# data[].attributes.body
orde baru merupakan sistem pemerintahan di Indonesia yang menggantikan zaman sebelumnya didasarkan atas koreksi terhadap berbagai penyimpangan. Lahirnya Orde Baru diawali dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto.

# data[].attributes.attachment_caption
G30S/PKISetelah Gerakan 30 September 1965 (G30S) ditumpas, berdasarkan berbagai bukti yang serta berhasil dikumpulkan, Partai Komunis Indonesia (PKI) dituding 

# data[].attributes.body
Ciri-Ciri Pemerintahan Orde Baru
Adapun ciri-ciri pemerintahan Orde baru  adalah sebagai berikut:
1. Dwifungsi ABRI

Banyak prajurit militer dari berbagai pangkat, jabatan, dan angkatan ikut bekerja dalam pemerintahan, seperti menjabat posisi lurah atau kepala desa. Hal ini dianggap sebagai tanda menguatnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam rezim Orde Baru.
2. Terbatasnya Pilihan Politik

Pemilu tahun 1977 hanya diikuti oleh tiga partai politik yakni PDI, PPP, dan Golongan Karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Pembagian tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan politik.
3. Pembangunan yang Masif
Pemerintahan Orde Baru mempunyai tekad untuk menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan nonfisik sebagai prioritas. Hal ini sebagai respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Selain itu, pemerintah juga membuka penanaman modal asing dan dalam negeri untuk masuk serta membuka usaha di Indonesia.
4. Pemerintahan Sentralistik
Sistem pemerintahan sentralistik menguatkan kekuasaan pusat terhadap daerah. Hal ini disebabkan ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah atau keputusan pemerintah pusat. Pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintahan sentralistik ini berupa kebijakan ekonomi dan pembangunan, sekaligus penerapan kebijakan politik.

# data[].attributes.headline
Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan Negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. 

# data[].attributes.subject
Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan Negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. 

# data[].attributes.headline
Kebijakan Politik Dalam Negeri : 1). Pelaksanaan pemilu Pelaksanaan pemilu 1971  Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini, berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 (orde revolusi atau orde lama). Pada pemilu ini para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta Pemilu yaitu Golkar. 2). Penyederhanaan partai politik      Penyederhanaan partai politik menjadi dua partai dan satu golongan karya yaitu:   1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)   2.  Partai Demokrasi Indonesia

# data[].attributes.subject
Kebijakan Politik Dalam Negeri : 1). Pelaksanaan pemilu Pelaksanaan pemilu 1971  Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini, berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 (orde revolusi atau orde lama). Pada pemilu ini para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta Pemilu yaitu Golkar. 2). Penyederhanaan partai politik      Penyederhanaan partai politik menjadi dua partai dan satu golongan karya yaitu:   1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)   2.  Partai Demokrasi Indonesia

# data[].attributes.headline
3. Dwifungsi ABRI      Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai Fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan.

# data[].attributes.subject
3. Dwifungsi ABRI      Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai Fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan.

# data[].attributes.headline
Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia antara lain : 1). Indonesia kembali menjadi anggota PBB     Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPRGR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB.

# data[].attributes.subject
Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia antara lain : 1). Indonesia kembali menjadi anggota PBB     Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPRGR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB.

# data[].attributes.headline
2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok     Pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966.

# data[].attributes.subject
2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok     Pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966.

# data[].attributes.headline
Kebijakan Ekonomi Presiden Soeharto Pada Masa Orde Baru

# data[].attributes.subject
Kebijakan Ekonomi Presiden Soeharto Pada Masa Orde Baru

# data[].attributes.body
Pada awal kelahirannya, Orde Baru memang memfokuskan programnya terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini didasarkan kepada kondisi ekonomi Indonesia diawal Orde Baru yang cukup memprihatinkan, sehingga fokus ekonomi harus berdasarkan pada amanat panca sila untuk menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam programnya pemerintahan Orde Baru menetapkan dua kebijakan ekonomi, yakni jangka panjang dan jangka pendek.

# data[].attributes.headline
A. Program Jangka Pendek  Presiden Soeharto pada awal pemerintahannya dihadapkan pada masalah yang cukup sulit dibidang ekonomi. Rehabilitas dan stabilitas ekonomi menjadi kebijakan awal pemerintahan Orde Baru dalam memulihkan kondisi tersebut. Rehabilitas maksudnya perbaikan fisik terhadap prasarana-prasarana dan alat produksi. Dan stabilitas dimaksudkan pengendalian inflasi supaya harga tidak melonjak terus menerus. Untuk lebih jelas bagaimana kebijakan jangka pendek pemerintahan Orde Baru :

# data[].attributes.subject
A. Program Jangka Pendek  Presiden Soeharto pada awal pemerintahannya dihadapkan pada masalah yang cukup sulit dibidang ekonomi. Rehabilitas dan stabilitas ekonomi menjadi kebijakan awal pemerintahan Orde Baru dalam memulihkan kondisi tersebut. Rehabilitas maksudnya perbaikan fisik terhadap prasarana-prasarana dan alat produksi. Dan stabilitas dimaksudkan pengendalian inflasi supaya harga tidak melonjak terus menerus. Untuk lebih jelas bagaimana kebijakan jangka pendek pemerintahan Orde Baru :

# data[].attributes.headline
 B. Program Jangka Panjang Pada 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita I (1969) tersebut fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Repelita II (1974-1979) dan Repelita III (1979-1984) fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Fokus Repelita IV (1984-1989) dan Repelita V (1989-1994), selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga mulai bergerak menitikberatkan pada sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesinmesin industri.

# data[].attributes.subject
 B. Program Jangka Panjang Pada 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita I (1969) tersebut fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Repelita II (1974-1979) dan Repelita III (1979-1984) fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Fokus Repelita IV (1984-1989) dan Repelita V (1989-1994), selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga mulai bergerak menitikberatkan pada sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesinmesin industri.

# data[].attributes.body
1. Anissa Nurul F
2. Dhea Puspita
3. Hani Deliani
4. Lisna Permani
5. Mita Khairunisa
6. Sinta Fitria
7. Suci Sulastri
8. Cepi Hendrian
9. Mohammad Reza F

Kelas : VII IPA 1