# data[].attributes.body
https://mutucertification.com/sistem-pendidikan-nasional-dan-fungsi/

Mengenal Sistem Pendidikan Nasional Indonesia serta Fungsinya

Author: Bagaskara

Tujuan sistem pendidikan di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan Indonesia tersebut sudah tertuang dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003. Di dalamnya disebutkan bahwa  pendidikan nasional memiliki fungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fungsi 1 – Mengembangkan Kemampuan

Fungsi pertama dari sistem pendidikan Indonesia yang berlaku secara nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dalam hal ini, sistem pendidikan berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan intelektual, fisik, dan emosional peserta didik agar mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Untuk mencapai fungsi ini, sistem pendidikan Indonesia harus menyediakan kurikulum yang relevan dan bermutu, tenaga pendidik yang berkualitas, serta sarana dan prasarana yang memadai agar peserta didik dapat berkembang secara optimal.

Fungsi 2 – Membentuk Watak dan Peradaban Bangsa

Fungsi selanjutnya dari sistem pendidikan di Indonesia adalah untuk membentuk karakter atau watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam hal ini, sistem pendidikan harus berperan sebagai sarana untuk membentuk karakter peserta didik agar mampu menjadi warga negara yang baik dan berkarakter, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat.

Untuk menjalankan kedua fungsi utama di atas sesuai amanat peraturan perundang-undangan, maka sistem pendidikan Indonesia harus mampu menyediakan kurikulum yang sesuai. Kurikulum tersebut harus mampu mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan tingkat pendidikan yang dijalani, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 terkait Sisdiknas, sistem pendidikan Indonesia terdiri atas beberapa tingkatan sesuai dengan level perkembangan peserta didik, kemampuan, dan tujuan yang ingin diraih. Adapun jenjang pendidikan tersebut terdiri dari sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar

Adalah jenjang pertama yang menjadi basis untuk melanjutkan ke pendidikan menengah. Yaitu berupa SD (Sekolah Dasar) atau MI (Madrasah Ibtidaiyah), serta jenjang selanjutnya yaitu SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan MTs (Madrasah Tsanawiyah).

2. Pendidikan Menengah

Jenjang ini terbagi atas pendidikan umum dan kejuruan. Contohnya yaitu SMA (Sekolah Menengah Atas), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), MA (Madrasah Aliah), serta MAK (Madrasah Aliah Kejuruan).

3. Pendidikan Tinggi

Jenjang terakhir ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan meliputi beberapa program pendidikan secara lebih spesifik, di antaranya pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, hingga Spesialis.

Selain dibedakan berdasarkan jenjang, program pendidikan nasional juga bisa dibedakan berdasarkan jenisnya. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, jenis-jenis program tersebut diklasifikasikan berdasarkan kelompok yang berbasis pada tujuan pendidikan suatu entitas secara spesifik, yaitu meliputi:

4. Pendidikan Umum

Meliputi pendidikan dasar dan menengah untuk memberi ilmu pengetahuan yang dibutuhkan sebelum meneruskan ke tahap selanjutnya.

5. Pendidikan Keagamaan

Adalah pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi yang melibatkan penguasaan ilmu pengetahuan agama.

6. Pendidikan Akademik

Meliputi pendidikan tinggi dengan program sarjana maupun pascasarjana untuk menguasai disiplin ilmu tertentu.

7. Pendidikan Vokasi

Jenis pendidikan tinggi setara sarjana untuk menyiapkan peserta didik memperoleh pekerjaan dengan keterampilan terapan tertentu.

8. Pendidikan Kejuruan

Jenis pendidikan menengah untuk menyiapkan peserta didik memiliki profesi pada bidang tertentu.

9. Pendidikan Khusus

Adalah pengadaan pendidikan untuk peserta didik dengan kecerdasan luar biasa atau memiliki kebutuhan khusus yang diselenggarakan secara inklusif.

10. Pendidikan Profesi

Pendidikan tinggi lanjutan sesudah program sarjana untuk menyiapkan peserta didik memperoleh profesi melalui syarat keahlian khusus.

Tantangan pada Sistem Pendidikan Nasional Indonesia

Meskipun sudah diatur sedemikian rupa, namun masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Beberapa di antaranya adalah rendahnya mutu pendidikan hingga terbatasnya akses pendidikan di daerah terpencil dan terisolir.

Selain itu, masih terjadi pula diskriminasi terhadap peserta didik dari kelompok miskin, perempuan, dan anak dengan kebutuhan khusus. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan agar lebih inklusif.

Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan dan memperbaiki masalah di sistem pendidikan Indonesia adalah dengan mengikuti sertifikasi di bidang pendidikan. Salah satunya yaitu ISO 21001 terkait Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan.

Sertifikasi ISO 21001 tersebut penting untuk menunjukkan bahwa organisasi penyelenggara sudah memenuhi persyaratan tertentu dalam memaksimalkan pendidikan bagi peserta didik. Untuk memperolehnya, Anda bisa mengikuti sertifikasi di lembaga yang sudah terakreditasi. Mutu Certification adalah lembaga yang menyediakan berbagai layanan sertifikasi untuk industri, perusahaan, maupun organisasi, termasuk sertifikasi ISO 21001.

Mutu Certification telah beroperasi sejak 1990 sebagai perusahaan resmi tersertifikasi yang memberikan pelayanan untuk inspeksi dan sertifikasi. Kami telah bekerja sama dengan banyak perusahaan multinasional yang bergerak di berbagai sektor.

Kami melayani berbagai jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi untuk berbagai macam industri. Tim ahli kami yang didukung oleh pengalaman selama lebih dari 30 tahun, bekerja untuk mengidentifikasi masalah dan menyarankan solusi yang sesuai, guna meningkatkan kinerja perusahaan Anda secara efektif dan efisien.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Mengenal Sistem Pendidikan Nasional Indonesia serta Fungsinya

Pendidikan adalah salah satu bagian dari hak asasi manusia, untuk itu setiap negara wajib memiliki sistem pendidikan yang baik. Begitu pula dengan sistem pendidikan nasional Indonesia yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sistem tersebut penting sebagai landasan bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sehingga, kualitas pendidikan di negara Indonesia bisa ditingkatkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat yang tercantum dalam UUD 1945.

Sekilas tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) secara resmi diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yang isinya mengatur terkait sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia.

Dalam regulasi tersebut, sistem penyelenggaraan pendidikan wajib menerapkan beberapa prinsip penting. Di antaranya yaitu pendidikan wajib diselenggarakan dengan cara demokratis, berkeadilan, serta tidak bersifat diskriminatif.

Untuk itu, penyelenggaraan pendidikan wajib dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM atau Hak Asasi Manusia, nilai agama, nilai budaya, serta kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan sistemis melalui sistem terbuka dan multimakna.

Selain itu, penyelenggaraan sistem pendidikan juga harus berada dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan terhadap peserta didik sepanjang hayat dengan cara memberi keteladanan, membangun kemauan, serta mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Hal ini dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, hingga berhitung bagi segenap masyarakat. Penting pula untuk memberdayakan seluruh komponen masyarakat melalui peran serta dalam menyelenggarakan dan mengendalikan mutu pendidikan.

Fungsi Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia

Tujuan sistem pendidikan di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan Indonesia tersebut sudah tertuang dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003. Di dalamnya disebutkan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fungsi 1 - Mengembangkan Kemampuan

Fungsi pertama dari sistem pendidikan Indonesia yang berlaku secara nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dalam hal ini, sistem pendidikan berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan intelektual, fisik, dan emosional peserta didik agar mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Untuk mencapai fungsi ini, sistem pendidikan Indonesia harus menyediakan kurikulum yang relevan dan bermutu, tenaga pendidik yang berkualitas, serta sarana dan prasarana yang memadai agar peserta didik dapat berkembang secara optimal.

Fungsi 2 - Membentuk Watak dan Peradaban Bangsa

Fungsi selanjutnya dari sistem pendidikan di Indonesia adalah untuk membentuk karakter atau watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam hal ini, sistem pendidikan harus berperan sebagai sarana untuk membentuk karakter peserta didik agar mampu menjadi warga negara yang baik dan berkarakter, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat.

Untuk menjalankan kedua fungsi utama di atas sesuai amanat peraturan perundang-undangan, maka sistem pendidikan Indonesia harus mampu menyediakan kurikulum yang sesuai. Kurikulum tersebut harus mampu mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan tingkat pendidikan yang dijalani, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Visi Misi Pendidikan Nasional di Indonesia

Untuk menjalankan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang, penyelenggara sistem pendidikan di Indonesia yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki visi dan misi tertentu. Mengutip dari laman resmi Kemdikbudristek, visinya adalah:

"Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global".

Berdasarkan visi tersebut, maka misi Kemendikbudristek saat ini sebagaimana dilansir dari laman resminya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.

2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.

3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Jenjang Program Pendidikan Nasional Indonesia dan Jenisnya

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 terkait Sisdiknas, sistem pendidikan Indonesia terdiri atas beberapa tingkatan sesuai dengan level perkembangan peserta didik, kemampuan, dan tujuan yang ingin diraih. Adapun jenjang pendidikan tersebut terdiri dari sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar

Adalah jenjang pertama yang menjadi basis untuk melanjutkan ke pendidikan menengah. Yaitu berupa SD (Sekolah Dasar) atau MI (Madrasah Ibtidaiyah), serta jenjang selanjutnya yaitu SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan MTs (Madrasah Tsanawiyah).

2. Pendidikan Menengah

Jenjang ini terbagi atas pendidikan umum dan kejuruan. Contohnya yaitu SMA (Sekolah Menengah Atas), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), MA (Madrasah Aliah), serta MAK (Madrasah Aliah Kejuruan).

3. Pendidikan Tinggi

Jenjang terakhir ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan meliputi beberapa program pendidikan secara lebih spesifik, di antaranya pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, hingga Spesialis.

Selain dibedakan berdasarkan jenjang, program pendidikan nasional juga bisa dibedakan berdasarkan jenisnya. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, jenis-jenis program tersebut diklasifikasikan berdasarkan kelompok yang berbasis pada tujuan pendidikan suatu entitas secara spesifik, yaitu meliputi:

4. Pendidikan Umum

Meliputi pendidikan dasar dan menengah untuk memberi ilmu pengetahuan yang dibutuhkan sebelum meneruskan ke tahap selanjutnya.

5. Pendidikan Keagamaan

Adalah pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi yang melibatkan penguasaan ilmu pengetahuan agama.

6. Pendidikan Akademik

Meliputi pendidikan tinggi dengan program sarjana maupun pascasarjana untuk menguasai disiplin ilmu tertentu.

7. Pendidikan Vokasi

Jenis pendidikan tinggi setara sarjana untuk menyiapkan peserta didik memperoleh pekerjaan dengan keterampilan terapan tertentu.

8. Pendidikan Kejuruan

Jenis pendidikan menengah untuk menyiapkan peserta didik memiliki profesi pada bidang tertentu.

9. Pendidikan Khusus

Adalah pengadaan pendidikan untuk peserta didik dengan kecerdasan luar biasa atau memiliki kebutuhan khusus yang diselenggarakan secara inklusif.

10. Pendidikan Profesi

Pendidikan tinggi lanjutan sesudah program sarjana untuk menyiapkan peserta didik memperoleh profesi melalui syarat keahlian khusus.

Tantangan pada Sistem Pendidikan Nasional Indonesia

Meskipun sudah diatur sedemikian rupa, namun masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Beberapa di antaranya adalah rendahnya mutu pendidikan hingga terbatasnya akses pendidikan di daerah terpencil dan terisolir.

Selain itu, masih terjadi pula diskriminasi terhadap peserta didik dari kelompok miskin, perempuan, dan anak dengan kebutuhan khusus. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan agar lebih inklusif.

Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan dan memperbaiki masalah di sistem pendidikan Indonesia adalah dengan mengikuti sertifikasi di bidang pendidikan. Salah satunya yaitu ISO 21001 terkait Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan.

Sertifikasi ISO 21001 tersebut penting untuk menunjukkan bahwa organisasi penyelenggara sudah memenuhi persyaratan tertentu dalam memaksimalkan pendidikan bagi peserta didik. Untuk memperolehnya, Anda bisa mengikuti sertifikasi di lembaga yang sudah terakreditasi. Mutu Certification adalah lembaga yang menyediakan berbagai layanan sertifikasi untuk industri, perusahaan, maupun organisasi, termasuk sertifikasi ISO 21001.

Mutu Certification telah beroperasi sejak 1990 sebagai perusahaan resmi tersertifikasi yang memberikan pelayanan untuk inspeksi dan sertifikasi. Kami telah bekerja sama dengan banyak perusahaan multinasional yang bergerak di berbagai sektor.

Kami melayani berbagai jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi untuk berbagai macam industri. Tim ahli kami yang didukung oleh pengalaman selama lebih dari 30 tahun, bekerja untuk mengidentifikasi masalah dan menyarankan solusi yang sesuai, guna meningkatkan kinerja perusahaan Anda secara efektif dan efisien.

Silahkan hubungi MUTU International melalui E-Mail: [email protected], Telepon: (62-21) 8740202 atau kolom Chat box yang tersedia. Hubungi MUTU International sekarang juga. Follow juga seluruh akun sosial media MUTU International di , , , , , dan Podcast #AyoMelekMUTU untuk update informasi menarik lainnya.

# data[].attributes.attachment_link.title
Mengenal Sistem Pendidikan Nasional Indonesia serta Fungsi

# data[].attributes.attachment_link.description
Pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia. Sistem pendidikan nasional Indonesia secara resmi diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003.

# data[].attributes.body
Masalah Pendidikan Yang Umum Terjadi di Indonesia

Di Indonesia, masih ada beberapa masalah pendidikan yang umum terjadi dan menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan.

Pendidikan yang berkualitas tentu saja diharapkan demi kemajuan suatu bangsa, pendidikan bukan sekadar sebagai sarana ‘agent of change’ bagi generasi muda yang akan menjadi penerus suatu bangsa, tapi juga harus menjadi ‘agent of producer’ agar dapat menciptakan suatu transformasi yang nyata.

Indonesia adalah negara kepulauan berbentuk Republik dengan jumlah Penduduk mencapai 275,36 juta jiwa. Saat ini pendidikan di indonesia di atur dalam UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi tiga jalur utama, yaitu Formal,Non formal, dan Informal.

Dalam suatu sistem tentunya akan selalu saja ada kelebihan serta kekurangan, tetapi kinerja pada sistem akan menghasilkan kualitasnya seperti apa, jika dijalankan dengan baik tentunya akan banyak sekali hal positif dan hasil yang baik.

Berikut ini adalah beberapa contoh masalah pendidikan yang umum terjadi di Indonesia:

1. Akses Terbatas ke Pendidikan

Masih banyak anak di Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, terutama di daerah terpencil, pedalaman, atau komunitas miskin. Jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan sekolah, kurangnya sarana transportasi, dan minimnya infrastruktur pendidikan di daerah-daerah tersebut menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang merata.

2. Ketimpangan Pendidikan

Ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi, masih menjadi masalah serius di Indonesia. Fasilitas dan kualitas pendidikan di perkotaan umumnya lebih baik daripada di pedesaan. Anak-anak dari keluarga miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas tinggi.

3. Kualitas Guru dan Tenaga Pendidik

Tantangan terkait kualitas guru dan tenaga pendidik di Indonesia masih ada. Kurangnya pelatihan yang memadai, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pendidikan, serta tingkat rotasi yang tinggi di beberapa daerah menghambat konsistensi dan kualitas pengajaran.

4. Kurikulum yang Tidak Relevan

Beberapa pihak berpendapat bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia masih kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global. Terlalu banyak muatan teori dan kurangnya pemberdayaan keterampilan praktis dapat menghambat siswa dalam mengembangkan keterampilan yang relevan dan aplikatif.

5. Kualitas Fasilitas dan Infrastruktur

Banyak sekolah di Indonesia masih menghadapi masalah terkait fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai. Hal ini termasuk keterbatasan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, akses internet yang terbatas, dan sanitasi yang buruk. Kekurangan ini dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa dan kualitas pendidikan yang diberikan.

6. Kesenjangan Digital

Kesenjangan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang memadai masih menjadi masalah di Indonesia. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat komputer, internet, atau sumber daya digital. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam kemampuan mengakses informasi dan pembelajaran online.

7. Kualitas Ujian dan Evaluasi

Sistem evaluasi dan ujian di Indonesia sering kali menjadi perdebatan. Terkadang, evaluasi yang terlalu fokus pada tes standar nasional dapat mengabaikan perkembangan holistik siswa dan metode evaluasi alternatif yang lebih inklusif.

Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan pendidikan terus berupaya mengatasi masalah-masalah ini melalui berbagai program dan kebijakan, seperti peningkatan akses pendidikan, peningkatan kualitas guru, reformasi kurikulum, investasi infrastruktur, serta pengembangan teknologi pendidikan.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Masalah Pendidikan Yang Umum Terjadi di Indonesia

Di Indonesia, masih ada beberapa masalah pendidikan yang umum terjadi dan menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan.

Pendidikan yang berkualitas tentu saja diharapkan demi kemajuan suatu bangsa, pendidikan bukan sekadar sebagai sarana 'agent of change' bagi generasi muda yang akan menjadi penerus suatu bangsa, tapi juga harus menjadi 'agent of producer' agar dapat menciptakan suatu transformasi yang nyata.

Indonesia adalah negara kepulauan berbentuk Republik dengan jumlah Penduduk mencapai 275,36 juta jiwa. Saat ini pendidikan di indonesia di atur dalam UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi tiga jalur utama, yaitu Formal,Non formal, dan Informal.

Dalam suatu sistem tentunya akan selalu saja ada kelebihan serta kekurangan, tetapi kinerja pada sistem akan menghasilkan kualitasnya seperti apa, jika dijalankan dengan baik tentunya akan banyak sekali hal positif dan hasil yang baik.

Berikut ini adalah beberapa contoh masalah pendidikan yang umum terjadi di Indonesia:

1. Akses Terbatas ke Pendidikan

Masih banyak anak di Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, terutama di daerah terpencil, pedalaman, atau komunitas miskin. Jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan sekolah, kurangnya sarana transportasi, dan minimnya infrastruktur pendidikan di daerah-daerah tersebut menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang merata.

2. Ketimpangan Pendidikan

Ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi, masih menjadi masalah serius di Indonesia. Fasilitas dan kualitas pendidikan di perkotaan umumnya lebih baik daripada di pedesaan. Anak-anak dari keluarga miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas tinggi.

3. Kualitas Guru dan Tenaga Pendidik

Tantangan terkait kualitas guru dan tenaga pendidik di Indonesia masih ada. Kurangnya pelatihan yang memadai, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pendidikan, serta tingkat rotasi yang tinggi di beberapa daerah menghambat konsistensi dan kualitas pengajaran.

4. Kurikulum yang Tidak Relevan

Beberapa pihak berpendapat bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia masih kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global. Terlalu banyak muatan teori dan kurangnya pemberdayaan keterampilan praktis dapat menghambat siswa dalam mengembangkan keterampilan yang relevan dan aplikatif.

5. Kualitas Fasilitas dan Infrastruktur

Banyak sekolah di Indonesia masih menghadapi masalah terkait fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai. Hal ini termasuk keterbatasan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, akses internet yang terbatas, dan sanitasi yang buruk. Kekurangan ini dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa dan kualitas pendidikan yang diberikan.

6. Kesenjangan Digital

Kesenjangan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang memadai masih menjadi masalah di Indonesia. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat komputer, internet, atau sumber daya digital. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam kemampuan mengakses informasi dan pembelajaran online.

7. Kualitas Ujian dan Evaluasi

Sistem evaluasi dan ujian di Indonesia sering kali menjadi perdebatan. Terkadang, evaluasi yang terlalu fokus pada tes standar nasional dapat mengabaikan perkembangan holistik siswa dan metode evaluasi alternatif yang lebih inklusif.

Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan pendidikan terus berupaya mengatasi masalah-masalah ini melalui berbagai program dan kebijakan, seperti peningkatan akses pendidikan, peningkatan kualitas guru, reformasi kurikulum, investasi infrastruktur, serta pengembangan teknologi pendidikan.

# data[].attributes.attachment_link.title
Masalah Pendidikan Yang Umum Terjadi di Indonesia

# data[].attributes.attachment_link.description
Di Indonesia, masih ada beberapa masalah pendidikan yang umum terjadi dan menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan pendidikan terus berupaya mengatasi masalah-masalah ini melalui berbagai program dan kebijakan.

# data[].attributes.body
https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja Pendidikan dan Remaja

Membantu anak dan remaja menjadi yang terbaik sesuai kemampuan mereka Anak-anak di Indonesia kini memiliki peluang yang lebih baik untuk bersekolah.

Namun sekitar 4,1 juta anak-anak dan remaja berusia 7-18 tahun tidak bersekolah.

Anak dan remaja yang berasal dari keluarga miskin, penyandang disabilitas dan mereka yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal di negara ini paling berisiko putus sekolah.

Remaja usia sekolah menengah pertama (13 - 15 tahun) dari rumah tangga termiskin, lima kali lebih besar kemungkinannya untuk putus sekolahjika dibandingkan dengan remaja dari rumah tangga terkaya.

Secara geografis, angka anak tidak sekolah (ATS) berkisar dari 1,3 persen di Yogyakarta - daerah yang relatif makmur - hingga 20,7 persen di Papua - provinsi paling timur dan termiskin di Indonesia (Susenas 2020). Solusi= UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan berkualitas untuk anak dan remaja yang paling terpinggirkan yang berusia 3-18 tahun, termasuk anak dan remaja dengan disabilitas dan mereka yang berada dalam situasi kemanusiaan.
Mengurangi tingginya jumlah anak yang tidak bersekolah (ATS) tetap menjadi prioritas utama bagi Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 yang inklusif dan berkeadilan pada tahun 2030.

Dukungan UNICEF berfokus pada pembuatan bukti, advokasi kebijakan dan penguatan sistem untuk akses yang adil terhadap pendidikan, peningkatan hasil pembelajaran, dan pengembangan keterampilan bagi remaja.

# data[].attributes.attachment_link.description
Membantu anak dan remaja menjadi yang terbaik sesuai kemampuan mereka

# data[].attributes.body
https://lampung.nu.or.id/opini/guru-jangan-biasakan-membocorkan-jawaban-ketika-ujian-Iv4I9

Guru, Jangan Biasakan Membocorkan Jawaban ketika Ujian

Author:Yudi Prayoga

Editor: Ila Fadilasari

Ujian merupakan rutinitas pendidikan di Indonesia bahkan luar negeri yang masih dilestarikan hingga saat ini. Ujian ini sifatnya mengevaluasi kemampuan anak terkait materi yang telah dipelajari selama masa pembelajaran.

Bentuknya bisa berupa ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester ganjil dan ujian akhir semester genap. Atau juga bisa berupa ujian praktek atau ujian jenis lainnya.

Semua itu dilakukan agar guru atau sekolah mengetahui gambaran kemampuan intelektual, daya tangkap dan daya pikir para siswanya secara orisinil.

Akan tetapi, praktek di lapangannya banyak hasil yang tidak otentik dalam mengetahui keorisinalan intelektual seorang siswa. Ada yang tidak pernah pernah belajar, tetapi memiliki nilai yang besar, ada yang tekun hasilnya biasa saja, standar.

Hal itu terjadi, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah bebasnya para siswa mencontek ketika sedang ujian atau diberikan bocoran jawaban dari guru pengawasnya.

Seharusnya, guru tidaklah mudah memberikan jawaban kepada siswa yang sedang ujian, karena ujian bersifat sakral, yakni menguji materi soal yang dibuat guru dan menguji kemampuan siswanya selama pembelajaran di sekolah.

Jika guru ingin membantu nilai seorang siswa, cukup bantulah di akhir, bukan waktu ujian. Karena nilai di akhir bisa diubah sesuai dengan kebijakan sekolah dan guru, dengan melihat beberapa faktor yang lebih penting, seperti akhlaknya yang baik, sopan santun, tidak pernah melawan guru, rajin shalat 5 waktu secara berjamaah, dan aspek lainnya.

Sehingga, itu bisa menjadi acuan berubahnya nilai seorang siswa, karena penilaian akhir seorang siswa tidak hanya diambil dari intelektualnya, akan tetapi dari karakter, intuisi dan berbagai faktor pendukung pembelajaran. Justru kadang penilaian di luar intelektual lebih penting dan lebih mengena.

Tidak memberikan contekan di kelas, berarti guru telah membantu proses berpikirnya para siswa. Biarkan akal para siswa bekerja sesuai kemampuannya, jangan padamkan proses berpikirnya dengan contekan yang membuatnya akan tumpul dalam berpikir. Sehingga ketika dia akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dia akan kecanduan untuk mencontek, daripada mencoba untuk berpikir sendiri dengan jernih dan orisinil.

Padahal, ketika siswa terbiasa berpikir orisinil, maka akalnya akan selalu terasah, dan menghasilan hipotesa-hipotesa yang baik.

Karena, pendidikan yang baik adalah yang menghargai proses berpikir, bukan sekedar menghargai nilai-nilai atau angka-angka. Sedangkan proses berpikir sendiri, merupakan pondasi dari siswa untuk kelangsungan pendidikan bangsa.

Selain itu, soal yang dibuat guru merupakan harga diri guru itu sendiri. Karena membuatnya butuh perenungan, pemikiran dan evaluasi yang mendalam. Sehingga sangatlah hina dan murah ketika soal yang dibuat dengan sungguh-sungguh, dikerjakan oleh siswanya dengan main-main, bahkan bersifat formalitas.

Selain itu juga, tidak membantu siswa dalam mencontek merupakan ibadah yang mulia, karena di dalam proses ujian, guru telah mengajarkan dan menerapkan kejujuran terhadap diri sendiri, ketaatan terhadap peraturan, dan tata krama ketika di ruang ujian.

Ketat dalam ujian bukanlah hal yang buruk, karena guru sedang menerapkan pembelajaran dengan karakter dan orisinil dalam berpikir. Jika semacam ini diterapkan secara menyeluruh, maka Indonesia tidak akan kekurangan cendekiawan yang jujur. Bukan sekedar seperti perkataan Bung Hatta yang mengatakan Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang yang jujur.

Maka dari itu, saat ini, mulailah untuk tidak mudah memberikan bocoran kepada siswa yang sedang ujian, karena hal tersebut justru menumpulkan daya pikir para siswa. Biarkan akal mereka bekerja dengan semestinya. Karena membiasakan akal berpikir yang baik, maka akan menghasilkan keputusan yang baik pula.

Sekali lagi, jika ingin membantu nilai siswanya, bantulah di akhir. Nilailah dengan berbagai aspek dan sudut pandang dari kehidupan sehari-hari. Bisa dari akhlaknya, religinya, dan sebagainya, yang justru kadang itu lebih penting dari sekedar formalitas intelektual.

# data[].attributes.attachment_link.title
Guru, Jangan Biasakan Membocorkan Jawaban ketika Ujian

# data[].attributes.attachment_link.description
Ujian merupakan rutinitas pendidikan di Indonesia bahkan luar negeri yang masih dilestarikan hingga saat ini. Ujian ini sifatnya mengevaluasi kemampuan

# data[].attributes.body
https://www.liputan6.com/regional/read/5413297/marak-kasus-bullying-di-indonesia-yuk-kenali-dampak-dan-jenisnya

"Marak Kasus Bullying di Indonesia, Yuk Kenali Dampak dan Jenisnya"

Author = Natasa Kumalasah Putri

04 Oktober 2023

Melansir dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), tercatat terjadi 226 kasus perundungan pada 2022 yang menjadi teror untuk anak-anak di sekolah.

Beberapa jenis perundungan yang terjadi oleh korban di antaranya bullying fisik (55,5%), bullying verbal (29,3%), dan bullying psikologis (15,2%).

Sedangkan, tingkat jenjang pendidikannya siswa SD menjadi korban bullying terbanyak sekitar (26%), siswa SMP (25%), dan siswa SMA (18,75%).

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Liputan6.com, Bandung - Akhir-akhir ini kasus atau perundungan di Indonesia marak terjadi khususnya di antara anak-anak sekolah. Salah satunya kasus yang terjadi pada salah satu sekolah menengah pertama (SMP) di Cilacap.

Melansir dari video yang beredar di masyarakat, perundungan tersebut memperlihatkan adanya kekerasan dari pelaku terhadap korban. Banyak masyarakat yang turut menyayangkan aksi tersebut dan mengecam keras tindakan perundungan yang tengah marak terjadi.

Adapun beberapa orang tua banyak yang ketakutan jika anaknya menjadi korban perundungan di sekolahnya. Bahkan, Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyoroti maraknya bullying di Indonesia saat ini.

Selain itu, Puan juga meminta pemerintah untuk memetakan faktor-faktor yang menyebabkan maraknya kasus bullying di Indonesia. Sebabnya, tindakan tersebut bisa disebabkan oleh banyak sekali faktor baik dalam lingkungan dan internal keluarga sang pelaku.

"Jadi penanganannya tidak bisa sendiri-sendiri karena saling berkaitan. Banyak kasus ditemukan, pelaku bertindak bully karena ia juga menjadi korban bullying. Faktor kurangnya support system dan bebasnya konten di media sosial juga bisa menjadi penyebabnya," ujar Puan mengutip dari dpr.go.id pada Selasa (3/10/2023).

Melansir dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), tercatat terjadi 226 kasus perundungan pada 2022 yang menjadi teror untuk anak-anak di sekolah.

Beberapa jenis perundungan yang terjadi oleh korban di antaranya bullying fisik (55,5%), bullying verbal (29,3%), dan bullying psikologis (15,2%).

Sedangkan, tingkat jenjang pendidikannya siswa SD menjadi korban bullying terbanyak sekitar (26%), siswa SMP (25%), dan siswa SMA (18,75%).

# data[].attributes.attachment_link.title
Marak Kasus Bullying di Indonesia, Yuk Kenali Dampak dan Jenisnya

# data[].attributes.attachment_link.description
Kasus bullying di Indonesia saat ini marak terjadi terutama di lingkungan sekolah. Banyak dampak buruk yang bisa terjadi terhadap korban bullying terutama dalam jangka panjang.

# data[].attributes.body
https://kumparan.com/dell-rutinitas

Masalah Mendasar Pendidikan di Indonesia

10 Juli 2023 7:30 WIB

Bagi orang-orang yang berkompeten terhadap bidang pendidikan akan menyadari bahwa dunia pendidikan kita sampai saat ini masih mengalami “sakit”. Dunia pendidikan yang “sakit” ini disebabkan karena pendidikan yang seharusnya membuat manusia menjadi manusia, tetapi dalam kenyataannya seringkali tidak begitu. Seringkali pendidikan tidak memanusiakan manusia. Kepribadian manusia cenderung direduksi oleh sistem pendidikan yang ada.

# data[].attributes.body
https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/06/21/rpjm

Sistem Pendidikan Indonesia Masih Perlu Banyak Perbaikan

Author: Atiek Ishlahiyah Al Hamasy

Editor: ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN

21 Juni 2023

Pendidikan di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan karena kesenjangan akses dan pendidikan antarwilayah, distribusi guru yang tidak merata, serta banyaknya kualitas lulusan yang rendah.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amich Alhumami mengatakan, rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 diraih melalui 8 visi pembangunan, 17 arah pembangunan, serta 45 indikator utama pembangunan. Adapun, pendidikan berkualitas yang merata menjadi salah satu isu prioritas dalam RPJPN 2025-2045 tersebut.

Menurut Amich, masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam sistem pendidikan Indonesia. Tidak hanya persoalan kualitas pendidikan yang masih rendah saja, tetapi juga persoalan mendasar terkait akses dan partisipasi dalam pendidikan.

”Kesenjangan partisipasi di dunia pendidikan masih terjadi, baik kesenjangan antarwilayah maupun sosial dan ekonomi. Kesenjangan wilayah tidak hanya terjadi antarprovinsi, tetapi antarkabupaten atau kota,” kata Amich dalam diskusi kelompok terarah (FGD) bertema ”Bagaimana Peran Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Rancangan RPJPN Indonesia Emas 2045?”, Rabu (21/6/2023) di Jakarta. Diskusi ini digelar Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen PNF) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Selain itu, masih ada keterbatasan kualitas dan kuantitas guru akibat distribusi guru antardaerah yang tidak merata. Ada daerah yang kelebihan guru dan ada pula daerah yang kekurangan guru.

Sebagian besar guru sudah memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1, tetapi kurang dari 50 persen yang sudah memiliki sertifikasi. Di samping itu, kompetensi guru masih perlu ditingkatkan karena menurut hasil uji kompetensi guru nasional pada tahun 2015, nilai rata-ratanya masih 56,69.

Suasana diskusi kelompok terarah (FGD) dengan tema Bagaimana Peran Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Rancangan RPJPN Indonesia Emas 2045?, Rabu (21/6/2023) di Jakarta.

ATIEK ISHLAHIYAH AL HAMASY

Suasana diskusi kelompok terarah (FGD) dengan tema Bagaimana Peran Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Rancangan RPJPN Indonesia Emas 2045?, Rabu (21/6/2023) di Jakarta.

”Ketersediaan prasarana pembelajaran digital juga belum memadai beserta kualitas lulusan (yang) masih rendah juga menjadi isu-isu strategis,” kata Amich.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi sependapat dengan Amich. Menurut dia, terdapat berbagai tantangan bangsa dalam menghadapi Indonesia Emas 2045, salah satunya perubahan lanskap pendidikan. Transformasi digital dalam pendidikan, kesenjangan pendidikan, dan tata kelola pendidikan menjadi isu yang harus diperhatikan saat ini.

Sementara itu, masih ditemukan sejumlah persoalan di sektor tenaga pendidik, seperti penempatan guru yang belum merata, kualitas guru yang belum ideal, tingkat kesejahteraan guru yang masih rendah, dan jenjang karier yang belum jelas.

Pendidikan semestinya dapat diakses oleh seluruh penduduk Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, dan kelompok ekonomi.

Amich menambahkan, pendidikan semestinya dapat diakses seluruh penduduk Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, dan kelompok ekonomi. Pendidikan juga merupakan hak dasar bagi semua warga negara, dan bukan hak istimewa bagi sekelompok masyarakat.

Oleh sebab itu, pelayanan pendidikan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bahkan yang tinggal di daerah tertinggal atau perbatasan sekalipun. Selain itu, layanan pendidikan juga harus berkualitas dan mampu mewujudkan sumber daya manusia unggul serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Suasana di SD Senasaba, Kota Jayapura, Papua, Rabu (3/11/2021). Sekolah ini milik Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua.

FRANSISKUS PATI HERIN

Suasana di SD Senasaba, Kota Jayapura, Papua, Rabu (3/11/2021). Sekolah ini milik Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua.

Untuk memenuhi kebutuhan guru, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan, antara lain, memastikan data pokok pendidikan (dapodik) sesuai dengan data di sekolah, melakukan penataan, distribusi, dan redistribusi, baik guru aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN, sesuai dengan kebutuhan sekolah, serta melihat ketersediaan formasi untuk seleksi guru ASN sesuai kebutuhan.

”Perencanaan pembangunan pendidikan harus dilakukan dengan mempertimbangkan potensi, kekuatan, dan kebutuhan nyata dari masyarakat,” tutur Amich.

Prioritas isu mengenai pendidikan tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan negara yang lebih berpusat pada manusia. Oleh sebab itu, lulusan pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan meningkatkan harkat dan martabat dengan pemenuhan kebutuhan dasar.

Tiga hal penting

Dosen Universitas Multimedia Nusantara, Doni Koesoema, menekankan pentingnya membangun karakter manusia Indonesia. Menurut dia, tujuan pendidikan untuk menuju ke Indonesia emas 2045 harus diarahkan pada tiga hal, yaitu membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

”Karakter yang dimaksud di sini adalah kemampuan memiliki nilai yang dapat mentransformasi bangsa ini menjadi bangsa yang besar,” kata Doni.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PNF Pimpinan Pusat Muhammadiyah Alpha Amirrachman mengatakan, untuk mencapai akselerasi pendidikan menuju Indonesia maju pada tahun 2045, diperlukan formulasi kebijakan yang hati-hati dan terukur dalam tiga aspek utama, yaitu akses, relevansi, dan tata kelola pendidikan.

Alpha juga mendorong pemerintah menggunakan Human Capital Index (HCI) sebagai salah satu indikator RPJPN 2025-2045. HCI akan menunjukkan perkembangan kondisi kesehatan dan pendidikan di suatu negara yang mampu membentuk produktivitas pekerja generasi selanjutnya. HCI dihitung berdasarkan komponen tingkat kematian dan tengkes anak di bawah lima tahun, kuantitas dan kualitas pendidikan, serta kemampuan bertahan hidup saat dewasa.

# data[].attributes.body
https://www.lowyinstitute.org/publications/beyond-access-making-indonesia-s-education-system-work

Beyond access: Making Indonesia’s education system work

Author : Andrew Rosser

"Indonesia’s biggest challenge regarding education is no longer improving access but improving quality. The Indonesian Government hopes to develop a ‘world-class’ education system by 2025. However, numerous assessments of the country’s education performance suggest that it has a long way to go before it will achieve that goal. Many Indonesian teachers and lecturers lack the required subject knowledge and pedagogical skills to be effective educators; learning outcomes for students are poor; and there is a disparity between the skills of graduates and the needs of employers.

This Analysis explores the reasons behind these problems and the implications for Australian education providers. It argues that Indonesia’s poor education performance has not simply been a matter of low public spending on education, human resource deficits, perverse incentive structures, and poor management. It has, at its root, been a matter of politics and power. Change in the quality of Indonesia’s education system thus depends on a shift in the balance of power between competing coalitions that have a stake in the nature of education policy and its implementation. This barrier to improved educational performance is likely to limit the scope for Australian education providers to develop closer research linkages with Indonesian universities, offer Australian students more in-country study options in Indonesia, recruit greater numbers of Indonesian students, and establish branch campuses in Indonesia."

# data[].attributes.attachment_link.title
Beyond access: Making Indonesia’s education system work

# data[].attributes.attachment_link.description
Indonesia’s education system is low in quality and the underlying causes are political.

# data[].attributes.attachment_caption
Advantages and Disadvantages of the Education System in Indonesia

# data[].attributes.body
https://mutuinstitute.com/post/sistem-pendidikan-indonesia-kelebihan-dan-kekurangan/

"Advantages and Disadvantages of the Education System in Indonesia"

Author: Tami

Several systems that have been implemented domestically include,

1. Open Education System

This education system encourages students to increase creativity, innovation and the ability to work with classmates. In an open system, students are the core of the teaching and learning program. Students are trained to be independent, responsible and take the initiative to manage the learning process.

Students are required to measure their own desired and required performance. Then, students can choose the material, place, time and method of learning actively and independently.

2. Diverse Education Systems

This country has linguistic and cultural diversity. Therefore, an education system was created that could adapt to the nation's wealth. The types of levels that can be chosen are formal, non-formal and informal.

3. An Education System With Value Orientation

This education system is implemented from the elementary level. Students are given character education, such as discipline, responsibility, tolerance and honesty. Lessons related to character values ​​can be found in Civics lessons, even at higher and secondary education levels.

4. The Education System Is Efficient In Managing Time

In Teaching and Learning Activities (KBM), time management has been carefully considered so that students do not feel burdened by the lesson material being presented. Apart from that, the absorption of material is more effective and efficient because the time given is not too short or too long. Students will also be more enthusiastic in studying.

5. The Education System Adapts To Changing Times

Indonesia is always dynamic, aka changing from time to time. You need the right curriculum to suit every situation and condition. One curriculum that is the result of changing times is the 2013 curriculum .

This curriculum refines and revises the 2006 Education Unit Level Curriculum (KTSP) . Apart from balancing education with the times, curriculum changes also aim to evaluate teaching staff and improve infrastructure.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Bagaimana seluk-beluk sistem pendidikan dalam negeri? Apa saja kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di Indonesia? Pelajari selengkapnya di sini.

Pendidikan yang berkualitas menjadi penyokong kemajuan suatu bangsa.

Negeri mana pun, termasuk Indonesia, pasti menginginkan pendidikan terbaik untuk mencetak sumber daya manusia yang andal. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan proses edukasi yang efektif dan efisien.

Indonesia sendiri memiliki sejarah yang panjang terkait sistem pendidikan. Hingga saat ini, sistem pendidikan yang diterapkan dalam negeri memang memiliki keunggulan. Namun, kelemahan pun tak luput dari sistem seperti apa pun.

Bagaimana kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di Indonesia? Mari baca selengkapnya dalam uraian berikut ini!

Bagaimana Sistem Pendidikan di Indonesia?

Indonesia saat ini menerapkan sistem pendidikan nasional. Semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan harus mengimplementasikan sistem tersebut. Salah satu program pendidikan yang terkini di dalam negeri adalah "Wajib Belajar 12 Tahun", yakni 6 tahun Sekolah Dasar (SD), 3 tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Ada tiga instansi pemerintah yang membawahi sekolah-sekolah. Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk pendidikan menengah dan dasar. Kedua, terdapat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk jenjang pendidikan tinggi. Ketiga adalah Kementerian Agama untuk semua jenjang yang berbasis agama.

Sistem pendidikan nasional bertujuan membina karakter positif, memberikan pengetahuan akademis, dan menempa keterampilan peserta didik sejak dini.

Beberapa sistem yang sudah diterapkan di dalam negeri, antara lain,

1. Sistem pendidikan terbuka

Sistem pendidikan ini mendorong peserta didik untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan kerja sana dengan teman sekelas. Pada sistem terbuka, murid menjadi inti dari program belajar mengajar. Peserta didik dilatih untuk mandiri dalam bertanggung jawab dan mengambil inisiatif untuk mengelola proses pembelajaran.

Murid dituntut untuk mengukur sendiri performa yang dikehendaki dan dibutuhkan. Kemudian, peserta didik bisa memilih materi, tempat, waktu, dan cara belajar secara aktif dan mandiri.

2. Sistem edukasi beragam

Negeri ini memiliki keanekaragaman bahasa dan budaya. Oleh karena itu, dibuat sistem pendidikan yang dapat menyesuaikan dengan kekayaan bangsa. Adapun jenis jenjang yang dapat dipilih, yakni formal, nonformal, dan informal.

3. Sistem pendidikan dengan orientasi nilai

Sistem pendidikan yang satu ini diberlakukan sejak tingkat dasar. Para murid diberikan pendidikan karakter, seperti disiplin, tanggung jawab, tenggang rasa, dan jujur. Pelajaran terkait nilai-nilai karakter dapat ditemukan dalam pelajaran PKn, bahkan pada jenjang pendidikan tinggi dan menengah.

4. Sistem edukasi efisien dalam pengaturan waktu

Dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), pengelolaan waktu sudah diperhatikan dengan cermat sehingga murid tak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan. Selain itu, penyerapan materi lebih efektif dan efisien karena waktu yang diberikan tak terlalu singkat ataupun terlalu lama. Peserta didik pun akan lebih bersemangat dalam menuntut ilmu.

5. Sistem pendidikan sesuai perubahan zaman

Indonesia selalu dinamis alias berubah dari masa ke masa. Butuh kurikulum yang tepat untuk menyesuaikan setiap situasi dan kondisi. Salah satu kurikulum yang merupakan hasil dari perubahan zaman adalah kurikulum 201 3.

Kurikulum ini menyempurnakan dan merevisi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Selain menyeimbangkan pendidikan dengan zaman, perubahan kurikulum juga bertujuan untuk mengevaluasi tenaga pengajar dan memperbaiki sarana prasarana.

Kelebihan Sistem Pendidikan di Indonesia

1. Biaya pendidikan yang terjangkau

Peserta didik di negeri ini tak perlu menghabiskan banyak biaya untuk pembayaran fasilitas pendidikan. Negara sudah menanggung biaya tersebut.

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dana Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pendidikan ialah sebanyak 20 persen. Jumlah tersebut menjadi bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan visi negeri, yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa".

Contohnya, pada tahun 2018, Indonesia memiliki total anggaraj sebanyak Rp2.200 triliun. Pemerintah Indonesia tercatat melakukan alokasi dana sekitar Rp444,131 triliun untuk edukasi rakyat pada APBN 2018.

Persentase sebanyak 20 persen memang telah dituangkan dalam Lampiran XIX Peraturan Presiden tahun anggaran 2018. Anggaran tersebut terbagi atas tiga alokasi, yakni Rp15 triliun melalui pembiayaan, Rp279,450 melalui dana desa atau transfer daerah, serta Rp159.680 triliun melalui belanja pemerintah pusat.

Adapun Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang tidak membolehkan sekolah menagih iuran dari wali peserta didik. Jika memang dana yang diberikan pemerintah untuk sekolah masih kurang, hanya komite sekolah yang berhak meminta kekurangan biaya pada wali siswa.

2. Sistem yang transparan

Dalam pendidikan Indonesia sekarang, sistem dijalankan secara transparan. Berkat hal ini, wali murid dapat mengawasi proses pembelajaran dengan mudah dan jelas. Wali peserta didik pun bisa ikut serta mengembangkan kecerdasan dan keterampilan para murid sendiri berdasarkan proses pembelajaran di sekolah.

3. Kurikulum disusun oleh orang-orang ahli dan berpengalaman

Dahulu, kurikulum hanya disusun oleh para ahli. Namun, sejak adanya Kurikulum 2013, guru sebagai praktisi juga bisa terlibat dalam penyusunan kurikulum. Terlebih, guru adalah orang yang langsung terjun ke lapangan sehingga diharapkan dapat mengetahui materi-materi yang dibutuhkan dan menggali bakat para peserta didik.

4. Pertimbangan penerimaan siswa lebih mudah

Pemerintah di masa ini sedang menggalakkan pengurangan kesenjangan antardaerah. Tidak ada lagi istilah "daerah terpencil". Pemerintah pusat maupun daerah akan memfasilitasi tiap sekolah. Belum lagi, adanya sistem zonasi baru-baru ini membuat semua sekolah negeri mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Tak ada lagi yang dijuluki "sekolah favorit".

Dahulu, peserta didik beramai-ramai mendaftar ke sekolah-sekolah yang dianggap unggul di tengah masyarakat. Namun, dengan sistem zonasi yang baru beberapa tahun terakhir diterapkan, penerimaan murid hanya mempertimbangkan daerah dan umur.

Peserta didik pun tidak diberi syarat minimal lulusan Taman Kanak-Kanak.

Dengan sistem pendidikan ini pula, seluruh peserta didik yang mendaftar bisa menuntut ilmu dekat dengan domisili mereka

Kekurangan Sistem Pendidikan di Indonesia

1. Penyebaran sarana pendidikan yang tidak merata

Masih banyak area terpencil yang belum terjamah oleh sarana pendidikan. Para murid dan guru kekurangan peralatan sekolah dan tempat yang memadai. Selain itu, perpustakaan juga masih belum menyebar ke banyak daerah.

2. Tenaga pendidik yang belum merata

Bukan jumlah guru yang menjadi masalah, tetapi penyebarannya. Kebanyakan tenaga pengajar bekerja di daerah perkotaan. Sementara itu, daerah-daerah yang masih "tertinggal" kekurangan jumlah guru yang berkualitas.

3. Kurikulum masih bersifat teoretis

Sejak awal, kurikulum Indonesia masih mengandalkan teori-teori saja. Ketika pelajar menyelesaikan pendidikan, tidak ada banyak hal yang bisa mereka lakukan. Masih banyak sekolah yang jarang mengadakan praktikum atau membekali peserta didik dengan soft skill dan hard skill.

Sekian pembahasan seputar kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di Indonesia. Keunggulan yang sudah ada sebaiknya dipertahankan atau ditingkatkan lagi. Begitu pula dengan kekurangan dari sistem pendidikan, ada baiknya untuk diperbaiki dan segera mencari solusi terbaik.

Nah, salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan adalah dengan menerapkan standar-standar jitu. Di mana tempat mempelajarinya? Pahami selengkapnya dan ikuti pelatihan di Mutu Institute!

Apakah Anda ingin ikut serta dalam mengubah sistem pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik? Anda bisa bergabung dalam pelatihan seputar pendidikan di Mutu Institute. Tunggu apalagi? Segera hubungi Mutu Institute sekarang juga melalui info@mutuinstitute.com atau 0819-1880-0007.

# data[].attributes.attachment_link.title
Sistem Pendidikan Indonesia Apa Kelebihan Dan Kekurangannya?

# data[].attributes.attachment_link.description
Bagaimana seluk-beluk sistem pendidikan dalam negeri? Apa kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di Indonesia? Rp444,131 triliun untuk edukasi rakyat

# data[].attributes.body
https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/lifestyle/2022/07/25/121810/indonesia-jadi-salah-satu-negara-dengan-jumlah-siswa-belajar-di-luar-negeri-terbanyak-di-tahun-2021

"Indonesia Jadi Salah Satu Negara dengan Jumlah Siswa Belajar di Luar Negeri Terbanyak di Tahun 2021"

Author: Vania Rossa

Suara.com - Ada banyak alasan mengapa seseorang memilih belajar di luar negeri. Selain kesempatan untuk mendapat wawasan internasional, kualitas pendidikan yang lebih baik juga menjadi pertimbangan.

Ini jugalah yang menjadi pertimbangan para pelajar dan mahasiswa Indonesia, yang menurut Institut Statistik UNESCO, ada 53.604 mahasiswa yang melanjutkan studi di luar negeri selama tahun 2021, dan jumlah ini diprediksi akan terus meningkat setiap tahun.

Dengan angka tersebut, Indonesia bahkan masuk peringkat ke-22 dunia sebagai negara dengan jumlah siswa belajar di luar negeri terbanyak di tahun 2021.

# data[].attributes.body
https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-dorong-capaian-budaya-literasi-masyarakat-indonesia#:~:text=Berdasarkan%20Indeks%20Pembangunan%20Literasi%20Masyarakat,100%20atau%20masuk%20kategori%20sedang.

"Pemerintah Dorong Capaian Budaya Literasi Masyarakat Indonesia"

Kontributor Foto: Anggun Wahyu

Reporter: Tratama Helmi Supanji

source : kemenkopmk

Berdasarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang dihimpun oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menunjukkan tingkat literasi masyarakat pada tahun 2022 berada pada 64,48 dari skala 100 atau masuk kategori sedang. Pemerintah telah menargetkan pada tahun 2024 sebesar 71,4.

Dalam mencapai target tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Didik Suhardi menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun Peta Jalan Pembudayaan Literasi.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
KEMENKO PMK -- Dalam mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing, pembangunan manusia telah dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satu pelaksanaannya melalui pembangunan karakter yang mencakup revolusi mental, pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, moderasi beragama, serta peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang dihimpun oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menunjukkan tingkat literasi masyarakat pada tahun 2022 berada pada 64,48 dari skala 100 atau masuk kategori sedang. Pemerintah telah menargetkan pada tahun 2024 sebesar 71,4.

Dalam mencapai target tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Didik Suhardi menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun Peta Jalan Pembudayaan Literasi.

Strategi peningkatan literasi dalam peta jalan tersebut dilaksanakan melalui pembudayaan literasi keluarga,satuan pendidikan, dan pembudayaan literasi Masyarakat. Sinergi lintas pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam peningkatan budaya literasi.

"Hal ini sejalan dengan pengembangan kegemaran membaca yang perlu dilakukan sejak anak dalam kandungan," Jelas Didik saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pencapaian Target Nilai Budaya Literasi di Hotel Grand Zuri pada Kamis (11/8/2023).

Menurut Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar menyampaikan bahwa Perpustakaan Nasional melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk menciptakan masyarakat yang berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan produktif.

Perpusnas juga melakukan penguatan kolaborasi ekosistem literasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk dengan penggiat literasi (Bunda Literasi, Duta Baca, Duta Baca Pelajar, dan Aktivis Literasi).

"Peningkatan literasi masyarakat yang dilaksanakan Perpusnas antara lain ditujukan untuk menumbuhkan kewirausahaan, penurunan kemiskinan, dan penurunan angka stunting," Jelasnya.

Melalui program Merdeka Belajar, program ini disebut paket lengkap yang meliputi pemilihan buku bermutu, penjenjangan buku sesuai dengan kemampuan baca anak, pencetakan dan pengiriman buku langsung ke sekolah, serta pelatihan pendampingan bagi guru di sekolah penerima buku.

Untuk mempercepat peningkatan sarana dan prasarana akses literasi masyarakat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek mengirimkan buku bacaan bermutu kewilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Tidak hanya itu saja, Badan Bahasa juga menyediakan akses Buku Digital kepada seluruh masyarakat.

Seiring kemajuan teknologi, literasi digital juga terus di kembangkan. Badan Aksesibilitas, Telekomunikasi, dan Informasi (BAKTI) Kominfo telah mengembangkan 51 solusi ekosistem digital yang meliputi bidang pemerintahan dan kesehatan, UMKM hulu dan hilir, pendidikan dan literasi digital, serta pariwisata.

"Saat ini telah diluncurkan Satelit Satria 1 ke titik orbit untuk meningkatkan layanan akses internet sehingga masyarakat Indonesia dapat memperoleh informasi dengan cepat dan tepat," Tuturnya.

Pengembangan Kapasitas Literasi juga dilakukan hingga masyarakat Desa. Menurut perwakilan dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan KemendesPDTT, hal tersebut merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan Desa tertuang didalam SDGs Desa Ke-4 yakni pendidikan desa berkualitas.

Pengembangan literasi desa antara lain mencakup lengembangan Perpustakaan Desa (PD) atau Taman Bacaan Masyarakat Desa (TBM), pengembangan Sekolah Lapang, pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan pengembangan Keterampilan Abad 21.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Molly Prabawaty selaku Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Kemenko PMK. Ia menyebut literasi mengambil peran penting dalam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Literasi memiliki korelasi yang kuat dengan kesejahteraan masyarakat.

"Maka dari itu, saya berharap seluruh pihak dapat saling berkolaborasi untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam membangun budaya literasi pada masyarakat Indonesia," Tutupnya.

Rapat tersebut turut hadir pula Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, Kepala Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian Kementan Muchlis, dan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR Lidya Suryani.

# data[].attributes.attachment_link.title
Pemerintah Dorong Capaian Budaya Literasi Masyarakat Indonesia

# data[].attributes.attachment_link.description
KEMENKO PMK -- Dalam mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing, pembangunan manusia telah dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satu pelaksanaannya melalui pembangunan karakter yang mencakup revolusi mental, pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, moderasi beragama, serta peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

# data[].attributes.body
https://www.linkedin.com/pulse/education-indonesia-challenges-opportunities-hendriansyah-joe#:~:text=The%20overall%20quality%20of%20education,to%20high%2Dquality%20educational%20tools.

"Education in Indonesia: Challenges and Opportunities n.d"

Author : Hendriansyah

Indonesia, one of the biggest in the world, has a thriving population of over 260 million people and a vast archipelago of islands. It is a country with many different cultures, including Buddhist, Hindu, Confucian, and Islamic, as well as some of the most distinct and varied ethnic groups in the entire world. Due to the enormous demand for higher education, Indonesia has been working for a long time to improve its educational system, which is essential to the growth of the nation. Sadly, despite its expansion over the past 20 years, Indonesia's educational system still faces numerous difficulties and problems.

The high percentage of students who are not in school is one of Indonesia's most important educational problems. 3.27 million children in Indonesia are believed to be out of school, according to the World Bank, and this is because of a number of factors, including poverty and child labor, geographic inequalities, and restricted access to high-quality education, among others. Additionally, it has been discovered that roughly half of Indonesia's school-age children are female; as a result, there is a critical need to address inequalities and make sure that more girls can receive and benefit from a high-quality education.

The overall quality of education is a problem for the Indonesian educational system in addition to students who are not in school. This is caused by a number of things, such as a dearth of qualified teachers, a lack of government resources, and restricted access to high-quality educational tools. As a result, the standard of education is still poor, which has an impact on both children and society as a whole. Particularly, a lack of economic development has been connected to a lack of high-quality education, which in turn affects living in general.

Additionally, instructor absenteeism has been noted as a problem in the Indonesian educational system. The National Education System Research survey found that absenteeism among instructors averages over 10%, with rates as high as over 20% in some regions. Due to the fact that teachers are the main providers of education, this has a negative impact on both students' learning and their ability to develop the skills required for gainful work as a whole.

Last but not least, a significant problem in Indonesian education is the absence of adequate infrastructure and technology. The infrastructure has not yet kept up with this increased demand despite significant expenditures made in the educational system over the past 20 years, leading to overcrowded classrooms, subpar facilities, and a dearth of cutting-edge technology. This not only strains the educational system but also lowers the standard of instruction and leaves pupils underprepared.

both students' learning and their ability to develop the skills required for gainful work as a whole.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
PhD Student at Ibn Khaldun University

Indonesia, one of the biggest in the world, has a thriving population of over 260 million people and a vast archipelago of islands. It is a country with many different cultures, including Buddhist, Hindu, Confucian, and Islamic, as well as some of the most distinct and varied ethnic groups in the entire world. Due to the enormous demand for higher education, Indonesia has been working for a long time to improve its educational system, which is essential to the growth of the nation. Sadly, despite its expansion over the past 20 years, Indonesia's educational system still faces numerous difficulties and problems.

The high percentage of students who are not in school is one of Indonesia's most important educational problems. 3.27 million children in Indonesia are believed to be out of school, according to the World Bank, and this is because of a number of factors, including poverty and child labor, geographic inequalities, and restricted access to high-quality education, among others. Additionally, it has been discovered that roughly half of Indonesia's school-age children are female; as a result, there is a critical need to address inequalities and make sure that more girls can receive and benefit from a high-quality education.

The overall quality of education is a problem for the Indonesian educational system in addition to students who are not in school. This is caused by a number of things, such as a dearth of qualified teachers, a lack of government resources, and restricted access to high-quality educational tools. As a result, the standard of education is still poor, which has an impact on both children and society as a whole. Particularly, a lack of economic development has been connected to a lack of high-quality education, which in turn affects living in general.

Additionally, instructor absenteeism has been noted as a problem in the Indonesian educational system. The National Education System Research survey found that absenteeism among instructors averages over 10%, with rates as high as over 20% in some regions. Due to the fact that teachers are the main providers of education, this has a negative impact on both students' learning and their ability to develop the skills required for gainful work as a whole.

Last but not least, a significant problem in Indonesian education is the absence of adequate infrastructure and technology. The infrastructure has not yet kept up with this increased demand despite significant expenditures made in the educational system over the past 20 years, leading to overcrowded classrooms, subpar facilities, and a dearth of cutting-edge technology. This not only strains the educational system but also lowers the standard of instruction and leaves pupils underprepared.

The Indonesian educational system still has promise, despite its many difficulties. Focusing on expanding educational access and raising educational standards is one method to accomplish this. This could be achieved by funding teacher education, giving sufficient materials and resources, and enhancing infrastructure and technology. To guarantee that all children can access and benefit from a high-quality education, the government should also concentrate on addressing some of the root causes, such as poverty and child labor.

In conclusion, the Indonesian educational system faces numerous difficulties, but it also has a lot of promise and should be seen as a chance for the nation to advance significantly. The government and other stakeholders can contribute to the success of the Indonesian educational system by making investments in teacher training, giving sufficient resources and supplies, and enhancing infrastructure and technology.

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. (2019). Overview of education in Indonesia. Retrieved from http://www.unesco.org/new/en/indonesia/education/

World Bank Education Data. (2019). Out-of-school children. Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR

National Education System Research. (2019). Teacher absenteeism: Findings from a national survey. Retrieved from http://www.nsf.gov/publications/pub_summ.jsp?WT.mc_id=USNSF_41&ods_key=nsf19314

Yudhistira, D. (2016). Quality of education in Indonesia: Issues and strategies. International Journal of Social Sciences and Education, 6(3). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/304444229_QUALITY_OF_EDUCATION_IN_INDONESIA_ISSUES_AND_STRATEGIES

# data[].attributes.attachment_link.title
Education in Indonesia: Challenges and Opportunities

# data[].attributes.attachment_link.description
Written by: Hendriansyah PhD Student at Ibn Khaldun University Indonesia, one of the biggest in the world, has a thriving population of over 260 million people and a vast archipelago of islands. It is a country with many different cultures, including Buddhist, Hindu, Confucian, and Islamic, as well

# data[].attributes.attachment_caption
The Number of Students in Indonesia  in 2023/2024

# data[].attributes.body
https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/kemendikbud-ada-5314-juta-murid-di-indonesia-pada-20232024

"Kemendikbud: Ada 53,14 Juta Murid di Indonesia pada 2023/2024".,

Author: Monavia Ayu Rizaty.

Editor: Dimas Bayu.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) melaporkan, jumlah murid di Indonesia sebanyak 53,14 juta orang pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024. Dari jumlah tersebut, mayoritas murid berada di tingkat Sekolah Dasar (SD), yakni 24,04 juta orang.

Sebanyak 9,97 juta murid berada di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada 2023/2024. Lalu, ada 5,32 juta murid yang mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA).

Jumlah murid yang berada di bangku Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 5,08 juta orang. Ada pula 3,74 juta murid berada di tingkat Taman Kanak-kanak (TK).

Jumlah murid di Kelompok Bermain (KB) sebanyak 2,44 juta orang. Kemudian, murid yang bersekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) masing-masing sebanyak 1,6 juta orang dan 614.033 orang.

Sebanyak 158.514 murid belajar di Sekolah Luar Biasa (SLB). Sedangkan, jumlah murid yang berada di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) secara berurutan sebanyak 132.510 orang dan 52.478 orang.

Menurut wilayahnya, jumlah murid paling banyak berada di Jawa Barat, yakni 9,7 juta orang. Posisinya diikuti Jawa Timur dengan jumlah murid sebanyak 6,55 juta orang.

Sebanyak 6,18 juta murid berada di Jawa Tengah. Jumlah murid di Sumatera Utara dan Banten masing-masing sebanyak 3,17 juta orang dan 2,44 juta orang.

Sementara, jumlah murid yang belajar di luar negeri tercatat paling sedikit, yakni 29.108 orang. Di atasnya ada Papua Barat Daya dan Papua Barat dengan jumlah murid masing-masing sebanyak 119.398 orang dan 141.548 orang.