# data[].attributes.headline
Pelaksanaan UUD RI Di Lingkungan Masyarakat

# data[].attributes.subject
Pelaksanaan UUD RI Di Lingkungan Masyarakat

# data[].attributes.body
-Memberi bantuan pada orang yang membutuhkan. Misalnya, orang yang terkena musibah atau bencana alam.

-Saling menghargai dan menghormati antarumat beragama.

-Tidak melakukan hal yang bisa memicu perpecahan di lingkungan masyarakat.

# data[].attributes.headline
Pelaksanaan UUD RI Di Lingkungan tempat tinggal

# data[].attributes.subject
Pelaksanaan UUD RI Di Lingkungan tempat tinggal

# data[].attributes.body
-Menyayangi dan bersikap hormat pada seluruh anggota keluarga di rumah.

-Bersikap sopan dan santun pada tetangga di sekitar rumah.

-Tidak membedakan perlakuan pada sesama tetangga.

# data[].attributes.headline
Pelaksanaan UUD RI Di Lingkungan Sekolah

# data[].attributes.subject
Pelaksanaan UUD RI Di Lingkungan Sekolah

# data[].attributes.body
-Rajin mengerjakan tuga-tugas mu.
-Selalu berlaku sopan dan jujur pada teman, guru, dan seluruh orang yang terlibat di lingkungan sekolah.

-Saling bekerjasam dalam kerja kelompok bersama siswa yang lain.

# data[].attributes.body
UU yang berlaku berfungsi melindungi masyarakat, memberikan keadilan bagi masyarakat yang terkena kasus, sehingga UU yang menjadi patokannya.

# data[].attributes.body
Mengikat masyarakat dalam arti membentuk masyarakat menjadi teratur, tentram, dan baik. Tanpa hukum yang jelas, kehidupan masyarakat tidak akan beraturan, gampang terpecah belah, dan rusak.

# data[].attributes.body
Undang - undang sebagai landasan hukum artinya semua peraturan yang berlaku harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan UUD. Jika ada UU yang menentang UUD, harus dihapuskan karena tidak sesuai amanat leluhur

# data[].attributes.body
Undang - undang sebagai sumber hukum artinya semua peraturan dan UU yang berlaku bersumber dari Undang - undang, tidak boleh berasal dari peraturan luar haruslah dari Undang undang

# data[].attributes.body
Arti penting peraturan perundang - undangan adalah makna dari undang - undang yang menjadikannya berarti bagi Indonesia. Peraturan perundang - undangan menjadikan Indonesia adalah negara hukum, karena kita mempunyai UU dan peraturan lainya yang tertulis.

# data[].attributes.body
Salah satu cara fungsi dari UUD 1945 adalah sebagai alat penentu. Hal ini dimaksudkan bawah UUD 1945 berperan sebagai penentu hak dan kewajiban negara, warga negara, dan pemerintah. UUD 1945 menjadi pedoman dalam menentukan hak dan kewajiban pemerintah, lembaga negara, dan warga negara.

# data[].attributes.body
1.UUD 1945 bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas. Dalam hal ini, UUD 1945 merupakan hukum positif yang mengikat, baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara.

2. UUD 1945 bersifat singkat dan supel. Di dalamnya memuat aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai perubahan zaman dan memuat hak asasi manusia (HAM).

3. Berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan secara konstitusional.

4. Dalam tertib hukum Indonesia, UUD 1945 merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Konstitusi negara Republik Indonesia ini sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum positif yang lebih dalam hierarki tertib hukum Indonesia.

# data[].attributes.body
Adanya kesatuan waktu di mana keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Hal ini terpenuhi oleh penyebutan ”disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia” yang menyangkut saat sejak timbulnya negara Indonesia sampai seterusnya selama kelangsungan negara Indonesia.

# data[].attributes.body
 Adanya kesatuan daerah di mana keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu yang berlaku, terpenuhi oleh penyebutan ”seluruh tumpah darah Indonesia”.

# data[].attributes.body
Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar daripada keseluruhan peraturanperaturan hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanya dasar filsafat Pancasila.

# data[].attributes.body
Adanya kesatuan subjek (penguasa) yang mengadakan peraturan-peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu pemerintah Republik Indonesia.

# data[].attributes.body
Adanya kesatuan subjek (penguasa) yang mengadakan peraturan-peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu pemerintah Republik Indonesia. Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar daripada keseluruhan peraturanperaturan hukum.

# data[].attributes.body
Alinea keempat pembukaan UUD 1945 berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Alinea keempat pembukaan UUD 1945 mengandung dasar negara, yaitu Pancasila, tujuan negara, asas politik negara, dan ketentuan mengenai UUD.

# data[].attributes.body
Alinea ketiga pembukaan UUD 1945 berbunyi, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat tentang hak atas kemerdekaan. Alinea ketiga pembukaan UUD 1945 mengandung motivasi relijius, yaitu kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil perjuangan rakyat semata, namun juga berkat rahmat tuhan yang maha esa.

# data[].attributes.body
Alinea kedua pembukaan UUD 1945 berbunyi, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”
Alinea kedua pembukaan UUD 1945 mengandung cita-cita proklamasi kemerdekaan, yakni menuju rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat, serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

# data[].attributes.body
Alinea pertama pembukaan UUD 1945 berbunyi, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Alinea pertama pembukaan UUD 1945 memuat dalil subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bebas dan melepaskan diri dari penjajahan. Alinea pertama juga mengandung dalil objektif, yakni pernyataan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia.

# data[].attributes.body
Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea yang memuat tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 juga mengandung makna universal dan lestari. Universal berarti bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sementara lestari artinya mampu menampung dinamika perkembangan zaman.