# data[].attributes.attachment_link.title
Curriculum Vitae - Update April 2022 - SHARE

# data[].attributes.headline
BAHAN AJAR PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGADAAN BMD

# data[].attributes.subject
BAHAN AJAR PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGADAAN BMD

# data[].attributes.attachment_link.title
BAHAN AJAR Perencanaan, Penganggaran dan Pengadaan BMD

# data[].attributes.headline
BAHAN TAYANG: PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGADAAN BMD 

# data[].attributes.subject
BAHAN TAYANG: PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGADAAN BMD 

# data[].attributes.attachment_link.title
Mata Pelatihan Perencanaan, Penganggaran dan Pengadaan BMD - Yudhy 2022

# data[].attributes.headline
VIDEO AJAR: 1 - PENGANTAR MATERI PERENCANAAN, PENGANGGARAN & PENGADAAN BMD

# data[].attributes.subject
VIDEO AJAR: 1 - PENGANTAR MATERI PERENCANAAN, PENGANGGARAN & PENGADAAN BMD

# data[].attributes.body
https://www.youtube.com/watch?v=KeZRPMJCbaI

# data[].attributes.attachment_link.title
PENGANTAR MATERI PERENCANAAN, PENGANGGARAN & PENGADAAN BMD !!! ELERANING PERENCANAAN BMD - PART 1 !!

# data[].attributes.headline
VIDEO AJAR : 2 - DASAR HUKUM, PENGERTIAN & PERMASALAHAN BMD

# data[].attributes.subject
VIDEO AJAR : 2 - DASAR HUKUM, PENGERTIAN & PERMASALAHAN BMD

# data[].attributes.body
https://www.youtube.com/watch?v=dCNXBdaBsMA

# data[].attributes.attachment_link.title
DASAR HUKUM, PENGERTIAN & PERMASALAHAN BMD - ELEARNING PERENCANAAN BMD - PART 2 !!

# data[].attributes.headline
VIDEO AJAR : 3 - PIHAK TERKAIT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

# data[].attributes.subject
VIDEO AJAR : 3 - PIHAK TERKAIT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

# data[].attributes.body
https://www.youtube.com/watch?v=jRo10hYsRdI

# data[].attributes.attachment_link.title
PIHAK TERKAIT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (1) - ELEARNING PERENCANAAN BMD - PART 3 !!

# data[].attributes.headline
VIDEO AJAR : 4 - PIHAK TERKAIT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (2)

# data[].attributes.subject
VIDEO AJAR : 4 - PIHAK TERKAIT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (2)

# data[].attributes.body
https://www.youtube.com/watch?v=tKvtHjIBCs4

# data[].attributes.attachment_link.title
PIHAK TERKAIT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (2) - ELEARNING PERENCANAAN BMD - PART 4 !!

# data[].attributes.headline
VIDEO AJAR : 5 - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BMD

# data[].attributes.subject
VIDEO AJAR : 5 - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BMD

# data[].attributes.body
https://www.youtube.com/watch?v=KBHvCtx-2TM

# data[].attributes.attachment_link.title
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BMD - ELEARNING PERENCANAAN BMD - PART 5 !!

# data[].attributes.headline
VIDEO AJAR: 6 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH

# data[].attributes.subject
VIDEO AJAR: 6 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH

# data[].attributes.body
https://www.youtube.com/watch?v=z7RYZFfPJNE

# data[].attributes.attachment_link.title
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH - ELEARNING PERENCANAAN BMD - PART 7 !!

# data[].attributes.headline
PP Nomor 27/2014 TENTANG PENGELOLAAN BMD/N

# data[].attributes.subject
PP Nomor 27/2014 TENTANG PENGELOLAAN BMD/N

# data[].attributes.headline
PP Nomor 28/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP 27/2004

# data[].attributes.subject
PP Nomor 28/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP 27/2004

# data[].attributes.headline
PERMENDAGRI 19/2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BMD

# data[].attributes.subject
PERMENDAGRI 19/2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BMD

# data[].attributes.headline
PERPRES 16/2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

# data[].attributes.subject
PERPRES 16/2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

# data[].attributes.headline
PERPRES 12/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES 16/2018 TTG PBJ

# data[].attributes.subject
PERPRES 12/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES 16/2018 TTG PBJ

# data[].attributes.headline
MATERI 1 : STRUKTUR DAN PELAKU PENGELOLAAN BMD

# data[].attributes.subject
MATERI 1 : STRUKTUR DAN PELAKU PENGELOLAAN BMD

# data[].attributes.body
A.   Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD

Gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab:

1. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

2. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;

3. cmenetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;

4. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;

5. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;

6. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;

7. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan

8. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

B.   Pengelolaan Barang

Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab:

1. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang  milik daerah;

2. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

3. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur

4. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

5. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;

6. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan

7. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

C.   Pejabat Penatausahaan Barang

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang. Pejabat Penatausahaan Barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pejabat Penatausahaan Barang mempunyai wewenang dan tanggungjawab:

1. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan  persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;

2. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;

3. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang  atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur

4. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang  untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang  milik daerah;

5. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang  atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;

6. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;

7. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;

8. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;

9. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan

10. menyusun laporan barang milik daerah.

D.   Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Kepala SKPD selaku Pengguna Barang. Pengguna Barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab:

1. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang  milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;

2. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang  yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

3. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang  milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

4. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

5. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

6. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan  DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau  bangunan;

7. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;

8. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

9. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

10. menyusun dan menyampaikan laporan barang  pengguna semesteran dan laporan barang  pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

11. Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang. Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang ditetapkan oleh Gubernuratas usul Pengguna Barang. Penetapan kuasa pengguna barang berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

E.    Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pengguna Barang. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang  berwenang dan bertanggung jawab:

1. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang  milik daerah pada Pengguna Barang;

2. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang  yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

3. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang  dan/atau Pengurus Barang  Pembantu;

4. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau  bangunan;

5. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;

6. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

7. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang  Pembantu;

8. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang  milik daerah dari gudang penyimpanan;

9. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;

10. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang  milik daerah; dan

11. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

F.    Pengurus Barang Pengelola

Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pejabat Penatausahaan Barang. Pengurus Barang adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. Pengurus Barang Pengelola berwenang dan bertanggungjawab:

1. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;

2. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;

3. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;

4. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang  dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

5. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak  digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;

6. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;

7. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;

8. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; danmerekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.

9. Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

10. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.

11. Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

G.   Pengurus Barang Pengguna

Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pengguna Barang. Pengurus Barang Pengguna, berwenang dan bertanggungjawab:

1. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;

2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang  milik daerah;

4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;

5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau  bangunan;

6. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;

7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

8. menyusun laporan barang  semesteran dan tahunan; menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;

9. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang  Pengguna;

10. menyerahkan barang  berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;

11. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;

12. memberi label barang milik daerah;

13. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;

14. melakukan stock opname barang  persediaan;

15. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

16. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan

17. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

18. Pengurus Barang Pengguna secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas nya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.

19. Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

H.   Pengurus Barang Pembantu

Gubernur menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang. Pembentukan Pengurus Barang Pembantu dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang  yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Pengurus Barang Pembantu berwenang dan bertanggungjawab:

1. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;

2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang  milik daerah;

4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;

5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau  bangunan;

6. fmenyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang  dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;

7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

8. menyusun laporan barang  semesteran dan tahunan;

9. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;

10. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;

11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;

12. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;

13. memberi label barang  milik daerah;

14. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang  atas perubahan kondisi fisik barang  milik daerah pengecekan fisik barang;

15.  melakukan stock opname barang  persediaan;

16. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang  Kuasa Pengguna Barang  dan laporan barang milik daerah; dan

18. membuat laporan mutasi barang  setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang  melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang  Pengguna.

19. Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

# data[].attributes.body
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah ditetapkan.

Rencana  BMD terdiri dari :
1.Rencana pengadaan

2.Rencana pemeliharaan

3.Rencana pemanfaatan

4.Rencana pemindahtanganan

5. Rencana penghapusan

Dasar Hukumnya, Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 105 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah Secara Elektronik (berproses Kepgub baru)

PRINSIP UMUM PERENCANAAN :

Memperhatikan Tupoksi SKPD dan ketersediaan BMD yang ada (pada pengelola barang dan/ pengguna barang

Mencerminkan kebutuhan Rill SKPD

Dilakukan setiap tahun setelah Renja SKPD ditetapkan

Sebagai salah satu dasar pengusulan penyediaan anggaran SKPD

RKBMD adalah Dokumen perencanaan Kebutuhan BMD untuk periode 1 (satu) Tahun

Disusun dengan berpedoman pada :
- Standar Barang -----> Spesifikasi barang
- Standar Kebutuhan ---> Jumlah kebutuhan barang
- Standar Harga ------> Nilai satuan barang

PROSES PENYUSUNAN RKBMD :
Pengurus Barang ---> KPB dan PB ---> Pengelola Barang

# data[].attributes.body
Pembahasan mengenai pengadaan barang milik daerah harus memperhatikan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  Saat ini Peraturan yang mengatur perihal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) adalah Perpres 12 Tahun 2021 tentang PBJ Pemerintah.

•Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan Barang Milik Daerah kepada Gubernur melalui Pengelola Barang  milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya

Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan

PRINSIP PENGADAAN :

Efisien

Efektif

Transparan

Terbuka

Bersaing

Adil

Akuntabel

ETIKA PENGADAAN :

1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

2. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

6. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

8. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.