# data[].attributes.headline
Kehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.subject
Kehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.headline
Kehidupan Politik Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.subject
Kehidupan Politik Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.body
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pemimpin bangsa
Indonesia terus berjuang membenahi tatanan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Perubahan dan dinamika perjuangan bergerak sangat cepat.
Indonesia memang telah merdeka tetapi untuk dapat menjalankan
organisasi kenegaraan memerlukan perjuangan dan pengorbanan.

# data[].attributes.headline
Dinamika perkembangan politik bangsa Indonesia pada awalkemerdekaaan

# data[].attributes.subject
Dinamika perkembangan politik bangsa Indonesia pada awalkemerdekaaan

# data[].attributes.body
Dinamika perkembangan politik bangsa Indonesia pada awal
kemerdekaaan dapat kita lihat Pembentukan Alat Kelengkapan Negara dan pemerintahan
1) Pembentukan Lembaga Kementrian (Departemen)
2) Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah
3) Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara
4) Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Daerah
Pembentukan Provinsi di Seluruh Wiayah Indonesia
Pada awalnya wilayah Indonesia dibagi 8 provinsi dan mengangkat Gubernur sebagai kepala daerah. Gubernur-gubenrur yang diangkat antara
lain Provinsi Sumatra, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi
Jawa Tengah, Provinsi Sunda Kecil (Nusa Tenggara), Provinsi Maluku,
Provinsi Sulawesi, Provinsi Kalimantan

Perubahan Sistem Presidensial ke Parlementer
Negara Indonesia telah terbentuk, Alat kelengkapan negara dan lembaga pemerintahan daerahpun telah terbentuk. Namun permasalahan
bangsa Indonesia belum selesai. Para pemimpin bangsa berjuang untuk
memilih sistem pemerintahan yang paling cocok untuk bangsa Indoensia.
Sjahrir kemudian mengajukan Maklumat KNIP No. 5 tanggal 11 November
1945 yang isinya pembentukan kabinet yang bekerja kolektif yang
dipimpin perdana menteri . Perdana Menteri ditunjuk oleh kepala negara.
Format itu disetujui oleh Presiden Soekarno. Akhirnya pada tanggal 14
November 1945 terbentuk kabinet RI dengan Sutan Sjahrir sebagai
perdana menter. Dari sinilah Indonesia mulai mengubah sistem
pemerintahan dari Presidensial ke Parlementer yang diawali dengan
Kabinet Syahrir.

# data[].attributes.headline
Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.subject
Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.body
Kondisi Ekonomi Indonesia Awal Kemerdekaan
Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Latar belakang
keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena :

Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang
baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk
menangani perekonomian Indonesia.
Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk
mengatur ekonomi keuangan yang mantap.
Kehidupan ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk
akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang membuat pemerintah
baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan.
Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering
terjadinya pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung
ketidakstabilan ekonomi.
Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda
guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan untuk
menghancurkan ekonomi nasional.
Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan
masih terus melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah
kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.

# data[].attributes.headline
Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.subject
Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.body
Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950
Terjadi Inflasi yang sangat tinggi
Inflasi tersebut dapat terjadi disebabkan karena :

Beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak
terkendali.
Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan
Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi
dan gaji pegawai yanh jumlahnya mencapai 2,3 milyar.
Republik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga
pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan
Jepang tidak berlaku.

# data[].attributes.attachment_caption
Sistem politik Demokrasi Liberal berjalan selama kurang lebih 9 tahun di Indonesia (1950-1959)

# data[].attributes.headline
Kehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Kehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.headline
Upaya Pemerintah untuk Memperbaiki Kondisi Perekonomian pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Upaya Pemerintah untuk Memperbaiki Kondisi Perekonomian pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
1. Kebijakan "Gunting Syfruddin" yang merupakan program pemotonagn nilai uang atau sanering. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara dengan cara memotong semua uang yang bernilai di atas 2,5 rupiah, hingga nilaninya tinggal setengahnya. Tujuan program ini adalah untuk mengatasi defisit anggaran. Program ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan tidak merugikan rakyat kecil karena uang 2,5 rupiah pada saat itu hanya dimiliki kalangan menengah ke atas.

2. Sistem Ekonomi Gerakan Banteng, yang merupakan upaya pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah. Program ini dilakukan pada masa pemerintahan kabinet Natsir dan diinisiasi oleh Sumitro Djoyohadikusumo yang merupakan menteri perdangan. Inti kebijakan ini adalah membantu pengusaha pribumi dengan bantuan kredit dan kesempatan dari pemerintah.

3. Nasionalisasi De Javanesche Bank menjadi Bank Indonesia pada tanggal 15 Desember 1951.

4. Sistem Ekonomi Ali-Baba, bertujuan untuk memajukan pengusaha pribumi (Ali)dengan cara bekerja sama dengan pengusaha non-pribumi (Baba).

5. Persaingan Finansial Ekonomi (Finek) yang merupakan beberapa keputusan ekonomi yang dilaksanakan sepihak oleh Indonesia karena tidak disetujui oleh Belanda.

6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT), yang disusun oleh Biro Perancang Negara dipimpin oleh Ir. Djuanda sebagai Menteri Perancang Negara. Biro ini berhasil menyusun RPLT yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 1956 - 1961.

7. Musyawarah Nasional Pembangunan, untuk menghasilkan rencana pembangunan menyeluruh untuk jangka panjang. Hal ini juga sekaligus untuk sementara menyelesaikan ketegangan yang terjadi antara pusat dan daerah akibat dari ketimpangan pembangunan ekonomi pusat dengan daerah.

# data[].attributes.headline
Kehidupan Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Kehidupan Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
Kehidupan Politik pada masa demokrasi liberal adalah:

1. Sistem Pemerintahan Presidensial berubah menjadi sistem pemerintahan Parlementer;

2. Pergantian Konstitusi Negara dari UUD 1945 menjadi UUDS 1950;

3. Peralihan dari Sistem Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan dan Sistem ekonomi Nasional;

4. Perubahan Bentuk negara dari Kesatuan menjadi negara serikat atau federal;

5. Pergantian Kabinet yang lebih dari sekali dalam setahun

6. Pelaksanaan Pemilihan Umum Pertama pada 1955

7. Munculnya banyak Partai Politik

# data[].attributes.headline
Beberapa Permasalahan yang Mendera Ekonomi Indonesia pada Demokrasi Liberal:

# data[].attributes.subject
Beberapa Permasalahan yang Mendera Ekonomi Indonesia pada Demokrasi Liberal:

# data[].attributes.body
1. Hutang luar negeri sebesar 1,5 trilyun Rupiah dan hutang dalam negeri sebesar 2,8 trilyun Rupiah yang harus ditanggung Indonesia sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB).

2. Defisit sebesar 5,1 milyar rupiah yang harus ditanggung pemerintah.

3. Ekspor hanya mengandalkan satu jenis yaitu pertanian dan perkebunan sehingga rentan jika terjadi penurunan permintaan.

4. Politik keuangan Indonesia yang merupakan warisan pemerintah Belanda.

5. Situasi keamanan yang tidak menentu dengan banyaknya pemberontakan di daerah, membuat pengeluaran keamanan dan militer meningkat.

6. Terlalu sering terjadi pergantian kabinet sehingga program ekonomi yang dirancang tidak bisa diselesaikan.

7. Angka pertumbuhan penduduk yang besar.

# data[].attributes.headline
Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
Kondisi ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal memiliki banyak permasalahan seperti tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Untuk mengatasinya pemerintah melakukan berbagai langkah antara lain Gunting Syafruddin, sistem ekonomi gerakan banteng, Nasionalisasi de Javanesche Bank, dan lain sebagainya.