# data[].attributes.body
Siswa mampu menganalisis penyebab sengketa antara Indonesia dan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan.

# data[].attributes.body
Siswa memahami latar belakang hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia.

# data[].attributes.body
Mengapa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia?

# data[].attributes.body
Guru menjelaskan sejarah kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan serta keputusan Mahkamah Internasional.

# data[].attributes.attachment_link.title
Terungkap! Misteri Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Ternyata Begini Kronologisnya!

# data[].attributes.body
Siswa dibagi menjadi kelompok untuk menganalisis dokumen dan sumber yang relevan tentang sengketa ini.

# data[].attributes.body
Siswa menulis esai pendek tentang dampak keputusan Mahkamah Internasional terhadap hubungan Indonesia dan Malaysia.

# data[].attributes.attachment_link.title
PUTUSAN MAHKAMAH PENGADILAN INTERNASIONAL NOMOR 102 TAHUN 2002 TENTANG SENGKETA PULAU SIPADAN DAN LIGITAN SERTA IMPLIKASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA | LEX ADMINISTRATUM

# data[].attributes.attachment_link.description
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip dan ketentuan Hukum Internasional dalam putusan Mahkamah Internasional Nomor 102 Tahun 2002 tentang sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dan bagaimana implikasi putusan Mahkamah Pengadilan Internasional Nomor 102 Tahun 2002 bagi NKRI, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Mahkamah Internasional menyatakan Negara Malaysia sebagai pemilik pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan bukti-bukti effective occupation. Mahkamah Internasional menilai alat bukti yang diberikan Malaysia lebih efektif dalam menguasai kedua pulau tersebut. 2. Implikasi bagi Indonesia dari putusan Mahkamah Internasional, khususnya di wilayah sekitar perariran Sulawesi. Indonesia harus mengubah posisi garis pangkal kepulauan yang sebelumnya diatur dalam peraturan perundang- undangan nasionalnya. Amandemen ini menyangkut letak perbatasan laut, batas landas kontinen, dan batasbatas zona ekonomi eksklusif. Dengan mengacu pada UNCLOS 1982, kepastian mengenai posisi masing-masing batas tersebut belum dapat ditentukan oleh para pihak, karena para pihak tidak dapat menentukan secara berpihak.

# data[].attributes.body
Guru memeriksa hasil diskusi dan esai siswa untuk memastikan pemahaman mereka.

# data[].attributes.body
Siswa membahas pelajaran yang dipetik dari sengketa ini dan relevansi dengan hubungan internasional saat ini.

# data[].attributes.body
Siswa menuliskan satu hal yang mereka pelajari dan satu pertanyaan yang masih mereka miliki.

# data[].attributes.body
Siswa membaca artikel tentang hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia.

# data[].attributes.body
Siswa membuat presentasi tentang solusi yang dapat diambil untuk menghindari sengketa seperti Pulau Sipadan dan Ligitan di masa depan.

# data[].attributes.attachment_link.title
B Cara Cara Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai