# data[].attributes.body
Pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian kuat atau kokoh atau mitsaqon ghalidzan sebagai sarana untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya akan bernilai amal sholeh yang dicatat sebagai ibadah.

# data[].attributes.body
Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

# data[].attributes.headline
SYARAT SYARAT PERNIKAHAN DALAM UU NO 1 TAHUN 1974

# data[].attributes.subject
SYARAT SYARAT PERNIKAHAN DALAM UU NO 1 TAHUN 1974

# data[].attributes.body
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6
(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh
satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak
mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup
diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan
kehendaknya.
(4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu
untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara
atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas
selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4)
pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya,
maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan
perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu
mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukun
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak
menentukan lain.

Pasal 7
(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada
Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak
wanita.
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut
pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi
tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
a. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara,
antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan
saudara neneknya;
c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri,
dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku
dilarang kawin.

Pasal 9
Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali
dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10
Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi
untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi,
sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan
tidak menentukan lain.

Pasal 11
(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12
Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

# data[].attributes.body
perkawinan dapat putus karna:

kematian

perceraian

atas keputusan pengadilan

1. Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadulan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha ya g tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak.

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri

3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatu  dalam peraturan perundangan tersebut

4. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan

5. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat 1 pasal 40 diatur dalam peraturan perundangan tersebut

# data[].attributes.headline
Pengertian pernikahan menurut hukum islam

# data[].attributes.subject
Pengertian pernikahan menurut hukum islam

# data[].attributes.body
Pernikahan dalam Islam adalah salah satu institusi yang paling penting dalam kehidupan umat Islam.Menurut ajaran Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai dan ingin membangun kehidupan bersama.  Dengan mengucapkan akad, akad adalah (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad adalah perjanjian.

# data[].attributes.body
1. Esty Nabillah
2. Maulidya Denisa
3. Naura Maghfira
4. Nadiva Agustina
5. Suci Nabila Yusapta

# data[].attributes.body
Berikut adalah 5 rukun nikah dalam Islam:

- Terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah
- Calon pengantin perempuan harus memiliki wali nikah
- Pernikahan dihadiri dua orang saksi laki-laki untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan
- Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya
- Diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya

Berikut ini adalah syarat nikah yang wajib diikuti dalam Islam:

1. Kedua Calon Pengantin Beragama Islam
2. Tidak Menikah dengan Mahram
3. Wali Nikah Laki-Laki
4. Dihadiri Saksi
5. Sedang Tidak Ihram atau Berhaji
6. Bukan Paksaan

# data[].attributes.body
Ada 5 Rukun Nikah menurut KHI terdapat pada pasal 14, antara lain:
1. Calon Suami
2. Calon Isteri
3. Wali Nikah
4. Dua Orang Saksi
5. Ijab dan Kabul

# data[].attributes.body
Ammara Elfanisa P
Aisyi M
Hanifa ramadhanti
Nabila efendi
Nabilatus Syaja'ah
Ressy zahra A

# data[].attributes.body
1. Calon mempelai
Pasal 15 ayat
(1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU no 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
pasal 16
(1)  Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan
tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang
tegas.
Pasal 17
(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu
persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu
tidak dapat dilangsungkan.
(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan
dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.
2. Wali Nikah
Pasal 19
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita
yang bertindak untuk menikahkannya
Pasal 20
(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam
yakni muslim, aqil dan baligh.
(2) Wali nikah terdiri dari :
a. Wali nasab;
b. Wali hakim.
Pasal 21
(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu
didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon
mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah
dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan
keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah
dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan
laki-laki mereka.
(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak
menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat
kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
(3) Ababila dalamsatu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali
nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.
(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung
atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan
mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.
Pasal 22
Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau
oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali
bergeser kepada wali nikah yang lain menurit derajat berikutnya.
Pasal 23
(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak
mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau
enggan.
(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah
setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.
3. Saksi Nikah
Pasal 24
(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi
Pasal 25
Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil
baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
Pasal 26
Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta
Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.
Bagian Kelima
Akad Nikah
Pasal 27
Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang
waktu.
Pasal 28
Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah
mewakilkan kepada orang lain.
Pasal 29
(1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan
calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas
akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili,maka akad
nikah tidak boleh dilangsungkan.
4. Ijab dan Qabul
Syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:
1) Dilaksanakan dalam satu majlis
2) Harus tawaquf artinya ada persesuaian isi mengenai maksud ijab
dengan maksud qabulnya.
3) Tidak disela-selai oleh ungkapan lain
4) Muwalah artinya berlanjut seketika
Pasal 27
Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang
waktu.
Pasal 29
(1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan
calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas
akad nikah itu adalah untuk mempelai pria(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili,maka akad
nikah tidak boleh dilangsungkan.

# data[].attributes.body
Perceraian terjadi dengan alasan pasal 19 huruf a No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf a KHI yaitu salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

Dalam pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI, dikatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Inti dari Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 115 KHI di atas menyatakan bahwa perceraian baru diizinkan apabila upaya-upaya perdamaian untuk menyatukan suami-istri telah dilakukan, namun tetap tidak berhasil. Untuk mengklarifikasi telah dilaksanakannya upaya tersebut harus dilakukan di depan sidang pengadilan, termasuk pemberian penilaian atas tidak berhasilnya upaya itu.

Tujuan dari keharusan penyelesaian tersebut harus di Pengadilan Agama, tidak lain agar perceraian tidak dilakukan secara gegabah dan tanpa alasan yang sah, serta mempunyai kekuatan dan mempunyai kepastian hukum yang tetap.

Hal ini dikuatkan oleh ayat (2) pasal tersebut yang berbunyi: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.  Adapun alasan-alasan secara yuridis dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengajukan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan bagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, Pasal 116 KHI menambahkan 2 (dua) alasan lain yang dapat dijadikan alasan yaitu:
1. Suami melanggar sighat taklik talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Jalan terakhir yang ditempuh melalui gugatan atau permohonan perceraian di Pengadilan Agama -untuk orang beragama Islam, seringkali menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa perkawinan yang dibangun telah gagal. Namun apabila dalam hubungan rumah tangga sudah tidak ada lagi jalan keluar, perceraian dapat dikatakan sebagai solusi untuk bekal kehidupan yang lebih baik bagi pihak yang menjalani. Jika dilihat dari alasan-alasan secara yuridis dibolehkan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk mengajukan perceraian sesuai dengan KHI, maka dari semua alasan tersebut merupakan sesuatu yang negatif. Sehingga upaya untuk keluar dari hal negatif tersebut harus diapresiasi sebagai bentuk ikhtiar menuju kebaikan.

# data[].attributes.body
Alvriel Novelia
Amelia Hamzah
Jihan Nabila
Hanifa Clarissa
Ghina Hasnah
Meziya Rafeyfa

# data[].attributes.body
Pada pasal 11 dijelaskan bahwa: “Putusnya perkawinan yang
disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau
berdasarkan gugatan perceraian. Selanjytnya pada pasal 115 bahwa:
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan
Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Jika perceraian merupakan jalan yang harus ditempuh bagi
sebuah rumah tangga yang telah dibangun dengan utuh sebelumnya
dan tidak bisa dipertahankan lagi untuk sementara waktu. Islam tidak
melarang seorang suami untuk menceraikan tanpa adanya prosedur
yang harus dilalui, jika suami telah mengucapkan kata-kata cerai
baik secara sarih (jelas) atau kinayah (sindiran) dengan niat
perceraian, maka jatuhlah cerai terhadap istrinya. Karena dalam
ajaran Islam atau fiqh masalah perceraian adalah masalah antara
suami istri semata tidak memerlukan instansi serta alat bukti bahwa
telah terjadi perceraian antara suami istri, seperti adanya akta
perceraian atau bukti tertulis lainnya.
Hal yang sama juga dengan hukum adat atau kebiasaan yang
ada di masyarakat, bahwa sebuah perceraian tidak diharuskan
adanya bukti atau akta lainnya sebagai bukti formil adanya suatu
perceraian antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga.
Selanjutnya dalam kebiasaan masyarakat perceraian murni hak
suami bukan hak dari instansi tertentu atau dari adanya bukti formil
secara yuridis.

Putusnya perkawinan itu ada
dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang
berkehendak unuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4
(empat) kemungkinan, sebagai berikut.
a. putusnya perkawinan karena kehendak Allah sendiri melalui
matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu
menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
b. putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya
alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan
tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
c. putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat
sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si
suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya
perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini
diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk
memutuskan perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara
ini disebut “khulu”.