# data[].attributes.body
KESIMPULAN:
Keamanan dan kedamaian menjadi kerinduan kolektif dipapua, pemerintah dapat melakukan pendekatan persuasif yang lebih intens kepada para pemangku kepentingan disana. Selama ini, komunikasi dirasa kurang efektif sehingga konflik ini belum menemukan jalan perdamaian.

# data[].attributes.body
saran :
-mmodel perundingan helsinki antara pemerintah republik indonesia dengan gerakan aceh merdeka (GAM) yg hasilnya dinilai banyak kalangan memenuhi ekspetasi publik
-pemerintah dinilai perlu melakukan desekuritisasi dengan melakukan penarikan pasukan non organik dari papua
-penanganan keamanan tetap dalam kerangka penegakan hukum yang proporsional
-

# data[].attributes.body
Latar Belakang
Di Bumi Cendrawasih Kelompok Kriminal Bersenjata atau biasa disebut KKB masih menjadi momok tersendiri bagi masyarakat Papua. Apalagi baru-baru ini markas KKB berhasil dikuasai TNI-Polri dan dicap sebagai teroris. Hal itu tentunya membuat mereka semakin geram, bahkan kini turut mengancam akan menghabisi militer Indonesia dan masyarakat suku Jawa yang tinggal di Papua.

Lantas bagaimana sejarah muculnya KKB dan bagaimana terbentuknya.

Dikutip dari Tribun-papua.com kelompok tersebut adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

OPM adalah istilah umum bagi gerakan prokemerdekaan Papua yang dipicu atas sikap pemerintah Indonesia sejak tahun 1963.

Menurut peneliti kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), gerakan prokemerdekaan Papua merupakan imbas dari perlakuan tidak adil yang diterima masyarakat Papua dari pemerintah Indonesia yang dianggap represif.

Perlawanan OPM secara bersenjata dilakukan pertama kali di Manokrawi pada 26 Juli 1965.

Sedangkan dari laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) berjudul The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement yang diterbitkan 24 Agustus 2015 menyebut organisasi ini 'terdiri dari faksi yang saling bersaing'.

Faksi ini terdiri dari tiga elemen: kelompok bersenjata, masing-masing memiliki kontrol teritori yang berbeda: Timika, dataran tinggi dan pantai utara; kelompok yang melakukan demonstrasi dan protes; dan sekelompok kecil pemimpin yang berbasis di luar negeri -seperti di Pasifik, Eropa dan AS- yang mencoba untuk meningkatkan kesadaran tentang isu Papua dan membangkitkan dukungan internasional untuk kemerdekaan.

Muncul juga keberadaan KKB atau yang dikenal sebagai Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM), yang juga disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Bersenjata (KSB).

Tokoh masyarakat Papua, Michael Menufandu, mengatakan ada perbedaan antara KKB dengan KSB, dilansir dari Warta Kota.

Sedangkan istilah KSB sering kali digunakan oleh TNI.

Sebagian besar OPM bersenjata, bermarkas di Papua, tetapi ada juga yang tinggal di pedalaman dan di perbatasan Papua Nugini.

Laporan IPAC menyebut, pada mulanya terdapat tiga komando sayap militer OPM atau KKB.

Goliath Tabuni, yang berbasis di Tingginambut, kabupaten Puncak Jaya, dipandang yang paling kuat dengan cakupan teritorial yang paling luas, meliputi Puncak, Paniai dan Mimika.

Puron Wenda, yang berbasis di Lanny Jaya memisahkan diri dari Goliath sekitar tahun 2010.

Pada Mei 2015, kelompoknya menyatakan "perang total revolusioner" dan mengklaim kelompok Goliat dan yang lainnya berada di bawah komandonya, tetapi tidak ada bukti yang mendukung ini.

Sementara itu, Richard Hans Yoweni berbasis di Papua New Guinea, namun memiliki pengaruh kuat di sepanjang Pantai Utara.

Lalu muncul Kelly Kwalik sebagai pimpinan OPM di Mimika.

Kelompok Kelly Kwalik pernah menyandera 26 anggota Ekspedisi Lorentz 95 yang beranggotakan warga Indonesia maupun internasional.

Kelly Kwalik lalu tewas dalam penyergapan polisi pada 2009.

Hingga saat ini, sering muncul nama kelompok KKB yang dipimpin oleh Egianus Kogoya yang sebelumnya berafiliasi dengan OPM pimpinan Goliath Tabuni di Kabupaten Puncak Jaya.

Kelompok Egianus Kogoya saat ini merupakan 'kelompok yang paling agresif' menebar teror kepada aparat dan masyarakat di Nduga.

Salah satu aksi kriminal Egianus adalah saat membantai puluhan karyawan PT Istaka Karya di Nduga, pada tanggal 1-2 Desember 2018.

Saat itu, puluhan karyawan PT Istaka Karya yang bekerja untuk pembangunan jembatan Jalan Trans Papua di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, disandera oleh kelompok ini.

Sebanyak 25 pekerja pembangunan jembatan itu kumpulkan dan dibawa ke Puncak Kabo dan kemudian dieksekusi.

Lalu, sebanyak 4 orang berhasil melarikan diri dari eksekusi, 2 orang tak diketahui keberadaannya, dan 19 orang dipastikan tewas berdasarkan keterangan salah satu korban selamat.

Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Begini Sejarah KKB di Papua, Kelompok yang Masih Diburu Polisi dan TNI, https://bangka.tribunnews.com/2021/05/04/begini-sejarah-kkb-di-papua-kelompok-yang-masih-diburu-polisi-dan-tni?page=3.
Penulis: Magang1 | Editor: Teddy Malaka

# data[].attributes.body
https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/13263971/alasan-pemerintah-tetapkan-kkb-di-papua-organisasi-teroris?page=all

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, masifnya pembunuhan dan kekerasan menjadi alasan pemerintah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB) di Papua sebagai organisasi teroris.

Mahfud mengatakan, alasan tersebut juga sesuai yang dikemukakan Ketua MPR Bambang Soesatyo hingga pimpinan lembaga negara atas kian masifnya kekerasan yang dilakukan KKB belakangan ini.

"Sejalan dengan itu semua dengan pernyataan-pernyataan mereka itu maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif di kategorikan sebagai teoris," ujar Mahfud dalam konferensi pers dikutip dari kanal YouTube Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021).
Baca juga: Resmi, Pemerintah Kini Kategorikan KKB di Papua Organisasi Teroris
Mahfud mengatakan, penetapan ini sudah sesuai Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018.

UU ini merupakan Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Merujuk aturan tersebut, Mahfud mengatakan bahwa mereka yang dikategorikan teroris adalah semua orang yang terlibat dalam merencanakan, menggerakan, dan mengorganisasikan tindakan terorisme.

Sementara itu, menurut Mahfud, terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal.

Selain itu, menimbulkan kehancuran terhadap obyek vital strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan.

"Nah berdasar definisi yang dicantumkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafisiliasi dengannnya adalah tindakan teroris," ucap Mahfud.
Baca juga: Wakil Ketua Komisi III: KKB di Papua Harus Ditumpas, Namun Jangan Langgar HAM
Ketegangan di Papua belakangan ini meningkat dengan kontak tembak yang melibatkan aparat keamanan TNI-Polri dan KKB.

# data[].attributes.attachment_link.title
Alasan Pemerintah Tetapkan KKB di Papua Organisasi Teroris

# data[].attributes.attachment_link.description
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, masifnya pembunuhan dan kekerasan menjadi alasan pemerintah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB) di Papua sebagai organisasi teroris. Mahfud mengatakan, alasan tersebut juga sesuai yang dikemukakan Ketua MPR Bambang Soesatyo hingga pimpinan lembaga negara atas kian masifnya kekerasan yang dilakukan KKB belakangan ini.

# data[].attributes.body
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210903112013-12-689227/titik-konflik-kkb-dengan-aparat-di-papua-dari-gunung-pesisir

# data[].attributes.attachment_link.title
Titik Konflik KKB dengan Aparat di Papua: Dari Gunung-Pesisir

# data[].attributes.attachment_link.description
Dalam enam bulan terakhir, KKB di Papua gencar melakukan aksi penyerangan di sejumlah wilayah. Korban pun jatuh baik di posisi aparat maupun KKB.

# data[].attributes.body
https://nasional.kompas.com/read/2021/05/07/09545191/sederet-langkah-yang-bisa-diambil-pemerintah-untuk-akhiri-konflik-di-papua?page=all

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
JAKARTA, KOMPAS.com - Penanganan kasus kekerasan yang terjadi di Papua memerlukan pendekatan kolaboratif dan holistik agar persoalan yang terjadi dapat segera selesai.

Masih terjadinya kasus kekerasan menjadi bukti bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menangani konflik tersebut dinilai kurang tepat.

Berdasarkan data Amnesty International Indonesia, terdapat 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua dalam rentang waktu Januari 2010 hingga Februari 2018.

Pelaku kekerasan didominasi aparat kepolisian dengan 34 kasus, lalu anggota TNI 23 kasus.

Sementara 11 kasus lain dilakukan bersama-sama oleh anggota Polri dan TNI. Sedangkan, satu kasus dilakukan oleh satuan polisi pamong praja.

Akibat tindakan kekerasan oleh aparat keamanan, sebanyak 85 warga Papua meninggal dunia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sisi lain, aksi kekerasan juga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dalam sebulan terakhir turut menewaskan aparat keamanan.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menuturkan, pendekatan dialog dapat dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang dialami masyarakat Papua, seperti diskriminasi dan ketidakadilan.

"Dialog damai sebagai strategi penyelesaian siklus kekerasan dan membuka jalan untuk isu-isu lain, ketidakadilan, diskriminasi, hak ulayat dan sebagainya," kata Beka dalam diskusi virtual bertajuk Menanti Perdamaian di Papua: Urgensi Penghentian Kekerasan, Kamis (6/5/2021).
Baca juga: Pelabelan KKB Teroris, Jalan Terjal Akhiri Siklus Kekerasan di Papua
Beka menyoroti persoalan hak ulayat di Papua. Menurutnya, masyarakat adat Papua yang menggantungkan hidupnya pada hutan, kini tengah mengalami persoalan.

Menurutnya, hal ini berkaitan dengan pembangunan dan investasi yang tengah digencarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Pembangunan dan investasi, disebutnya menyebabkan perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan sawit.

"Hak ulayat masyarakat yang memang sehari-hari menggantungkan hidup pada hutan, tapi hutannya berganti perkebunan," ujarnya.

Selain dialog ada sejumlah langkah yang juga dapat dilakukan pemerintah, antara lain:

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
sejumlah strategi akhiri konflik di papua

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
utamakan dialog damai hingga pendekatan kolaboratif

# data[].attributes.attachment_link.title
Sederet Langkah yang Bisa Diambil Pemerintah untuk Akhiri Konflik di Papua

# data[].attributes.attachment_link.description
JAKARTA, KOMPAS.com - Penanganan kasus kekerasan yang terjadi di Papua memerlukan pendekatan kolaboratif dan holistik agar persoalan yang terjadi dapat segera selesai. Masih terjadinya kasus kekerasan menjadi bukti bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menangani konflik tersebut dinilai kurang tepat.

# data[].attributes.body
Pengertian:
Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya,[10] dan untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan.[11] Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York.

# data[].attributes.body
Selama Perang Dunia II, Hindia Belanda (kelak menjadi Indonesia) dipandu oleh Soekarno untuk menyuplai minyak demi upaya perang Jepang dan langsung menyatakan merdeka dengan nama Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nugini Belanda (Nugini Barat) dan Australia yang menjalankan pemerintahan di teritori Papua dan Nugini Britania menolak penjajahan Jepang dan menjadi sekutu pasukan Amerika Serikat dan Australia sepanjang Perang Pasifik.

Hubungan Belanda dan Nugini Belanda sebelum perang berakhir dengan diangkatnya warga sipil Papua ke pemerintahan[12] sampai pemerintahan Indonesia diaktifkan tahun 1963. Meski sudah ada perjanjian antara Australia dan Belanda tahun 1957 bahwa teritori milik mereka lebih baik bersatu dan merdeka, ketiadaan pembangunan di teritori Australia dan kepentingan Amerika Serikat membuat dua wilayah ini berpisah. OPM didirikan bulan Desember 1963 dengan pengumuman, "Kami tidak mau kehidupan modern! Kami menolak pembangunan apapun: rombongan pemuka agama, lembaga kemanusiaan, dan organisasi pemerintahan. Tinggalkan kami sendiri! [sic]"[13]

Nugini Belanda mengadakan pemilu pada Januari 1961 dan Dewan Nugini dilantik pada April 1961. Akan tetapi, di Washington, D.C., Penasihat Keamanan Nasional McGeorge Bundy melobi Presiden A.S. John F. Kennedy untuk menegosiasikan transfer pemerintahan Nugini Barat ke Indonesia.[14] Perjanjian New York dirancang oleh Robert Kennedy dan ditandatangani oleh Belanda, Indonesia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Agustus 1962.

Walaupun Belanda menuntut agar rakyat Nugini Barat boleh menentukan nasib sendiri sesuai piagam PBB dan Resolusi 1514 (XV) Majelis Umum PBB dengan nama "Act of Free Choice", Perjanjian New York memberikan jeda tujuh tahun dan menghapuskan wewenang PBB untuk mengawasi pelaksanaan Akta tersebut.[15] Kelompok separatis mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua Barat pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Tanggal tersebut mereka anggap sebagai hari kemerdekaan Papua. Kepolisian Indonesia berspekulasi bahwa orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini bisa dijerat dengan tuduhan pengkhianatan yang hukumannya berupa kurungan penjara selama 7 sampai 20 tahun di Indonesia.[16]

# data[].attributes.body
Bentar lagi di cari

# data[].attributes.body
COntoh hankam
Konflik di Papua saat ini, KKB vs TNI