# data[].attributes.body
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 yang dimaksud Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Fungsi ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan mempererat persatuan dan kesatuan Bangsa.

Untuk menjadi seorang pelayan publik yang  professional diperlukan pembekalan kepada PNS dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang dikenal dengan ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi).

1. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Indikator nilai dasar akuntabilitas, yaitu:

1. Kepemimpinan, Memberi contoh kepada orang lain, memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan.

2. Transparansi, tujuannya mendorong komunikasi dan kerjasama, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan.

3. Integritas, kesesuaian antara perkataan dan tindakan.

4. Tanggungjawab, kewajiban dari individu atau lembaga terhadap setiap tindakan yang telah dilakukan.

5. Keadilan, merupakan landasan utama dari akuntabilitas.

6. Kepercayaan, lingkungan akuntabel ada dari hal-hal yang dapat dipercaya.

7. Keseimbangan, kinerja yang baik harus disertai keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki.

8. Kejelasan, mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi.

9. Konsistensi, menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel.

2. Nasionalisme
Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya, setiap penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah (LAN RI, 2015b).

1. Sila 1 (Ketuhanan Yang Maha Esa)
Nilai ini mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa religious, bukan bangsa atheis.

2. Sila 2 (Kemanusiaan yang adil dan beradab)
Nilai ini mengandung arti adanya kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya.

3. Sila 3 (Persatuan Indonesia)
Sila ini mengandung nilai bahwa makna usaha kearah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.

4. Sila 4 (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan)
Sila ini mengandung makna bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan.

5. Sila 5 (Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)
Sila ini mengandung makna sebagai dasar tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur lahiriah dan batiniah.

3. Etika Publik
Etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam undang-undang ASN, yakni:

1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila.

2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.

5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif.

6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur.

7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.

8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.

9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.

10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.

11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.

12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.

13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.

14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

4. Komitmen Mutu
Standar penjaminan mutu pada setiap organisasi tentulah tidak sama mengingat visi dan arah yang akan dituju berbeda tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu seperti :

1. Efektif (tepat sasaran) yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja.

2. Efisien (tepat guna) yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur.

3. Inovatif yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang.

4. Berorientasi mutu yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu.

5. Anti Korupsi
Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 (sembilan) nilai yang terdiri dari Nilai-nilai anti korupsi antara lain:

1. Kejujuran
Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat di definisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang.

2. Kepedulian
Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar.

3. Kemandirian
Mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal.

4. Kedisiplinan
Disiplin adalah ketaatan/kepatuhan kepada peraturan.

5. Tanggung Jawab
Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu.

6. Kerja keras
Kerja keras didasari dengan adanya kemauan di dalam kemauan terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian.

7. Kesederhanaan
Gaya hidup yang sederhana yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros.

8. Keberanian
Dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran.

9. Keadilan
Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.

# data[].attributes.body
Unsur Aparatur Negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah

# data[].attributes.attachment_link.title
Animasi penerapan nilai-nilai ANEKA - Latsar CPNS

# data[].attributes.body
APAKAH DIANTARA KELIMA NILAI ANEKA MEMPUNYAI KETERKAITAN SATU DENGAN YANG LAIN?

# data[].attributes.body
KAPAN SEMANGAT MENGIMPLEMTASIKAN NILAI ANEKA MENGALAMI PENURUNAN?

# data[].attributes.body
SELAIN DI INSTANSI TEMPAT KITA BEKERJA, DIMANA KITA BISA MENGIMPLEMENTASIKAN NILAI ANEKA?

# data[].attributes.body
MENGAPA SEMANGAT MENGIMPLEMENTASI NILAI ANEKA MENGALAMI PENURUNAN?

# data[].attributes.body
BAGAIMANA CARA MENEGAKAN NILAI ANEKA AGAR TETAP KONSISTEN DILAKSANAKAN?