Perdana menteri sekaligus pimpinan kabinet ini adalah Burhanuddin Harahap yang berasal dari Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Beberapa program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap yang terkenal adalah penyelenggaraan pemilu 1955, harmonisasi hubungan Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat (TNI-AD), dan pemutusan hubungan Uni Indonesia-Belanda sebagai bentuk protes atas masalah Irian Barat. Kabinet ini harus mundur karena kinerja program kabinet ini hanya sebatas menyelenggarakan jalannya pemilihan umum 1955 saja. Seusainya pemilihan umum digelar, pemenang pemilu tersebut akan menjadi kabinet pemerintahan berikutnya

# data[].attributes.headline
Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 5 Juli 1959)

# data[].attributes.subject
Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 5 Juli 1959)

# data[].attributes.body
Perdana menteri sekaligus pimpinan kabinet ini adalah Djuanda Kartawidjaja yang merupakan tokoh profesional (teknokrat). Berbeda dengan yang lainnya, kabinet ini menjadi satu-satunya kabinet yang berkuasa melalui mandat yang diberikan langsung oleh Presiden Soekarno melalui peristiwa yang bernama “Konsepsi Presiden” pada tanggal 21 Februari 1957. Beberapa program kerja Kabinet Djuanda yang terkenal adalah musyawarah nasional antar tokoh daerah dan tokoh yang melalukan protes dan pemberontakan, lalu pengupayaan Irian Barat, dan juga Deklarasi Djuanda. Kabinet ini harus mundur karena perubahan sistem politik yang dilakukan Presiden Soekarno melalui sebuah peristiwa besar yang bernama “Dekrit Presiden” pada tanggal 5 Juli 1959.

# data[].attributes.body
Pada masa Demokrasi liberal, terdapat kebebasan dalam membentuk partai politik dan mengikutkan partai dalam pemilihan umum. Pada masa ini, terdapat berbagai partai dengan paham yang beragam, mulai dari nasionalis, keagamaan (baik Islam maupun Kristen) hingga komunis.

# data[].attributes.body
Keragaman partai politik pada masa Demokrasi liberal dapat dilihat pada hasil pemilihan umum 1955.

Dalam pemilihan ini, pelaksanaanya sangat demokratis dan berjalan sukses. Ratusan partai dan calon individu bersaing. Para calon individu  bersaing. Para calon pemilih berhasil didaftarkan dan mengikuti pemilihan, meskipun pada waktu itu kondisi Indonesia baru merdeka dan akses transportasi dan kemampuan baca tulis penduduk masih rendah.

# data[].attributes.body
Dari hasil pemilihan umum, empat partai-partai terbesar adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan 8.434.653 suara(22,3%) dan 57 kursi. Masyumi dengan 7.903.886 suara (20,9%) dan 57 kursi. Nahdatul Ulama dengan 6.955.141 suara(18,4%) dan 45 kursi, serta Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan 6.176.914 suara(16,4%) dan 39 kursi.

# data[].attributes.headline
Kabinet Natsir (September 1950 - Maret 1951).

# data[].attributes.subject
Kabinet Natsir (September 1950 - Maret 1951).

# data[].attributes.body
Mohammad Natsir merupakan perdana menteri pertama pada masa Demokrasi Liberal. Setelah masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Natsir lebih dulu menjadi anggota KNIP sebelum akhirnya terpilih menjadi perdana menteri. Pada tanggal 3 April 1950, Natsir mengajukan Mosi Integral Natsir yang bertujuan untuk memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam NKRI yang sebelumnya berbentuk serikat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, Soekarno pun akhirnya mengangkat Mohammad Natsir sebagai perdana menteri pada 17 Agustus 1950. Diangkatnya Natsir sebagai Perdana Menteri juga menjadi awal terbentuknya Kabinet Natsir pada 6 September 1950.
Pada 22 Januari 1951 PNI melalui Hadikusumo mengeluarkan mosi tuntutan agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1950 tentang Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan Daerah dan diganti dengan UU baru yang lebih demokratis

# data[].attributes.body
Nasionalisasi merupakan tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Pengalihan hak milik modal asing dilakukan karena Belanda dianggap mengingkari janji dengan tidak menyerahkan kembali Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia sesuai kesepakatan KMB.Melalui kebijakan ini, pemerintah mengambil alih banyak perusahaan Belanda. Pemerintah kemudian membentuk badan koordinasi yang bertugas membina perusahaan-perusahaan tersebut. Badan tersebut dinamakan Badan Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Belanda (BANAS). Salah satu usaha BANAS adalah membentuk perusahaan baru untuk mewadahi lima perusahaan Belanda yang masuk disebut The Big Five. Dalam perkembangannya, perusahaan-perusahaan ini bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

# data[].attributes.body
Sistem ekonomi Ali–Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokroadisurjo yang pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I menjabat sebagai menteri perekonomian. Kebijakan ini bertujuan menciptakan kerja sama antara pengusaha pribumi (Ali) dengan pengusaha nonpribumi (Baba). Kebijakan ini mendorong berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi dalam usaha merombak sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Langkah yang diambil pemerintah dalam sistem ekonomi Ali-Baba sebagai berikut.

1. Mewajibkan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia untuk memberikan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia.

2. Memberikan tanggung jawab kepada tenaga kerja Indonesia agar dapat menduduki jabatan staf.

3. Mendirikan perusahaan negara.

4. Menyediakan kredit dan lisensi kepada perusahaan swasta nasional.

# data[].attributes.headline
Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952)

# data[].attributes.subject
Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952)

# data[].attributes.body
Kabinet Sukiman menjadi kabinet kedua yang dibentuk setelah bubarnya Negara Republik Indonesia Serikat. Diketuai oleh Sukiman dan wakil Suwiryo, kabinet ini bertugas sejak tanggal 27 April 1951 sampai 23 Februari 1952. Kabinet Sukiman tidak bertahan lama karena terjadi beberapa permasalahan. salah satunya politik luar negeri yang dianggap condong ke negara-negara Barat. Kondisi ini ditunjukkan dengan penandatanganan Mutual Security Act (MSA). pada 15 Januari 1952. akhirnya pada 23 Februari 1952 Kabinet Sukiman menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno

# data[].attributes.headline
Tindakan Melepas Ekonomi dengan Belanda - Perundingan Finek

# data[].attributes.subject
Tindakan Melepas Ekonomi dengan Belanda - Perundingan Finek

# data[].attributes.body
Perundingan Financial Ekonomi (Finek) ini dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 1956. Pemerintah Indonesia dengan sepihak melaksanakan rancangan yang telah diajukan dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada 13 Februari 1956.

# data[].attributes.body
Kabinet Wilopo merupakan Koalisi antara PNI dan Masyumi. Salah satunya aspek menarik dari kabinet Wilopo adalah penerapan sistem zaken kabinet, yaitu kabinet terdiri atas menteri-menteri yang ahli dibidangnya. dengan sistem ini Wilopo berharap kabinet mampu bekerja secara profesional dan menyelesaikan permasalahan bangsa tanpa mengutamakan kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Kabinet Wilopo mendapat dukungan lebih besar daripada kabinet sebelumnya. Meskipun demikian, kabinet Wilopo tidak lepas dari permasalahan. Pemerintahan Kabinet Wilopo makin tidak stabil saat terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Akibatnya peristiwa ini, Sidik Kertapati yang menjabat sebagai ketua Sarekat Tani Indonesia mengirim mosi tidak percaya kepada parlemen melalui fraksi PNI. Mosi tersebut menyebabkan Kabinet Wilopo mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno pada 2 Juni 1953.

# data[].attributes.headline
Tindakan Melepas Ekonomi dengan Belanda - Biro Perancang Keuangan 

# data[].attributes.subject
Tindakan Melepas Ekonomi dengan Belanda - Biro Perancang Keuangan 

# data[].attributes.body
Dibentuk pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Dipimpin oleh Djuanda Kartawidjaja.

# data[].attributes.headline
Tindakan Melepas Ekonomi dengan Belanda - Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

# data[].attributes.subject
Tindakan Melepas Ekonomi dengan Belanda - Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

# data[].attributes.body
Merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Biro Perancang Negara. Disetujui DPR pada 11 November 1958. Pada 1957 sasaran prioritas RPLT diubah menjadi Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap).

# data[].attributes.body
Menumbuhkan inisiatif dan kreasi pada masyarakat dalam mengatur suatu kegiatan perekonomian;

Menimbulkan dan meningkatkan persaingan untuk maju;

Semua pihak mempunyai hak dalam mempunyai sumber-sumber produksi baik barang dan jasa.

Meningkatkan suatu efisiensi dan efektivitas tinggi yang didasarkan motif mencari laba

# data[].attributes.body
Banyak nya terjadi monopoli masyarakat;

Menyamakan sebuah pendapatan tidak mudah dilakukan akibat dari persaingan bebas;

Masyarakat kaya akan semakin kaya sedangkan bagi masyarakat miskin tetap miskin;

Munculnya persaingan tidak sehat;

Rentan terjadi krisis ekonomi;

Eksploitasi SDA yang berlebihan.

# data[].attributes.headline
Pelantikan Konstituante dan Tugas Konstituante

# data[].attributes.subject
Pelantikan Konstituante dan Tugas Konstituante

# data[].attributes.body
Pada 10 November 1956, Presiden Soekarno melantik 514 anggota konstituante. Anggota konstituante mewakili beberapa partai politik, golongan, dan aliran. Selain ketiga unsur tersebut, dalam konstituante terdapat perwakilan dari Golongan Minoritas yang mewakili setiap etnik di Indonesia. Kelompok minoritas yang ditetapkan jumlah kursinya antara lain;
1. Golongan Tionghoa mendapatkan 18 kursi.
2. Golongan Eropa mendapatkan 12 kursi.
3. Golongan Arab mendapatkan 6 kursi.

Tugas konstituante
Konstituante adalah dewan perwakilan bertugas membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

# data[].attributes.body
Konstituante tidak dapat menuntaskan tugas utamanya, yaitu menetapkan dasar negara. Kegagalan konstituante tersebut disebabkan  oleh 3 faktor berikut:
a. Perdebatan yang berlarut-larut dalam konstituante.
b. Adanya perselisihan antarpartai.
c. Munculnya desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945.

Perdebatan berlarut-larut dalam konstituante berkaitan erat dengan perselisihan antarpartai terkait perbedaan ideologi dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Dalam sidang dewan konstituante muncul 3 usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai. Ketiga usulan tersebut sebai beritut:
1. Dasar negara Pancasila diusung oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki
2. Dasar negara Islam diusung oleh Masyumi, NU dan PSII
3. Dasar negara sosial ekonomi diusung oleh partai Murba dan partai Buruh.

# data[].attributes.headline
Usulan Presiden Ir. Soekarno dan pemungutan suara yang berujung kebuntuan

# data[].attributes.subject
Usulan Presiden Ir. Soekarno dan pemungutan suara yang berujung kebuntuan

# data[].attributes.body
Kegagalan konstituante dalam menjalankan tugasnya, mendorong Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan konstituante harus menerima Undang-Undang Dasar 1945 tanpa perubahan.

Menanggapi usulan tersebut, anggota konstituante mengadakan pemungutan suara pada 30 Mei 1959. Akan tetapi, hasil dari pemungutan suara tidak mencapai korum, yaitu 2/3 dari jumlah suara anggota yang masuk. Tiga kali diadakan pemungutan suara dan tiga kali juga hasil pemungutan suara tidak mencapai kuorum. Ketua sidang memutuskan tidak akan mengadakan pemungutan suara lagi, dan dilanjutkan masa Reses (masa tidak bersidang).

# data[].attributes.headline
Pemberhentian Konstituante melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959

# data[].attributes.subject
Pemberhentian Konstituante melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959

# data[].attributes.body
Adanya masa reses, mendorong A. H. Nasution selaku KSAD dan penguasa perang pusat (Peperpu) dengan persetujuan Perdana Mentri Djuanda melarang sementara semua kegiatan politik dan menunda semua sidang Konstituante.

Pada akhirnya Konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

# data[].attributes.body
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953, pemilu tahun 1955  dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen (DPR) dan Konstituante.

# data[].attributes.body
Sistem yang digunakan pada Pemilu 1955 adalah sistem perwakilan proporsional. Berdasarkan sistem ini, wilayah Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan. Tapi, pada akhirnya, daerah ke-16 Indonesia yaitu Irian Barat gagal melaksanakan pemilu karena pada saat itu, daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda.

# data[].attributes.body
Sebelum Pemilu 1955 dilaksanakan, pastinya terdapat proses pendaftaran. Proses pendaftaran ini bertujuan agar seluruh warga dapat memiliki hak suara yang sah sebagai pemilih. Proses pendaftaran ini dilaksanakan sejak bulan Mei 1954 dan selesai pada bulan November 1954.

Lalu, Pelaksanaan Pemilu 1955 sendiri dibagi menjadidua tahap nih! Pembagian ini dilakukan berdasarkan tujuannya, yaitu:

1. Tahap pertama merupakan pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dengan diikuti oleh 29 partai politik dan individu.

2. Tahap kedua merupakan pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.

Pada saat itu, jumlah warga yang memenuhi syarat untuk masuk bilik suara adalah sebesar 43.104.464 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 87,65% atau sebanyak 37.875.229 jiwa telah menggunakan hak pilihnya dengan baik.

# data[].attributes.body
Sejarah sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer atau Liberal diterapkan di Indonesia pada 1950-1959. Ketika menganut sistem ini, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh perdana menteri bersama presiden sebagai kepala negara.

# data[].attributes.body
Tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat (RIS), yang merupakan bentuk negara hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) dan pengakuan kedaulatan dengan Belanda, resmi dibubarkan.

# data[].attributes.body
Abdurakhman dan kawan-kawan dalam Sejarah Indonesia Kelas 12 (2015:48) menyebutkan bahwa RIS kemudian diganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seiring dengan itu, sistem pemerintahannya pun berubah menjadi Demokrasi Parlementer dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

# data[].attributes.body
Menurut tulisan Ahmad Muslih dan kawan-kawan dalam Ilmu Pengetahuan Sosial (2015:96), pada masa Demokrasi Parlementer, muncul partai-partai politik baru yang bebas berpendapat serta mengkritisi pemerintahan. Kendati awal kelahiran semua partai ini merupakan semangat revolusi, namun akhirnya mengakibatkan persaingan tidak sehat. Bahkan, bisa dikatakan ketika masa itu Indonesia mengalami ketidakstabilan pemerintahan.

# data[].attributes.body
Pada masa Demokrasi Liberal (parlementer) tahun 1950-1955, ekonom-ekonom Indonesia mulai aktif dalam memberikan pemikiran sistem ekonomi nasional.
Latar belakang kemunculan pemikiran ekonomi nasional berawal dari keinginan ahli ekonomi Indonesia untuk menghapuskan pengaruh ekonomi kolonial dari Indonesia.
Selain itu, mereka juga ingin menggeser dominasi perusahaan asing dalam perekonomian Indonesia.

# data[].attributes.body
Pada Konferensi Meja Bundar tahun 1949, tim delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Moh.Hatta memperjuangkan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia.
Proses nasionalisasi perusahaan Belanda terbagi menjadi tiga tahap yaitu, mengambil alih, penyitaan, dan penguasaan.
Selain itu, nasionalisasi perusahaan Belanda juga dianggap akan sangat menguntungkan bagi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan perusahaan-perusahaan Belanda menempati posisi yang strategis dalam perputaran roda ekonomi Indonesia.

# data[].attributes.body
Soemitro Djojohadikusumo merupakan ekonom Indonesia yang aktif dalam mengemukakan gagasan sistem ekonomi nasional Indonesia.
Ekonomi baru yang dimaksud oleh Soemitro adalah sebuah sistem ekonomi yang bertumpu pada m.
Pada tahun 1950, Soemitro Djojohadikusumo menerapkan program ekonomi Benteng untuk merealisasikan pemikiran ekonomi nasionalnya.
Penerapan program ekonomi Benteng bertujuan untuk memberikan bantuan sebesar-besarnya dalam bentuk materi maupun pelatian kepada pengusaha-pengusaha bumiputra. Program ekonomi Benteng ini berlangsung pada tahun 1950 hingga 1957.