# data[].attributes.body
Demokrasi liberal adalah suatu sistem pemerintahan yang menekankan pada paham kebebasan (berpolitik).1. Sistem politik di Indonesia pada masa demokrasi liberal banyaknya partai politik dibentuknya parlemen dengan kabinet-kabinetnya.Selama masa demokrasi liberal bangsa Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet dalam kurun waktu yang relatif singkat.

# data[].attributes.body
Kabinet-kabinet pada Masa Demokrasi Liberal

Kabinet Nasir

Kabinet Sukiman

Kabinet Wilopo

Kabinet Ali Sastroamijoyo

Kabinet Burhanuddin Harahap

Kabinet Ali II

Kabinet Djuanda

# data[].attributes.body
Kabinet ini merupakan koalisi partai PNI dan MASYUMI Program kerja :1. Meningkatkan usaha keamanan dan ketentraman2. Konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.3. Menyempurnakan dan memperjuangkan organisasi angkatan perang dalam masyarakat.4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyatJatuhnya Kabinet Nasir dikarenakan gagalnya penyeleasian masalah Irian Barat sehingga menimbulkan mosi tidak percaya dari parlemen.

# data[].attributes.headline
KABINET SUKIMAN (27 April 1951 - 3 April 1952)

# data[].attributes.subject
KABINET SUKIMAN (27 April 1951 - 3 April 1952)

# data[].attributes.body
Kabinet ini merupakan koalisi partai PNI dan MASYUMI

Program kerja:

1. Meningkatkan keamanan dan ketentraman

2. Stabilitas Sosial-Ekonomi.

3. Mempercepat persiapan-pesiapan PEMILU.

4. Menjalankan politik luar negri bebas aktif dan memasukan Irian Barat ke dalam wilayah RI.

Jatuhnya Kabinet Sukiman dikarenakan adanya hubungan antara Indonesia dengan Amerika tentang bantuan ekonomi, sehingga menimbulkan mosi tidak percaya dari parlemen yaitu pelanggaran pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif.

# data[].attributes.headline
KABINET WILOPO (3 April 1952 - 3 Juni 1953)

# data[].attributes.subject
KABINET WILOPO (3 April 1952 - 3 Juni 1953)

# data[].attributes.body
Kabinet ini merupakan koalisi partai PNI, MASYUMI, koalisi partai-partai dan non partai.

Program kerja:

1. Persiapan PEMILU.

2. Kemakmuran rakyat.

3. Pendidikan rakyat.

4. Keamanan rakyat.

5. Menjalankan politik luar negri bebas aktif dan memasukan Irian Barat ke dalam wilayah RI.

Jatuhnya Kabinet Wilopo dikarenakan adanya mosi tidak percaya dari parlemen yaitu terjadinya peristiwa

17 Oktober 1952 dan 16 Maret 1953

# data[].attributes.headline
KABINET ALI SASTROAMIJOYO (31 Juli1953 – 12 Agustus1955)

# data[].attributes.subject
KABINET ALI SASTROAMIJOYO (31 Juli1953 – 12 Agustus1955)

# data[].attributes.body
Kabinet ini merupakan koalisi partai PNI dan NU

Program kerja:

1. Persiapan PEMILU

2. Kemakmuran rakyat.

3. Pendidikan rakyat.

4. Keamanan rakyat.

Jatuhnya Kabinet ALI ,I dikarenakan adanya kelanjutan peristiwa 17 Oktober 1952 dan krisis ekonomi yang makin memburuk ditambah lagi pengunduruan diri partai-partai koalisi dalam

kabinet Ali.

# data[].attributes.headline
KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus1955 – 3 Maret 1956)

# data[].attributes.subject
KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus1955 – 3 Maret 1956)

# data[].attributes.body
Kabinet ini merupakan koalisi partai MASYUMI dan NU

Program kerja:

1. Pelaksanan PEMILU

2. Pemberantasan korupsi.

Jatuhnya Kabinet Burhanuddin dikarenakan adanya banyak mutasi dalam lingkungan pemerintahan yang mengakibatkan timbulnya ketidak tenangan.

# data[].attributes.headline
KABINET ALI II (20 Maret1956 – 4 Maret1957)

# data[].attributes.subject
KABINET ALI II (20 Maret1956 – 4 Maret1957)

# data[].attributes.body
Kabinet ini merupakan koalisi partai PNI, MASYUMI dan NU

Program kerja lima tahun:

1. Pengembalikan Irian Barat.

2. Pembentukan daerah otonom dan DPRD.

3. Perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.

4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara.

5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomo nasional.

Jatuhnya Kabinet ALI ,II dikarenakan adanya pergolakan sosial dan krisis ekonomi yang makin memburuk ,ditambah lagi pengunduruan diri partai-partai koalisi dalam

kabinet Ali.

# data[].attributes.headline
KABINET DJUANDA (9 April 1957 – 5 Juli 1959)

# data[].attributes.subject
KABINET DJUANDA (9 April 1957 – 5 Juli 1959)

# data[].attributes.body
Kabinet ini merupakan kabinet non partai

Program kerja Panca Karya:

1. Membentuk Dewan Nasional.

2.Normalisasi keadaan republik.

3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB.

4. Perjuangan Irian Barat.

5. mempergiat pembangunan.

Jatuhnya Kabinet Djuanda dikarenakan adanya pergolakan sosial dan krisis ekonomi yang makin memburuk ,dikeluarkanya

Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

# data[].attributes.headline
Sistem perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Sistem perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
Kondisi perekonomian yang memburuk diantarnya:

- Beban hutang luar negeri yang ditanggungkan Indonesia setelah KMB.

- Politik keuangan yang dirancang di negara Belanda.

- Kurangnya tenaga ahli yang dapat mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

- Banyaknya pengeluaran biaya operasional untuk kestabilan keamanan.

- Devisit yang besarhingga mencapai 5,1 M.

- Ekspor Indonesia hanya bergantung pada hasil perkebunan.

- Jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat besar.

# data[].attributes.headline
Usaha untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.

# data[].attributes.subject
Usaha untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.

# data[].attributes.body
Gunting Syarifudin pemotongan nilai mata uang (sanering) yang bernilai Rp.2,50 keatas hingga setengahnya.

Program benteng usaha membentengi perekonomian Indonesia dari kekuatan pengusaha asing dengan memberikan bantuan modal dan dukungan mental kepada pengusaha pribumi.

Nasionalisasi De Javasche Bank merubah sistem operasional bank dan mereformasi struktur organisasi De Javasche Bank.

Sistem Ali-Baba Indonesianisasi kebijakan ekonomi dengan memanfaatkan pengusaha nonpribumi (Baba) oleh pengusaha pribumi (Ali) dengan tujuan untuk memudahkan pengusaha pribumi mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

Persetujuan Finansial (Finek)

Rencaana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)

# data[].attributes.attachment_link.title
usaha untuk memperbaiki perekonomian pada masa demokrasi liberal

# data[].attributes.headline
Akhir Masa dan Kegagalan Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Akhir Masa dan Kegagalan Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
Kekacauan politik yang ada pada masa demokrasi liberal membuat, kabinet telah mengalami jatuh bangun, karena munculnya mosi tidak percaya dari partai relawan. Sehingga banyak terjadi perdebatan dalam konstituante, yang sering menimbulkan suatu konflik berkepanjangan, yang menghambat upaya pembangunan.
Penetapan dasar negara merupakan masalah utama yang dihadapi konstituante. Atas kondisi tersebut, kemudian pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit.
Dekrit Presiden yang dilekuarkan pada 5 Juli 1959, mengungkapkan bahwa tidak diberlakukannya lagi UUDS tahun 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan demokrasi liberal berakhir di Indonesia.
Berakhirnya masa ini merupakan awal mula sistem Presidensil, dengan demokrasi terpimpin ala Soekarno. Diberlakukannya pemerintahan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik di Indonesia, setelah keadaan pemerintahan yang tidak stabil pada saat demokrasi liberal.