# data[].attributes.body
Kumpulkan infografis dalam format digital (PDF atau JPEG)

Batas waktu pengumpulan [11 Oktober 2024]

# data[].attributes.body
Langkah-Langkah Pengerjaan Infografis

1. Pahami Topik

Bacalah berita yang diberikan dengan teliti.

Jika ada yang tidak jelas, tanyakan kepada guru.

2. Pengumpulan Informasi

Catat Poin-Poin Penting: Tuliskan poin-poin penting dari berita, seperti masalah yang dihadapi, penyebabnya, dan dampaknya.

Identifikasi Sila-Sila Pancasila: Tentukan sila-sila Pancasila yang relevan dengan masalah tersebut. Tuliskan bagaimana setiap sila Pancasila dapat diterapkan untuk mengatasi masalah.

3. Membuat Infografis

Gunakan design infografis dalam aplikasi digital (contoh: canva)

Atur Informasi:

Judul Infografis: Buat judul yang sesuai dengan topik.

Poin-Poin Penting dari Berita: Tuliskan poin-poin penting yang sudah dicatat.

Sila-Sila Pancasila yang Relevan: Tuliskan sila-sila Pancasila yang relevan.

Solusi yang Diusulkan: Tuliskan solusi berdasarkan sila-sila Pancasila.

Contoh Implementasi: Berikan contoh nyata bagaimana solusi bisa diterapkan.

Tambahkan Elemen Visual:

Tambahkan ikon, gambar, atau grafik sederhana untuk memperjelas informasi.

Tulis dengan Jelas:

Gunakan font yang mudah dibaca dan ukuran yang cukup besar.

4. Presentasi Visual:

Pastikan infografis yang dibuat memiliki tata letak yang jelas, mudah dibaca, dan menarik secara visual.

Gunakan font yang mudah dibaca dan ukuran huruf yang sesuai.

Periksa kembali kesalahan penulisan dan pastikan semua informasi sudah benar.

# data[].attributes.body
Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan sosial seperti intoleransi, ketidakadilan, dan kurangnya kesadaran lingkungan. Bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut?

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta -

Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh Aceh Barat, Ishak Hasan memecat dan menganggap murtad empat mahasiswa dari kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa UTU. Keempat mahasiswa itu dimakzulkan dari jabatannya lantaran mengunggah flyer ucapan selamat memperingati Jumat Agung di akun resmi Instagram DPM UTU.

Flyer Jumat Agung di akun resmi Instagram UTU itu diposting Senin (10/4). Setelah dipecat, keempat mahasiswa tersebut juga diminta mengucapkan syahadat kembali karena sudah dianggap murtad secara perbuatan.

Informasi mengenai pemecatan tersebut diunggah dalam sebuah video berjudul 'Posting Flyer Jumat Agung, Empat Mahasiswa di Aceh Dianggap Murtad dan Dipecat dari Organ Kemahasiswaan', narator dalam video itu menyayangkan pemecatan keempat mahasiswa itu yang dilakukan secara sepihak. Di dalamnya juga dikutip pendapat Koordinator Jaringan Islam Anti-diskriminasi (JIAD) Gus Aan Anshori yang menegaskan mestinya keempat mahasiswa itu justru diapresiasi karena telah meneguhkan toleransi di tengah kebhinekaan Indonesia.

Melihat unggahan video tersebut, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyayangkan terjadinya pemecatan terhadap mahasiswa UTU. Ia pun mengecam pimpinan UTU karena telah memecat mahasiswanya. Menurutnya, pihak kampus seharusnya mengonfirmasi maksud dan tujuan diunggahnya ucapan selamat peringatan Jumat Agung.

"Jika berita yang ditulis oleh portal itu benar, saya sangat menyayangkan dan mengecam pimpinan UTU Meulaboh yang menganggap keempat mahasiswa itu telah murtad hanya karena mereka memposting flyer ucapan selamat hari keagamaan tertentu. Seharusnya perbuatan keempat mahasiswa itu dikembalikan pada niat mereka. Apakah benar saat memposting flyer itu mereka berniat murtad?'' tutur Basarah di Jakarta, Senin (17/4/2023).

Basarah menyampaikan keputusan rektor UTU Meulaboh ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Menurutnya sangat berbahaya jika setiap elemen bangsa mudah menjatuhkan vonis kafir dan murtad kepada orang lain hanya berdasarkan tafsir mereka sendiri atas ajaran agama Islam. Contohnya adalah apa yang dilakukan Rektor UTU Meulaboh yang menganggap murtad empat mahasiswanya hanya gara-gara mereka memosting flyer ucapan selamat memperingati Jumat Agung.

"Apa dasar dalil mereka? Kata murtad itu 'kan Bahasa Arab yang artinya kembali, yakni kembali kepada agama sebelumnya jika seseorang dulu bukan muslim lalu masuk Islam. Sekarang, apakah benar keempat mahasiswa itu adalah mualaf lalu kembali ke ajaran agama sebelumnya. Saya yakin jika mereka Muslim sejak lahir, tidak akan menjadi kafir hanya gara-gara memposting sebuah flyer yang justru berisi pesan-pesan kedamaian," tegas Basarah.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu memandang semestinya pimpinan UTU Meulaboh menilai apa yang dilakukan keempat mahasiswa itu dari niat masing-masing.

"Ada hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, 'innamal a'malu bin-niyyati, sesungguhnya setiap perbuatan seseorang dinilai oleh Allah sesuai niatnya. Saya tak yakin niat keempat mahasiswa itu memposting flyer tersebut karena berniat ingin mengkompromikan akidah agama mereka apalagi sampai menjadi murtad tetapi mereka hanya sedang menjalankan prinsip toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar bangsa yang majemuk ini rukun dan damai," papar Basarah.

Sekretaris Dewan Penasihat PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) itu menjabarkan dalam Islam dikenal ajaran bahwa hanya Allah sajalah Tuhan yang Maha Mengetahui isi hati setiap umat manusia. Karena itu, tegasnya, tidak selayaknya seorang muslim menebak hati setiap orang lalu memberi label kafir atau murtad hanya karena orang yang dianggap kafir itu melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan tafsirnya atas sebuah ajaran Islam.

''Nabi Muhammad SAW sendiri yang menegaskan bahwa barang siapa yang mengkafirkan seorang Muslim dia sendiri telah kafir. Jadi, tradisi takfiri seperti yang dilakukan pimpinan UTU Meulaboh itu jelas melanggar ajaran Rasulullah. Cukup dulu ada perempuan bernama Hindun di Jakarta yang saat wafat tidak disalatkan oleh umat Islam hanya karena dia dianggap kafir mendukung calon gubernur tertentu,'' cetus Basarah.

Wakil Ketua Lakpesdam PBNU itu lantas mengutip pidato Bung Karno pada peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara pada 28 Maret 1959, yang menegaskan semua nabi termasuk Nabi Isa AS harus diimani oleh umat Islam. Apa yang disampaikan Bung Karno, ditekankan Basarah, juga sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran yang diimani oleh umat Islam.

''Al-Quran, seperti ditegaskan oleh Bung Karno dalam pidato itu, menegaskan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa semuanya membawa ajaran tauhid seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran tauhid inilah yang menjadi platform bersama semua agama, yang oleh Bung Karno diabadikan dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, mari jaga toleransi, jangan mudah mengafir-ngafirkan orang lain apalagi sesama Muslim,'' pesan Basarah.
Simak juga Video: PKS Tepis PDIP: Kerukunan Beragama di Depok Tinggi [Gambas:Video 20detik]
(prf/ega)

# data[].attributes.attachment_link.title
Mahasiswa Dipecat gegara Unggah Jumat Agung, Waket MPR Kecam Kampus

# data[].attributes.attachment_link.description
Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh Aceh Barat, Ishak Hasan memecat dan menganggap murtad 4 mahasiswa dari kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa UTU.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta -

Polisi menangkap enam tersangka pencurian motor di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dua tersangka di antaranya merupakan residivis.

"Untuk pelaku dari enam orang pelaku ini, ada dua orang yang memang residivis," kata Kanit Reskrim Polsek Metro Kebayoran Baru, Kompol Nunu Suparmi, dalam konferensi pers di Mapolsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2024).

Enam orang yang ditangkap itu ialah SK (35), U (28), dan DS (35), yang berperan sebagai pencuri, serta SW (35), SKA (20), dan IP (30), yang berperan sebagai penadah. SK dan U merupakan residivis.

"Mereka sudah melakukan curanmor sudah lama, bahkan ada yang baru keluar satu minggu kemudian dia melakukan lagi," kata Nunu.

Para pelaku terbagi dalam dua kelompok curanmor. Mereka beraksi dalam tiga wilayah di Kebayoran Baru, yaitu Blok M, Fatmawati, dan Dharmawangsa.

"TKP tersebut terdiri dari tiga TKP di wilayah hukum Polsek Metro Kebayoran Baru, yaitu di Kelurahan Melawai Jalan Melawai Raya, kemudian di depan ITC Fatmawati, dan yang satunya lagi di salah satu apartemen di wilayah Kebayoran Baru," jelas Nunu.

SK, U, SW, dan SKA ditangkap setelah melakukan aksinya di kawasan Blok M dan Fatmawati.

"Kita tangkap dengan sepeda motor yang kita amankan sebanyak enam motor di awal. Enam motor dari empat orang yang saling kenal," ucapnya.

Sedangkan DS dan IP ditangkap setelah melakukan aksinya di sebuah apartemen di kawasan Dharmawangsa. Para tersangka dijerat Pasal 363 KUHP dan Pasal 480 KUHP.
Simak juga 'Antisipasi Curanmor, Polisi Dialog dengan Warga': [Gambas:Video 20detik]
(haf/haf)

# data[].attributes.attachment_link.title
Polisi Tangkap 6 Maling Motor di Jaksel, Ada yang Baru Seminggu Keluar Bui

# data[].attributes.attachment_link.description
Polisi menangkap enam tersangka pencurian motor di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dua orang tersangka di antaranya merupakan residivis.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Selasa, 7 September 2021, Marjani menuju ke Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Usai magrib itu ia hendak mencari ikan. Tiba di lokasi, dia menyiapkan alat setrum ikan dan memasuki area kolam yang terdapat di area kebun jambu.

Sekira pukul 19, Marjani beraksi. Sontak Kasmito alias Mbah Minto, penjaga kolam dan pekarangan yang telah mengamati gerak-gerik Marjani, mendekatinya karena ia menganggap Marjani ingin mencuri. Kemudian Mbah Minto menyabetkan celurit bergagang kayunya ke bahu kanan Marjani. Marjani kaget, ia membalikkan badan sambil berkata " kulo melu urip, Mbah." Tapi Mbah Minto mengabaikannya.

Lantas kakek berusia 74 tahun itu kembali mengayunkan celurit dan mengenai leher kiri Marjani. Si pencari ikan angkat kaki, darah menetes menemani dia lari ke motornya yang diparkir di dekat gubuk. Lalu Marjani meminta pertolongan kepada warga yang berada di warung pinggir jalan, mereka kemudian membawanya ke RSUD Sunan Kalijaga Demak.

Keesokan harinya, polisi mengusut perkara. Lantas memeriksa Marjani dan warga yang membantu Marjani ke rumah sakit; serta meminta keterangan Mbah Minto. "Kasmito diduga adalah orang yang melakukan pembacokan," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan, 14 Oktober lalu.

Kemudian polisi membawa lansia itu ke Polres Demak. Sebulan usai dugaan pembacokan, muncul laporan dugaan pencurian ikan. Pada 11 Oktober, Suhada, si pemilik kolam, mengadukan peristiwa yang menimpanya.

Penyidik melakukan pendalaman perkara usai menerima pengaduan itu. "Fakta dikumpulkan oleh penyidik, kemudian warga inisial M (Marjani) ditetapkan sebagai tersangka," jelas Ramadhan.

Marjani pun tak tinggal diam, dia meminta advokat untuk membantu kasusnya. Herry Darman, kuasa hukum Marjani, berujar bahwa kliennya dituding mencuri ikan, maka ia telah menyiapkan tujuh pengacara untuk menuntaskan perkara. "Klien kami tidak mengambil di kolam (milik) Suhada," kata Herry, Sabtu (18/12/2021).

Berdasarkan penelusuran tim kuasa hukum, Marjani menyambangi kolam lain yang jaraknya 100 meter dari milik Suhada dan kliennya tidak membalas perbuatan Mbah Minto. Akibat pembacokan dari belakang, Marjani harus menjalani 12 jahitan dan dipasangi pen di bahu kanannya. Herry mengingatkan publik bahwa jangan hanya menyorot usia lansia Mbah Minto, tapi Mbah Minto masih punya tenaga untuk membacok kliennya.

Sementara, Marjani mengaku ia baru berjalan 10 meter dari gubuk tempat ia menaruh ikan Jepet, lalu Mbah Minto membacok dari belakang. Dia juga mengklaim tak mengetahui lahan yang ia masuki milik siapa.

"Masalah pekarangan itu milik siapa, saya tidak tahu," aku dia. Giliran Pengadilan Negeri Demak menuntaskan kasus Mbah Minto. Perkara itu terdaftar dengan nomor 183/Pid.B/2021/PN Dmk. Tuntutannya yakni:

1. Menyatakan terdakwa Kasmito bin Jasmani telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain menimbulkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasmito bin Jasmani dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa satu buah celurit gagang kayu panjang + 43 cm, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.

Pada 15 Desember, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak Muhammad Deny Firdaus memutuskan Mbah Minto bersalah. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan," begitu isi putusan perkara.

Publik menilai vonis terhadap Mbah Minto tak adil, kasus ini viral dan menjadi perbincangan. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur berkata dalam konteks pidana, seharusnya perkara yang diproses pertama kali perihal dugaan pencurian yang dilakukan Marjani.

"Kenapa jadi lebih cepat (memproses kasus) orang yang membela diri dibandingkan yang mencuri. Itu sangat aneh dalam proses pengungkapan hukum," ucap dia kepada reporter Tirto, Senin (20/12).

Yang dilakukan Mbah Minto bisa disebut pembelaan diri, kata dia. Pasal 49 KUHP menyebutkan "Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu."

Diperkuat dengan "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana."

"Apalagi dalam konteks dia (Mbah Minto) mengalami panik luar biasa, sehingga ia membela diri berlebihan. Apakah pengacara dan hakim tidak menggali bahwa yang dilakukan Mbah Minto ini untuk membela diri? Kalau dia membela diri, seharusnya dia tidak dipidana," terang Isnur.

Sedari awal, Isnur berpendapat, aparat penegak hukum harus jeli menganalisis kasus ini. Mestinya ranah pembelaan diri tak perlu dipidana. "Kalau tidak jelas permasalahan ini, menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat."

Penegak Hukum Tak Jeli Tangani Perkara

Selebgram Rachel Vennya ditetapkan menjadi tersangka dugaan melarikan diri saat menjalani karantina di Wisma Atlet, Jakarta. Dia diduga menyuap petugas agar bisa angkat kaki dari lokasi isolasi tersebut. Lantas polisi tidak menahan perempuan itu karena alasan hukuman di bawah satu tahun penjara. Kasusnya bergulir, hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, 10 Desember, memutuskan Rachel dihukum empat bulan kurungan.

Hukuman tersebut tidak perlu dijalani. Kecuali di kemudian hari, dengan putusan hakim, diberikan perintah lain sebelum waktu percobaan selama 8 bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindakan pidana. Hal lain yang meringankan Rachel karena hakim menilai ia sopan dalam persidangan.

Perkara lain sebagai pembanding kasus Mbah Minto yakni Pinangki Sirna Malasari, seorang jaksa yang terlibat kasus suap.

Hukuman Pinangki mendapat diskon, sanksinya dipotong 60 persen oleh majelis hakim Tipikor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 14 Juni 2021. Itu hanya berselang sekitar empat bulan dari vonis pertamanya yaitu 10 tahun penjara. Padahal Pinangki terbukti melakukan kejahatan luar biasa tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pemufakatan jahat. Pinangki, yang berprofesi sebagai jaksa, mendekam di penjara sejak 11 Agustus 2020. Dia kemungkinan bebas dari penjara sekitar Juli 2023 mendatang, itu jika tak dipotong remisi.

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Adinda Tenriangke Muchtar berkata, Mbah Minto menjalankan tugasnya sebagai penjaga kolam. Maka tentu saja Mbah Minto mengamankan area tersebut dari gangguan.

"Penegakan hukum terutama penyelidikan dan penyidikan, harus dipastikan mendapatkan bukti-bukti yang kuat dan melibatkan para pihak," ucap dia kepada reporter Tirto, Senin (20/12/2021). Tak hanya itu, kesesuaian pasal pun perlu dicermati oleh aparat penegak hukum.

Pasal 49 KUHP mengatur soal pembelaan diri, sementara Pasal 351 KUHP mengatur ihwal penganiayaan. Adinda berpendapat regulasi ini bisa ditinjau ulang, apalagi pemerintah tengah membahas terkait RKUHP.

"Di sisi mana pembelaan itu dapat dilakukan? Karena jangan sampai mengakibatkan kematian. (Peraturan) ini jadi simalakama." Maka sebaiknya pemerintah merevisi KUHP agar kasus-kasus serupa tak terus berulang, intinya ketentuan membela diri perlu dibahas tuntas, kata dia.

Demokrasi dan kebijakan semestinya bisa lebih peka dan adil bagi korban, kata Adinda. Tapi dalam kasus Mbah Minto dan Marjani, penegak hukum harus jeli menilik status 'korban'. Jangan sampai orang yang membela propertinya dan terpaksa membela diri malah jadi tersangka-terdakwa.

Adinda mengatakan, pemerintah, regulasi, dan aparat penegak hukum juga harus bisa melindungi seseorang dan hak kepemilikannya. Sedangkan peringatan bagi publik, apakah mereka telah paham sejauh mana pembelaan diri? Ada reaksi atau refleks dari seseorang yang merasa terancam dan itu tidak dapat diukur.

"Hukum perlu melihat kasus per kasus agar bisa adil. Upaya keadilan restoratif penting untuk dilakukan tapi tidak mengorbankan rasa keadilan. Pengusutan sangat penting dilakukan secara terbuka," imbuh Adinda.

Sementara itu, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Fachrizal Afandi menyatakan konstruksi perkara ini aneh sejak awal. Kalau memang betul Mbah Minto membela diri dari pencuri, seharusnya sejak penyidikan telah ketahuan.

Kasus Mbah Minto dan Marjani pun tak perlu dibelah dua lantaran ada satu peristiwa yang berkaitan. Maka tak perlu ada dua berkas perkara yang berbeda tindak pidana, artinya polisi tak mempertimbangkan bahwa korban adalah pencuri, kata Fachrizal.

"Penyidik dari awal tak profesional, jaksa juga. Harusnya tak melihat 'ada penganiyaan', tapi 'mengapa ada penganiayaan'? Itu yang harus ditanya," tutur Fachrizal kepada reporter Tirto.

Pembelaan diri yang dilakukan si kakek pun bisa diketahui, apakah itu pembelaan melampaui batas atau tidak, meski pembuktiannya agak sulit, kata Fachrizal.

"Kasus ini harus jadi satu. Mbah Minto menganiaya dalam membela diri yang melampaui batas atau yang masih dapat dibenarkan oleh hukum? Jadi dua perkara yang berbeda saja memperlihatkan penyidik itu tak profesional. (Perkara ini) cacat prosedur, secara hukum jadi ada dua peristiwa yang berbeda. Harusnya, pencurian dibuktikan terlebih dahulu," sambung Fachrizal.

Apalagi Mbah Minto membacok Marjani di dalam area yang ia jaga. Bukan di luar area pengawasannya. Itu pun membuktikan Marjani sembarangan masuk ke pekarangan orang tanpa izin. Inilah yang mestinya dipahami oleh penegak hukum. Pada perkara ini, Jaksa Agung pun dapat menerapkan tugas dan fungsinya sesuai Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni "mengesampingkan perkara demi kepentingan umum."

Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

https://tirto.id/kasus-mbah-minto-demak-cermin-ketidakadilan-hukum-di-negara-hukum-gmsn

# data[].attributes.attachment_link.title
Kasus Mbah Minto Demak: Cermin Ketidakadilan Hukum di Negara Hukum

# data[].attributes.attachment_link.description
Selasa, 7 September 2021, Marjani menuju ke Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Usai magrib itu ia hendak mencari ikan. Tiba di lokasi, dia menyiapkan alat setrum ikan dan memasuki area kolam yang terdapat di area kebun jambu. Sekira pukul 19, Marjani beraksi.

# data[].attributes.attachment_link.title
Apa Itu All Eyes on Papua yang Viral di Media Sosial?

# data[].attributes.attachment_link.description
Apa sebenarnya gerakan All Eyes on Papua yang viral di media sosial beberapa waktu terakhir?

# data[].attributes.body
Aspek Penilaian Infografis

1. Kualitas dan Kejelasan Visual

Desain visual menarik.

Tata letak rapi.

Elemen visual seperti ikon, grafik, dan diagram digunakan secara efektif.

Teks mudah dibaca.

2. Keterkaitan Antar Sila

Menunjukkan keterkaitan antar sila dengan jelas dan logis.

Menggunakan diagram atau peta konsep untuk memudahkan pemahaman.

3. Analisis dan Solusi

Menyediakan analisis mendalam mengenai masalah yang diangkat.

Mengusulkan solusi konkret yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila.

4. Kreativitas dan Inovasi

Menunjukkan tingkat kreativitas dan inovasi yang tinggi dalam desain dan konten infografis.

Menampilkan ide-ide yang orisinal dan menarik.

B. Aspek Penilaian Presentasi

1. Penguasaan Materi

Menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang materi yang disajikan.

Mampu menjelaskan keterkaitan antar sila Pancasila dengan jelas.

2. Keterampilan Komunikasi

Menyampaikan presentasi dengan percaya diri.

Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Mempertahankan kontak mata dengan audiens.

3. Penggunaan Media Presentasi

Menggunakan media presentasi dengan efektif.

Media yang digunakan mendukung dan memperjelas isi presentasi.

4. Interaksi dengan Audiens

Mampu menjawab pertanyaan dari audiens dengan baik.

Melibatkan audiens dalam presentasi (misalnya, melalui tanya jawab atau diskusi).

5. Kreativitas dalam Penyampaian

Menunjukkan kreativitas dalam cara penyampaian materi.

Menggunakan metode yang menarik dan inovatif untuk memikat perhatian audiens.

# data[].attributes.body
https://www.beritasatu.com/lifestyle/2830965/imbas-pakai-cadar-wanda-hara-resmi-dilaporkan-atas-dugaan-penistaan-agama

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta, Beritasatu.com - Fashion stylist Wanda Hara dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Rabu (24/7/2024). Laporan ini terkait dengan tindakannya beberapa waktu lalu, saat ia mengenakan cadar dalam sebuah kajian yang dipimpin oleh Ustadz Hanan Attaki.

Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu pengacara yang bernama Muhammad Rizky Abdullah. Ia bersama tim hukum muslim, melaporkan Wanda Hara lantaran dianggap melakukan penistaan agama.

Ia mengatakan, merasa sakit hati karena ulah Wanda Hara yang diduga sudah melakukan penistaan agama. Selain itu, dirinya juga mengeklaim pelaporan tersebut mengatasnamakan umat Islam.

"Saya mengatasnamakan pribadi dan juga mengatasnamakan umat muslim, serta dari tim hukum muslim yang merasa sakit hati, yang merasa tersinggung atas kelakuan saudara Irwansyah dan atau Wanda Hara yang diduga sudah melakukan penistaan agama Islam," kata Muhammad Rizky Abdullah di Bareskrim Polri, Rabu (24/7/2024).

Meskipun Wanda Hara telah meminta maaf secara terbuka melalui Instagram dan menyatakan penyesalannya, tetapi Muhammad Rizky Abdullah merasa perlu melaporkannya ke pihak berwenang karena tindakannya dianggap sebagai tindak pidana yang telah melukai dan menyinggung umat Islam.

"Meminta maaf itu tidak menggugurkan aspek hukum yang memang harus diberlakukan. Beliau sudah melakukan kesalahan dan sudah menyakiti umat Islam. Maka, perlu ada sanksi sosial," jelasnya.

Muhammad Rizky juga menekankan, laporan tersebut bertujuan sebagai peringatan dan pelajaran bagi masyarakat yang mungkin melakukan hal serupa, seperti yang dilakukan oleh Wanda Hara.

"Ini bukan hanya tentang saudara Irwansyah atau Wanda Hara, tetapi juga sebagai pelajaran bagi mereka yang mungkin melakukan tindakan serupa," jelasnya.

Sebelumnya, Wanda Hara sudah meminta maaf di media sosial. Ia mengaku tindakannya yang di luar batas, yakni menggunakan cadar dan bercampur dengan akhwat saat menghadiri kajian Ustaz Hanan Attaki beberapa waktu lalu.

"Saya Wanda Hara, dari hati yang paling dalam mohon maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan ini. Dalam kajian yang diselenggarakan oleh Ustaz Hanan Attaki kemarin, atas kejadian yang telah terjadi karena perbuatan saya yang menyinggung banyak pihak. Saya menyadari ini adalah kesalahan saya, dan saya juga sudah berkomunikasi dengan Ustaz Hanan Attaki, dan meminta maaf kepada beliau dan seluruh panitia Ayah Amanah," ujar Wanda Hara.

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
wanda hara cadar kajian ustaz hanan attaki

# data[].attributes.attachment_link.title
Imbas Pakai Cadar, Wanda Hara Resmi Dilaporkan Atas Dugaan Penistaan Agama

# data[].attributes.attachment_link.description
Ia mengatakan, merasa sakit hati karena ulah Wanda Hara yang diduga sudah melakukan penistaan agama. Selain itu, dirinya juga mengeklaim pelaporan tersebut mengatasnamakan umat Islam.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Agung (Kejagung) buka suara soal kerugian negara yang diakibatkan mega korupsi tambang BUMN PT Timah (Persero) Tbk. (TINS) yang sebesar Rp 271 triliun. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengungkapkan, besaran angka tersebut belum pasti.

"Kemarin angka Rp 271 triliun itu masih kotor perhitungannya. Hasil konsultasi teman-teman penyidik dengan BPKP, dan ahli ekonomi, ekologi, dan lingkungan. (Angka kerugiannya) bisa lebih tinggi dan lebih rendah," ungkapnya saat ditemui di kantornya, Rabu (3/4).

Ketut menjelaskan, saat ini tim penyidik Kejagung sedang menghitung dan melakukan koordinasi dengan BPKP dan tim ahli terkait. Artinya, kerugian negara yang diakibatkan oleh hasil korupsi bisa lebih tinggi atau lebih rendah.

"Sedang dilakukan perhitungan, konsultasi dan diskusi dan formulasi seperti apa," ucapnya.

Ketut menjabarkan lebih jauh, kerugian sebesar Rp 271 triliun tersebut merupakan perhitungan kerugian ekosistem yang mengacu berbagai aspek. Sebab, para pelaku korupsi melakukan eksplorasi tambang timah secara ilegal. Angka tersebut juga memperhitungkan dampak kerusakan lingkungan yang begitu masif dan luas.

"Kemudian (ada) dampak sosial dan ekologinya seperti apa, (kerugian) masyarakat disekitarnya juga kita pertimbangkan, karena sudah tidak bisa lagi melakukan upaya-upaya pertanian nelayan, itu diperhitungkan," lanjutnya.

Selain itu, juga mempertimbangkan dampak reboisasi. Sebab, untuk memperbaiki lahan yang sudah rusak memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang banyak.

"Ini juga kita jadi bahan pertimbangan. Enggak bisa melakukan reboisasi lingkungan 1-2 tahun enggak bisa. Ini butuh waktu yang panjang sehingga bisa ditempati kembali seperti habitat sebelumnya," ungkapnya.

Ketut menegaskan, angka yang dikeluarkan oleh tim penyidik bukan hanya kerugian negara yang riil melainkan juga dampak kerugian perekonomian negara.

"Artinya bisa lebih dan bisa kurang, masih diformulasikan," pungkasnya.

# data[].attributes.attachment_link.title
Kejagung Blak-blakan Soal Kerugian Rp 271 Triliun Hasil Korupsi Timah

# data[].attributes.attachment_link.description
Kejagung dan BPKP masih terus menghitung kerugian Rp 271 triliun. Kerugian ini diperkirakan bisa lebih tinggi lagi.

# data[].attributes.body
Langkah-Langkah Pengerjaan Infografis

1. Pemahaman Materi:

Setiap kelompok membaca dan memahami makna masing-masing sila dalam Pancasila dalam berita yang telah dipilih

Pelajari keterkaitan antar sila dalam konteks penyelesaian masalah dalam berita tersebut.

2. Identifikasi Masalah:.

Identifikasi masalah utama yang akan diatasi menggunakan prinsip-prinsip Pancasila.

3. Desain Infografis:

buatlah desain infografis digital dari berbagai platform (contoh; canva)

Buatlah sketsa atau kerangka awal infografis yang akan dibuat.

Tentukan elemen-elemen visual yang akan digunakan, seperti ikon, grafik, dan warna yang sesuai.

4. Keterkaitan Antar Sila:

Gambarkan keterkaitan antar sila dalam Pancasila dengan menggunakan peta konsep yang mudah dipahami.

Jelaskan secara singkat makna masing-masing sila dan bagaimana mereka saling mendukung dalam menyelesaikan masalah yang dipilih.

5. Analisis dan Solusi:

Sertakan analisis peran masing-masing sila dalam menyelesaikan masalah sosial yang dipilih.

Usulkan solusi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila.

6. Presentasi Visual:

Pastikan infografis yang dibuat memiliki tata letak yang jelas, mudah dibaca, dan menarik secara visual.

Gunakan font yang mudah dibaca dan ukuran huruf yang sesuai.

Periksa kembali kesalahan penulisan dan pastikan semua informasi sudah benar.

# data[].attributes.body
Langkah-Langkah Pengerjaan Infografis

1. Pahami Topik

Bacalah berita yang diberikan dengan teliti.

Identifikasi poin-poin penting dari berita yang berkaitan dengan masalah, penyebab, dan dampak yang disebutkan.

2. Pengumpulan Informasi

Catat Poin-Poin Penting: Tuliskan poin-poin penting dari berita tersebut.

Identifikasi Sila-Sila Pancasila: Tentukan sila-sila Pancasila yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

Tulis Penerapan Sila: Tuliskan bagaimana setiap sila Pancasila dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Analisis dan Solusi:

Sertakan analisis peran masing-masing sila dalam menyelesaikan masalah yang dipilih.

Usulkan solusi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila.

3. Merancang Infografis

Gunakan Template atau Buat Sendiri: setiap kelompok dapat menggunakan template infografis yang sudah disediakan atau merancangnya sendiri dalam aplikasi design digital (contoh:canva)

Tambahkan Elemen Visual:

Tambahkan ikon, gambar, atau grafik sederhana untuk memperjelas informasi.

4. Menyusun Infografis

Desain yang Menarik:

Pastikan tata letak rapi dan menarik.

Gunakan warna yang konsisten dan tidak berlebihan.

Gunakan Font yang Jelas:

Pilih font yang mudah dibaca dan ukuran yang cukup besar.

Penempatan Informasi:

Pastikan informasi penting ditempatkan di bagian yang mudah dilihat.

5. Presentasi Visual:

Pastikan infografis yang dibuat memiliki tata letak yang jelas, mudah dibaca, dan menarik secara visual.

Gunakan font yang mudah dibaca dan ukuran huruf yang sesuai.

Periksa kembali kesalahan penulisan dan pastikan semua informasi sudah benar.