# data[].attributes.headline
Hubungan pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.subject
Hubungan pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.body
Pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Hubungan antara keduanya dapat kita lihat dari penjelasan sebagai berikut;

1) Pernyataan mengenai proklamasi kemerdekaan ditetapkan pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Hal ini menunjukan bahwa antara pernyataan proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
2) Pembukaan UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan ditetapkannya UUD, presiden, dan wakil presiden. Hal ini merupakan realisasi tindak lanjut dari proklamasi.
3) Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan yang lebih terperinci dari cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan. Cita-cita luhur tersebut berbentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan atas kerohanian Pancasila.

Hubungan antara proklamasi dan pembukaan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Hal-hal yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia saat mendirikan negara dan untuk mewujudkan tujuan bersama. Oleh karena itu, merupakan suatu tanggung jawab modal bagi seluruh bangsa untuk memelihara dan merealisasikan proklamasi.

# data[].attributes.body
Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai berikut;

1) UUD bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia.
2) Berisi norma-norma sebagai sebuah dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati.
3) UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi). Setiap produk hukum (seperti UU, PP, perpres, perda) dan setiap kebijakan pemerintah berlandaskan UUD 1945.
4) Sebagai alat kontrol, yaitu mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

# data[].attributes.headline
Arti penting UUD 1945 yang memuat kaidah fundamental (alinea 1-4)

# data[].attributes.subject
Arti penting UUD 1945 yang memuat kaidah fundamental (alinea 1-4)

# data[].attributes.body
Alinea pertama

Menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Setiap manusia memiliki hak kodrati untuk merdeka dan harus diperjuangkan. Selain itu, dalam alinea ini, ditegaskan sikap menolak penjajahan karena bertentangan dengan hak untuk merdeka.

Alinea kedua

Menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan. Selain itu, dijelaskan bahwa kemerdekaan bukanlah merupakan tujuan ahkir bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah jembatan menuju terciptanya keadilan dan kemakmuran masyarakat.

Alinea ketiga

Menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia tidak dapat diraih tidak semata-mata hasil perjuangan bangsa, tetapi juga merupakan berkat rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Alinea keempat

Negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

# data[].attributes.body
Pada 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda acaranya menetapkan dan mengesahkan rancangan undang-undang dasar dengan waktu yang berlangsung selama kurang lebih dua jam. Selain itu, faktor semangat persatuan dan kesatuan untuk segera membentuk undang-undang dasar membuat sidang tersebut berjalan lancar. Secara lengkap, sidang pertama PPKI menghasilkan keputusan-keputusan berikut;

1) Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945
2) Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.
3) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang berfungsi membantu presiden dan wakil presiden sebelum lembaga-lembaga negara yang diharapkan UUD 1945 terbentuk secara resmi.

# data[].attributes.body
1) Achmad Soebarjo (penasihat)
2) Sajoeti Melik (anggota)
3) Ki Hadjar Dewantara (anggota)
4) R.A.A Wiranatakoesoema (anggota)
5) Kasman Singodimedjo (anggota)
6. Iwa Koesoemasoemantri (anggota)

# data[].attributes.body
PPKI beranggotakan 21 orang yang dipilih oleh Marsekal Terauchi. 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari golongan Tionghoa). Namun, ternyata ada 6 orang anggota yang ditambakan tanpa sepengetahuan Jepang. Penambahan anggota ini membuktikan bahwa PPKI Jepang tidak dapat mengintervensi jalannya sidang PPKI. Berikut adalah susunan awal anggota PPKI;

1) Soekarno (ketua)
2) Moh. Hatta (wakil ketua)
3) Soepomo (anggota)
4) K.R.T Radjiman Wedyodiningrat (anggota)
5) R.P Soeroso (anggota)
6) Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota)
7) K.H Wahid Hasyim (anggota)
8) Ki Bagus Hadikusumo (anggota)
9) Oto Iskandar di Nata (anggota)
10) Abdoel Kadir (anggota)
11) Pangeran Soerjohamidjojo (anggota)
12) Pangeran Poerbojo (anggota)
13) Mohammad Amir (anggota)
14) Abdul Maghfar (anggota)
15) Teuku Mohammad Hasan (anggota)
16) G.S.S.J Ratulangi (anggota)
17) Andi Pangerang (anggota)
18) A.H Hamidan (anggota)
19) I Goesti Ketoet Poedja (anggota)
20) Johannes Latuharhary (anggota)
21) Yap Tjwan Bing (anggota)

# data[].attributes.body
Pada 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik, BPUPKI (Dokuritsu Junbi Chosakai) dibubarkan. Kemudian Soekarno diangkat sebagai ketua. Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Dokuritsu Junbi Inkai). Ada dua tugas PPKI, yaitu sebagai berikut;

A. Tugas pertama, yaitu meresmikan Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

B. Tugas kedua, yaitu melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah penduduk militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Selain itu, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia.

# data[].attributes.body
Pada 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas dan menyepakati beberapa hal, seperti lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pembentukan Panitia Penghalus Bahasa (terdiri dari Djajadiningrat, Salim, dan Soepomo).

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya pada tanggal 14 Juli 1945 dalam sidang pleno yang diadakan oleh BPUPKI. Ada 3 hal pokok yang disampaikan dalam laporannya, yaitu sebagai berikut;

1) Pernyataan tentang Indonesia merdeka.
2) Pembukaan undang-undang dasar.

3) Batang tubuh undang-undang yang kemudian dinamakan sebagai "Undang-Undang Dasar" yang isinya meliputi;

Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia-Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara(wilayah Sabah dan wilayah Serawak di Malaysia, serta wilayah Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugis(wilayah negara Timor Leste), dan pulau-pulau di sekitarnya.

Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan.

Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik.

Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih.

Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia.

# data[].attributes.body
Pada 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang kemudian mengadakan sidang. Beberapa kesepakatan dihasilkan yaitu sebagai berikut:

1) Membentuk Panitia Perancang "Declaration of Rights" yang beranggotakan A.Soebardjo, Sukiman, dan Parada Harahap.
2) Bentuk negara kesatuan atau unitaris.
3) Kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden.

Kemudian dibentuklah Panitia Perancang Undang-Undang yang diketuai oleh Soepomo, dibentuk oleh Panitia Hukum Dasar. Tugasnya merupakan merancang isi undang-undang dasar, yang beranggotakan 7 orang yang terdiri dari;

1) Soepomo (ketua)
2) K.R.M.T Wongsonegoro (anggota)
3) Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
4) Alexander Andries Maramis (anggota)
5) Raden Panji Singgih (anggota)
6) Haji Agus Salim (anggota)
7) Soekiman Wirjosandjoyo (anggota)

# data[].attributes.body
Proses penyusunannya dibuat sebelum Indonesia merdeka oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). undang-undang dasar dibahas oleh BPUPKI pada sidang keduanya tanggal 10 sampai 16 Juli 1945.

Dalam persidangan tersebut, BPUPKI membentuk panitia-panitia kecil, yaitu Panitia Hukum Dasar (diketuai oleh Soekarno), Panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso), dan Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai oleh Mohammad Hatta).

# data[].attributes.body
Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Tujuan konstitusi adalah memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Selain itu, memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Konstitusi tertulis dapat berupa hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar. Konstitusi yang tidak tertulis berupa konvensi (sebuah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara), contohnya yaitu MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.