# data[].attributes.body
https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54883234

# data[].attributes.headline
Hak atas hidup & hak kepastian hukum dan keadilan

# data[].attributes.subject
Hak atas hidup & hak kepastian hukum dan keadilan

# data[].attributes.body
Menurut saya kasus ini sangat tidak manusiawi, pemerintah harus tegas mempertegakkan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Seperti di kasus ini, terlihat bahwa tidak terdapat keadilan, karena kasus ini diproses di peradilan militer yang tidak dapat mengungkapkan kebenaran dan hukuman bagi pelaku. Seharusnya pemerintah membawa kasus ini ke pengadilan hak asasi manusia agar dapat diadli dengan adil dan sesuai dengan undang-undang HAM, bukan militer. Pemerintah pun juga sangat lambat dalam menangani kasus ini karena memang ada kaitannya dengan oknum aparat (anggota TNI).

# data[].attributes.body
https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/10/06/demi-uu-penghapusan-kekerasan-seksual-korban-pun-mulai-bersuara/

# data[].attributes.body
menurut saya pemerintah harus segera mempertimbangkan pengesahah RUU PKS, karena ini bukan tentang sulitnya membahas permasalahan ini tapi lebih untuk memberi perlindungan kepada warga negara yang terluka dan untuk mencegah adanya lebih banyak korban. kalau pemerintah tidak mengerti isunya atau tidak bisa merasakan betapa seriusnya isu ini, maka seharusnya dipelajari, bukan justru dihindari, karena dengan itu mereka menghindari tanggung jawab untuk melindungi warga

# data[].attributes.body
https://tirto.id/cctv-starbucks-pelecehan-seksual-menipisnya-ruang-aman-perempuan-fNg6

# data[].attributes.headline
Penangkapan terhadap 41 orang yang dituduh menyampaikan penghinaan terhadap pejabat negara

# data[].attributes.subject
Penangkapan terhadap 41 orang yang dituduh menyampaikan penghinaan terhadap pejabat negara

# data[].attributes.body
https://kontras.org/2020/05/11/15985/

# data[].attributes.headline
Hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan

# data[].attributes.subject
Hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan

# data[].attributes.body
Menurut saya, pemerintah benar-benar harus tegas dan serius menangani kasus-kasus pelecehan seksual khususnya yang dialami oleh para perempuan karena itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah harus mencari akar dari kasus ini karena pelecehan seksual membuat korban trauma dan kesehatan mentalnya terganggu. Tidak hanya kasus ini, tetapi menurut saya hampir semua perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual, seperti yang paling sering adalah catcalling. Namun, pemerintah tidak bertindak tegas dan hanya membiarkan kasus-kasus yang ada. Maka dari itu pemerintah harus cepat mengesahkan RUU PKS agar semua warga negaranya merasa aman.

# data[].attributes.body
Menurut saya, rakyat sipil seharusnya boleh memberikan kritik kepada pemerintah khususnya dalam kasus COVID. tetapi, jika kebebasan itu digunakan untuk menyebar hoax atau hate speech, baru boleh ditangkap. Solusi dari kasus ini adalah mendengarkan kritik dari masyarakat dan memberikan informasi yang jelas tentang kasus COVID terhadap masyarakat agar tidak mudah tertipu hoax.

# data[].attributes.headline
Perdagangan Orang, Lingkaran Setan yang Tak Kunjung Berhenti

# data[].attributes.subject
Perdagangan Orang, Lingkaran Setan yang Tak Kunjung Berhenti

# data[].attributes.body
https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/08/10/perdagangan-orang-lingkaran-setan-yang-tak-kunjung-berhenti/

# data[].attributes.headline
Hak atas kerja dan penghidupan yang layak

# data[].attributes.subject
Hak atas kerja dan penghidupan yang layak

# data[].attributes.body
menurut saya kasus perdagangan manusia harus lebih giat lagi diselidiki, karena ditulis bahwa indonesia adalah salah satu yang orangnya paling banyak di eksploitasi. saya juga berharap bahwa pemerintah bisa menyediakan kehidupan dan pekerjaan yang lebih baik terutama bagi perempuan indoensia, karena ditulis juga bahwa perempuan dan anak indonesia mudah menjadi target karena sulitnya mencari pekerjaan disini

# data[].attributes.headline
Sudahi Kawin Tangkap, Lindungi Perempuan Sumba

# data[].attributes.subject
Sudahi Kawin Tangkap, Lindungi Perempuan Sumba

# data[].attributes.body
https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/06/23/sudahi-kawin-tangkap-lindungi-perempuan-sumba/

# data[].attributes.headline
Hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan

# data[].attributes.subject
Hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan

# data[].attributes.body
fakta bahwa ini ditargetkan kepada perempuan sudah menjadi bentuk diskriminasi, lalu cara kawin paksa dengan menculik perempuan menjadikannya ancaman dan kekerasan, belum lagi kekerasan rumah tangga yang berpotensi terjadi setelah kawin. pemerintah harus mulai memperhatikan adat” indonesia yang bisa melanggar HAM orang lain terutama perempuan, karena biasanya jika korbannya perempuan maka kasusnya hanya akan dilihat sekilas

# data[].attributes.body
https://www.liputan6.com/global/read/4250831/headline-dugaan-perbudakan-abk-wni-di-kapal-china-apa-langkah-hukum-selanjutnya

# data[].attributes.headline
Hak atas kerja dan penghidupan yang layak

# data[].attributes.subject
Hak atas kerja dan penghidupan yang layak

# data[].attributes.body
Menurut saya, kasus ini sangat tidak menghormati manusia sebagai mahluk hidup. Dari kasus ini, pemerintah seharusnya lebih mempertegas undang-undang tentang perlindungan ABK dan memperhatikan semua proses perekrutan, kerja, dan gaji setiap WNI yang bekerja sebagai ABK di kapal dalam negeri dan luar negeri. Bahkan media yang pertama kali memberitahukan kasus ini kepada publik ada media asal Korea Selatan, yaitu berita MBC yang telah menarik perhatian orang Korea sehingga berita ini sampai ke Indonesia. Dari sini dapat dilihat bahwa apakah pemerintah Indonesia sudah tahu sebelum media Korea memberitakan kasus ini? Jika tidak, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak memperhatikan para ABK yang bekerja diluar sana. Solusi yang paling tepat adalah kasus ini harus dibawa ke pengadilan dan dicari tahu akarnya dan menghukum pihak yang salah. Kedua, pemerintah harus lebih memperhatikan semua proses dengan teliti para WNI yang bekerja sebagai ABK agar tidak terjadi kasus seperti ini lagi.

# data[].attributes.headline
Keadilan Telah Runtuh: Hukuman Ringan TNI yang Siksa & Bunuh Jusni

# data[].attributes.subject
Keadilan Telah Runtuh: Hukuman Ringan TNI yang Siksa & Bunuh Jusni

# data[].attributes.body
https://tirto.id/keadilan-telah-runtuh-hukuman-ringan-tni-yang-siksa-bunuh-jusni-f7ed

# data[].attributes.headline
Hak atas hidup & hak kepastian hukum dan keadilan 

# data[].attributes.subject
Hak atas hidup & hak kepastian hukum dan keadilan 

# data[].attributes.body
Menurut saya kasus ini dianggap tidak adil karena para TNI yang melakukan pembunuhan diberikan hukuman yang lebih ringan jika dibanding dengan rakyat sipil yang melakukan pembunuhan. Justru seharusnya para TNI diberikan hukuman yang lebih berat karena anggota TNI seharusnya melindungi rakyat. Aksi ini bisa ditiru oleh anggota TNI lain yang menganggap bahwa mereka akan diberi keringanan hukuman jika melakukan tindak kriminal. Solusi terhadap kasus ini adalah memberikan hukuman yang seharusnya dan tidak perlu diberi keringanan.

# data[].attributes.headline
Draf Regulasi Kekerasan Seksual UGM Dipreteli dan Memihak Pelaku

# data[].attributes.subject
Draf Regulasi Kekerasan Seksual UGM Dipreteli dan Memihak Pelaku

# data[].attributes.body
https://tirto.id/draf-regulasi-kekerasan-seksual-ugm-dipreteli-dan-memihak-pelaku-epgW

# data[].attributes.body
Menurut saya draf regulasi kekerasan seksual tersebut perlu disahkan guna melindungi mahasiswa/mahasiswa di universitas tersebut. Menurut situs berita tirto, isi dari draf regulasi kekerasan seksual tersebut juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sudah mencakup area yang luas. Bahkan, sudah ada proses penanganan yang rinci terhadap pelaku secara etik dan hukum. Sebaiknya draf ini segera disahkan agar bisa melindungi para mahasiswa/mahasiswi dari kekerasan seksual.

# data[].attributes.body
KPPAD Kalbar : tercatat 36 kasus pelanggaran hak anak selama Januari 2020

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Pontianak (ANTARA) - Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar mencatat ada 36 kasus pelanggaran hak anak sepanjang Januari 2020.

Ketua KPPAD Kalbar, Eka Nurhayati Ishak mengatakan kasus tersebut di antaranya, 30 laporan non-pengaduan dan 6 laporan pengaduan.

"Total keseluruhan kasus baik non-pengaduan maupun pengaduan berjumlah 36 kasus di wilayah Provinsi Kalbar. Pendampingan dan diproses oleh pihak aparat penegak hukum terutama Polsek dan Polres setempat, yang kami dampingi sesuai dengan tupoksi kami," ujarnya di Pontianak, Jumat.

Ia merincikan kasus pelanggaran hak anak yang dilaporkan masyarakat antara lain kejahatan seksual, kekerasan fisik, penjualan anak, gizi buruk, perlindungan kesehatan, eksploitasi anak, dan narkotika dan zat adiktif lainnya.

"Adapun laporan masyarakat untuk wilayah yang terdata kasus kejahatan seksual terhadap anak yaitu Kota Pontianak ada 5 laporan, Kota Singkawang 2 laporan, Kabupaten Sambas ada 5 laporan, Kubu Raya 2 laporan, Sanggau 5 laporan, Sintang 1 laporan, Kapuas Hulu 1 laporan, Melawi 1 laporan dan Landak 1 laporan," kata dia.

Eka Nurhayati mengatakan untuk pencegahan kekerasan terhadap anak, KPPAD Kalbar di tahun ini akan meningkatkan 70 persen sosialisasi kepada masyarakat.

"Untuk tahun 2020 kami akan lebih banyak meningkatkan sosialisasi karena untuk pencegahan. Jika melihat dari grafik dari tahun 2018 sampai 2019 terakhir bukannya menurun tetapi meningkat," kata dia.

Untuk itu KPPAD Kalbar mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat memantau, mengawal, serta menjadi pelopor dan pelapor . Hal itu agar tidak terjadi lagi kekerasan terhadap anak di Kalbar.

"Pencegahan kasus kekerasan terhadap anak di Kalbar bukan tugas KPPAD saja namun tugas kita bersama. Oleh karena itu kami mengimbau dan mengajak mari bersama mencegah kekerasan kepada anak," kata dia.

# data[].attributes.attachment_link.title
KPPAD Kalbar : tercatat 36 kasus pelanggaran hak anak selama Januari 2020 - ANTARA News Kalimantan Barat

# data[].attributes.attachment_link.description
Pontianak (ANTARA) - Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar mencatat ada 36 kasus pelanggaran hak anak sepanjang Januari 2020. Ketua KPPAD Kalbar, Eka Nurhayati Ishak mengatakan kasus tersebut di antaranya, 30 laporan non-pengaduan dan 6 laporan pengaduan. "Total keseluruhan kasus baik non-pengaduan maupun pengaduan berjumlah 36 kasus di wilayah Provinsi Kalbar.

# data[].attributes.body
Pelanggaran hak atas kesehatan dan lingkungan sehat adalah salah satu hak yang dilanggar oleh para pelaku dengan cara memberikan gizi yang buruk, pengunaan narkotika serta kekerasan yang diterima. Pemerintah harus memperjaga lebih ketat lagi tentang penanganan anak anak indonesia dan lingkungan sekitarnya dengan memberi anggaran yang lebih agar dapat melakukan operasi operasi yang dapat membantu anak anak yang kesusahan.

# data[].attributes.headline
Wabah COVID-19 Bukan Alasan untuk Mengorbankan HAM dan Demokrasi

# data[].attributes.subject
Wabah COVID-19 Bukan Alasan untuk Mengorbankan HAM dan Demokrasi

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Berkenaan dengan penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban negara dalam memenuhi, melindungi, dan menghargai hak asasi manusia, termasuk penghormatan prinsip demokrasi dalam penanganan COVID-19 Kami memahami pandemi sebagai situasi darurat kesehatan yang berdampak pada persoalan ekonomi dan sosial, namun demikian, pembatasan, atau tindakan dan kebijakan yang diambil harus proporsional, serta tidak mengorbankan hak asasi manusia dan demokrasi yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi.

Pada situasi pandemi, kami melihat bahwa penanganan COVID-19 menimbulkan dampak yang tidak diinginkan pada situasi dan kondisi hak asasi manusia. Berdasarkan pemantauan kami, sejumlah langkah yang dilakukan oleh negara, baik dari tataran eksekutif sampai aparatur negara tidak menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar pertimbangan yang memadai dalam menyusun kebijakan[1] maupun mengambil langkah penindakan di lapangan.[2] Kami mengkhawatirkan kerentanan menjadikan pandemi COVID-19 sebagai alasan untuk memberangus hak asasi manusia dan mengancam demokrasi.

Kami mencatat sejumlah pelanggaran hak asasi manusia selama pandemi COVID-19 (Januari - April 2020), antara lain sebagai berikut:

Hak atas Standar Kesehatan Tertinggi

Pada pertengahan bulan Maret 2020, KontraS melakukan pemantauan melalui pembukaan kanal pengaduan publik terkait kualitas pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 melalui RS rujukan COVID-19. Dalam pemantauan ini, kami menemukan bahwa berbagai RS rujukan COVID-19 memiliki sejumlah permasalahan seperti akses informasi yang minim, kekurangan tenaga medis, kekurangan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan, dan tidak ada prosedur khusus untuk pasien yang ingin melakukan tes COVID-19. Sementara layanan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan test PCR masih minim karena masih terbatasnya penyelenggaraan dan akses yang tersedia.

Akses terhadap pelayanan kesehatan adalah bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia secara keseluruhan.[3] Prinsip dasar terhadap pemenuhan hak atas kesehatan berdasarkan General Comment Nomor 14 Tahun 2000 negara wajib memerhatikan ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas atas layanan kesehatan kepada masyarakat. Persiapan dan penanganan yang minim dari negara berdampak pada tidak terkontrolnya angka penyebaran, penularan, serta penanganan COVID-19 di masyarakat.

Dalam konteks penanganan pandemi, informasi yang valid, terpercaya dan terus diperbaharui mengenai situasi pandemi serta penanganannya wajib dipenuhi dan diberikan kepada publik tanpa terkecuali. Hal itu sangat penting karena di tengah ketiadaan vaksin, keselamatan warga tergantung pada informasi tentang upaya pencegahan dan pengendalian prilaku individu. Namun, pada awal penyebaran COVID-19, pemerintah justru melakukan hal yang sebaliknya. Keterlibatan Badan Intelenje Negara (BIN) melalui operasi senyap, penyampaian informasi yang tidak utuh, penyangkalan dan inskonsitensi pernyataan dan informasi para elit politik dan pejabat negara terhadap kerentanan dan penanganan kedaruratan COVID-19 di Indonesia justru memperburuk krisis dan menimbulkan ketidakpastian, ketidakjelasan penanganan krisis.

Hingga Maret, pemerintah terus menutupi dan memonopoli informasi mengenai sebaran daerah merah yang menyulitkan tidak hanya publik tapi juga pemerintah daerah untuk mengambil tindakan pencegahan yang efektif dan memadai. Ketertutupan dan penyangkalan atas informasi, justru telah memberikan sinyal dan arah yang keliru untuk publik, menurunkan kewaspadaan yang bisa berakibat pada perluasan penularan wabah dan memperparah bencana. Sejumlah kasus yang membahayakan kesehatan dan pelanggaran hak asasi yang merupakan dampak dari tidak terpenuhinya hak atas informasi diantaranya prosedur penggunaan disinfektan, penggunaan obat-obatan dan suplemen yang tidak disarankan, pelanggaran privasi hingga praktik diskriminasi seperti penolakan pemakaman jenazah yang terpapar COVID-19.

Hal ini bertolak belakang dengan kewajiban menyampaikan informasi dari sejumlah peraturan seperti pasal 154 Jo. 155 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan menyebar dalam waktu singkat, serta Pasal 9 ayat (2) huruf d UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 19 Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 14 UU 39.1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada intinya merupakan jaminan hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.

Dalam kurun waktu 5 Maret- 21 April 2020, kami mencatat terdapat 93 peristiwa penindakan oleh aparat berkaitan dengan ancaman kebebasan sipil selama masa PSBB. Sejumlah peristiwa seperti penangkapan sewenang-wenang (17 kasus), penangkapan dengan tuduhan penghinaan pejabat negara (8 kasus) dan penanganan hoax (41 kasus), problem akses terhadap bantuan hukum pada pendampingan kasus seperti dalam kasus kelompok anarko dan Ravio Patra menunjukkan kesewenangan aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum.

Pembatasan Sosial Bersekala Besar, yakni khususnya yang terkait dengan pembatasan berkumpul, haruslah mengacu pada aturan perundang-undangan, hal ini jelas bahwa penerapan PSBB suatu wilayah haruslah berdasarkan penetapan dari Menteri Kesehatan berdasarkan permohonan dari Kepala Daerah, sehingga tidak serta merta dengan dalil PSBB yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, dijadikan alat dan tafsir serampangan oleh aparat keamanan untuk melakukan tindakan pembubaran, mengingat dari data pendokumentasian yang kami lakukan, banyak wilayah yang belum menerapkan status PSBB yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, aparat keamanan dengan tindakan yang sewenang-wenang melakukan aksi-aksi pembubaran, hal ini bertentangan dengan jaminan hak kebebasan berkumpul, dimana hak kebebasan berkumpul dijamin oleh undang-undang dan dapat dibatasi sesuai dengan standar hukum dan HAM. Sehingga sudah sepatutnya aparat penegak hukum dilapangan dan di daerah-daerah harus memahami bahwa pembubaran hak atas berkumpul belum dapat dilakukan sebelum adanya penetapan status PSBB yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.

Disisi lain kami juga menyoroti tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat keamanan, yang kami nilai tindakan-tindakan tersebut justru bertolak belakang dengan komitmen pemerintah dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 di lingkungan penahanan, seperti halnya regulasi yang dikeluarkan oleh kementrian Hukum dan HAM dalam bentuk asimilasi terhadap sejumlah tahanan, sementara kami tidak pernah mendapatkan jawaban informasi terkait regulasi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian dalam mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus COVID-19 terhadap para tahanan yang berada dibawah kewenangan institusi kepolisian.

Mengacu pada Pasal 14 - 15 Kovenan Sipol beserta penjabarannya dalam General Comment No. 32 tahun 2007, konsep hak atas peradilan yang adil mencakup perlakuan terhadap tersangka/terdakwa pada saat dan sebelum proses persidangan, termasuk diantaranya hak untuk tidak diproses secara hukum tanpa adanya pasal pidana yang dilanggar (Pasal 15 ICCPR) dan hak setiap orang terhadap bantuan hukum (General Comment 32/2007 angka 10). Pemerintah seharusnya konsisten dalam mengadopsi ketentuan ICCPR tidak hanya secara legalistik dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Sipol, namun juga dalam praktik aparat dalam pekerjaannya sehari-hari. Dan dalam hal ini internal Kepolisian juga telah memiliki berbagai peraturan yang mewajibkan Kepolisian untuk menjunjung hak asasi manusia dan taat pada asas-asas fair trial[4].

Hak untuk mendapatkan proses hukum pidana yang adil berdasarkan hukum yang berlaku juga berpotensi untuk kembali dilanggar dengan wacana persiapan TNI untuk antisipasi gejolak sosial akibat Pandemi COVID-19.[5] Selain wacana itu berada di luar tupoksi TNI, intervensi TNI pada aspek pidana harus dihindari. Pemerintah seharusnya memprioritaskan upaya pencegahan agar tidak terjadi gejolak sosial di masyarakat melalui jaminan kebutuhan dasar masyarakat di daerah yang terjangkit COVID-19.

Kemerdekaan berekspresi merupakan salah satu hak yang fundamental yang diakui dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada saat penanganan CPVID-19 kami mencatat, setelah keluarnya Surat Telegram Kapolri (ST/1100/IV/HUK.7.1.2020), kami mencatat 41 kasus penangkapan terhadap orang-orang yang dituduh menyampaikan penghinaan terhadap pejabat negara atau menyebarkan berita bohong. Hal tersebut menjadi pelanggaran HAM jika dilakukan dalam konteks mengkritik, mempertanyakan dan menyampaikan keluhan mengenai cara-cara pemerintah dalam menangani pandemi.

Ekspresi, dengan segala bentuknya yang disampaikan oleh warga negara untuk menkritik cara-cara pemerintah dalam menangani COVID-19 adalah sah dan dilindungi hukum. Kendati kebebasan berekspresi adalah aspek yang dapat dibatasi, namun pembatasannya perlu dilakukan secara cermat dan terukur oleh negara. Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan aspek krusial yang aplikasinya harus dilindungi oleh Negara. Hal ini selaras dengan pasal 19 Kovenan Hak Sipol sebagaimana telah diadopsi substansinya dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan turunannya dalam 23 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak untuk bebas dari diskriminasi dan stigmatisasi

Pandemi COVID-19 menghasilkan gelombang stigma dan diskriminasi pada kelompok tertentu, salah satunya tenaga kesehatan. Mereka mendapat stigma negatif dari masyarakat sebagai carrier virus karena pekerjaannya sehari-hari mengandung resiko tinggi untuk terpapar virus. Hal ini terlihat dari peristiwa perawat yang diusir dari tempat tinggalnya,[6] tenaga kesehatan yang ditolak oleh tetangganya,[7] hingga penolakan pemakaman jenazah seorang perawat di Semarang.[8]

Stigmatisasi tersebut lahir akibat penyebaran informasi yang dilakukan pemerintah tidak akurat dan parsial sehingga mengakibatkan publik menerima informasi tidak utuh dan mengambil sikap sendiri yang keliru. Hal ini kembali menegaskan dampak dari pelanggaran ha katas informasi terhadap dimensi hak lainnya,

COVID-19 adalah ujian bagi masyarakat, pemerintah, komunitas, dan individu. Penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh spektrum, termasuk hak ekonomi, sosial, budaya, dan sipil dan politik, akan menjadi fundamental bagi keberhasilan respons kesehatan masyarakat dan pemulihan dari pandemi. pandemi global COVID-19 tidak boleh dan tidak bisa menjadi alasan bagi setiap negara untuk membuat kebijakan yang bersifat represif dan melanggar hak asasi manusia. Sebaliknya, hal tersebut seharusnya menjadi evaluasi untuk kembali melihat peristiwa COVID-19 sebagai isu kesehatan publik yang berdampak pada isu kesejahteraan sosial. Terlebih lagi, dalam mengeluarkan kebijakan, negara harus berpikir panjang mengenai dampak jangka panjang terhadap kebebasan sipil di masyarakat pasca pandemi usai sebab ancaman yang nyata ialah virus bukan warga negara.

Atas dasar tersebut, KontraS mendesak:

1. Pemerintah untuk menghormati dan mengedepankan HAM, nilai dan prinsip negara hukum dan demokrasi dalam setiap kebijakan yang keluarkan dan dijalankan dalam penanganan pandemic COVID-19; Pengurangan atau pembatasan penikmatan hak asasi manusia harus dilalukan dengan mengikuti ketentuan instrument hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi pemerintah.

2. DPR dan lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM harus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. Fungsi parlemen dan lembaga negara independen menjadi penting ketika ada pembatasan hak asasi manusia, guna memastikan tidak ada penyalahgunaan oleh pemerintah.

3. Prisiden RI tidak menggunakan pendekatan yang represif dan anti kritik dalam penangangan COVID-19. Pemerintah harus menempatkan penanganan COVID-19 sebagai persoalan darurat kesehatan masyarakat; diselesaikan dengan pendekatan kesehatan dan medis, dukungan jaring pengaman sosial yang tepat dan efektif, mudah diakses; penyedian informasi yang tepat, memberikan dukungan dan perlindungan bagi seluruh tenaga medis, memberikan prioritas dukungan fasilitas kesehatan baik bagi rumah sakit maupun masyarakat dalam memerangi COVID-19.

4. Menteri Kesehatan agar segera mengkoordinasikan program tes COVID-19 secara cepat dan massal baik secara acak maupun berdasarkan tracking terhadap pasien positif COVID-19 agar mendapatkan data yang lebih valid mengenai kondisi jumlah positif COVID-19 di Indonesia.

5. Kapolri agar memastikan anggotanya mengedepankan upaya-upaya persuasif, proporsioal, tanpa penggunaan kekuatan yang berlebih dalam melakukan pengamanan dalam konteks program pemerintah dalam menangani Pandemi COVID-19 dan apabila harus melakukan pemidanaan harus dilakukan dengan tidak sewenang-wenang dan harus berdasarkan pada aturan yang berlaku.

Jakarta, 2 Mei 2020
Badan Pekerja KontraS

Yati Andriyani
Koordinator

[1] https://kontras.org/2020/03/01/ruu-cipta-kerja-tidak-layak-dibahas-dpr-perlu-tolak-sebelum-semua-cilaka/

[2] https://kontras.org/2020/04/05/pemerintah-tidak-jelas-soal-psbb-tindakan-kepolisian-melakukan-penangkapan-atas-dasar-psbb-melanggar-hukum/

[3] Lihat Pasal 12 Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

[4] UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (atau lebih sering disebut sebagai KUHAP)

[5] https://nasional.kompas.com/read/2020/04/29/06260681/tni-siapkan-pasukan-untuk-antisipasi-gejolak-sosial-akibat-pandemi-COVID-19

[6] https://regional.kompas.com/read/2020/04/27/16500591/3-perawat-rsud-bung-karno-solo-diusir-dari-indekos

[7] https://www.suara.com/news/2020/03/25/152418/kronologis-dokter-dan-perawat-pasien-virus-corona-ditolak-tetangga

[8] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200410174518-20-492451/kisah-pilu-dari-penolakan-jenazah-perawat-corona-di-semarang-

# data[].attributes.attachment_link.title
Wabah COVID-19 Bukan Alasan untuk Mengorbankan HAM dan Demokrasi - KontraS

# data[].attributes.attachment_link.description
Berkenaan dengan penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban negara dalam memenuhi, melindungi, dan menghargai hak asasi manusia, termasuk penghormatan prinsip demokrasi dalam penanganan COVID-19 Kami memahami pandemi sebagai situasi darurat kesehatan yang berdampak pada persoalan ekonomi dan sosial, namun demikian, pembatasan, atau tindakan dan kebijakan yang diambil harus proporsional, serta tidak mengorbankan hak asasi manusia dan demokrasi yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi.

# data[].attributes.body
Pada bulan maret, setelah dilakukan pengecekan, terdapat pelanggaran dalam hak atas kesehatan dalam bentuk rumah sakit yang mempunyai kekurangan tenaga medis, minim informasi dan fasilitas yang kurang memadai untuk pengecekan covid-19 yang berdampak pada masyarakat di rumah sakit tersebut. Kedepannya, pemerintah harus memberikan anggaran yang lebih kepada rumah sakit di Indonesia untuk kesehatan masyarakat yang lebih baik.