# data[].attributes.body
Nama:Nurmalita Aishah Thoriri

Kelas:X.J

No:24

Dinamika dalam Sidang BPUPK Pertama

Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang

panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang

dalam perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari

penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai

wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat

pada 8 Maret 1942. Jepang menggunakan sejumlah semboyan, seperti “Jepang

Pemimpin Asia”, “Jepang Pelindung Asia”, “Jepang Cahaya Asia”, untuk menarik

simpati bangsa Indonesia.

Namun, kemenangan Jepang ini

tidak bertahan lama karena pihak Sekutu (Inggris, Amerika Serikat, Belanda)

melakukan serangan balasan kepada

Jepang untuk merebut kembali Indonesia.

Sekutu berhasil menguasai sejumlah

daerah. Mencermati situasi yang semakin

terdesak tersebut, pada peringatan Pembangunan Djawa Baroe tanggal 1 Maret

1945, Jepang mengumumkan rencananya

untuk membentuk Dokuritsu Zyunbi

Tyoosakai (BPUPK). Ini dilakukan Jepang

guna mendapatkan dukungan dari bangsa

Indonesia agar mampu membalikkan

kembali situasi peperangan Asia Timur

Raya dan memenangkannya. Sesuai dengan namanya, tugas badan tersebut ialah

menyelidiki atau menyusun hal-hal yang

dianggap penting bagi negara Indonesia

yang hendak dihadirkan.

Namun demikian, janji itu baru ditepati pada 29 April 1945. Ini menandakan

bahwa tanggal berdirinya BPUPK bukanlah 1 Maret 1945, melainkan 29 April

1945. Selain itu, penting untuk disampaikan pula bahwa penamaan penting

untuk badan yang dibentuk ini ialah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan

Kemerdekaan (BPUPK). Alasannya, badan ini dibentuk oleh Pemerintahan

Militer Angkatan Darat ke-16 Jepang yang hanya memiliki wewenang untuk

Jawa dan Madura, bukan untuk seluruh Indonesia. Sementara itu, di wilayah

Sumatra yang dipimpin oleh Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25, Jepang

baru mengizinkan pendirian BPUPK serupa pada 25 Juli 1945. Bahkan, untuk

kawasan Indonesia seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku yang dipimpin

oleh Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua), Jepang tidak

pernah mendirikan badan guna mempersiapkan kemerdekaan sebagaimana di

kedua wilayah sebelumnya.

# data[].attributes.body
DIKARUNIA NURUL FATKHA

NO ABSEN : 12

1. Dinamika dalam Sidang BPUPK Pertama

Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang.

Susunan Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK)

Ketua (Kaico): dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat

Wakil Ketua/Ketua Muda (Fuku Kaico): Itjibangase Yosio dan R.P. Soeroso

Anggota (Iin):

1) R. Abikoesno Tjokrosoejoso

2) H. A. Sanoesi

3) K.H. Abdoel Halim

4) Prof. Dr. R. Asikin Widjajakoesoema

5) M. Aris

6) R. Abdoel Kadir

7) Dr. R. Boentaran Martoatmodjo

8) B.P.H. Bintoro

9) Ki Hadjar Dewantara

10) A.M. Dasaad

11) Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat

12) Drs. Mohammad Hatta

13) Ki Bagoes Hadikoesoemo

14) Mr. R. Hindromartono

15) Mr. Mohammad Yamin

Dalam sejarahnya, BPUPK mengadakan dua kali sidang. Sidang pertama yang berlangsung 29 Mei-1 Juni 1945 memiliki agenda pembahasan mengensai dasar negara. Lalu pada sidang kedua yang berlangsung pada 10-17 Juli 1945, para anggota BPUPK memiliki agenda untuk membahas rancangan undang-undang dasar.

2. Dinamika dalam Perumusan Pancasila

Gagasan Sukarno tentang Pancasila sebagai dasar negara yang disampaikan melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPK.

Belakangan, panitia ini dikenal dengan nama Panitia Sembilan yang terdiri atas:

a. Sukarno (ketua),

b. Mohammad Hatta,

C. A.A. Maramis,

d. K.H. A. Wachid Hasjim,

e. Mohammad Yamin,

f. Abdoel Kahar Moezakir,

g. H. Agoes Salim,

h. Abikoesno Tjokrosoejoso,

i. Ahmad Soebardjo.

. Pada hari pengesahannya itu, para pahlawan pendiri bangsa Indonesia bermufakat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Indonesia yang terdiri dari:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

3) Persatuan Indonesia

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusy-awaratan/Perwakilan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

1. Dinamika dalam Sidang BPUPK Pertama.Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan.Susunan Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK)

Ketua (Kaico): dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat

Wakil Ketua/Ketua Muda (Fuku Kaico): Itjibangase Yosio dan R.P. Soeroso

Anggota (Iin):

1) R. Abikoesno Tjokrosoejoso

2) H. A. Sanoesi

3) K.H. Abdoel Halim

4) Prof. Dr. R. Asikin Widjajakoesoema

5) M. Aris

6) R. Abdoel Kadir

7) Dr. R. Boentaran Martoatmodjo

8) B.P.H. Bintoro

9) Ki Hadjar Dewantara

10) A.M. Dasaad

11) Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat

12) Drs. Mohammad Hatta

13) Ki Bagoes Hadikoesoemo

14) Mr. R. Hindromartono

15) Mr. Mohammad Yamin

2. Dinamika dalam Perumusan Pancasila.Gagasan Sukarno tentang Pancasila sebagai dasar negara yang disampaikan melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPK. Belakangan, panitia ini dikenal dengan nama Panitia Sembilan yang terdiri atas:

a. Sukarno (ketua),

b. Mohammad Hatta,

C. A.A. Maramis,

d. K.H. A. Wachid Hasjim,

e. Mohammad Yamin,

f. Abdoel Kahar Moezakir,

g. H. Agoes Salim,

h. Abikoesno Tjokrosoejoso,

i. Ahmad Soebardjo.

3. Dinamika dalam Pengesahan Pancasila.Segera setelah Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, kabar tersebut tersebar dan diterima oleh para tokoh kemerdekaan di tanah air. Pada hari pengesahannya itu, para pahlawan pendiri bangsa Indonesia bermufakat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Indonesia yang terdiri dari:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

3) Persatuan Indonesia

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusy-awaratan/Perwakilan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

# data[].attributes.body
Nama:sofia cahya .R.

Kelas:X.J

No absen:32

Poin poin penting

B. Dinamika Kelahiran Pancasila

1.dinamika dalam sidang bpupki pertama

- Latar Belakang:

- Kekalahan Belanda oleh Jepang menyebabkan Indonesia dijajah Jepang.

- Jepang menggunakan semboyan untuk menarik simpati bangsa Indonesia.

- Sekutu menyerang balik Jepang.

- Pembentukan BPUPK:

- Jepang mengumumkan pembentukan BPUPK (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) pada 1 Maret 1945.

- Tujuan: Mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dalam perang.

- Tanggal resmi berdiri: 29 April 1945.

- Nama resmi: Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).

- Wilayah kerja: Awalnya hanya untuk Jawa dan Madura.

- Sumatra baru diizinkan mendirikan BPUPK serupa pada 25 Juli 1945.

- Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku tidak memiliki badan serupa.

- Keanggotaan BPUPK:

- Lima kelompok: Birokrat, Independen, Ulama, Pergerakan Nasionalis, Perwakilan Jepang.

- Anggota peranakan: Keturunan Tionghoa, Arab, dan Eropa.

- Anggota Jepang: 8 orang (sebagai pengamat).

- Anggota perempuan: Maria Oelfa Santoso dan R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito.

- Jumlah anggota: 76 orang (ketua, wakil ketua, anggota, anggota tambahan, anggota istimewa).

Intinya: BPUPKI dibentuk oleh Jepang untuk mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dalam perang. Keanggotaannya beragam, mencerminkan berbagai kelompok dan latar belakang dalam masyarakat Indonesia.

2.dinamika dalam perumusan pancasila

- Sukarno: Pidato Pancasila diterima BPUPK.

- Panitia Delapan: Dibentuk untuk rumuskan dasar negara.

- Inisiatif Sukarno: Rapat anggota BPUPK & Chuo Sangi In.

- Rapat 22 Juni: Kemerdekaan harus usaha sendiri.

- Panitia Kecil: Pengganti Panitia Delapan.

- Chuo Sangi In: Dewan bentukan Jepang, dibubarkan setelah Jepang menyerah.

Intinya: Sukarno memimpin perumusan Pancasila melalui serangkaian rapat dan panitia, menegaskan kemerdekaan Indonesia harus diraih sendiri.

3.dinamika dalam pengesahan pancasila

- Kondisi Genting:

- Sekutu bom atom Hiroshima (6 Agustus 1945).

- Tokoh nasional ingin segera merdeka.

- Pembentukan PPKI:

- Jepang umumkan pembentukan PPKI (7 Agustus 1945).

- Anggota diumumkan 12 Agustus 1945 (21 orang).

- Sukarno ketua, Hatta wakil.

- Penambahan Anggota:

- Tanpa sepengetahuan Jepang, ditambah 6 anggota (Soebardjo, Sayoeti Melik, dll.).

- Proses Pengesahan:

- Kelahiran Pancasila: 1 Juni 1945.

- Perumusan: 22 Juni 1945.

- Pengesahan: 18 Agustus 1945 oleh PPKI.

- Hasil:

- Pancasila sah sebagai Dasar Negara Indonesia.

- Sila-sila Pancasila disepakati.

Intinya: Dalam situasi genting setelah bom Hiroshima, Jepang membentuk PPKI. Tanpa sepengetahuan Jepang, anggota PPKI ditambah. Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI.

# data[].attributes.body
Nama: Hafiza Anisajati

Nomer:16

Kelas:X.J

DINAMIKA DALAM SIDANG BPUPKI PERTAMA

•Perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dimulai dengan peralihan penjajahan dari Belanda ke Jepang.

• Jepang, dengan berbagai semboyan untuk menarik simpati bangsa Indonesia, awalnya berhasil menguasai Indonesia. Namun, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dan serangan Sekutu memaksa Jepang untuk membentuk BPUPKI.

• Pembentukan BPUPKI bertujuan untuk menarik dukungan dari bangsa Indonesia dalam menghadapi Sekutu dan mempersiapkan kemerdekaan.

•BPUPKI secara resmi dibentuk pada 29 April 1945, dengan wewenang utama di Jawa dan Madura.

•Keanggotaan BPUPKI terdiri dari berbagai kelompok, termasuk perwakilan dari berbagai etnis dan tokoh Jepang sebagai pengamat.

• BPUPKI memiliki 76 anggota, yang dipimpin oleh seorang ketua dan dua wakil ketua, serta beberapa anggota tambahan dan istimewa.

• Pembentukan BPUPKI di wilayah lain Indonesia tidak seragam, mencerminkan perbedaan kebijakan militer Jepang di berbagai daerah.

•Desain tempat duduk dalam sidang BPUPKI dirancang untuk memfasilitasi komunikasi dan musyawarah yang efektif.

•BPUPKI mengadakan dua kali sidang, dengan sidang pertama berfokus pada perumusan dasar negara (Pancasila) dan sidang kedua membahas rancangan undang-undang dasar. Oleh karena itu, sejarah kelahiran Pancasila lebih erat kaitannya dengan hasil sidang pertama BPUPKI.

•meski terdapat perbedaan pandangan di antara para pendiri bangsa dalam sidang-sidang, mereka semua memiliki kesamaan tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia secepatnya dan pentingnya persatuan. Semangat kebangsaan yang berakar pada Kongres Pemuda II tahun 1928 telah meresap ke dalam cara pandang anggota BPUPKI, yang tercermin dalam sikap saling menghargai perbedaan

# data[].attributes.body
RAFILA NUR LADESMA/25

POINT-POINT PENTING

Dinamika Kelahiran Pancasila

Dalam aktivitas pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari dinamika-dinamika yang terjadi dalam proses sejarah kelahiran Pancasila. Dimulai dari pendirian BPUPK, proses pembelajaran dalam subbab ini juga akan menyertakan sejumlah dinamika yang terjadi dalam proses perumusan dan pengesahan Pancasila.

1. Dinamika dalam Sidang BPUPK Pertama

Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang

panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Jepang menggunakan sejumlah semboyan, seperti "Jepang Pemimpin Asia", "Jepang Pelindung Asia","Jepang Cahaya Asia", untuk menarik simpati bangsa Indonesia.

Namun, kemenangan Jepang ini

tidak bertahan lama karena pihak Sekutu (Inggris, Amerika Serikat, Belanda)

melakukan serangan balasan kepada

Jepang untuk merebut kembali Indonesia.

Sekutu berhasil menguasai sejumlah

daerah. Mencermati situasi yang semakin

terdesak tersebut, pada peringatan Pembangunan Djawa Baroe tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (BPUPK). Ini dilakukan Jepang guna mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia agar mampu membalikkan kembali situasi peperangan Asia Timur Raya dan memenangkannya. Sesuai dengan namanya, tugas badan tersebut ialah menyelidiki atau menyusun hal-hal yang dianggap penting bagi negara Indonesia.

yang hendak dihadirkan.

2. Dinamika dalam Perumusan Pancasila

Gagasan Sukarno tentang Pancasila sebagai dasar negara yang disampaikan

melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPK. Dengan demikian, setelah seluruh pembicara menyampaikan pidato-pidatonya dalam sidang pertama BPUPK, dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPK memutuskan untuk membentuk sebuah panitia dengan tugas menyusun rumusan tentang dasar negara dengan pidato Sukarno sebagai bahan utama ditambah usul dari semua anggota BPUPK yang mengajukannya. Tugas tersebut mesti diselesaikan dan dilaporkan pada masa sidang yang kedua. Panitia tersebut terdiri atas delapan orang, maka dari itu, panitia ini dikenal juga dengan nama Panitia Delapan yang terdiri atas:

a. Sukarno,

b. Mohammad Hatta,

c. R. Otto Iskandar Dinata,

d. K.H. A. Wachid Hasjim,

e. Mohammad Yamin,

f. Ki Bagoes Hadikoesoemo,

g. M.Soerardjo Kartohadikoesoemo,

h. A.A. Maramis.

3. Dinamika dalam Pengesahan Pancasila

Segera setelah Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus

1945, kabar tersebut tersebar dan diterima oleh para tokoh kemerdekaan di tanah air. Mengetahui posisi Jepang yang semakin terhimpit dalam perang Asia-Pasifik mendorong para tokoh nasional untuk segera menyatakan kemerdekaan dari penjajahan Jepang. Dalam situasi genting seperti itu, pemerintahan kolonial Jepang melalui perwira tingginya, Hisaichi Terauchi mengumumkan pembentukan sebuah panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945. Lalu, pada tanggal 12 Agustus 1945, pemerintah kolonial mengumumkan keanggotaan PPKI berjumlah 21 orang. Sukarno ditunjuk sebagai ketua dan Mohammad Hatta ditunjuk sebagai wakilnya. Sementara para anggota PPKI terdiri dari Soepomo, K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, R.P. Soeroso, Soetardjo Kartohadikoesoemo, K.H. Wachid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Otto Iskandardinata, Abdoel Kadir,

Pangeran Soerjohamidjojo, Pangeran Poerbojo, Mohammad Amir, Abdoel Abbas, Mohammad Hasan, GSSJ Ratulangi, Andi Pangerang, A.H. Hamidan, I Goesti Ketoet Poedja, Johannes Latuharhary, dan Yap Tjwan Bing.

# data[].attributes.body
Nama : Septi Tri wulandari

Kelas : X.J

No. : 30

1. Dinamika Dalam Sidang BPUPKI Pertama

Perjuangan kemerdekaan Indonesia melewati fase panjang. Setelah kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang menguasai Indonesia pada 8 Maret 1942. Namun, kekuasaan Jepang tidak bertahan lama karena Sekutu melakukan serangan balasan dan berhasil merebut sejumlah daerah.

Pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencana pembentukan BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan). Tugas BPUPK adalah menyelidiki hal-hal penting untuk Indonesia. BPUPK secara resmi berdiri pada 29 April 1945, bukan 1 Maret. Ketua BPUPK adalah dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, dengan wakil ketua Itjibangase Yosio dan R.P. Suroso. BPUPKI dipimpin oleh dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Itjibangase Yosio dan R.P. Soeroso, serta beberapa anggota lainnya. BPUPKI mengadakan dua kali sidang: sidang pertama (29 Mei-1 Juni 1945) membahas dasar negara, dan sidang kedua (10-17 Juli 1945) membahas rancangan undang-undang dasar.

2."Dinamika dalam Perumusan Pancasila"

khususnya mengenai gagasan Sukarno tentang Pancasila sebagai dasar negara yang disampaikan pada 1 Juni 1945. Setelah pidato tersebut, Ketua BPUPK, dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, membentuk Panitia Delapan dengan tugas menyusun rumusan dasar negara berdasarkan pidato Sukarno dan usulan anggota BPUPK lainnya. Tugas ini diselesaikan dan dilaporkan pada sidang kedua BPUPK. Anggota Panitia Delapan meliputi Sukarno, Mohammad Hatta, R. Otto Iskandar Dinata, K.H. A. Wachid Hasjim, Mohammad Yamin, Ki Bagoes Hadikoesoemo, M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, dan A.A. Maramis. Sukarno, sebagai ketua Panitia Delapan, mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 yang tidak dihadiri wakil pemerintah pendudukan Jepang, melainkan dihadiri Abikoesno. Sukarno memutuskan membentuk Panitia Sembilan untuk menggantikan Panitia Delapan setelah sidang pertama BPUPK. Panitia ini dibentuk untuk merumuskan dasar negara dengan anggota yang lebih representatif dari pemikiran yang berkembang di BPUPK. Panitia Sembilan terdiri dari Sukarno (ketua), Mohammad Hatta, A.A. Maramis, K.H. A. Wachid Hasjim, Mohammad Yamin, Abdoel Kahar Moezakir, H. Agoes Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Ahmad Soebardjo. Panitia Sembilan kemudian mengadakan pertemuan di rumah Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta untuk membahas rumusan pembukaan undang-undang dasar negara.

3. Dinamika dalam Pengesahan Pancasila

Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945 menyebabkan Jepang menyerah, menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Desakan pemuda mendorong Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, yang akhirnya terjadi pada 17 Agustus 1945, dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno didampingi Mohammad Hatta.

Sebelum proklamasi, terjadi perdebatan antara golongan muda dan tua mengenai rumusan teks proklamasi, yang kemudian disepakati di rumah Laksamana Maeda dan diketik ulang oleh Sayuti Melik.

Setelah proklamasi, PPKI bersidang pada 18 Agustus 1945, menghasilkan tiga keputusan penting: pengesahan UUD 1945, pengangkatan Soekarno-Hatta sebagai presiden-wakil presiden, dan pembentukan KNIP. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara juga melibatkan perjalanan panjang dan perdebatan, terutama mengenai sila pertama yang akhirnya diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk menjaga persatuan bangsa.

Secara keseluruhan, kelahiran dan perumusan Pancasila merupakan hasil dinamika sejarah yang kompleks, mulai dari jatuhnya Jepang, desakan pemuda, hingga perdebatan dalam sidang PPKI, membuktikan Pancasila sebagai hasil musyawarah dan mufakat para pendiri bangsa untuk menciptakan dasar negara yang kokoh dan mempersatukan rakyat Indonesia.

# data[].attributes.body
NAMA:APRILLIA ZENNY WIDYASTUTI

KELAS:XJ

NO ABSEN:6

1. Dinamika dalam Sidang BPUPK Pertama

Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang

panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang

dalam perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari

penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai

wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat

pada 8 Maret 1942. Jepang menggunakan sejumlah semboyan, seperti “Jepang

Pemimpin Asia”, “Jepang Pelindung Asia”, “Jepang Cahaya Asia”, untuk menarik

simpati bangsa Indonesia.

Namun, kemenangan Jepang ini

tidak bertahan lama karena pihak Sekutu (Inggris, Amerika Serikat, Belanda)

melakukan serangan balasan kepada

Jepang untuk merebut kembali Indonesia.

Sekutu berhasil menguasai sejumlah

daerah. Mencermati situasi yang semakin

terdesak tersebut, pada peringatan Pembangunan Djawa Baroe tanggal 1 Maret

1945, Jepang mengumumkan rencananya

untuk membentuk Dokuritsu Zyunbi

Tyoosakai (BPUPK). Ini dilakukan Jepang

guna mendapatkan dukungan dari bangsa

Indonesia agar mampu membalikkan

kembali situasi peperangan Asia Timur

Raya dan memenangkannya. Sesuai dengan namanya, tugas badan tersebut ialah

menyelidiki atau menyusun hal-hal yang

dianggap penting bagi negara Indonesia

yang hendak dihadirkan.

Namun demikian, janji itu baru ditepati pada 29 April 1945. Ini menandakan

bahwa tanggal berdirinya BPUPK bukanlah 1 Maret 1945, melainkan 29 April

1945. Selain itu, penting untuk disampaikan pula bahwa penamaan penting

untuk badan yang dibentuk ini ialah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan

Kemerdekaan (BPUPK). Alasannya, badan ini dibentuk oleh Pemerintahan

Militer Angkatan Darat ke-16 Jepang yang hanya memiliki wewenang untuk

Jawa dan Madura, bukan untuk seluruh Indonesia. Sementara itu, di wilayah

Sumatra yang dipimpin oleh Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25, Jepang

baru mengizinkan pendirian BPUPK serupa pada 25 Juli 1945. Bahkan, untuk

kawasan Indonesia seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku yang dipimpin

oleh Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua), Jepang tidak

pernah mendirikan badan guna mempersiapkan kemerdekaan sebagaimana di

kedua wilayah sebelumnya.

Jika disimak dari hasil riset yang dilakukan oleh Daradjadi dan Osa Kurniawan

Ilham (2020), Jepang menyusun keanggotaan BPUPK menjadi lima kelompok,

yaitu (1) Kelompok Birokrat (residen, bupati, walikota, kepala kantor, guru,

dan sebagainya), (2) Kelompok Independen (pengacara, pengusaha, wartawan,

dan sebagainya), (3) Kelompok Ulama, (4) Kelompok Pergerakan Nasionalis, (5)

Kelompok Perwakilan Jepang. Selain itu, di dalam keanggotaan BPUPK tersebut,

kita dapat menemukan sejumlah orang peranakan (keturunan asing). Empat

orang di antaranya merupakan keturunan Tionghoa, satu orang keturunan

Arab, dan satu orang keturunan Eropa. Terkait keanggotaan ini, ada delapan

orang Jepang yang menjadi anggota istimewa BPUPK termasuk Itjibangase

Yosio. Meskipun menjadi anggota, delapan orang Jepang tersebut tidak aktif di

dalam sidang-sidang yang diadakan. Mereka lebih berperan sebagai pengamat.

Terakhir terkait keanggotaan, perlu dijelaskan pula bahwa ada beberapa orang

perempuan yang masuk menjadi BPUPK, yakni Maria Oelfa Santoso dan R.S.S.

Soenarjo Mangoenpoespito.

Sebagaimana dicatat oleh A.B. Kusuma dalam bukunya berjudul Lahirnya

Undang-Undang Dasar 1945, keanggotaan BPUPK secara keseluruhan berjumlah

76 orang. Mereka terdiri atas 1 orang ketua (kaico), yakni dr. K.R.T. Radjiman

Wedyodiningrat; 2 orang wakil ketua (fuku kaico), yakni R.P. Soeroso dan

Itjibangase Yosio (Jepang); 60 orang anggota (iin); 6 anggota tambahan (baru

menjadi anggota pada masa sidang kedua, 10 – 17 Juli 1945); dan 7 orang anggota

istimewa (tokubetsu iin) yang berasal dari Jepang. Selengkapnya, susunan namanama para anggota BPUPK adalah sebagai berikut

# data[].attributes.body
Al Maghfira Revi Milannisti 03

1. Dinamika dalam Sidang BPUPK Pertama

Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang

panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang

dalam perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari

penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai

wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat

pada 8 Maret 1942. Jepang menggunakan sejumlah semboyan, seperti “Jepang

Pemimpin Asia”, “Jepang Pelindung Asia”, “Jepang Cahaya Asia”, untuk menarik

simpati bangsa Indonesia.

Namun, kemenangan Jepang ini

tidak bertahan lama karena pihak Sekutu (Inggris, Amerika Serikat, Belanda)

melakukan serangan balasan kepada

Jepang untuk merebut kembali Indonesia.

Sekutu berhasil menguasai sejumlah

daerah. Mencermati situasi yang semakin

terdesak tersebut, pada peringatan Pembangunan Djawa Baroe tanggal 1 Maret

1945, Jepang mengumumkan rencananya

untuk membentuk Dokuritsu Zyunbi

Tyoosakai (BPUPK). Ini dilakukan Jepang

guna mendapatkan dukungan dari bangsa

Indonesia agar mampu membalikkan

kembali situasi peperangan Asia Timur

Raya dan memenangkannya. Sesuai dengan namanya, tugas badan tersebut ialah

menyelidiki atau menyusun hal-hal yang

dianggap penting bagi negara Indonesia

yang hendak dihadirkan.

# data[].attributes.body
Nama : Yuliati Rofi'ah

Kelas : X.J

No : 34

DINAMIKA KELAHIRAN PANCASILA

1. Dinamika dalam Sidang BPUPKI Pertama

Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang sangat panjang. Dalam sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam perang Asia Timur menuju ke penjajahan jepang. Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang pada 8 Maret 1942. Namun kemenangan jepang tidak bertahan lama, karena pihak sekutu melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut Indonesia. Dan sekutu berhasil menguasai sejumlah daerah.

Pada peringatan Djawa Baroe tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencana untuk membentuk BPUPK. Tugas badan penyelidik ialah menyelidiki hal-hal yang dianggap penting bagi Indonesia. Janji itu di tetapkan pada 29 April 1945. Maka berdirinya BPUPK pada tanggal 29 April bukan 1 Maret.

Susunan Anggota BPUPKI adalah terdiri dari ketua yaitu dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, wakil ketua nya yaitu Itjibangase Yosio dan R.P. Soeroso, anggota nya terdiri dari beberapa anggota yaitu 1) R. Abikoesno Tjokrosoejoso, 2) H. A. Sanoesi, 3) K.H. Abdoel Halim, 4) Prof. Dr. R. Asikin Widjajakoesoema, 5) M. Aris, 6) dll.

Dalam sejarah, BPUPK mengadakan dua kali sidang. Sidang pertama yang berlangsung pada 29 Mei–1 Juni 1945 memiliki agenda pembahasan mengenai dasar negara. Lalu pada sidang kedua yang berlangsung pada 10–17 Juli 1945, para anggota BPUPK memiliki agenda untuk membahas rancangan undang-undang dasar.

2. Dinamika dalam Perumusan Pancasila

Gagasan Sukarno tentang Pancasila sebagai dasar negara yang disampaikan melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. setelah seluruh pembicara menyampaikan pidato nya dalam sidang pertama BPUPK, dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPK memutuskan untuk membentuk panitia dengan tugas menyusun rumusan tentang dasar negara dengan pidato Sukarno sebagai bahan utama ditambah usul dari semua anggota BPUPK. Tugas tersebut diselesaikan dan dilaporkan pada masa sidang yang kedua. Panitia ini dikenal dengan nama Panitia Delapan yang terdiri atas: a. Sukarno, b. Mohammad Hatta, c. R. Otto Iskandar Dinata, d. K.H. A. Wachid Hasjim, e. Mohammad Yamin, f. Ki Bagoes Hadikoesoemo, g. M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, h. A.A. Maramis.

Sukarno Sebagai ketua Panitia Delapan, melakukan rapat dengan beberapa anggota BPUPK. Pada rapat yang berlangsung pada 22 Juni 1945, tidak ada satu pun wakil dari pemerintah pendudukan Jepang yang hadir. Oleh karena itu, dalam rapat itu Abikoesno dengan tegas mengemukakan pendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilahirkan oleh bangsa Indonesia sendiri sehingga bukan dianggap sebagai pemberian hadiah.

Sukarno memutuskan menyusun sebuah panitia kecil yang menggantikan keberadaan Panitia Delapan melalui sidang pertama BPUPK. Menurut Sukarno, pembentukan panitia yang bertugas menggantikan Panitia Delapan adalah untuk menghadirkan anggota perumus dasar negara yang lebih mewakili pemikiran yang berkembang di antara para anggota BPUPK. Panitia ini dikenal dengan Panitia Sembilan yang terdiri atas: a. Sukarno (ketua), b. Mohammad Hatta, c. A.A.Maramis, d. K.H. A. Wachid Hasjim, e. Mohammad Yamin, f. Abdoel Kahar Moezakir, g. H. Agoes Salim, h. Abikoesno Tjokrosoejoso, i. Ahmad Soebardjo. Panitia Sembilan melaksanakan pertemuan pada hari yang sama di rumah Sukarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta untuk membahas rumusan pembukaan undang-undang dasar negara.

3. Dinamika dalam Pengesahan Pancasila

Jatuhnya bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945 membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Keadaan ini menciptakan kekosongan kekuasaan (vacuum of power) di Indonesia. Melihat situasi tersebut, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Meskipun awalnya Soekarno dan Hatta memilih untuk menunggu keputusan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), desakan para pemuda terus meningkat. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno yang didampingi Mohammad Hatta, menandai berdirinya negara Indonesia.

Sebelum proklamasi, ada perdebatan mengenai rumusan teks proklamasi. Terdapat perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Teks proklamasi yang akhirnya dibacakan merupakan hasil kompromi yang dirumuskan di rumah Laksamana Maeda Tadashi. Peristiwa tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh penting seperti Sukarni, Mohammad Hatta, dan Achmad Soebardjo. Teks proklamasi tersebut kemudian diketik ulang oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan kecil, seperti penggantian "tempoh" menjadi "tempo" dan "wakil-wakil bangsa Indonesia" menjadi "atas nama bangsa Indonesia".

Setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945. Sidang ini menghasilkan tiga keputusan penting. Pertama, mengesahkan dan menetapkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, mengangkat Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu presiden sebelum dibentuknya DPR dan MPR. Dengan demikian, dasar negara Pancasila dan konstitusi negara secara resmi disahkan.

Proses perumusan Pancasila sendiri melalui perjalanan panjang yang diawali dari BPUPK hingga PPKI. Dalam sidang PPKI, ada perdebatan tentang sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam Piagam Jakarta. Mohammad Hatta, setelah berdiskusi dengan tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur, mengusulkan perubahan untuk menjaga persatuan bangsa. Akhirnya, sila tersebut diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang diterima oleh seluruh anggota PPKI. Perubahan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa.

Secara keseluruhan, kelahiran dan perumusan Pancasila tidak lepas dari dinamika sejarah yang kompleks, mulai dari jatuhnya Jepang, desakan para pemuda, hingga perdebatan dalam sidang PPKI. Proses ini membuktikan bahwa Pancasila adalah hasil dari musyawarah dan mufakat para pendiri bangsa yang bertujuan untuk menciptakan dasar negara yang kokoh, adil, dan mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang.

Pada hari pengesahannya itu, para pahlawan pendiri bangsa Indonesia bermufakat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Indonesia yang terdiri dari:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

3) Persatuan Indonesia

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

# data[].attributes.body
Nama= Melia Larasati

Kelas= XJ

No Absen=19

Resume

1. Awal Perumusan Dasar Negara

•Pada 1 Juni 1945, Sukarno menyampaikan pidato yang dikenal sebagai awal lahirnya Pancasila, berisi lima prinsip dasar negara.

•BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

•Dibentuk Panitia Sembilan yang beranggotakan tokoh-tokoh Islam dan kebangsaan untuk merumuskan dasar negara.

2. Piagam Jakarta

•Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan merumuskan Piagam Jakarta sebagai naskah pembukaan •UUD.

Dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi:

"Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

•Sukarno menyebutnya "Mukadimah", Soekiman menyebutnya "Gentlemen's Agreement", Yamin menyebutnya "Piagam Jakarta".

3. Pembukaan UUD NRI 1945

Terdiri dari 3 bagian utama:

Bagian Pertama: Pernyataan kemerdekaan dan penolakan terhadap penjajahan.

Bagian Kedua: Ucapan syukur atas rahmat Tuhan karena bangsa Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan.

Bagian Ketiga: Tujuan dibentuknya negara Indonesia, yaitu melindungi rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut menjaga perdamaian dunia.

4. Sidang Kedua BPUPK (10–17 Juli 1945)

•Menyepakati Piagam Jakarta sebagai naskah pembukaan UUD dan batang tubuh UUD.

•Sidang ditutup pada 17 Juli 1945, menjadi akhir tugas BPUPK.

6. Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945)

•Proklamasi dirumuskan oleh Sukarno, Hatta, dan Achmad Soebardjo di rumah Laksamana Maeda.

•Dibacakan oleh Sukarno di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta pukul 10.00 WIB.

•Menandai berdirinya negara Indonesia yang merdeka.

7. Sidang PPKI (18–22 Agustus 1945)

~18 Agustus:

PPKI mengesahkan UUD 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.

•Kalimat sila pertama diubah menjadi:

"Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk menjaga persatuan nasional.

•Sukarno dan Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

~19 Agustus: Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan 12 kementerian.

~ Agustus: Pembentukan PNI (Partai Nasional Indonesia), BKR (Badan Keamanan Rakyat), dan Komite Nasional.

8. Perumusan Pancasila

1.Ketuhanan Yang Maha Esa

2.Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.Persatuan Indonesia

4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

# data[].attributes.body
NAMA: DAISYA FADLIKA N

NO: 09

KELAS: X-H

MAPEL: PKN

1. Dinamika dalam Sidang BPUPK Pertama.Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan.Susunan Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK)

Ketua (Kaico): dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat

Wakil Ketua/Ketua Muda (Fuku Kaico): Itjibangase Yosio dan R.P. Soeroso

Anggota (Iin):

1) R. Abikoesno Tjokrosoejoso

2) H. A. Sanoesi

3) K.H. Abdoel Halim

4) Prof. Dr. R. Asikin Widjajakoesoema

5) M. Aris

6) R. Abdoel Kadir

7) Dr. R. Boentaran Martoatmodjo

8) B.P.H. Bintoro

9) Ki Hadjar Dewantara

10) A.M. Dasaad

11) Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat

12) Drs. Mohammad Hatta

13) Ki Bagoes Hadikoesoemo

14) Mr. R. Hindromartono

15) Mr. Mohammad Yamin

2. Dinamika dalam Perumusan Pancasila.Gagasan Sukarno tentang Pancasila sebagai dasar negara yang disampaikan melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPK. Belakangan, panitia ini dikenal dengan nama Panitia Sembilan yang terdiri atas:

a. Sukarno (ketua),

b. Mohammad Hatta,

C. A.A. Maramis,

d. K.H. A. Wachid Hasjim,

e. Mohammad Yamin,

f. Abdoel Kahar Moezakir,

g. H. Agoes Salim,

h. Abikoesno Tjokrosoejoso,

i. Ahmad Soebardjo.

3. Dinamika dalam Pengesahan Pancasila.Segera setelah Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, kabar tersebut tersebar dan diterima oleh para tokoh kemerdekaan di tanah air. Pada hari pengesahannya itu, para pahlawan pendiri bangsa Indonesia bermufakat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Indonesia yang terdiri dari:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

3) Persatuan Indonesia

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusy-awaratan/Perwakilan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

# data[].attributes.body
NAMA : ALFI NURROHMAH

NO/KELAS : 05 /X.J

DINAMIKA KELAHIRAN PANCASILA

• DINAMIKA DALAM SIDANG BPUPK I

1.Perjuangan Bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang panjang.

2.Tugas BPUPK ialah menyelidiki atau menyusun hal-hal yang dianggap penting bagi negara Indonesia pada 29 April 1945.

3.Tokoh-tokoh BPUPK

ketua : dr.K.R.T Radjiman Wedyodiningrat

wakil : Itdjibangsae Yosio dan R.P Soeroso

Anggota : -

- dll

• DINAMIKA DALAM PERUMUSAN PANCASILA

1. Pancasila sebagai dasar negara yang telat di tetapkan pada tanggal 1 Juni 1945.

2. Panitia 9

-Ir.Soekarno

-Mohammad Hatta

-A.A Maramis

-K.H A Wachid Hasyim

-Moh.Yamin

-dll.

3. Pengesahan Piagam Jakarta

4. 3 (tiga) bagian penting dalam Rancangan Pembukaan Undang-Undang

Dasar.

• DINAMIKA DALAM PENGESAHAN PANCASILA

1.Menyiapkan Kemerdekaan

2.Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

3.Sidang PPKI

4. Dasar Negara Indonesia

( PANCASILA )

# data[].attributes.body
DEWI SEKAR ARUM

10 / X.J

`Dinamika Kelahiran Pancasila`

1. Dinamika dalam Sidang BPUPK Pertama :

~Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang

panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang

dalam perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari

penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang.

•Susunan Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK)

Ketua (Kaico): dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat

Wakil Ketua/Ketua Muda (Fuku Kaico): Itjibangase Yosio dan R.P. Soeroso

Anggota (Iin):

1) R. Abikoesno Tjokrosoejoso

2) H. A. Sanoesi

3) K.H. Abdoel Halim

4) Prof. Dr. R. Asikin Widjajakoesoema

5) M. Aris

6) R. Abdoel Kadir

7) Dr. R. Boentaran Martoatmodjo

8) B.P.H. Bintoro

9) Ki Hadjar Dewantara

10) A.M. Dasaad

11) Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat

12) Drs. Mohammad Hatta

13) Ki Bagoes Hadikoesoemo

14) Mr. R. Hindromartono

15) Mr. Mohammad Yamin

16) R.A.A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro

17) Mr. Dr. R. Koesoema Atmadja

18) Mr. J. Latuharhary

19) R.M. Margono Djojohadikoesoemo

20) Mr. A.A. Maramis

21) K.H. Masjkoer

22) K.H. M. Mansoer

23) Moenandar

24) A.K. Moezakir

25) R. Otto Iskandar Dinata

26) Parada Harahap

27) B.P.H. Poeroebojo

28) R. Abdoelrahim Pratalykrama

29) R. Roeslan Wongsokoesoemo

30) Prof. Ir. R. Rooseno

31) H. Agus Salim

32) Dr. Samsi

33) Mr. R.M. Sartono

34) Mr. R. Samsoedin

35) Mr. R. Sastromoeljono

36) Mr. R.P. Singgih

37) Ir. Sukarno

38) R. Soedirman

39) R. Soekardjo Wirjopranoto

40) Dr. Soekiman

41) Mr. A. Soebardjo

42) Prof. Mr. Dr. Soepomo

43) Ir. R.M.P. Soerachman Tjokroadisoerjo

44) M. Soetardjo Kartahadikoesoemo

45) R.M.T.A. Soerdjo

46) Mr. Soesanto

47) Mr. Soewandi

48) Drs. K.R.M.A. Sosrodiningrat

49) K.H. A. Wachid Hasjim

50) K.R.M.T.H. Woerjaningrat

51) R.A.A Wiranatakoesoema

52) Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro

53) Ny. Mr. Maria Oelfah Santoso

54) Ny. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito

55) Oei Tjong Hauw

56) Oei Tiang Tjoei

57) Liem Koen Hian

58) Mr. Tan Eng Hoa

59) P.F. Dahler

60) A.R. Baswedan

Anggota Tambahan (Menjadi anggota pada masa sidang kedua, 10–17 Juli 1945)

1) K.H. Abdul Fatah Hasan

2) R. Asikin Natanegara

3) B.P.K.A. Soerjo Hamidjojo

4) Ir. Pangeran M. Noor

5) Mr. M. Besar

6) Abdul Kaffar

Anggota Istimewa (Tokubetsu Iin):

1) Tokonomi Tokuzi

2) Miyano Syoozoo

3) Itagaki Masamitu

4) Matuura Mitokiyo

5) Tanaka Minoru

6) Masuda Toyohiko

7) Ide Teitiroe

2. Dinamika dalam Perumusan Pancasila :

~Di akhir pertemuan, Sukarno

kemudian memutuskan untuk

menyusun sebuah panitia kecil yang

menggantikan keberadaan Panitia

Delapan yang dibentuk pada 1 Juni 1945 melalui sidang pertama BPUPK. Menurut Sukarno, pembentukan panitia

yang bertugas menggantikan Panitia Delapan bentukan BPUPK ini adalah untuk

menghadirkan komposisi keanggotaan perumus dasar negara yang lebih mewakili

pemikiran-pemikiran yang berkembang di antara para anggota BPUPK. Belakangan,

panitia ini dikenal dengan nama Panitia Sembilan yang terdiri atas:

a. Sukarno (ketua),

b. Mohammad Hatta,

c. A.A. Maramis,

d. K.H. A. Wachid Hasjim,

e. Mohammad Yamin,

f.

Abdoel Kahar Moezakir,

g. H. Agoes Salim,

h. Abikoesno Tjokrosoejoso,

i. Ahmad Soebardjo.

•Soekiman menamainya "Gentlemen’s Agreement" dan Mohammad

Yamin menamainya dengan "Piagam Jakarta". Dalam “Piagam Jakarta” Pancasila

sebagai dasar negara memiliki rumusan sebagai berikut.

1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi

pemeluk-pemeluknya

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

3) Persatuan Indonesia

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/

Perwakilan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

3. Dinamika dalam Pengesahan Pancasila :

~Segera setelah Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus

1945, kabar tersebut tersebar dan diterima oleh para tokoh kemerdekaan di tanah

air. Mengetahui posisi Jepang yang semakin terhimpit dalam perang Asia-Pasifik

mendorong para tokoh nasional untuk segera menyatakan kemerdekaan dari

penjajahan Jepang.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(P R E A M B U L E)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan

dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang

berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu

gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan

makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan

luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan

dengan ini kemerdekaannya

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang

Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan

mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

•Pada hari pengesahannya itu, para pahlawan pendiri bangsa

Indonesia bermufakat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Indonesia yang

terdiri dari:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

3) Persatuan Indonesia

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

# data[].attributes.body
NOVEKTA NUR AROFAH 22/XJ

1. Dinamika dalam Sidang BPUPK Pertama

~Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang

panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang

dalam perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari

penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai

wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat

pada 8 Maret 1942. Jepang menggunakan sejumlah semboyan, seperti “Jepang

Pemimpin Asia”, “Jepang Pelindung Asia”, “Jepang Cahaya Asia”, untuk menarik

simpati bangsa Indonesia.

Susunan Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK)

Ketua (Kaico): dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat

Wakil Ketua/Ketua Muda (Fuku Kaico): Itjibangase Yosio dan R.P. Soeroso

Anggota (Iin):

1) R. Abikoesno Tjokrosoejoso

2) H. A. Sanoesi

3) K.H. Abdoel Halim

4) Prof. Dr. R. Asikin Widjajakoesoema

5) M. Aris

6) R. Abdoel Kadir

7) Dr. R. Boentaran Martoatmodjo

8) B.P.H. Bintoro

9) Ki Hadjar Dewantara

10) A.M. Dasaad

11) Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat

12) Drs. Mohammad Hatta

13) Ki Bagoes Hadikoesoemo

14) Mr. R. Hindromartono

15) Mr. Mohammad Yamin

16) R.A.A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro

17) Mr. Dr. R. Koesoema Atmadja

18) Mr. J. Latuharhary

19) R.M. Margono Djojohadikoesoemo

20) Mr. A.A. Maramis

21) K.H. Masjkoer

22) K.H. M. Mansoer

23) Moenandar

24) A.K. Moezakir

25) R. Otto Iskandar Dinata

26) Parada Harahap

27) B.P.H. Poeroebojo

28) R. Abdoelrahim Pratalykrama

29) R. Roeslan Wongsokoesoemo

30) Prof. Ir. R. Rooseno

31) H. Agus Salim

32) Dr. Samsi

33) Mr. R.M. Sartono

34) Mr. R. Samsoedin

35) Mr. R. Sastromoeljono

36) Mr. R.P. Singgih

37) Ir. Sukarno

38) R. Soedirman

39) R. Soekardjo Wirjopranoto

40) Dr. Soekiman

41) Mr. A. Soebardjo

42) Prof. Mr. Dr. Soepomo

43) Ir. R.M.P. Soerachman Tjokroadisoerjo

44) M. Soetardjo Kartahadikoesoemo

45) R.M.T.A. Soerdjo

46) Mr. Soesanto

47) Mr. Soewandi

48) Drs. K.R.M.A. Sosrodiningrat

49) K.H. A. Wachid Hasjim

50) K.R.M.T.H. Woerjaningrat

51) R.A.A Wiranatakoesoema

52) Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro

53) Ny. Mr. Maria Oelfah Santoso

54) Ny. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito

55) Oei Tjong Hauw

56) Oei Tiang Tjoei

57) Liem Koen Hian

58) Mr. Tan Eng Hoa

59) P.F. Dahler

60) A.R. Baswedan

Anggota Tambahan (Menjadi anggota pada masa sidang kedua, 10–17 Juli 1945)

1) K.H. Abdul Fatah Hasan

4) Ir. Pangeran M. Noor

2) R. Asikin Natanegara

5) Mr. M. Besar

3) B.P.K.A. Soerjo Hamidjojo

6) Abdul Kaffar

Anggota Istimewa (Tokubetsu Iin):

1) Tokonomi Tokuzi

2) Miyano Syoozoo

3) Itagaki Masamitu

4) Matuura Mitokiyo

5) Tanaka Minoru

6) Masuda Toyohiko

7) Ide Teitiroe

Susunan Pembicara pada Sidang Pertama BPUPK (29 Mei–1 Juni 1945)

•Selasa, 29 Mei 1945 1. Mohammad Yamin

2. R.M. Margono Djojohadikoesoemo

3. Drs. K.R.M.A. Sosrodiningrat

4. R.A.A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro

5. R.A.A. Wiranatakoesoema

6. K.R.M.T.H. Woerjaningrat

7. R.M.T.A. Soerjo

8. Mr. Soesanto

9. R. Soedirman

10. A.M. Dasaad

11. Prof. Ir. R. Rooseno

12. M. Aris

•Rabu, 30 Mei 1945 1. Drs. Mohammad Hatta

2. H. Agoes Salim

3. Samsoedin

4. Wongsonagoro

5. Ir. Soerachman

6. Soewandi

7. R. Abdoelrahim Pratalykrama

8. Dr. Soekiman

9. M. Soetardjo Kartahadikoesoemo

•Kamis, 31 Mei 1945 1. R. Abdoel Kadir

2. Prof. Mr. Dr. Soepomo

3. Mr. R. Hindromartono

4. Mr. Mohammad Yamin

5. H.A. Sanoesi

6. Liem Koen Hian

7. Moenandar

8. P.F. Dahler

9. Sukarno

10. Ki Bagoes Hadikoesoemo

11. Mr. Dr. R. Koesoema Atmadja

12. Oei Tjong Hauw

13. Parada Harahap

14. Dr. R. Boentaran Martoatmodjo

•Jumat, 1 Juni 1945 1. A.R. Baswedan

2. A.K. Moezakir

3. R. Otto Iskandar Dinata

4. Sukarno (Pidato Lahirnya Pancasila)

5. Mr. J. Latuharhary

6. R. Soekardjo Wirjopranoto

2. Dinamika dalam Perumusan Pancasila

Panitia Delapan yang terdiri atas:

a. Sukarno,

b. Mohammad Hatta,

c. R. Otto Iskandar Dinata,

d. K.H. A. Wachid Hasjim,

e. Mohammad Yamin,

f. Ki Bagoes Hadikoesoemo,

g. M. Soetardjo Kartohadikoesoemo,

h. A.A. Maramis.

Panitia Sembilan yang terdiri atas:

a. Sukarno (ketua),

b. Mohammad Hatta,

c. A.A. Maramis,

d. K.H. A. Wachid Hasjim,

e. Mohammad Yamin,

f. Abdoel Kahar Moezakir,

g. H. Agoes Salim,

h. Abikoesno Tjokrosoejoso,

i. Ahmad Soebardjo.

Dalam “Piagam Jakarta” Pancasila

sebagai dasar negara memiliki rumusan sebagai berikut.

1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi

pemeluk-pemeluknya

2) 4) Kemanusiaan yang adil dan beradab

3) Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/

Perwakilan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Di dalam naskah Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, terdapat

tiga bagian penting, yaitu sebagai berikut.

a. Bagian Pertama

Bagian pertama merupakan pernyataan kemerdekaan. Pernyataan ini didasari

oleh pengalaman bangsa Indonesia yang mengalami penjajahan atau koloni-

alisme selama ratusan tahun. Di dalamnya, termuat isi bahwa kemerdekaan

bagi bangsa Indonesia merupakan hak seperti halnya yang harus dimiliki

oleh seluruh bangsa yang ada di dunia. Oleh karena itu, segala penjajahan

di dunia harus dihapus karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan

dan keadilan.

b. Bagian Kedua

Pada bagian ini, Pembukaan UUD menjelaskan hasil dari tuntutan kemer-

dekaan bangsa Indonesia. Dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, bangsa

Indonesia mencapai pintu gerbang kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita

seluruh bangsa, yaitu masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil,

dan makmur.

c. Bagian Ketiga

Bagian ini berisi pernyataan tentang pembentukan pemerintahan negara

Indonesia sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

memiliki tugas-tugas sebagai berikut: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum;

(3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan

sosial. Di dalam bagian ketiga inilah terletak rumusan Pancasila sebagai

dasar negara.

3. Dinamika dalam Pengesahan Pancasila

pada 1 Juni 1945, lalu diikuti oleh perumusan pada

22 Juni 1945 dan disahkan kemudian oleh sidang PPKI yang berlangsung pada

18 Agustus 1945. Pada hari pengesahannya itu, para pahlawan pendiri bangsa

Indonesia bermufakat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Indonesia yang

terdiri dari:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

3) Persatuan Indonesia

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusy-

awaratan/Perwakilan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

# data[].attributes.body
Setelah Anda membaca materi tersebut, silahkan menuliskan poin-poin atau resume singkat dari materi yang Anda baca di sini!