# data[].attributes.body
1.  Disiplin ASN: ASN yang melanggar jam kerja, seperti datang terlambat ke kantor

2. Pengelolaan kompetensi pegawai: Belum adanya plotting dan monitoring terkait dengan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai di tingkat unit, berdasarkan minat, tingkat kinerja pegawai, dan pemenuhan kewajiban pengembangan kompetensi pertahun (20 JP untuk masing- masing pegawai)

# data[].attributes.body
1. Disiplin ASN: Data Pelanggaran disiplin pegawai, Absensi pegawai
2. Pengelolaan Kompetensi Pegawai: Data subkelompok tata operasional

# data[].attributes.body
1. Disiplin Pegawai
- Setiap pegawai kurang memahami hak dan kewajiban sebagai ASN
- Tidak memiliki komitmen dari dalam dirinya sendiri
- Kurang ketatnya penerapan sanksi bagi pelanggar
- Terlambat dianggap hal yang lumrah

2. Pengelolaan Kompetensi Pegawai
- Belum adanya pihak yang concern terhadap pengelolaan kompetensi pegawai di unit kerja
- Pengelolaan kompetensi pegawai dianggap hanya perlu dillakukan oleh PPSDM

# data[].attributes.body
1. Disiplin pegawai:
- Melakukan internalisasi peraturan terkait jam kerja kepada pegawai. Bisa melalui infografis atau poster yang ditempel di ruangan, dengan kata- kata sindirian seperti "Gak malu telat terus?"
- Menerapkan sanksi disiplin secara ketat
- Membuat sistem reward and punishment di tingkat unit. Misalnya, ada penghargaan untuk kategori pegawai yang tidak pernah telat dan ada pemberitahuan ke di tingkat unit untuk pegawai yang sering telat, sehingga Ia akan merasa malu

2. Pengelolaan Kompetensi Pegawai
- Menunjuk PIC yang bertugas untuk melakukan plotting dan monitoring kompetensi pegawai tingkat unit, bisa dari Subkelompok Substansi Tata Operasional
- Membuat suatu sistem yang memudahkan untuk proses monitoring, seperti pendataan terlebih dahulu terkait pelatihan dan pengembangan kompetensi lainnya yang pernah diikuti pegawai, untuk selanjutnya dilakukan plotting.
- Melakukan koordinasi dengan pihak PPSDM untuk kedepannya melakukan pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan plotting dan monitoring yang telah dilakukan oleh unit kerja

# data[].attributes.body
1.  Konsultasi: Lamanya petugas konsultasi membalas/ memberi respon terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh pelaku usaha.

2.  Gratifikasi: Adanya pegawai yang masih menerima gratifikasi dari pelaku usaha. Misalnya, menerima parcell pada saat Hari Raya Idul Fitri.

# data[].attributes.body
1. Konsultasi: Data hasil survey kepuasan pelanggan

2.Gratifikasi: Data pelaporan penerimaan gratifikasi dan berdasarkan keterangan pegawai

# data[].attributes.body
1. Konsultasi
- Kurangnya jumlah pegawai yang memegang WA khusus konsultasi, sedangkan jumlah pelaku usaha yang melakukan konsultasi setiap harinya banyak.
- Semua topik konsultasi hanya masuk ke satu nomor WA saja, sedangkan petugas konsultasi hanya terdiri dari satu kelompok, sehingga tidak jarang kurang memahami topik yang dikonsultasikan. Karena hal tersebut, sehingga harus menyampaikan pertanyaan ke kelompok lain.
- Pegawai yang memegang konsultasi tidak hanya fokus ke satu pekerjaan saja, namun harus mengerjakan pekerjaan yang lain juga.

2. Gratifikasi
- Kurangnya kesadaran dari diri pegawai terkait dengan kewajiban seorang ASN, salah satunya, yaitu menghindari gratifikasi.
- Penerimaan gratifikasi dianggap sudah menjadi hal yang bisaa/ lumrah.
- Kurang ketatnya monitoring penerimaan gratifikasi, terutama saat menjelang hari raya Idul Fitri.

# data[].attributes.body
1. Konsultasi Online
- Menambahkan jumlah device untuk konsultasi dan membagi sesuai dengan topik konsultasi. Setiap kelompok substansi memiliki WA konsultasi sendiri, sehingga proses menjawab pertanyaan bisa lebih cepat karena langsung oleh ahlinya.
- Menugaskan beberapa orang yang khusus melakukan konsultasi baik offline ataupun online. Bisa dengan merekrut pegawai honorer yang sebelumnya sudah diberikan pelatihan dan pemahaman tentang isu- isu yang biasa ditanyakan pada saat konsultasi.
- Melakukan persamaan persepsi dan update regulasi melalui kegiatan yang rutin dilakukan, terkait dengan isu- isu yang biasa ditanyakan oleh pelaku usaha saat konsultasi. Sehingga semua petugas konsultasi bisa paham.

2. Gratifikasi
- Dimulai dari diri sendiri. Seperti, senantiasa bersyukur,   mendalami dan memahami ilmu agama, tidak berorientasi pada uang, dan gaya hidup sederhana.
- Memperketat monitoring untuk menghindari gratifikasi.
- Selalu meminta laporan secara berkala kepada pegawai, misal setiap triwulan terkait dengan ada/ tidaknya gratifikasi.
- Memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha bahwa dalam melakukan pelayanan publik tidak menerima gratifikasi. DItekankan bahwa semua proses perizinan dilakukan secara bersih dan jujur dan berasaskan keadilan.
- Melibatkan semua pegawai dalam pembangunan Zona integritas, WBK, dan WBBM.

# data[].attributes.body
1. Kendala Pengawasan Pangan Terpadu antara Instansi Pusat dengan Daerah:
Pengawasan pangan dilakukan dengan melibatkan instansi daeeah, yaitu salah satunya antara Badan POM dengan Dinas Kesehatan. Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT ) dalam hal tindaklanjutnya dilakukan oleh Dinkes setempat. Namun, apabila dari Badan POM menemukan PIRT yang tidak memenuhi syarat, maka akan dilaporkan ke Dinkes. Namun, dalam pelaksanaannya, respon dan tinda lanjut tidak dilakukan oleh Dinkes.

2. Tindak lanjut atas kasus tolakan ekspor pangan asal Indonesia di negara lain
Beberapa kasus tolakan pangan asal Indonesia di negara lain tidak termonitor tindak lanjutnya dan selalu berulang. Rata- rata kasus tolakan disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan keamanan pangan sesuai dengan regulasi di negara tujuan

# data[].attributes.body
1. Pengawasan Terpadu Instansi Pusat dan Daerah
Data hasil pengawasan pangan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Berada di Kelompok Subtansi Pengawasan KMGI)

2. Tindak lanjut tolakan ekspor pangan
Data persuratan Kelompok Substansi Pengawasan Ekspor Impor Pangan dan Subkelompok Tata Operasional

# data[].attributes.body
1. Pengawasan Terpadu Instansi Pusat dengan Daerah
- Kurangnya koordinasi antara Badan POM dengan pihak Dinkes Kabupaten/ Provinsi.
- Tidak adanya sistem pelaporan dan monitoring tindak lanjut. Semua hasil pengawasan hanya dikirim via surat hard copy.
- Perbedaan cara pandang terkait pengawasan antara pusat dan daerah.
- Tidak efektifnya wadah untuk melakukan koordinasi dan persamaan persepsi. Saat ini terdapat JKPN (Jejaring Keamanan Pangan Nasional) dan JKPD (Jejaring Keamanan Pangan Daerah) yang pelaksanaannya kurang efektif.

2. Tindak Lanjut Tolakan Ekspor Pangan Asal Indonesia oleh Negara Lain
- Tidak adanya profiling terkait tolakan ekspor pangan asal Indonesia, sehingga tidak jarang tolakan berulang.
- Tidak adanya sistem monitoring apakah nota diplomatik yang memuat berita acara penolakan sudah sampai ke instansi, ke Biro KSH, turun ke unit teknis, atau sudah ditindaklanjuti oleh unit teknis. Saat ini semua berkas disampaikan hardcopy atau melalui komunikasi orang perorang.
- Kasus tolakan terjadi akibat pelaku usaha kurang memahami regulasi di negara tujuan.
- Pihak Badan POM hanya mengetahui beberapa regulasi di negara tujuan. Tidak semua negara membuka akses untuk informasi mengenai peraturan yang berlaku di negaranya.

# data[].attributes.body
1. Pengawasan Terpadu Antara Pusat dan Daerah
- Melakukan koordinasi yang efektif dengan Pemerintah Daerah terkait dengan Pengawasan Pangan. Dengan melakukan kegiatan untuk persamaan persepsi dan pengawasan bersama ke sarana produksi/ peredaran pangan.
- Membangun sistem pelaporan secara online untuk memudahkan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan pangan.
- Revitalisasi JKPN dan JKPD agar wadah tersebut dapat aktif kembali.

2. Tindak Lanjut Tolakan Ekspor Pangan Asal Indonesia
- Membangun sebuah sistem untuk melakukan monitoring tindak lanjut kasus tolakan ekspor.
-Melakukan profiling berdasarkan data tolakan agar bisa dianalisis lebih lanjut penyebab tolakan yang terjadi.
- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait dengan tolakan yang terjadi agar menjadi concern di kemudian hari tidak terulang kembali.
- Melakukan kerjasama melalui Biro KSH Badan POM dengan otoritas kompeten di negara lain untuk mendapatkan akses mengenai regulasi yang berlaku.