# data[].attributes.headline
SEJARAH PERS PASCA REFORMASI SAMPAI SAAT INI

# data[].attributes.subject
SEJARAH PERS PASCA REFORMASI SAMPAI SAAT INI

# data[].attributes.body
Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Lingkup Jurnalistik

Dosen Pengampu:

Dr. Maimon Herawati, S.Sos., M.Litt

Oleh:

Andita Rahma Hapsari (210610240020)

Ardilla Mauidhatul Arifin (210610240008)

Ayyuasy Shafanna S (210610240048)

Florence Christabella (210610240044)

Husnul Khotimah (210610240004)

Irsan Ansori (210610240012)

Makayla Karaisha Atmaja (210610240024)

Naila Salsabila (210610240036)

Naraya Raissa Aqila (210610240032)

Nayla Dwita Nursani (210610240040)

Steve Willson Hutagaol (210610240016)

Yunisa Astria Hidayat (210610240028)

Program Studi Jurnalistik

Fakultas Ilmu Komunikasi

Universitas Padjadjaran

# data[].attributes.body
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “Sejarah Pers Setelah Reformasi Sampai Saat Ini”.

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas kami pada mata kuliah Lingkup Jurnalistik. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang latar belakang sosial, ekonomi, hukum, politik, dan masyarakat setelah reformasi, apa saja peristiwa penting yang terjadi, apa saja pemikiran dan gerakan yang berpengaruh, dan siapa saja tokoh-tokoh pers pasca reformasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Maimon Herawati, S.Sos., M.Litt selaku dosen pengampu pada mata kuliah Lingkup Jurnalistik yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan materi yang kami pelajari.

Kami juga mengucapkan terima kasih pada sumber-sumber dan referensi Internet yang telah membantu dan memberikan informasi yang akan menjadi bahan makalah kami. Kami menyadari, makalah yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

Jatinangor, 24 September 2024

Penyusun

# data[].attributes.body
Masa reformasi berawal pada tahun 1998 hingga saat ini, tepatnya pada Presiden saat itu yaitu Soeharto lengser dan digantikan oleh B.J. Habibie. Kehidupan sosial masyarakat saat itu masih sering terjadi konflik antar etnis, hal ini disebabkan oleh hukum di Indonesia masih lemah dan juga pengaruh ekonomi Indonesia yang lemah. Masa reformasi menganut kebebasan menyuarakan pendapat, karena saat itu didukung dengan reformasi komunikasi. Reformasi komunikasi berkaitan dengan media massa untuk menyuarakan pendapat.

Selama Era Reformasi Indonesia, banyak gerakan sosial yang berkembang menuntut hak-hak sipil, demokrasi, dan keadilan. Beberapa gerakan sosial yang paling aktif selama periode ini adalah gerakan mahasiswa, buruh, perempuan, petani, lingkungan, dan hak asasi manusia. Gerakan-gerakan ini mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah, serta menuntut perubahan yang lebih progresif dan inklusif.

Pada masa Reformasi juga, kesadaran masyarakat akan hak asasi manusia dan pentingnya partisipasi politik meningkat. Melalui berbagai saluran media, masyarakat menjadi lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan lebih aktif menyuarakan pendapat mereka. Secara keseluruhan, pers Indonesia telah berubah dari alat kontrol pemerintah menjadi pilar penting demokrasi, meskipun masih ada tantangan untuk mempertahankan independensi dan tanggung jawab media. Ketentuan untuk meminta Surat Izin Terbit (SIT) bagi media massa cetak juga dicabut, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel melalui mekanisme pencabutan Surat Izin Terbit. Kebebasan untuk membentuk organisasi profesi juga diberikan kepada pekerja media massa pada saat itu.

Pada masa Reformasi sekarang, tepatnya pada masa pemerintahan Jokowi, pers Indonesia memiliki komitmen sosial-politik yang kuat. Terutama dalam perjuangan untuk kemerdekaan dan pembangunan negara. Meskipun peran dan posisinya berubah seiring dengan sejarah negara dan sistem politiknya, pers tetap memainkan peran penting dalam menjaga demokrasi dan menjaga kebenaran dan keadilan sosial.

# data[].attributes.body
Kemenangan Soeharto dalam Pemilu 1997

Presiden Soeharto kembali memimpin sebagai presidenberikutnya setelah kemenangan Golkar dalam pemilu 1997. Ditulis dalam surat kabar Kompas pada 30 Mei 1997, dengan judul berita «Presiden Soeharto Puas», Presiden Soeharto sangat puas dengan hasil Pemilu tahun 1997. Namun, hasil Pemilu 1997 menimbulkan kekecewaan bagi sebagian masyarakat. Sempat terjadi kerusuhan setelahpengumuman hasil Pemilu, termasuk pembakaran gedungpemerintah dan kantor Partai Golkar, serta penghancurankotak suara di Madura. Hal ini dilakukan oleh massapendukung PPP yang gagal menang dalam pemilu.

# data[].attributes.body
1.     Presiden B.J Habibie

Dengan kebijakan-kebijakannya cukup berhasil memulihkan ekonomi Indonesia dari krisis moneter. Beliau mulai memulihkan aktivitas investasi, perdagangan, dan kinerja dari sektor perbankan dan bisnis.

2.     Presiden Gus Dur

Berhasil memperbaiki citra Indonesia di mata negara-negara lain dan dari sana terdapat peluang kerja sama. Inflasi dan suku bunga juga rendah pada masa itu. Namun, pada saat pemerintahannya hubungan Indonesia dan IMF memburuk. Hal ini menyebabkan penundaan pencairan bantuan dana.

3.     Presiden Megawati

Melakukan privatisasi BUMN karena terjadi defisit anggaran. Privatisasi dilakukan untuk menutupi hutang luar negeri Indonesia. Pada masa jabatannya beliau juga membentuk KPK untuk memberantas korupsi yang mulai merajalela.

4.     Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Perekonomian Indonesia kian membaik. Indonesia mampu bertahan di kala krisis moneter yang terjadi pada tahun 2008. Pembangunan infrastruktur juga mulai digalakkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

5.     Presiden Jokowi

Terjadi pembangunan infrastruktur besar-besarn terutama untuk daerah-daerah di luar pulau Jawa. Hal ini dilakukan untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. Namun, masalah pada sektor pertanian di mana pertanian semakin surut dan besarnya kran impor, lalu masalah lapangan pekerjaan yang tak sebanding dengan banyaknya angkatan kerja, dan masalah-masalah perekonomian lainnya masih harus diselesaikan oleh presiden selanjutnya.

# data[].attributes.body
Krisis Moneter

Setelah Pemilu 1997, Indonesia dilanda krisis moneter. Perekonomian Indonesia semakin ambruk sebagai akibat dari krisis moneter yang terjadi pada saat itu. Sebelum ini, masalah ini telah terjadi di Thailand sebelum menyebar ke Indonesia. Rupiah turun tajam pada bulan Desember 1997 hingga menembus angka Rp. 5000. Tidak hanya itu, tetapi pada bulan Januari 1998, nilainya bahkan turun tajamhingga menjadi Rp. 17.000/US. Kondisi ini menyebabkan bursa saham Jakarta runtuh, bangkrutnya perusahaan modern di Indonesia, dan PHK besar-besaran. Selain itu, penurunan nilai rupiah terkait dengan masalah ekonomilainnya. Pada saat yang sama, masyarakat mulai khawatir tentang kelangkaan beras dan barang kebutuhan pokoklainnya. Musim kemarau yang panjang dan El Niño telah menyebabkan banyak panen gagal pada tahun 1997. Pemerintah sebelumnya telah mengambil tindakan dengan mengundang IMF untuk membantu mengatasi krisismoneter Indonesia. Kedatangan IMF ke Indonesia ternyatatidak membawa perubahan yang signifikan terhadap kondisi ekonomi Indonesia, sebaliknya, ini justrumemasukkan Indonesia ke dalam krisis yang lebih parah.

# data[].attributes.body
Kerusuhan 1998

Aksi mahasiswa tersebut semakin intens seiring berjalannya waktu. Mahasiswa dan civitas akademik universitas Trisakti melakukan aksi keprihatinan bersamapada 12 Mei 1998. Segera setelah mahasiswa melakukan tindakan aksi mereka, terjadi penembakan tiba-tiba oleh aparat keamanan, yang mengakibatkan kematian empatmahasiswa Trisakti. Elang Mulia Lesmana, HendriawanSie, Heri Hartanto, dan Hafidhin Alifidin adalah mahasiswa Trisakti yang meninggal. Diduga, peristiwa Trisakti adalahtitik awal kerusuhan yang melanda Jakarta pada saat itu. Banyak media melaporkan kerusuhan di Jakarta pada saatitu. Sebuah artikel di Kompas pada 14 Mei 1998 menyatakan bahwa kerusuhan di Jakarta bermula di daerahsekitar kampus Trisakti, yaitu jalan Mogot, Jalan Kyai Tapa, dan Jalan S. Parman. Sebelum sore hari, perusakandan pembakaran meluas ke daerah Bendungan Hilir, Kedoya, Jembatan Besi, Bandengan Selatan, Tubagus Angke, Semanan, dan Kosambi. Ada juga spekulasi bahwapenembakan yang dilakukan terhadap mahasiswa Trisaktiadalah penyebab kerusuhan tersebut. Kerusuhan dimulaipada 13 Mei 1998 dan berlanjut hingga 16 Mei 1998.

# data[].attributes.body
Pengertian Pers
Pers berasal dari Latin "pressus," yang berarti tertekan, dan dalam bahasa Indonesia berarti proses komunikasi melalui media cetak. Secara sempit, pers mencakup penyiaran berita, sedangkan secara luas, mencakup semua media komunikasi massa.

Lahirnya Pers pada Era Reformasi
Setelah runtuhnya Orde Baru pada 1998, pers bertransformasi menjadi lebih bebas dan kritis, mirip dengan pers liberal di Barat. Ini menandai kebebasan berekspresi tanpa sensor.

Hambatan Kebebasan Pers
Meskipun kebebasan pers meningkat, penguasa tetap berpengaruh, dan hukum seringkali membatasi kebebasan pers.

Media Korban Pembredekan Pers
Pasca-Soeharto, Permenpen yang membatasi pers dicabut, tetapi media seperti Tempo dan Sinar Harapan mengalami pembredelan. Kebebasan pers semakin kuat setelah dibubarkannya Departemen Penerangan.

Pemberontakan Pers
Pada 1998, pers menentang sensor pemerintah yang ketat. Media seperti Tempo dan Detik menjadi simbol perlawanan, menyebarkan informasi tentang gerakan reformasi dan menuntut kebebasan pers.

Kebebasan Pers Era Reformasi
UU No. 40 tahun 1999 menjamin kebebasan pers, menandai perubahan signifikan. Dengan dibubarkannya Departemen Penerangan, media bebas melaporkan berita tanpa penyensoran, menunjukkan kemajuan demokrasi di Indonesia.

# data[].attributes.body
Mundurnya Presiden Soeharto

Setelah peristiwa tersebut, Presiden Soeharto akhirnya secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya darijabatan sebagai Presiden pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka. Sebelum pengumuman tersebut, Presiden telahmemberikan perintah kepada Yusril Izha Mahendra untukmengelola seluruh proses pengunduran diri. Sepertinya tuntutan mahasiswa tidak terpenuhi setelah mundurnyaPresiden Soeharto. Meskipun mereka bergembira setelahmendengar pidato Presiden, itu tidak berlangsung lama. Banyak pihak terus menuntut Sidang Istimewa untuk pengunduran diri Soeharto. Dengan sidang tersebut, Presiden Soeharto akan dimintai pertanggung jawaban atastindakannya sebagai presiden Indonesia. Banyak orang menganggap mundurnya Presiden Soeharto tidakkonstitusional. Surat kabar Kompas meliput pemberitaandengan para ahli hukum dan pemerintah untuk menjawabkeraguan masyarakat mengenai legalitas tindakan Presiden Soeharto.

# data[].attributes.headline
Perubahan Politik dan Pers Setelah Peristiwa Reformasi 1998

# data[].attributes.subject
Perubahan Politik dan Pers Setelah Peristiwa Reformasi 1998

# data[].attributes.body
Perubahan Politik dan Pers Setelah Peristiwa Reformasi 1998

Presiden Habibie melakukan langkah pertama dalambidang politik dengan membebaskan para tahanan politikyang ditahan oleh pemerintah Orde Baru. Pembebasan para tahanan politik merupakan langkah awal Presiden Habibie dalam menegakkan Reformasi politik dan sekaligusmelawan hukum. Kemudian Kompas memberitakan tentang sikap Presiden Habibie yang memberikan kebebasan kepada mereka yang ingin membentuk partaipolitik selain membebaskan tahanan politik. Hanya tigapartai, yaitu GOLKAR, PPP, dan PDI, diizinkan untuk mengikuti pemilu selama Orde Baru. Namun, setelahPresiden Habibie memerintah, hal ini tidak berlaku lagi. Surat kabar Kompas tidak hanya melaporkan perubahan di bidang politik, tetapi juga melaporkan perubahan di bidangmedia massa. Kehidupan media massa semakin berubahsetelah Reformasi 1998.

# data[].attributes.body
Departemen Penerangan dibubarkan pada tahun 1999 oleh Presiden Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, yang merupakan presiden keempat Indonesia. Departemen ini bertanggung jawab untuk mengatur dan membina pers, media, radio, televisi, film, grafika, percetakan, dan penerangan umum. Pada era Orde Baru, departemen ini juga bertanggung jawab untuk memberedel media nasional. Pada awal kemerdekaan, Departemen Penerangan didirikan dengan Mr. Amir Sjarifuddin sebagai menteri pertama. Media massa, pers, televisi, film, radio, grafika, percetakan, dan penerangan umum sangat diatur dan dibina oleh Departemen Penerangan selama kedua era Orde Lama dan Orde Baru. Namun, selama Orde Baru, departemen ini digunakan untuk membatasi gerak media massa atau pers. Sebagai bukti, izin beberapa surat kabar, termasuk Harian Kompas, Tempo, dan Majalah Monitor, dicabut. Namun, setelah Orde Baru runtuh dan Gus Dur menjadi presiden Indonesia, Departemen Penerangan dihapus dari kabinet. Gus Dur berpendapat bahwa Departemen Penerangan terlalu banyak mencampuri hak masyarakat untuk mengelola informasi. Gus Dur juga pernah mengusulkan penghapusan Departemen Penerangan jika tugasnya hanya melarang dan mengekang kebebasan pers. Itu sebabnya Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan pada tahun 1999.

# data[].attributes.body
Presiden Megawati Soekarnoputri berkomitmen untuk melindungi kebebasan pers Indonesia. Saat berbicara kepada delegasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Istana Negara Jakarta pada 2004 silam, dia menegaskan bahwa selama pemerintahannya, media massa tidak pernah dibredel seperti pada masa Orde Baru.

# data[].attributes.body
Pers Indonesia telah menikmati kebebasan yang penuh di bawah kepemimpinan Presiden SBY selama satu dekade. Karena negara dan presiden tidak pernah mengganggu kebebasan pers, hal ini dapat terjadi.  Tidak adanya teguran langsung kepada media menunjukkan sikap positif Presiden SBY, meskipun media sering mengkritiknya dengan keras. Presiden SBY biasanya memberikan kritik kepada media saat memperingati hari pers. Walaupun tentu saja belum ideal, Jacob Oetama, pendiri Kompas, mengatakan bahwa kemerdekaan media selama sepuluh tahun ini lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

# data[].attributes.body
Indonesia sangat memperdebatkan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Banyak orang percaya bahwa perubahan ini dapat memengaruhi kebebasan pers dan demokrasi. Meskipun pemerintah mengatakan bahwa peraturan baru ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan media digital, banyak masyarakat dan media yang khawatir tentang potensi penyalahgunaannya. Kekhawatiran utama terhadap revisi UU Penyiaran adalah bahwa itu dapat membatasi kebebasan pers. Pemerintah dapat menerapkan pengawasan dan sensor yang lebih ketat terhadap konten media, menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan beberapa organisasi berita lainnya. Hal ini dapat mengganggu pekerjaan jurnalis investigatif, yang sering mengungkap kasus pelanggaran hukum seperti korupsi. Untuk menolak revisi tersebut, berbagai organisasi mahasiswa dan media melakukan demonstrasi besar di depan gedung DPR pada Mei 2024. Mereka berkampanye untuk menghentikan revisi tersebut, menyatakan bahwa itu merupakan ancaman terhadap kebebasan pers dan demokrasi. Revisi UU Penyiaran membahayakan kebebasan pers dan demokrasi secara keseluruhan. Sebagai pilar keempat demokrasi, media bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan informasi yang akurat kepada publik. Namun, ketika ruang gerak media dibatasi, transparansi pemerintah dapat berkurang, dan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat menjadi lebih sulit untuk ditemukan. Selain itu, revisi UU Penyiaran juga dikritik karena mengingatkan pada undang-undang lain, terutama UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mengatur kode etik jurnalistik dan kewenangan Dewan Pers untuk mengawasi pelanggaran jurnalistik. Singkatnya, pemerintah dan masyarakat Indonesia sangat tidak setuju dengan revisi UU Penyiaran. Pemerintah mengatakan bahwa perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan undang-undang dengan zaman. Di sisi lain, banyak orang khawatir bahwa perubahan ini dapat membatasi kebebasan pers dan merusak demokrasi.

# data[].attributes.body
BJ Habibie, yang menjabat Wakil Presiden RI mulai Maret 1998, resmi menjadi presiden pertama era Reformasi. BJ Habibie, yang menjabat Wakil Presiden RI mulai Maret 1998, resmi menjadi presiden pertama era Reformasi. Gerakan reformasi terjadi akibat krisis ekonomi, politik, hukum, keamanan, sosial-budaya, dan krisis kepercayaan. Berangkat dari permasalahan itu, dimulailah gerakan reformasi yang diprakarsai oleh mahasiswa, kemudian melibatkan seluruh lapisan masyarakat hingga mampu menumbangkan rezim Orde Baru Soeharto.

# data[].attributes.body
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah salah satu tokoh reformasi yang menginginkan perubahan dalam pemerintahan Indonesia, agar bersih dan berwibawa.

Gus Dur atau Abdurrahman Wahid juga dikenal sebagai seorang tokoh pers yang berpengaruh di Indonesia. Keterlibatannya dalam dunia jurnalistik dan media berkaitan erat dengan pemikiran kritisnya, terutama dalam memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme.

# data[].attributes.body
Megawati Soekarnoputri merupakan salah satu tokoh yang hadir dalam pertemuan di Ciganjur bersama Gus Dur, Amien Rais, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Megawati adalah ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang diturunkan dari jabatannya oleh Soerjadi dengan dukungan rezim Orde Baru.

# data[].attributes.body
sekitaran peristiwa Reformasi, Amien Rais aktif menggerakkan mahasiswa dan mengangkat isu suksesi kepemimpinan nasional. Ia juga menyuarakan banyak kritik terhadap kebijakan pemerintah yang gagal mengatasi krisis multisektoral.

# data[].attributes.body
Sri Sultan Hamengkubuwono X adalah pemimpin Kesultanan Yogyakarta sejak dinobatkan pada 1989 hingga kini, sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada masa Reformasi, Sultan berperan penting dalam pengendalian massa. Terlebih, saat itu Yogyakarta menjadi salah satu kota yang berkobar dalam aksi melengserkan Soeharto

# data[].attributes.body
Karni Ilyas adalah jurnalis senior yang dikenal luas karena program Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One. ILC menjadi salah satu program diskusi politik terpopuler di Indonesia. Karni berhasil menciptakan ruang publik yang kritis, di mana berbagai isu politik nasional dibahas secara terbuka oleh berbagai pihak, mulai dari pejabat pemerintah, akademisi, hingga pengamat politik.

# data[].attributes.body
Najwa Shihab merupakan salah satu jurnalis yang paling berpengaruh di Indonesia dalam kurun waktu 2012 hingga 2024. Pada awal 2010-an, Najwa dikenal sebagai pembawa acara di Mata Najwa yang mengangkat isu-isu politik nasional dengan narasumber kelas atas.

# data[].attributes.body
Budiman Tanuredjo merupakan Pemimpin Redaksi Harian Kompas(2012-2014), Di bawah kepemimpinannya, Kompas mempertahankan reputasinya sebagai salah satu surat kabar paling kredibel dan objektif di Indonesia. Budiman dikenal memiliki fokus besar pada jurnalisme yang berbasis fakta dan analisis yang mendalam.

# data[].attributes.body
Sapto Anggoro adalah pendiri Tirto.id, sebuah platform jurnalisme digital yang berbasis data. Tirto.idyang didirikan pada 2016, menjadi pionir dalam jurnalisme berbasis data di Indonesia, menekankan pada akurasi informasi dan pelaporan yang obyektif.

# data[].attributes.body
Andy F. Noya adalah jurnalis senior dan pembawa acara Kick Andy di Metro TV, sebuah program talk show inspiratif yang telah berlangsung sejak awal 2000-an dan tetap relevan hingga 2024. Melalui Kick Andy, Andy F. Noya berhasil membawa kisah-kisah inspiratif yang menyentuh hati masyarakat dan memberikan perspektif baru mengenai berbagai permasalahan sosial, kemanusiaan, dan ekonomi di Indonesia.

# data[].attributes.body
Aiman Witjaksono adalah jurnalis investigasi yang dikenal luas melalui program Aiman di Kompas TV. Aiman mulai menonjol pada tahun 2015 ketika programnya mengungkap berbagai kasus besar, termasuk kasus-kasus politik dan kriminal yang melibatkan pejabat negara.

# data[].attributes.body
Arismunandar, S. (2000). Dinamika pers Indonesia di era reformasi. Dedy Hidayat et

al., Pers dalam “Revolusi Mei”: Runtuhnya sebuah Hegemoni. Jakarta: Gramedia.

Arnus, S. H. (2015). Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia. Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia Al-Munzir, 8(1). http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1018929&val=15521&title=JEJAK%20PERKEMBANGAN%20SISTEM%20PERS%20INDONESIA

Dermawan, P. (2024, July 15). (Revisi) UU Penyiaran dan Suara Rakyat. Detiknews; detikcom. https://news.detik.com/kolom/d-7439663/revisi-uu-penyiaran-dan-suara-rakyat

Febriyanti, D. (2016). SIGNIFIKANSI SURAT KABAR KOMPAS DALAM PEMBERITAAN PERISTIWA REFORMASI 98. Avatara, Vol 4 No 3 (2016): Vol 4 Nomer 3 (Oktober 2016), 16842.

Frishka, S., Gultom, O., Timbul, H., & Jusuf, E. (2007). Kerusuhan Mei 1998 Fakta, Data & Analisa : Mengungkap Kerusuhan Mei 1998 Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan | Perpustakaan Komnas Perempuan. In perpustakaan.komnasperempuan.go.id. Jakarta : Solidaritas Nusa Bangsa., 2007. https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=3576

Hutagalung, I. (2013). Dinamika Sistem Pers di Indonesia. Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(2), 156–163. https://doi.org/10.14710/interaksi.2.2.156-163

Indriawati, T. (2022, July 29). Alasan Gus Dur Membubarkan Departemen Penerangan. Kompas.com. https://www.kompas.com/stori/read/2022/07/29/160000979/alasan-gus-dur-membubarkan-departemen-penerangan

Junaedi, U. (2023). Kebebasan Pers di Era Presiden SBY - Opinion | University of Muhammadiyah Malang. Https://Www.umm.ac.id/En/Opini/Kebebasan-Pers-Di-Era-Presiden-Sby.html. https://www.umm.ac.id/en/opini/kebebasan-pers-di-era-presiden-sby.html

Muhammad Amir Dzaki, Rima Rahmawati, Ahmad Deedat Al-Haris, & Eko Ribawati. (2024). View of KONDISI SOSIAL EKONOMI INDONESIA PADA MASA REFORMASI. Warunayama.org. https://ejournal.warunayama.org/index.php/sindorocendikiapendidikan/article/view/4128/3844

Muslimin, H. (2024, Juni 1). Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi. https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/viewFile/1791/1155

Ningsih, W. L. (19 Agustus, 2024). 4 Tokoh Penting Reformasi 1998. Diakses 23 Sepetember 2024, dari https://www.kompas.com/stori/read/2024/08/19/180000479/4-tokoh-penting-reformasi-1998

Putro, Y. A., Atmaja, H. T., & Sodiq, I. (2017). Konflik Rasial Antara Etnis Tionghoa Dengan Pribumi Jawa di Surakarta Tahun 1972-1998. Journal of Indonesian History, 6(1). https://journal.unnes.ac.id/sju/jih/article/view/20031

Syahrul, Y. (2004, August 4). Megawati Tegaskan Komitmen Atas Kebebasan Pers. Tempo; TEMPO.CO. https://nasional.tempo.co/read/45933/megawati-tegaskan-komitmen-atas-kebebasan-pers

U. Sumarwan, and L. T. A. L. Wardhani, "Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi di Indonesia," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 5, no. 3, pp. 484-509, Nov. 2023. https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.484-509

Vanya. (2022, November 3). Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi - Kompas.com. KOMPAS.com; Kompas.com. https://amp.kompas.com/skola/read/2022/11/03/120000069/kehidupan-masyarakat-indonesia-pada-masa-reformasi

Verianty, W. (2022, September 7). Penyebab Kerusuhan Mei 1998, Tragedi Pelanggaran HAM Terbesar di Indonesia. Liputan6.com. https://www.liputan6.com/hot/read/5063388/penyebab-kerusuhan-mei-1998-tragedi-pelanggaran-ham-terbesar-di-indonesia

# data[].attributes.body
Pasca Pemilu 1999, politik hukum Indonesia mulai bergerak untuk lebih mendekatkan tata hukum dengan realitas sosial, atau yang sering disebut sebagai hukum populis. Masa awal pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid diwarnai oleh konflik politik dengan DPR yang berkepanjangan, sehingga kebijakan ekonomi kurang mendapat perhatian. Setelah Megawati menggantikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden, fokus kebijakan hukum diarahkan pada reformasi sistem ketatanegaraan. Beberapa perubahan penting termasuk amandemen UUD 1945, reformasi susunan MPR, DPR, dan DPRD, pemilihan langsung Presiden, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan amandemen UUD 1945.

Amandemen UUD 1945 dilakukan dalam empat tahap (1999-2002), dengan hasil-hasil utama sebagai berikut:

1. Kedaulatan negara tidak lagi di tangan MPR.

2. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR.

3. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan hanya bisa menjabat dua periode.

4. DPR memegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang.

5. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Konstitusi, serta penghapusan Dewan Pertimbangan Agung.

6. Penjelasan UUD 1945 dihapus sebagai bagian dari konstitusi.

Selain itu, sejumlah ketetapan MPR dihasilkan, seperti pemisahan TNI dan POLRI serta penghapusan Dwifungsi ABRI. Perubahan peraturan perundang-undangan ini diharapkan menciptakan tata pemerintahan yang lebih demokratis dan sesuai dengan realitas sosial.

Meski begitu, kebijakan-kebijakan ini tidak terlepas dari kritik. Beberapa pihak menilai bahwa undang-undang tersebut lebih condong melanggengkan kekuasaan partai-partai besar daripada memenuhi harapan rakyat secara menyeluruh. Pada saat yang sama, globalisasi dan tekanan internasional, seperti dari IMF, juga mempengaruhi arah politik hukum Indonesia, terutama dalam hal perekonomian.

Dalam konteks ekonomi, sejumlah undang-undang baru yang terkait dengan era globalisasi mulai muncul, seperti UU Hak Cipta, UU Merek, UU Kepailitan, UU Hubungan Industrial, dan UU Perlindungan Konsumen. Hukum yang lahir di era reformasi diharapkan mampu menjawab tantangan global sambil tetap mempertahankan kepentingan nasional.

Namun, tantangan dalam membentuk sistem hukum yang baik tetap ada. Jika sistem politik tidak stabil dan cenderung menuju anarki atau kediktatoran, upaya untuk membangun hukum yang demokratis akan sia-sia. Untuk masa depan, politik hukum harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman, mempertimbangkan kepentingan nasional dan internasional, serta mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Kesimpulannya, politik hukum pasca reformasi bertujuan untuk membangun tata pemerintahan yang lebih demokratis, dengan undang-undang yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Konstitusi dijadikan landasan utama dalam pembentukan kebijakan, dengan harapan menciptakan keseimbangan kekuasaan dan kesejahteraan yang lebih merata.

# data[].attributes.body
Era reformasi merupakan awal dimulainya kebebasan pers. Pers mengalami kemajuan yang signifikan. Di mana pers sudah tidak dibatasi lagi ruang geraknya seperti pada masa orde baru.

1. Pemerintahan B. J. Habibie

Dengan dicabutnya peraturan penggunaan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, menjadi awal mula terbukanya pintu kebebasan pers. Pers mendapat jaminan bebas sensor, pembredelan, dan tak ada larangan dalam melakukan penyiaran.

2. Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati

Departemen penerangan (DEPPEN) yang menjadi belenggu kebebasan pers telah dibubarkan yang membuat pers semakin menuju gerbang kemerdekaannya. Pada masa ini menjadi awal munculnya media online yang saat ini sudah menjadi konsumsi kita sehari-hari.

4. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Pada masa pemerintahan SBY menerapkan ideologi pers yang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Pers telah masuk pada pintu kemerdekaannya, hal itu dikarenakan presiden dan juga negara tidak turut campur mengenai kebebasan pers.

5. Pemerintahan Joko Widodo

Sekarang ini pers sudah semakin merasakan kebebasan dalam menyuarakan informasi. Apalagi dengan adanya media digital seperti sekarang ini, ruang gerak pers semakin luas. Berbagai informasi dapat kita akses atau jumpai di berbagai platform media sosial. Sangat memudahkan kita dalam mencari tahu informasi keadaan di negara kita.