# data[].attributes.body
Demokrasi liberal terjadi karena adanya perubahan undang-undang dasar dari konstitusi RIS ke UUD sementara 1950

# data[].attributes.body
Sistem pemerintahan pada masa itu menggunakan sistem pemerintahan parlementer yang dilandasi oleh UUD sementara 1950 atau dikenal dengan konstitusi liberal.

# data[].attributes.headline
Kabinet Natsir (6 September 1950 -21 Maret 1951)

# data[].attributes.subject
Kabinet Natsir (6 September 1950 -21 Maret 1951)

# data[].attributes.body
Program pokok dari Kabinet Natsir adalah:
• Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
• Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
Menyempurnakan organisasi Angkatan • Perang.
• Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
• Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kabinet Natsir mendapatkan tugas utama yaitu proses integrasi Irian Barat.

# data[].attributes.body
Pada masa demokrasi liberal Pemerintahan Republik Indonesia dijalankan oleh suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh  seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen  (DPR).   Kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu -waktu dapat dijatuhkan oleh wakilwakil partai dalam parlemen Presiden hanya sebagai lambang  kesatuan.

# data[].attributes.headline
Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952) 

# data[].attributes.subject
Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952) 

# data[].attributes.body
Program pokok dari Kabinet Soekiman adalah:
1. Menjamin keamanan dan ketentraman
2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
3. Mempercepat persiapan pemilihan umum.
4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.
5. Menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.

Kabinet Sukiman ditenggarai melakukan Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA).

# data[].attributes.headline
Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953) 

# data[].attributes.subject
Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953) 

# data[].attributes.body
Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah:

1. Program dalam negeri:
a. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD
b. Meningkatkan kemakmuran rakyat,
c. Meningkatkan pendidikan rakyat, dan
d. Pemulihan stabilitas keamanan negara

2. Program luar negeri:
a. Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda,
b. Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta
c. Menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

# data[].attributes.headline
Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)  

# data[].attributes.subject
Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)  

# data[].attributes.body
Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I:

1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran
2. Menyelenggarakan Pemilu dengan segera
3. Pembebasan Irian Barat secepatnya
4. Pelaksanaan politik bebas-aktif
5. Peninjauan kembali persetujuan KMB.
6. Penyelesaian pertikaian politik.
Pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo I, Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadisuryo memperkenalkan sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem Ali-Baba. Sistem ekonomi Ali-baba diperuntukan menggalang kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikkan dengan Ali dan pengusaha Tionghoa yang diidentikkan dengan Baba.

# data[].attributes.headline
Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

# data[].attributes.subject
Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

# data[].attributes.body
Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah:
1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru
3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
4. Perjuangan pengembalian Irian Barat
5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.
Kabinet Burhanuddin Harap ini mencatatkan sejumlah keberhasilan dalam menjalankan fungsinya, seperti:
✓ Keberhasilan menyelenggarakan Pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember untuk memilih Dewan Konstituante.
✓ Membubarkan Uni Indonesia-Belanda
✓ Menjalin hubungan yang harmonis dengan Angkatan Darat
✓ Bersama dengan Polisi Militer melakukan penangkapan para pejabat tinggi yang terlibat korupsi

# data[].attributes.headline
Kabinet Ali Sastramojoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957) 

# data[].attributes.subject
Kabinet Ali Sastramojoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957) 

# data[].attributes.body
Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah Program kabinet ini disebut  Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut:

1. Perjuangan pengembalian Irian Barat
2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggotaanggota DPRD.
3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.
4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.
6. Pembatalan KMB
7. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif
8. Melaksanakan keputusan KAA.
Kabinet ini mendapatkan dukungan penuh dari Parlemen dan Presiden Soekarno, sehingga dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment. Kabinet ini berhasil melakukan pembatalan seluruh perjanjian KMB.

# data[].attributes.headline
Kabinet Djuanda (9 April 1957- 5 Juli 1959) 

# data[].attributes.subject
Kabinet Djuanda (9 April 1957- 5 Juli 1959) 

# data[].attributes.body
Program pokok dari Kabinet Djuanda dikenal sebagai Panca Karya yaitu:
• Membentuk Dewan Nasional
• Normalisasi keadaan RI
• Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB
• Perjuangan pengembalian Irian Jaya
• Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan
Keberhasilan Kabinet Karya yang paling menguntungkan kedaulatan Indonesia dengan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda yang mengatur batas wilayah kepulauan Indonesia. Kemudian dikuatkan dengan peraturan Pemerintah pengganti UndangUndang No. 4 prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Pasca Deklarasi Djuanda, perairan Indonesia bertambah luas sampai 12 mil yang sebelumnya hanya 3 mil .

# data[].attributes.body
Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multi partai. Pembentukan partai politik ini menurut Mohammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin- pemimpin barisan perjuangan. Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan dari pada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah.

# data[].attributes.body
Pemilu 1955 merupakan Pemilu yang paling bersejarah di Indonesea, ada banyak hal yang membuat Pemilu 1955 begitu dikenang sampai sekarang. Pemilihan umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum ini menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat.

# data[].attributes.body
Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan Konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955) dengan membentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada 31 Mei 1954.

# data[].attributes.body
Pelaksanaan Pemilihan Umum pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2139 kecamatan dan 43.429 desa. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante (badan pembuat Undang-undang Dasar) dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Pada pemilu pertama ini 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara.

# data[].attributes.body
Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Soemitro Djojohadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Soemitro mencoba mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus sesegera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi, karena pengusaha pribumi pada umumnya bermodal lemah. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha tersebut dengan bimbingan konkret dan bantuan pemberian kredit. Jika usaha ini berhasil maka secara bertahap pengusaha pribumi akan dapat berkembang maju dan tujuan mengubah struktur ekonomi kolonial di bidang perdagangan akan berhasil.

# data[].attributes.body
Pelaksanaan industrialisasi dan melepas ikatan ekonomi dengan pemerintah

# data[].attributes.body
Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap pemerintah Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah Financial Ekonomi (Finek). Perundingan ini dilakukan pada 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan Finek yang diajukan pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Belanda sebagai berikut.

a) Pembatalan persetujuan Finek hasil KMB.
b) Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
c) Hubungan Finek didasarkan atas undang-undang nasional, dan tidak boleh diikuti oleh perjanjian lain.

Pada perkembangannya usul Indonesia tersebut ditolak oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan Finek dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada 13 Februari 1956

# data[].attributes.body
Biro Perancang Negara dibentuk pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo 1. Biro ini bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro Perancang Negara dipimpin oleh Djuanda Kartawidjaja. Oleh karena masa kerja setiap kabinet terlalu singkat, biro ini tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Selain itu, ketidakstabilan politik menjadi faktor penyebab kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.

# data[].attributes.body
Rencana Pembangunan Lima Tahun merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Biro Perancang Negara. RPLT disetujui DPR pada 11 November 1958. Pada 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan mencapai Rp12,5 miliar.

# data[].attributes.body
Perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Liberal masih menghadapi beberapa kendala cukup berat. Selain itu, pada kurun waktu tersebut pemerintah berusaha membangun sistem ekonomi baru untuk mewujudkan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Liberal. Selain Gunting Syafruddin, kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa itu sebagai berikut.

# data[].attributes.body
Kebijakan Gerakan Benteng merupakan rangkaian kebijakan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP). Kebijakan Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Kebijakan ini dicetuskan oleh Soemitro Djojohadikusumo. Inti kebijakan ini adalah memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

# data[].attributes.body
Program Gunting Syafruddin tersebut diinisiasi oleh Syafruddin Prawiranegara yang menjabat sebagai menteri keuangan pada masa Demokrasi Liberal. Kebijakan Gunting Syafruddin dilakukan dengan memotong nilai uang (sanering) yang bernilai Rp2,5 ke atas hingga nilai  setengahnya. Kebijakan ini bertujuan menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp5,1 miliar. Untuk menindaklanjuti kebijakan ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pengeluaran Uang Kertas Baru. Kebijakan ini berlaku mulai 15 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Tanggal 15 Maret 1950.

# data[].attributes.body
Nasionalisasi merupakan tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Pengalihan hak milik modal asing dilakukan karena Belanda dianggap mengingkari janji dengan tidak menyerahkan kembali Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia sesuai kesepakatan KMB.Melalui kebijakan ini, pemerintah mengambil alih banyak perusahaan Belanda. Pemerintah kemudian membentuk badan koordinasi yang bertugas membina perusahaan-perusahaan tersebut. Badan tersebut dinamakan Badan Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Belanda (BANAS). Salah satu usaha BANAS adalah membentuk perusahaan baru untuk mewadahi lima perusahaan Belanda yang masuk disebut The Big Five. Dalam perkembangannya, perusahaan-perusahaan ini bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

# data[].attributes.body
Sistem ekonomi Ali–Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokroadisurjo yang pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I menjabat sebagai menteri perekonomian. Kebijakan ini bertujuan menciptakan kerja sama antara pengusaha pribumi (Ali) dengan pengusaha nonpribumi (Baba). Kebijakan ini mendorong berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi dalam usaha merombak sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Langkah yang diambil pemerintah dalam sistem ekonomi Ali-Baba sebagai berikut.
a. Mewajibkan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia untuk memberikan pelatihan bagi
tenaga kerja Indonesia.
b. Memberikan tanggung jawab kepada tenaga kerja Indonesia agar dapat menduduki jabatan staf.
c. Mendirikan perusahaan negara.
d. Menyediakan kredit dan lisensi kepada perusahaan swasta nasional.

# data[].attributes.body
Kekacauan politik yang timbul karena pertikaian partai politik di Parlemen menyebabkan sering jatuh bangunnya kabinet sehinggi menghambat pembangunan.Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja tanpa mengutamakan kepentingan negara dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan. Masalah utama yang dihadapi konstituante adalah tentang penetapan dasar negara. Terjadi tarik-ulur di antara golongan-golongan dalam konstituante. Sekelompok partai menghendaki agar Pancasila menjadi dasar negara, namun sekelompok partai lainnya menghendaki agama Islam sebagai dasar negara. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit. Setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi UUDS 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan Demokrasi Liberal tidak berlaku lagi di Indonesia dan mulainya sistem Presidensil dengan Demokrasi Terpimpin ala Soekarno.