# data[].attributes.body
Tahun berdiri: 1976

Jenis perusahaan: BUMN Pertambangan Ekstraktif

# data[].attributes.headline
Pengaruh Korupsi PT Timah Tbk Terhadap Pendapatan Negara

# data[].attributes.subject
Pengaruh Korupsi PT Timah Tbk Terhadap Pendapatan Negara

# data[].attributes.body
Petinggi PT Timah Tbk melakukan korupsi sehingga merugikan negara. Pendapatan PT Timah Tbk mengalami penurunan pada tahun 2023 yang menyebabkan kurangnya penerimaan negara bukan pajak.

# data[].attributes.body
Sudah ada oknum yang mengakomodasi penambangan ilegal pada wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk 2015-2022 di Provinsi Bangka Belitung.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Imbas dari praktik culas yang berjalan bertahun-tahun tersebut, negara harus menanggung kerugian akibat kerusakan ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, hingga biaya pemulihan lingkungan. Belum lagi, masih ada dampak kerugian yang turut dirasakan ekosistem di luar kawasan pertambangan.

Baca juga: Kerugian Negara Rp 271 Triliun, dari Mana Asalnya?

Kasus bermula di tahun 2018 kala Direktur Utama PT Timah Tbk saat itu, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, menjalin kesepakatan dengan perusahaan swasta PT Refined Bangka Tin, lewat campur tangan Harvey Moeis, yang merupakan suami dari aktris Sandra Dewi. Kesepakatan ini jadi awal dimulainya aktivitas penambangan ilegal yang dibungkus dengan aktivitas sewa-menyewa peralatan pemrosesan timah.

Selain PT Refined Bangka Tin, terdapat sejumlah perusahaan swasta lain yang turut terlibat dalam aktivitas tambang ilegal ini, antara lain PT Tinindo Inter Nusa, CV Venus Inti Perkasa, dan PT Quantum Skyline Exchange. Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus ini, termasuk Riza dan Harvey.

Dihubungi lewat pesan singkat, Selasa (2/4/2024), Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal menilai, pengungkapan kasus yang menyeret mantan petinggi perseroan sebagai berkah terselubung. Adanya pengungkapan ini justru membuat aturan koridor kerja perusahaan semakin jelas sehingga dapat mencegah kesalahan yang sama terulang di kemudian hari.

"Karena sudah ada aturan koridor yang jelas sehingga kesalahan yang sama jangan sampai terulang," ujarnya.

Secara bisnis, PT Timah Tbk adalah produsen dan eksportir logam timah, dengan segmen usaha penambangan timah terintegrasi, mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemasaran. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi juga bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, serta pengangkutan dan jasa.

PT Timah Tbk memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang perbengkelan dan galangan kapal, jasa rekayasa teknik, penambangan timah, jasa konsultasi dan penelitian pertambangan, hingga penambangan non-timah. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka.

Baca juga: Korupsi Timah Sisakan Kerusakan Lingkungan dan Anak Putus Sekolah

Tahun "rebound"

Tahun ini sebenarnya ditargetkan sebagai tahun perbaikan kinerja PT Timah Tbk seusai tiarap di tahun 2023. Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Sabtu (30/3/2024), perseroan mencatat penurunan pendapatan dan cetak rugi sepanjang 2023.

Pendapatan perseroan di sepanjang 2023 tercatat turun 32,88 persen, dari periode sebelumnya Rp 12,5 triliun menjadi Rp 8,39 triliun pada 2023. Seiring pendapatan yang turun tersebut, PT Timah Tbk mencetak rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 449,69 miliar pada 2023. Kondisi ini berbeda dari 2022 yang cetak laba Rp 1,04 triliun.

PT Timah Tbk menyatakan, lambatnya pemulihan perekonomian global dan domestik, serta tekanan harga logam timah dunia pada 2023 akibat penguatan mata uang AS dan lemahnya permintaan timah karena tingginya persediaan LME, berdampak pada menurunnya ekspor timah Indonesia sejak 2022 sampai dengan saat ini.

Selain itu, penambangan timah tanpa izin yang terjadi di Bangka Belitung akibat tata kelola pertimahan yang belum membaik, berdampak negatif pada bisnis pertimahan di Indonesia, khususnya perseroan.

Karena sudah ada aturan koridor yang jelas sehingga kesalahan yang sama jangan sampai terulang.

Direktur Keuangan PT Timah Tbk Fina Eliani menuturkan, kondisi ekonomi global dan domestik yang belum membaik serta lemahnya permintaan logam timah global di tengah aktivitas penambangan tanpa izin berdampak pada kinerja perseroan pada 2023.

"Di tahun 2024 ini, perseroan fokus pada peningkatan produksi melalui penambahan alat tambang dan pembukaan lokasi baru, strategi recovery plan dan program efisiensi berkelanjutan, manajemen optimistis kinerja perseroan di tahun ini akan lebih baik sesuai dengan target," ujarnya dalam keterbukaan informasi BEI.

Di tengah berjalannya kasus megakorupsi yang menyeret PT Timah Tbk, nilai saham perseroan sempat meroket di periode 7-18 Maret 2023, puncaknya mencapai Rp 895 per saham pada 18 Maret dari Rp 565 per lembar saham pada perdagangan 6 Maret. Kenaikan ini ditopang sentimen lonjakan harga timah dunia yang menembus 27.000 dollar AS per metrik ton di bursa London Metal Exchange (LME) pada Rabu (7/3/2024).

Tahun ini, perusahaan yang memiliki wilayah operasi di Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Selatan, dan Banten membidik produksi bijih timah sebesar 30.000 ton. Target ini tertulus dalam Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) 2024.

Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk Abdullah Umar mengatakan, dari target produksi tersebut, sebanyak 5 persen-8 persen dibidik untuk penjualan domestik, sementara sisanya untuk ekspor. Bersamaan dengan disetujuinya RKAB 2024, saat ini perusahaan sudah kembali melakukan ekspor timah setelah sebelumnya mengalami kendala ekspor lantaran tersandung kasus dugaan korupsi.

Momentum perbaikan

Untuk mencegah kasus yang sama kembali terulang, perseroan telah melakukan perbaikan tata kelola pertambangan dan niaga timah Indonesia sesuai dengan yang digencarkan oleh pemerintah. PT Timah Tbk melakukan langkah-langkah, seperti pengamanan aset, penegakan aturan, serta kerja sama dengan penambang rakyat, untuk mengurangi penambangan tanpa izin di wilayah konsesi pertambangan.

"Secara konsisten kami berkomitmen dalam melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja operasi dan produksi," kata Abdullah.

Secara umum, pengungkapan kasus korupsi pengelolaan timah oleh Kejaksaan Agung juga seyogianya menjadi mementum perbaikan tata kelola pertambangan.

Direktur Babel Resources Institute Teddy Marbinanda mengatakan, para tersangka yang ditahan adalah orang-orang kuat yang melakukan praktik pertambangan ilegal secara vulgar. "Selama ini, mereka sulit disentuh, bahkan cenderung tidak pernah disentuh aparat," ujarnya.

Semangat pemberantasan korupsi timah, ia melanjutkan, wajib disambut oleh pemerintah daerah maupun pusat untuk membenahi tata kelola pertambangan. Jika kasus itu dibuka secara tuntas dan terang benderang, publik akan tahu bagaimana saja modus dalam korupsi pengelolaan timah yang begitu rumit, banyak celahnya, dan bersifat lintas sektor.

"Ini adalah momentum perbaikan tata kelola pertambangan timah di Babel. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Mari kita telan pahitnya pengungkapan kasus ini untuk merasakan manisnya manfaat tambang di kemudian hari," katanya.

Ke depan, Teddy menambahkan, jangan pernah memberikan celah sedikit pun untuk pertambangan ilegal, baik yang dikelola swasta maupun masyarakat. "Tambang ilegal adalah sumber malapetaka yang membuat hasil timah hanya dirasakan segelintir orang, sedangkan masyarakat cuma merasakan serpihannya," tuturnya.

# data[].attributes.attachment_link.title
PT Timah di Tengah Kerugian Negara Rp 271 Triliun

# data[].attributes.attachment_link.description
Sebelum adanya pengungkapan dugaan megakorupsi, PT Timah telah mengalami penurunan pendapatan sepanjang 2023.

# data[].attributes.body
Tahun 2018 Direktur Utama PT Timah Tbk saat itu. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani menjalin kesepakatan dengan perusahaan swasta lewat campur tangan Harvey Moeis.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Imbas dari praktik culas yang berjalan bertahun-tahun tersebut, negara harus menanggung kerugian akibat kerusakan ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, hingga biaya pemulihan lingkungan. Belum lagi, masih ada dampak kerugian yang turut dirasakan ekosistem di luar kawasan pertambangan.

Baca juga: Kerugian Negara Rp 271 Triliun, dari Mana Asalnya?

Kasus bermula di tahun 2018 kala Direktur Utama PT Timah Tbk saat itu, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, menjalin kesepakatan dengan perusahaan swasta PT Refined Bangka Tin, lewat campur tangan Harvey Moeis, yang merupakan suami dari aktris Sandra Dewi. Kesepakatan ini jadi awal dimulainya aktivitas penambangan ilegal yang dibungkus dengan aktivitas sewa-menyewa peralatan pemrosesan timah.

Selain PT Refined Bangka Tin, terdapat sejumlah perusahaan swasta lain yang turut terlibat dalam aktivitas tambang ilegal ini, antara lain PT Tinindo Inter Nusa, CV Venus Inti Perkasa, dan PT Quantum Skyline Exchange. Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus ini, termasuk Riza dan Harvey.

Dihubungi lewat pesan singkat, Selasa (2/4/2024), Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal menilai, pengungkapan kasus yang menyeret mantan petinggi perseroan sebagai berkah terselubung. Adanya pengungkapan ini justru membuat aturan koridor kerja perusahaan semakin jelas sehingga dapat mencegah kesalahan yang sama terulang di kemudian hari.

"Karena sudah ada aturan koridor yang jelas sehingga kesalahan yang sama jangan sampai terulang," ujarnya.

Secara bisnis, PT Timah Tbk adalah produsen dan eksportir logam timah, dengan segmen usaha penambangan timah terintegrasi, mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemasaran. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi juga bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, serta pengangkutan dan jasa.

PT Timah Tbk memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang perbengkelan dan galangan kapal, jasa rekayasa teknik, penambangan timah, jasa konsultasi dan penelitian pertambangan, hingga penambangan non-timah. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka.

Baca juga: Korupsi Timah Sisakan Kerusakan Lingkungan dan Anak Putus Sekolah

Tahun "rebound"

Tahun ini sebenarnya ditargetkan sebagai tahun perbaikan kinerja PT Timah Tbk seusai tiarap di tahun 2023. Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Sabtu (30/3/2024), perseroan mencatat penurunan pendapatan dan cetak rugi sepanjang 2023.

Pendapatan perseroan di sepanjang 2023 tercatat turun 32,88 persen, dari periode sebelumnya Rp 12,5 triliun menjadi Rp 8,39 triliun pada 2023. Seiring pendapatan yang turun tersebut, PT Timah Tbk mencetak rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 449,69 miliar pada 2023. Kondisi ini berbeda dari 2022 yang cetak laba Rp 1,04 triliun.

PT Timah Tbk menyatakan, lambatnya pemulihan perekonomian global dan domestik, serta tekanan harga logam timah dunia pada 2023 akibat penguatan mata uang AS dan lemahnya permintaan timah karena tingginya persediaan LME, berdampak pada menurunnya ekspor timah Indonesia sejak 2022 sampai dengan saat ini.

Selain itu, penambangan timah tanpa izin yang terjadi di Bangka Belitung akibat tata kelola pertimahan yang belum membaik, berdampak negatif pada bisnis pertimahan di Indonesia, khususnya perseroan.

Karena sudah ada aturan koridor yang jelas sehingga kesalahan yang sama jangan sampai terulang.

Direktur Keuangan PT Timah Tbk Fina Eliani menuturkan, kondisi ekonomi global dan domestik yang belum membaik serta lemahnya permintaan logam timah global di tengah aktivitas penambangan tanpa izin berdampak pada kinerja perseroan pada 2023.

"Di tahun 2024 ini, perseroan fokus pada peningkatan produksi melalui penambahan alat tambang dan pembukaan lokasi baru, strategi recovery plan dan program efisiensi berkelanjutan, manajemen optimistis kinerja perseroan di tahun ini akan lebih baik sesuai dengan target," ujarnya dalam keterbukaan informasi BEI.

Di tengah berjalannya kasus megakorupsi yang menyeret PT Timah Tbk, nilai saham perseroan sempat meroket di periode 7-18 Maret 2023, puncaknya mencapai Rp 895 per saham pada 18 Maret dari Rp 565 per lembar saham pada perdagangan 6 Maret. Kenaikan ini ditopang sentimen lonjakan harga timah dunia yang menembus 27.000 dollar AS per metrik ton di bursa London Metal Exchange (LME) pada Rabu (7/3/2024).

Tahun ini, perusahaan yang memiliki wilayah operasi di Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Selatan, dan Banten membidik produksi bijih timah sebesar 30.000 ton. Target ini tertulus dalam Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) 2024.

Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk Abdullah Umar mengatakan, dari target produksi tersebut, sebanyak 5 persen-8 persen dibidik untuk penjualan domestik, sementara sisanya untuk ekspor. Bersamaan dengan disetujuinya RKAB 2024, saat ini perusahaan sudah kembali melakukan ekspor timah setelah sebelumnya mengalami kendala ekspor lantaran tersandung kasus dugaan korupsi.

Momentum perbaikan

Untuk mencegah kasus yang sama kembali terulang, perseroan telah melakukan perbaikan tata kelola pertambangan dan niaga timah Indonesia sesuai dengan yang digencarkan oleh pemerintah. PT Timah Tbk melakukan langkah-langkah, seperti pengamanan aset, penegakan aturan, serta kerja sama dengan penambang rakyat, untuk mengurangi penambangan tanpa izin di wilayah konsesi pertambangan.

"Secara konsisten kami berkomitmen dalam melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja operasi dan produksi," kata Abdullah.

Secara umum, pengungkapan kasus korupsi pengelolaan timah oleh Kejaksaan Agung juga seyogianya menjadi mementum perbaikan tata kelola pertambangan.

Direktur Babel Resources Institute Teddy Marbinanda mengatakan, para tersangka yang ditahan adalah orang-orang kuat yang melakukan praktik pertambangan ilegal secara vulgar. "Selama ini, mereka sulit disentuh, bahkan cenderung tidak pernah disentuh aparat," ujarnya.

Semangat pemberantasan korupsi timah, ia melanjutkan, wajib disambut oleh pemerintah daerah maupun pusat untuk membenahi tata kelola pertambangan. Jika kasus itu dibuka secara tuntas dan terang benderang, publik akan tahu bagaimana saja modus dalam korupsi pengelolaan timah yang begitu rumit, banyak celahnya, dan bersifat lintas sektor.

"Ini adalah momentum perbaikan tata kelola pertambangan timah di Babel. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Mari kita telan pahitnya pengungkapan kasus ini untuk merasakan manisnya manfaat tambang di kemudian hari," katanya.

Ke depan, Teddy menambahkan, jangan pernah memberikan celah sedikit pun untuk pertambangan ilegal, baik yang dikelola swasta maupun masyarakat. "Tambang ilegal adalah sumber malapetaka yang membuat hasil timah hanya dirasakan segelintir orang, sedangkan masyarakat cuma merasakan serpihannya," tuturnya.

# data[].attributes.attachment_link.title
PT Timah di Tengah Kerugian Negara Rp 271 Triliun

# data[].attributes.attachment_link.description
Sebelum adanya pengungkapan dugaan megakorupsi, PT Timah telah mengalami penurunan pendapatan sepanjang 2023.

# data[].attributes.body
Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan mencatat penurunan pendapatan dan cetak rugi sepanjang 2023. Pendapatan perseroan di sepanjang 2023 turun 32,88 %, dari periode sebelumnya Rp 12,5 triliun menjadi Rp 8,39 triliun pada 2023. Seiring pendapatan yang turun tersebut, PT Timah Tbk mencetak rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 449,69 miliar pada 2023. Kondisi ini berbeda dari 2022 yang cetak laba Rp 1,04 triliun.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Imbas dari praktik culas yang berjalan bertahun-tahun tersebut, negara harus menanggung kerugian akibat kerusakan ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, hingga biaya pemulihan lingkungan. Belum lagi, masih ada dampak kerugian yang turut dirasakan ekosistem di luar kawasan pertambangan.

Baca juga: Kerugian Negara Rp 271 Triliun, dari Mana Asalnya?

Kasus bermula di tahun 2018 kala Direktur Utama PT Timah Tbk saat itu, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, menjalin kesepakatan dengan perusahaan swasta PT Refined Bangka Tin, lewat campur tangan Harvey Moeis, yang merupakan suami dari aktris Sandra Dewi. Kesepakatan ini jadi awal dimulainya aktivitas penambangan ilegal yang dibungkus dengan aktivitas sewa-menyewa peralatan pemrosesan timah.

Selain PT Refined Bangka Tin, terdapat sejumlah perusahaan swasta lain yang turut terlibat dalam aktivitas tambang ilegal ini, antara lain PT Tinindo Inter Nusa, CV Venus Inti Perkasa, dan PT Quantum Skyline Exchange. Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus ini, termasuk Riza dan Harvey.

Dihubungi lewat pesan singkat, Selasa (2/4/2024), Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal menilai, pengungkapan kasus yang menyeret mantan petinggi perseroan sebagai berkah terselubung. Adanya pengungkapan ini justru membuat aturan koridor kerja perusahaan semakin jelas sehingga dapat mencegah kesalahan yang sama terulang di kemudian hari.

"Karena sudah ada aturan koridor yang jelas sehingga kesalahan yang sama jangan sampai terulang," ujarnya.

Secara bisnis, PT Timah Tbk adalah produsen dan eksportir logam timah, dengan segmen usaha penambangan timah terintegrasi, mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemasaran. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi juga bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, serta pengangkutan dan jasa.

PT Timah Tbk memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang perbengkelan dan galangan kapal, jasa rekayasa teknik, penambangan timah, jasa konsultasi dan penelitian pertambangan, hingga penambangan non-timah. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka.

Baca juga: Korupsi Timah Sisakan Kerusakan Lingkungan dan Anak Putus Sekolah

Tahun "rebound"

Tahun ini sebenarnya ditargetkan sebagai tahun perbaikan kinerja PT Timah Tbk seusai tiarap di tahun 2023. Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Sabtu (30/3/2024), perseroan mencatat penurunan pendapatan dan cetak rugi sepanjang 2023.

Pendapatan perseroan di sepanjang 2023 tercatat turun 32,88 persen, dari periode sebelumnya Rp 12,5 triliun menjadi Rp 8,39 triliun pada 2023. Seiring pendapatan yang turun tersebut, PT Timah Tbk mencetak rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 449,69 miliar pada 2023. Kondisi ini berbeda dari 2022 yang cetak laba Rp 1,04 triliun.

PT Timah Tbk menyatakan, lambatnya pemulihan perekonomian global dan domestik, serta tekanan harga logam timah dunia pada 2023 akibat penguatan mata uang AS dan lemahnya permintaan timah karena tingginya persediaan LME, berdampak pada menurunnya ekspor timah Indonesia sejak 2022 sampai dengan saat ini.

Selain itu, penambangan timah tanpa izin yang terjadi di Bangka Belitung akibat tata kelola pertimahan yang belum membaik, berdampak negatif pada bisnis pertimahan di Indonesia, khususnya perseroan.

Karena sudah ada aturan koridor yang jelas sehingga kesalahan yang sama jangan sampai terulang.

Direktur Keuangan PT Timah Tbk Fina Eliani menuturkan, kondisi ekonomi global dan domestik yang belum membaik serta lemahnya permintaan logam timah global di tengah aktivitas penambangan tanpa izin berdampak pada kinerja perseroan pada 2023.

"Di tahun 2024 ini, perseroan fokus pada peningkatan produksi melalui penambahan alat tambang dan pembukaan lokasi baru, strategi recovery plan dan program efisiensi berkelanjutan, manajemen optimistis kinerja perseroan di tahun ini akan lebih baik sesuai dengan target," ujarnya dalam keterbukaan informasi BEI.

Di tengah berjalannya kasus megakorupsi yang menyeret PT Timah Tbk, nilai saham perseroan sempat meroket di periode 7-18 Maret 2023, puncaknya mencapai Rp 895 per saham pada 18 Maret dari Rp 565 per lembar saham pada perdagangan 6 Maret. Kenaikan ini ditopang sentimen lonjakan harga timah dunia yang menembus 27.000 dollar AS per metrik ton di bursa London Metal Exchange (LME) pada Rabu (7/3/2024).

Tahun ini, perusahaan yang memiliki wilayah operasi di Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Selatan, dan Banten membidik produksi bijih timah sebesar 30.000 ton. Target ini tertulus dalam Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) 2024.

Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk Abdullah Umar mengatakan, dari target produksi tersebut, sebanyak 5 persen-8 persen dibidik untuk penjualan domestik, sementara sisanya untuk ekspor. Bersamaan dengan disetujuinya RKAB 2024, saat ini perusahaan sudah kembali melakukan ekspor timah setelah sebelumnya mengalami kendala ekspor lantaran tersandung kasus dugaan korupsi.

Momentum perbaikan

Untuk mencegah kasus yang sama kembali terulang, perseroan telah melakukan perbaikan tata kelola pertambangan dan niaga timah Indonesia sesuai dengan yang digencarkan oleh pemerintah. PT Timah Tbk melakukan langkah-langkah, seperti pengamanan aset, penegakan aturan, serta kerja sama dengan penambang rakyat, untuk mengurangi penambangan tanpa izin di wilayah konsesi pertambangan.

"Secara konsisten kami berkomitmen dalam melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja operasi dan produksi," kata Abdullah.

Secara umum, pengungkapan kasus korupsi pengelolaan timah oleh Kejaksaan Agung juga seyogianya menjadi mementum perbaikan tata kelola pertambangan.

Direktur Babel Resources Institute Teddy Marbinanda mengatakan, para tersangka yang ditahan adalah orang-orang kuat yang melakukan praktik pertambangan ilegal secara vulgar. "Selama ini, mereka sulit disentuh, bahkan cenderung tidak pernah disentuh aparat," ujarnya.

Semangat pemberantasan korupsi timah, ia melanjutkan, wajib disambut oleh pemerintah daerah maupun pusat untuk membenahi tata kelola pertambangan. Jika kasus itu dibuka secara tuntas dan terang benderang, publik akan tahu bagaimana saja modus dalam korupsi pengelolaan timah yang begitu rumit, banyak celahnya, dan bersifat lintas sektor.

"Ini adalah momentum perbaikan tata kelola pertambangan timah di Babel. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Mari kita telan pahitnya pengungkapan kasus ini untuk merasakan manisnya manfaat tambang di kemudian hari," katanya.

Ke depan, Teddy menambahkan, jangan pernah memberikan celah sedikit pun untuk pertambangan ilegal, baik yang dikelola swasta maupun masyarakat. "Tambang ilegal adalah sumber malapetaka yang membuat hasil timah hanya dirasakan segelintir orang, sedangkan masyarakat cuma merasakan serpihannya," tuturnya.

# data[].attributes.attachment_link.title
PT Timah di Tengah Kerugian Negara Rp 271 Triliun

# data[].attributes.attachment_link.description
Sebelum adanya pengungkapan dugaan megakorupsi, PT Timah telah mengalami penurunan pendapatan sepanjang 2023.

# data[].attributes.headline
Rekap dan Bagaimana Hasil Korupsi Dapat Masuk Kedalam Rekening Pribadi

# data[].attributes.subject
Rekap dan Bagaimana Hasil Korupsi Dapat Masuk Kedalam Rekening Pribadi

# data[].attributes.body
merupakan anggaran yang secara khusus disediakan oleh negara sebagai dana untuk belanja tahunan.

pengeluaran terkait APBN harus mendapatkan persetujuan dari DPR sebelum disahkan.

# data[].attributes.body
Fungsi Otorisasi > membantu pemerintah dalam merencanakan kegiatan yang akan dilakukan selama satu tahun kedepan.

Fungsi Pengawasan > berfokus memberikan penilaian terhadapt kebijakan yang pemerintah keluarkan.

Fungsi Alokasi > meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian suatu negara.

Fungsi Stabilitasi > menjaga stabilitas negara.

Fungsi Distribusi > berfokus unttuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Fungsi Perencanaan > Pada sebuah negara, APBN atau anggaran belanja tahunan akan direncanakan dengan seksama dari jauh-jauh hari. Sebelum APBN mengalami pengesahan, terlebih dahulu pemerintah akan menyusun RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
IBLAM Higher School Of Law Program Strata Satu, Strata Dua Ilmu Hukum - Higher School Of Law Program Strata Satu, Strata Dua Ilmu Hukum

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
APBN adalah kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Seperti namanya, APBN ini merupakan anggaran yang secara khusus disediakan oleh negara sebagai dana untuk belanja tahunan.

Mengenal Pengertian APBN adalah Anggaran yang Penting

Sebagai anggaran belanja negara, APBN akan mengalami fase perancangan terlebih dahulu sebelum masa penetapannya. Selain itu, pengeluaran terkait APBN juga harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPR sebelum sah.

Dasar hukum terkait anggaran belanja negara bisa kita temukan pada Undang-Undang No 17 tahun 2003. Dalam Undang-Undang tersebut tercantum beberapa poin penting, antara lain:

Pada pasal 1 ayat 7 ialah bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR.

Pada pasal 3 ayat 4 bahwa APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Pada pasal 4 bahwa APBN adalah anggaran belanja meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Pada pasal 11 ayat 1 bahwa APBN akan ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang.

Selanjutnya pada pasal 11 ayat 2 juga tercantum bahwa APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

Dari beberapa poin di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa APBN adalah anggaran yang tersusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun penuh untuk sebuah negara.

Anggaran ini merupakan dana yang pemerintah ambil dari pendapatan negara yang berasal dari berbagai sumber. Seperti pajak, hibah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Anggaran tersebut kemudian akan dibelanjakan serta menggunakannya untuk membiayai berbagai kepentingan yang berkaitan dengan rakyat sebagai tujuan dari bernegara.

Penyusunan APBN dalam setiap tahunnya berbeda-beda. Hal ini akan merujuk dari berbagai faktor, salah satunya yaitu dinamika politik serta kondisi perekonomian domestik ataupun global.

Secara umum, penyusunan APBN dengan tujuan untuk memenuhi beberapa fungsi spesifik. Beberapa fungsi APBN adalah sebagai berikut.

Fungsi Otorisasi

Fungsi APBN yang pertama adalah fungsi otorisasi. Secara umum, APBN merupakan anggaran yang fungsinya untuk membantu pemerintah dalam merencanakan kegiatan yang akan mereka lakukan selama satu tahun ke depan.

APBN juga merupakan anggaran negara yang berasal dari pendapatan yang bersumber dari rakyat. Lalu kemudian pemerintah akan mengubahnya menjadi pengeluaran yang juga bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan rakyat.

Fungsi Pengawasan

Adapun untuk fungsi APBN selanjutnya yaitu sebagai bentuk pengawasan. Bahkan untuk fungsi pengawasan berfokus untuk memberikan penilaian terhadap kebijakan-kebijakan yang pemerintah keluarkan.

Berdasarkan pembelanjaan negara, rakyat dapat menilai apakah sebuah aturan atau regulasi yang pemerintah buat sudah tepat sasaran ataukah belum.

Selain itu, seberapa efektif pengeluaran anggaran belanja negara dapat menjadi cermin bagaimana implementasi APBN di lapangan. Point tersebut juga dapat menjadi sarana evaluasi serta menjadi acuan dalam menetapkan rancangan anggaran belanja untuk satu tahun kedepan.

Fungsi Alokasi

Fungsi selanjutnya dari APBN adalah sebagai bentuk alokasi. Anggaran negara ini merupakan media yang harusnya pemerintah gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Anggaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari perekonomian suatu negara. Keberhasilan penetapan APBN tergantung bagaimana efektivitas alokasi dari anggaran tersebut.

Untuk meningkatkan kualitas perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka pemerintah dapat berfokus untuk mengalokasikan anggaran tersebut untuk hal-hal krusial seperti memperbanyak produksi, mengurangi angka pengangguran, mencegah pemborosan sumber daya, mengurangi angka kemiskinan dan lain-lain.

Fungsi Stabilisasi

APBN merupakan anggaran belanja tahunan yang memiliki fungsi khusus yaitu untuk menjaga stabilitas negara. Anggaran ini sebelumnya telah melalui fase perencanaannya yang panjang dan penuh pertimbangan.

Meskipun akan diterapkan untuk satu tahun berikutnya, namun rancangan anggaran akan direncanakan pada tahun sebelumnya. Menteri keuangan akan mengatur rancangan anggaran belanja negara untuk satu tahun ke depan.

Tujuannya yaitu agar fungsi perencanaan dari anggaran belanja ini menjadi lebih tepat sasaran. Serta bisa membantu untuk menjaga stabilitas fundamental perekonomian negara.

Fungsi Distribusi

APBN adalah anggaran belanja negara yang pengunaannya akan berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, anggaran tersebut akan pemerintah distribusikan secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat.

Tujuannya yaitu untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat yang menjadi bagian dari negara tersebut. Sebab sebuah kebijakan memang haruslah berlandaskan kepada tujuan keadilan dan kepatutan.

Untuk menyukseskan hal itu, kita dapat melihat dari bagaimana efektivitas pendistribusian anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila pendistribusiannya berlangsung dengan benar dan tepat sasaran maka fungsi APBN telah tersalurkan dengan baik.

Fungsi Perencanaan

Pada sebuah negara, APBN atau anggaran belanja tahunan akan direncanakan dengan seksama dari jauh-jauh hari. Sebelum APBN mengalami pengesahan, terlebih dahulu pemerintah akan menyusun RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

RAPBN ini tersusun oleh Menteri Keuangan serta berisi mengenai rencana belanja tahunan bagi negara untuk tahun ke depan. Rancangan tersebut kemudian akan kembali mengalami peninjauan sebelum sukses sah sebagai APBN.

Jadi rancangan tersebut akan kembali melalui fase peninjauan, perubahan, ataupun penggantian struktur sesuai kebutuhan. Setelah selesai melalui fase peninjauan, kemudian RAPBN tersebut akan disahkan oleh DPR.

Pengesahan APBN akan dilakukan oleh DPR sebelum aturan tersebut terlaksana. Jadi setidaknya dalam waktu kurang dari 2 bulan anggaran belanja ini harus sudah mendapatkan persetujuan dari DPR serta siap untuk dijalankan.

Mempelajari APBN

Setelah melihat penjelasan mengenai apa itu APBN dan fungsinya. Mungkin Anda sudah mengetahui seberapa penting perencanaan APBN dalam sebuah negara, serta bagaimana dampaknya bagi masyarakat.

APBN adalah salah satu media yang membantu pemerintahan untuk menciptakan efisiensi dan keadilan, memenuhi prioritas belanja, serta mencapai tujuan fiskal yang berguna untuk mengatasi inflasi dan berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Apakah Anda tertarik untuk mempelajari mengenai APBN dan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan pemerintah? Jika demikian, sangat tepat untuk mengambil jurusan pendidikan yang mendukung, contohnya seperti Jurusan Hukum.

Jika ingin mempelajari ilmu hukum, Anda bisa mengambil jurusan Departemen Hukum Tata Negara. Ketika mengambil jurusan tersebut, Anda akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara, salah satunya yaitu perihal APBN.

Lulusan Departemen Hukum Tata Negara juga memiliki potensi karir yang sangat luas, mulai dari menjadi Advokat, Konsultan Hukum, Tenaga Ahli, Anggota Legislatif, hingga berkarir di pemerintahan.

Untuk mendukung minat dan cita-cita Anda, IBLAM Jakarta adalah pilihan yang tepat untuk kebutuhan tersebut. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum ini merupakan lembaga yang telah sukses mencetak banyak ahli hukum ternama di Indonesia.

Tidak hanya menyediakan tenaga pengajar yang berpengalaman, kuliah di STIH IBLAM juga akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memetakan potensi karir mereka.

Salah satunya yaitu dengan memilih konsentrasi pembelajaran yang tepat, misalnya Departemen Hukum Tata Negara. Jadi tunggu apalagi, daftarkan diri Anda ke STIH IBLAM sekarang juga dan wujudkan impian Anda bersama kami.

# data[].attributes.attachment_link.title
Pengertian APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

# data[].attributes.attachment_link.description
APBN adalah kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Seperti namanya, APBN ini merupakan anggaran yang secara khusus disediakan oleh negara...

# data[].attributes.body
Pajak > menyumbang sekitar 80% dari total ; Jenis pajak:

1. Pendapatan PPH > Pajak Pendapatan (PPH) adalah pajak yang dikenakan kepada seorang individu atau badan usaha atas penghasilan dalam satu tahun.

2. Pendapatan PPN > pungutan transaksi jual-beli batang dan jasa oleh wajib pajak yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak.

3. Pendapatan Cukai > pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat sesuai Undang-Undang Cukai.

4. Pendapatan Bea Masuk dan Keluar > pungutan negara yang dikenakan terhadap batang-barang impor.

5. Pendapatan PBB > pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan.

6. Pendapatan Pajak Lainnya > sumber pendapatan negara yang tidak termasuk dalam salah satu objek di atas dan memiliki presentasi lebih kecil.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

1. Pemanfaatan SDA > adalah sumber pendapatan negara dari pemanfaatan bumi air, udara, ruang angkasa dan kekayaan alam yang dimiliki oleh sebuah negara; didapatkan dari pembayaran dividen, pengelolaan ladang minyak atau gas serta pembayaran lisensi.

2. Pendapatan Kekayaan Yang Dipisahkan > laba pemerintah, hasil penjualan saham, sertifikat maupun dividen BUM dan obligasi.

3. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) > sumber pendapatan penyediaan barang, jasa, dan pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

4. Pengelolaan Barang Milik Negara penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan seluruh barang yang akan dibeli maupun didapatkan atas beban APBN dari perolehan nilai yang sah.

5. Pengelolaan Dana > pengelolaan dana pemerintah baik dari APBN maupun pendapatan lain yang sah dengan tujuan tertentu.

6. Hak Negara Lainnya > sumber pendapatan negara PNBP selain beberapa kategori di atas.

Hibah

# data[].attributes.headline
Rincian Kerugian Negara atas Kasus Korupsi PT Timah Tbk

# data[].attributes.subject
Rincian Kerugian Negara atas Kasus Korupsi PT Timah Tbk

# data[].attributes.body
Kerugian lingkungan = Rp.157,83 T

Kerugian ekonomi lingkungan = Rp.60,27 T

Biaya pemulihan lingkungan = Rp.5,25 T

Kerugian di luar kawasan hutan = Rp.47,7 T

# data[].attributes.headline
Rekap Kasus Korupsi PT Timah Tbk (short version)

# data[].attributes.subject
Rekap Kasus Korupsi PT Timah Tbk (short version)

# data[].attributes.attachment_link.title
Negara Rugi Rp 271 Triliun Karena Korupsi Timah?

# data[].attributes.headline
Bagaimana Negara Dirugikan Secara Ekonomi Akibat Kasus Korupsi Ini?

# data[].attributes.subject
Bagaimana Negara Dirugikan Secara Ekonomi Akibat Kasus Korupsi Ini?

# data[].attributes.body
APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat didapatkan melalui 3 cara yaitu pajak, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, PT Timah Tbk adalah salah satu BUMN yang terdapat di Indonesia. Aksi korupsi yang dilakukan sejumlah petinggi perusahaan ini membuat keuntungan perusahaan negara berkurang sehingga dapat menurunkan pendapatan negara.

Hal ini dijelaskan dalam poin jenis PNBP dalam pemanfaatan SDA. Pada penjelasan terkait, disebutkan bahwa BUMN memiliki peran besar sebagai pemasok PNBP melalui pembayaran dividen (laba perusahaan dalam bentuk PPh Badan), pengelolaan ladang migas, dan pembayaran lisensi. Dalam kasus ini, yang menyebabkan kerugian pada perekonomian negara adalah karena dividen yang berkurang, serta penerimaan PPn Badan yang berkurang.

Sehingga jika dikaitkan secara langsung sebagai berikut:

1. Berdasarkan video tertera, disebutkan bahwa pasokan hasil timah yang ditambang berkurang karena diambil alih oleh penambang-penambang ilegal.

2. Pasokan hasil timah yang berkurang menyebabkan keuntungan perusahaan juga berkurang.

3. Jika keuntungan perusahaan berkurang maka pembayaran dividen dari PT Timah Tbk juga akan berkurang.

4. Pengolahan SDA yang menguntungkan pihak-pihak swasta tertentu sehingga pendapatan yang diperoleh tidak maksimal.

# data[].attributes.body
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh DPRD.

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

meliputi masa satu tahun (1 Januari - 31 Desember)

# data[].attributes.body
Fungsi Otorisasi > dasar untuk melaksanakan pendapatan serta belanja daerah pada tahun tersebut.

Fungsi Perencanaan > suatu pedoman bagi manajemen dalam merancanakan suatu kegiatan pada tahun tertentu.

Fungsi Pengawasan > pedoman untuk menilai apakah kegiatan atau aktivitas peneyelanggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan.

Fungsi Alokasi > anggaran tersbeut harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi Distribusi > memperhatikan pada rasa keadilan dan kepatutan

Fungsi Stabilisasi > sebagai alat untuk memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu daerah.

# data[].attributes.body
Retribusi > sumber penerimaan tambahan untuk meningkatkan efesiensi yang menyediakan informasi aras permintaan penyedia layanan publik. Terdapat 3 jenis retribusi yaitu retribusi perizinan tertentu, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha.

Pendapatan daerah > dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten. Contoh sumber pajak ini adalah Pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan; Retribusi daerah, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi kebersihan; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dividen dan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga; Dana perimbangan, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, hibah, dana darurat

Pajak Bumi dan Bangunan > pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi atas perorangan atau badan yang memiliki hak padanya ataupun mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan tersebut.

Pajak Cukai > pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai.

Pajak Penghasilan > pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif.

Dana Bagi Hasil > Menurut PP No 55 Tahun 2005 mengenai pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil pajak meliputi pajak bumi bangunan, bagian perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak penghasilan. Sedangkan DBH sumber daya alam meliputi, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas dan pertambangan panas bumi.

Dana Alokasi Umum > dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

# data[].attributes.body
1. Aktivitas atau kegiatan yang sudah dilakukan sebagai pemasukan bagi daerah kabupaten Karawang:

Pajak hiburan (tontonan film dengan tarif pajak 10% dan karaoke dengan tarif pajak 50%)

Pajak hotel dengan tarif 10%

Pajak restoran dengan tarif 10%

2. Pengeluaran APBD yang sudah dapat dirasakan:

pembangunan pelayanan masyarakat kantor kelurahan Purwadana.

pembangunan jalan.