# data[].attributes.body
Hadirnya organisasi dalam masyarakat sangat penting untuk memberi masukan, arahan, berbagi hal hal yang dianggap belum biasa dikalangan masyarakat dan organisasi itulah yang akan membawa hal yang positif. Organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dan dengan sebuah batasan yang relatif tepat. Ada beberapa elemen organisasi seperti manusia, tujuan bersama, kerja sama, tanggung jawab bersama dan sumber daya. Dalam berorganisasi diperlukan manajemen yang baik agar tercapainya sebuah tujuan organisasi, dan manajemen yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Ada beberapa fungsi manajemen seperti planning, organizing, actualing, dan controling.

# data[].attributes.body
Kehadiran organisasi membantu untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinir secara sadar untuk mencapai tujuan. Unsur-unsur organisasi adalah: manusia, tujuan bersama, kerja sama, tanggung jawab dan sumber daya.
Organisasi mempunyai beberapa karakteristik:
1) mempunyai tujuan dan sasarab
2) mempunyai keterikatan struktur dan tata tertib yang harus dihormati
3) adanya kerja sama dari sekelompok orang
4) mempunyai koordinasi tugas dan wewenang

# data[].attributes.body
Organisasi mempunyai keterkaitan struktur dan tata tertib yang harus ditaati dan dalam organisasi dibutuhkan adanya kerja sama dari sekelompok orang.
Dalam organisasi ada yang namanya manajemen. Manajemen merupakan sebuah seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota. Manajemen ini ada beberapa konsep didalamnya, seperti planning, organizing, actuating, dan yang terbaru ialah controlling.

PUSHAM memiliki beberapa jobdesk, yaitu administrasi dan keseketariatan, keuangan, IT, dan kepustakaan.

# data[].attributes.body
Setiap orang atau Individu punya Hak untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia baik nasional maupun internasional

Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative dapat diidentifikasi, bekerja secara teus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama. ( Robbin, S. P., 1994, h. 4).
Organisasi beraktivitas bersama-sama dengan melibatkan sejumlah sumber daya yang tersedia., adanya karakteristik organisasi yaitu :
• Mempunyai tujuan & sasaran
• Mempunyai keterikatan stuktur dan tata tertib yang harus ditaati
• Adanya kerja sama dari kelompok orang
• Mempunyai koordinasi tugas dan wewenang

Pusham berdiri sejak tahun 2008, kesadaran dan kepedulian Pusham dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan untuk memajukan dan meningkatkan budaya penghormatan perlindungan HAM.  Visi dan Misi Pusham Unimed
Visi : Menjadi pusat data, informasi dan dokumentasi dalam kajian, penelitian dan pendidikan HAM di Sumatera Utara.
Misi :
1. Mendukung pencapaian visi dan misi unimed melalui penyelenggaraan kajian, penelitian dan pendidikan HAM
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penulisan dan penelitian ilmiah bidang HAM di Unimed.
Tujuan Pusham Unimed
“ Mewujudkan Pusham Unimed sebagai pusat studi data, informasi, dan dokumentasi dalam kajian, penelitian dan pendidikan HAM dalam rangka menjawab perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial masyarakat.

Mewujudkan Visi MIsi tujuan Pusham dengan adanya pembagian tugas Staff Pusham
1. `1Administrasi   ( Ruang Lingkup : Planning, Organizing, Controlling etc)
2. Kesekteriatan
3. Kuangan
4. Perpustakaan

# data[].attributes.body
Kehadiran berbagai organisasi dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu fenomena kehidupan modern untuk membantu dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup manusia secara individu dan masyarakat.

Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, bekerja secara terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama (Robbin, S.P). Organisasi beraktivitas bersama-sama dengan melibatkan sejumlah sumber daya yang tersedia.

Elemen Organisasi :

1. Manusia

2. Tujuan Bersama

3. Kerja sama

4. Tanggung jawab bersama

5. Sumber daya

Karakteristik Organisasi :

1. Mempunyai tujuan & sasaran

2. Mempunyai keterikatan struktur dan tata tertib yang harus ditaati

3. Adanya kerja sama dari sekelompok orang

4. Mempunyai kordinasi tugas dan wewenang

Dimensi Organisasi :

1. Statis : Wadah tempat bekerjasama

2. Dinamis : Proses kerjasama mencapai tujuan bersama

Manajemen adalah wadah kegiatan untuk mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi untuk bergerak bersama.

Fungsi-fungsi Manajemen :

1. Planing

2. Organizing

3. Actuating

4. Controling

Pusham hadir sebagai bagian nyata dari kesadaran dan kepedulian HAM di Indonesia. Lahir pada tanggal 31 Januari 2008.

Visi Misi PUSHAM UNIMED

Visi :

Menjadi pusat data, informasi dan dokumentasi dalam kajian, penelitian dan pendidikan HAM di Sumatera Utara

Misi :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Unimed melalui penyelenggaraan kajian, penelitian dan pendidikan HAM

2. Meningkatkan ualitas dan kuantitas penulisan dan penelitian ilmiah bidang HAM di Unimed

Deskripsi Tugas di PUSHAM :

1. Sekretariat & Administrasi

2. Finansial

3. Informasi dan Teknologi

4. Perpustakaan

# data[].attributes.body
Kehadiran berbagai organisasi dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu fenomena kehidupan modern untuk membantu dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup manusia secara individu dan masyarakat. Elemen dalam organisasi yang dapat membuat organisasi berjalan dengan baik yaitu manusia, tujuan bersama, kerja sama, tanggung jawab bersama, dan  sumber daya. Dalam melaksanakan suatu sistem organisasi terdapat statis yang berpatokan pada hal yang sudah ditentukan dan dinamis menciptakan hal baru dan inovatif.
PUSHAM memiliki visi yaitu oraganisasi yang menjadi pusat data, informasi, dan dokumentasi dalam kajian, penelitian dan pendidikan HAM Sumatera Utara.
Dan memiliki misi mendukung pencapaian visi dan misi unimed melalui penyelenggaraan kajian penelitian dan pendidikan HAM serta meningkatkan kualitas dan kuantitas penulisan dan penelitian di bidang HAM di unimed.

# data[].attributes.body
dalam segala kegiatan kerja sama antara staf sangat penting bagi kerberhasilan suatu kegiatan dan organisasian dimana perencanaan,mengorrganisasikan,mengaktualisasikan,mengontrol adalah suatu hal yang penting karena merupakan ruang lingkup administrasi dalam kegiatan organisasi terutama dalam organisasi pusham

# data[].attributes.body
Organisasi merupakan fenomena modern untuk membantu pemenuhan individu. Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikordinasikan secara sadar. Organisasi beraktivitas secara bersama-sama dengan melibatkan sejumlah sumber daya.
Beberapa elemen organisai antara lain:
1. Manusia
2. Tujuan bersama
3. Kerjasama
4. Tanggung jawab
5. Sumber daya
Karakteristik organisasi
1. Mempunyai tujuan bersama
2. Mempunyai keterikan struktur
3. Mempunyai kerja sama
4. Mempunyai kordinasi tugas dan wewenang
Dimensi organisasi
1. Statis
2. Dinamis
Beberapa fungsi manajemen
1. Planing
2. Organizing
3. Actualing
4. Controling
5. Evalluation
Pusham hadir sebagai kepedulian terhadap HAM di Indonesia. Pusham hadir untuk memenuhi kebetuhan akademis khususnya di bidang HAM serta dalam kegiatan advokasi

Visi: Menjadi pusat data, informasi dan dokumentasi dalam kajian penelitian dan pendidikan HAM di Sumatera Utara
Misi: 1. Mendukung perwujudan visi dan misi unimed dalam kajian HAM
2. Meningkatkan kualitas tulisan mengenai HAM.

# data[].attributes.body
Samadam Boangmanalu
Untuk materi kali ini cukup santai, nah di dalam pemahaman dan pelaksanaan di dalam berorganisasi cukup dengan memahami rumus POAC + E

# data[].attributes.body
Samadam Boangmanalu
Pada dasarnya hak asasi manusia
berlaku universal tanpa dipengaruhi oleh
ras, suku dan agama. Tapi pada praktiknya,
di kehidupan nyata tidak semua orang
memiliki kebebasan yang sama. Terlebih jika
individu tersebut masuk ke dalam kelompok
minoritas. Pemenuhan hak asasi dipengaruhi
berbagai aspek seperti gender, kelas sosial,
dan berbagai prasangka lain yang terbentuk
bergantung pada konstruksi sosial. Salah satu
konstruksi sosial yaitu kelompok rentan mempengaruhi
budaya serta dapat memberikan gambaran
bagaimana identitas
menjadi status yang termarjinali di dalam kehidupannya sehari-hari

# data[].attributes.body
Kelompok rentan dijelaskan dalam UU No. 39 tahun 1999 Pasal 5 ayat 3 tentang Hak Asasi Manusia bahwa kelompok rentan tidak hanya perempuan dan anak, melainkan juga fakir miskin, disable, lansia. Kelompok rentan menjadi perhatian negara dan tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak mereka dikarenakan kelompok rentan tidak mudah dalam melindungi hak mereka sehingga mudah direnggut oleh orang lain. Dengan itu juga, sebagai warga negara harus ikut berpartisipasi dalam menghormati, melindungi dan membantu kelompok rentan dalam pemenuhan haknya

# data[].attributes.body
Kelompok rentan adalah orang- orang dengan Disabilitas, kelompok minor, kelompok lansia, masyarakat suku terasing, dan masih banyak lagi.

Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Tingkat kematian ibu melahirkan memang masih cukup tinggi.

Ketika seseorang berada dalam situasi yang tidak setara, memperlakukan mereka dengan cara yang sama, kemudian melanggengkannya, bukan malah melanggar/mengatur, bukankah ini wajah ketidakadilan (Van Wormer, 2001).

Kewajiban Negara untuk kelompok rentan :

1. Kewajiban menghormati

2. Kewajiban melindungi

3. Kewajiban memenuhi

# data[].attributes.body
bahwa kelompok rentan adalah kelompok yang harus dilindungi hak nya dan tidak boleh didiskriminasi baik secara ras ataupun entnis tertentu

# data[].attributes.body
Kelompok rentan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 3 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) disebutkan bahwa kelompok rentan tidak hanya perempuan dan anak saja namun termasuk juga fakir miskin, orang lansia dan penyandang cacat, sementara dalam Human Rights Reference disebutkan yang termasuk kelompok rentan antaranya, perempuan, anak-anak, suku terasing, kaum minoritas, buruh migran, dan pengungsi. kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih khusus dikarenakan kelompok ini rentan menjadi korban akan kekerasan dan diskriminasi. Searah dengan pendapat ahli ( Prof. Marija Divinis/ Croasia). Kelompok Rentan, kelompok yang secara structural mengalami diskriminasi dan kelompok yang kesulitan mempertahankan diri.
Kerentanan seseorang diakibatkan dengan keadaan kekurangnnya , dan negara yang membiarkan keadaan tersebut.  Van Wormer, 2001 “ Ketika seseorang berada dalam situasi yang  tidak setara, memberlakukan mereka dengan cara yang tidak sama, lalu kemudia melanggengkannya, bukan malah melarang/mengatur, bukankah ini wajah ketidakadilan”.

DUHAM “ All human beings  are born free and equal in dignity and rights”  adalah instrument internasional  melindungi kelomok rentan.  Begitupun dengan intrumen nasioanl Indonesia dalam kewajibannya melindungi kelompok Rentan dengan :tect
• to Respect ( Kewajiban negara dalam menghormati )
• to Protect  ( Kewajiban negara  dalam melindungi)
• to Fulfiil ( Kewajiban negara dalam mematuhi facilitate and provide
Kelompok rentan terhadap anak dan perempuan termuat dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak – Pasal 12
“ Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bansos, dan pemeliharaan kesejahteraan sosial ”
UU no 23 Tahun 2004 Tentang Pengahpusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ( KDRT) – Pasal 8 Kekerasan Seksual.

# data[].attributes.body
Memahami HAM dan kelompok rentan yaitu kelompok yang harus diberi tambahan perlindungan, perhatian dan keamanan yang khusus. Menurut Prof. Marija kelompok rentan adalah yang mengalami diskriminasi dan sulit menahan diri, dan yang termasuk kelompok rentan adalah anak perempuan, perempuan, orang yang didiskriminasi, pengungsi antar wilayah / negara, orang tanpa kewarganegaraan, minoritas nasional, masyarakat adat, pekerja imigran, penyandang disabilitas, lansia, manusia yang positif HIV dan kaum lgbt. Kerentanan seseorang diakibatkan oleh dilahirkan didunia ini dengan kekurangan dan negara tetap membiarkan manusia itu dalam kekurangan, maka dari itu mereka tetap rentan dan tidak berkembang sebagaimana manusia lain tumbuh dan berkembang. Seharusnya setiap manusia diperlakukan dan memiliki hak yang sama tanpa membedakan apapun walau memiliki keterbatasan. Didalam UU juga telah ditetapkan bahwa UU No. 35 tahun 2014 dan UU No 23 tahun 2004. Kesimpulannya kelompok rentan itu bukan golongan untuk dikasihani tetapi harus memastikan mereka memiliki akses yang sama dengan yang lain, sehingga tidak menimbulkan perbedaan yang memang mendiskriminasi dan merusak martabat hidupnya.

# data[].attributes.body
Menurut Pasal 5 Ayat (3) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih.
Wan Wormer (2011) mengatakan kelompok rentan adalah keadaan ketika seseorang berada dalam situasi yang tidak setara dengan memperlakukan mereka dengan cara tidak sama.
Klasifikasi kelompok rentan menurut Prof. Marjia
1. Perempuan & anak Perempuan
2. Anak
3. Masy yang dirampas kebebasannya.
4. Pengungsi.
5. Orang tanpa kewarganegaraan.
6. Kelompok minoritas.
7. Masyarakat adat.
8. Migran
9. Disabiltitas.
10. Lansia
11. HIV/AID
12. LGBT
13. Dll

# data[].attributes.body
Kelompok Rentan dan HAM:

Kelompok rentan secara structural mengalami diskriminasi dan kelompok yang kesulitan mempertahankan diri. Yang tergolong dalam kelompok rentan adalah: 1) perempuan, 2) anak, 3) orang-orang yang dirampas kebebasannya, 4) pengungsi, 5) orang tanpa kewarganegaraan, 6) minoritas nasional, 7) masyarakat adat, 8) pekerja migran, 9) penyandang disabilitas, 10) lansia, 11) orang yang terjangkit HIV/AIDS, 12) LGBT. Pembagian kelompok rentan tersebut merupakan pendapat dari Prof.Marija.

Ada beberapa aturan dalam melindungi kelompok rentan, diantaranya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), ICCPR, ICESCR, CRC, CEDAW, dll. Instrumen nasional mengenai kelompok rentan terdapat dalam  UU nomor 23 tahun 2002 dan UU nomor 23 tahun 2004. Terhadap kelompok rentan, Negara memiliki kewajiban diantaranya:

1) kewajiban menghormati untuk memastikan ketidakterlibatan aparaturnya dan melakukan promosi kepada masyarakat.

2) kewajiban melindungi hak-hak kelompok rentan

3) kewajiban memenuhi dan mengambil langkah-langkah untuk memudahkan dan menyediakan pelayanan kelompok rentan

# data[].attributes.body
Prof Marija mendefinisikan bahwa kelompok rentan merupakan kelompok yang mengalami perlakuan diskriminasi dan sulit untuk mempertahankan dirinya.
Terkait kelompok rentan ini, DUHAM telah menegaskan bahwasanya "semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak".

Kelompok rentan pun memiliki komitmen global, diantaranya ada DUHAM, ICCPR, ICE, SCR, CRC, CEDAW, dan masih banyak lagi lainnya.

Terkait kelompok rentan ini Indonesia telah mengatur dalam Instrumen Nasional, seperti UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, yang intinya mengatur tentang anak disabilitas serta UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT tepatnya pada Pasal 8, intinya tentang kekerasan seksual.

# data[].attributes.body
Penelitian adalah proses mencari suatu hal yang membuat kita tertarik terhadap suatu hal yang membuat para peneliti mampu mengulik hal tersebut hingga menghasilkan sesuatu penemuan baru. Menurut KBBI penelitian adalah penyelidikan suatu penelitian secara sistem, kritis dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan mendapat fakta baru, atau menafsirkan hal yang baik. Penelitian terbagi menjadi dua, ada jenis penelitian lapangan dan ada penelitian melalui pustaka internet. Dalam pasal 1 angka 7 UU HAM  bahwa komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian pernyuluhan, pemantauan dan meditasi HAM. Telah disampaikan juga terdapat delapan tahapan tahapan riset HAM yaitu literatur review, literatur management, method devlovment, implementasi, publication, dan (citation, coment, review)

# data[].attributes.body
Have Paper Will Travel : Penelitian yang dimuat dengan tulisan di dalam kertas akan mengajak kita berkelana menjelajahi dunia. Orang yang berilmu akan menjelajahi dunia
Adventure + Enthusiasm + Discovery.
• Apa itu Riset ( Inggris, research : mencari kembali ( Penyelidikan ( penelitian) suatu masalah secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian mendapatkan fakta yang baru atau melakukan penafsiran lebih baik.
• Diperlukannya melakukanya  Riset HAM sebagaimana  ( Pasal 1 Angka 7 UU HAM ( terkhusus angka 1 disebut Angka )
“ Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengakajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi Hak Asasi Manusia”.

• Dilakukan riset berawal dari  ketertarikan dalam meneliti terlebih dalam Hak Asasi Manusia : Ketertarikan + Ingin Tahu + Topik + Pertanyaan = Penelitian.
• Melakukan Riset HAM
Problem + Literature + Literature Management  + Metode Development :Meode Penelitian  dimana biasanya  Penelitian sosial biasanya kualitatif ( kualitas ) kuantitatif ( angka )  dan metode lapangan dengan menentukan tempat yang akan diteliti + Experiemnt/ Implemntasi + Publication + Citation comment review, Pelaksanaan riset akan membelajarkan kita untuk berkarya dan menemukan hal hal baru dengan kebenaran yang telah di uji  dan memberikan informasi ke orang banyak

# data[].attributes.body
Penelitian menurut bahasa berasal dari bahasa inggris yaitu research yang berarti mencari kembali. Salah satu manfaat dengan melakukan sebuah penelitian kita dapat menjelajah dunia. Dalam melakukan sebuah penelitian dengan melakukan studi lapangan atau studi kepustakaan. Pada masa kini penelitian bisa kita lakukan dengan kolaborasi. Ada beberapa tahapan dalam melakukan riset (penelitian):
1. Dimulai dengan menemukan sebuah permasalahan.
2. Diperkuat terlebih dahulu dengan literatur yang relevan.
3. Mulai mencari data.
4. Menganalisis data sesuai dengan metode yang digunakan.
5. Tuangkan dalam sebuah tulisan kemudiaan lakukan publikasi.

# data[].attributes.body
Samadam Boangmanalu
Seusai dengan penyampaian materi telah di sampaikan oleh pemteri dan penyampaian Penelitian adalah jendela dunia, namun penelitian juga memiliki ekpetansi dan kajian kajian yang berbeda artinya penelitian Tidak hanya tidak terfokus pada satu kajian saja, tergantung dengan permasalahan yang ingin kita kaji

# data[].attributes.body
Penelitian yang berasal dari kata research merupakan satu kegiatan yang mengembangkan ketertarikan sebagai awalan dalam menemukan sesuatu. Penelitian yang memiliki circle research memanagemen keteraturan penelitian. Dengan melakukan penelitian dapat mengembangkan ide, menambah pengetahuan dan wawasan, serta pengalaman lebih mengenal dunia. Penelitian ini juga menjadi suatu jawaban dan solusi dari suatu permasalahan dan menjadi referensi ide.

# data[].attributes.body
dengan adanya riset maka dunia akan mengundang kita untuk menjelajahi dunia dan dengan penelitian maka segala permasalahan dan ilmu yang belum diketahui dapat kita buka kunci jawabanya

# data[].attributes.body
Penelitian HAM bisa kita sesuakian dengan jurusan masing-masing, sehingga HAM bisa menjadi fleksibel dengan menyesuaikan dengan kajian-kajian di masing-masing studi yang dijalani saat ini.

Contohnya adalah jika meneliti masalah Covid-19, kita bisa menyesuaikan dari aspek mana kita meneliti dengan banyak literatur sehingga penelitian yang kita laksanakan memiliki banyak sumber dan referensi.

# data[].attributes.body
Penelitian dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu lapangan dan kepustakaan.
Riset berasal dari bahasa Inggris, yakni research yang berarti mencari kembali. Dapat dikatakan bahwa penelitian itu tidak bisa disimpulkan secara asal-asalan, namun harus berdasarkan data yang valid.
Riset terkait HAM perlu dilaksanakan sebagaimana amanat dari Pasal 1 Angka 7 UU HAM.
Riset harus dimulai dari ketertarikan bukan ikut-ikutan, yang akhirnya muncul rasa ingin tahu.  Rasa ingin tahu memunculkan adanya topik.

Dengan adanya penelitian kita dapat dikenal tidak hanya oleh Indonesia, namun juga dunia..

# data[].attributes.body
Penelitian HAM:

Secara etimologi research adalah mencari kembali. Secara terminology riset (penelitian) adalah suatu masalah yang bersistem, kritis dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian dan mendapatkan fakta baru. Dalam pasal 1 angka 7 UU HAM, KOMNAS HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga lain yang melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM.

Riset adalah sebuah ketertarikan, yang menyebabkan kita menjadi ingin tahu dan mencari berbagai topic yang relevan sehingga menimbulkan pertanyaan untuk melakukan penelitian. Cara melakukan riset HAM dimulai dari menemukan masalah – mereview literasi – literature management – metode – implementasi – mempublikasi – citation review

# data[].attributes.body
Penyiksaan merupakan tindak kejahatan yang tidak manusiawi dan merendahkan harkat martabat manusia. Arti atau pengertian Penyiksaan menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (4) : Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmasi maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

# data[].attributes.body
Pratik penyiksaan di mulai dari era Yunani, Romawi, hingga kekejaman Nazi. Prinsip anti-penyiksaan dicantumkan dalam Pasal 5 DUHAM.
Dalam hal ini, terdapat kelompok yang rentan dalam penyiksaan, yaitu:
a) Masyarakat miskin dan buta hukum
b) Kelompok separatis, teroris
c) Penjahat yang menjadi musuh publik

# data[].attributes.body
penyiksaan yang dijelaskan dalam UU No. 39 tahun 1999 Pasal 4(1) secara rinci menjadikan bentuk penyiksaan ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan dalam tengah masyarakat dan sistem pemerintahan. Penyiksaan yang sering terjadi pada kelompok rentan atau pelaku kejahatan menjadi suatu perhatian terhadap negara.
Maka dari itu, perlunya sikap sigap pemerintah dalam antisipasi penyiksaan dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyiksaan yang terjadi.

# data[].attributes.body
Tiap perbuatan yang berbentuk penganiaayan, membahayakan serta melukai secara fisik maupun mental itu disebut penyiksaan. Pada pasal 7 ICCPR menyatakan tidak ada seorangpun yang dapat dikenakan penyiksaaan atau perlakuan hukum yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat orang lain. Ada lima definisi penyiksaan yang berbeda menurut UNCAT, UU Pasal 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU no. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM serta KUHP. Masing masing mempunyai perbedaan definisi tersendiri mengenai penyiksaan. Ada beberapa jenis kelompok yang rentan mendapatkan penyiksaan seperti masyarakat miskin dan buta hukum, kelompok separatis (teroris) dan penjahat yang menjadi musuh publik. Dijelaskan juga beberapa motif penyiksaan serta penyebab terjadinya penyiksaan yang selalu tinggi. Didalam kasus kebebasan dalam berpendapat dan dengan negara yang berlandaskan demokrasi justru membuat manusia semangat mengeluarkan pendapat, tetapi pada saat manusia mengeluarkan pendapat banyak manusia lain yang mendiskriminasi dan menyalahkan orang yang berpendapat, hal ini seutuhnya telah melanggar hak manusia lain dengan motif negara berdemokrasi tetapi tidak bisa bebas berpendapat.

# data[].attributes.body
Penyikasanaan merupakan sebuah tindakan kejahatan yang melanggar ham karena melanggar hak fundamental. Beberapa konsep mengenai penyiksaaan dapat dilihat melalui:
1. UNCAT Pasal 1
2. Pasal 7 ICCPR
3. UU No  5 1988
4. Pasal 1 Angkat 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
5. Pasal 9 Huruf F UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pendadilan.

Empat unsur penyiksaan
1. Dilakukan sengaja
2. Mengalami penderitaan.
3. Diketahui pejabat publik
4. Untuk suatu tujuan.

Kelompok rentan penyiksaan
1. masyarakat miskin.
2. kelompok sparatis & teroris.
3. penjahat yang jadi musuh publik.

Motif penyiksaan
1. Menejar pengakuan
2. Menghukum
3. Arogansi kekuasaan.
4. Relasi kuasa bisnins pengamanan.

Pelaporan dapat dilakukan melalui
1, Yudisial
2.  Non yudisial
3. Internasional

Alasan penyiksaan terus terjadi
1. Proses hukum terhadap pelak belum maksimal.
2. Eksternal belum maksimal.
3. Impunitas
4. Anggapan maklum.

# data[].attributes.body
Materi kelima ini mengenai penyiksaan dalam perspektif HAM.

Hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan hak fundamental. Ada beberapa pasal yang membicarakan tentang penyiksaan yang terdapat pada pasal 5 duham, pasal 7 ICCPR yang disetujui pada tanggal 26 juni 1987 dan diratifikasi dalam UU Nomor 5 tahun 1998. Definisi penyiksaan terdapat dalam pasal 1 UNCAT, Pasal 1 angka 4 UU No 39 tahun 1999, UU Nomor 26 tahun 2000 pasal 9 huruf f dan KUHP yang disimpulkan bahwa penyiksaan adalah perbuatan secara sengaja yang menimbulkan rasa sakit baik jasmani maupun rohani.

Penyiksaan lebih kompleks daripada penganiayaan. Ada beberapa kelompok yang paling rentan terkena penyiksaan:

1) orang miskin yang buta kasus hukum

2) kelompok separatis

3) penjahat yang didiskriminasi public

4) relasi kuasa bisnis ham

Dewasa ini, masalah penyiksaan tak kunjung terselesaikan, angka penyiksaan selalu tinggi ha itu disebabkan:

1) proses hukum terhadap pelaku belum maksimal

2) lembaga pengawasan tidak optimal

3) Impunitas yang masih mengakar

4) adanya pembiaran dan pemakluman dari masyarakat sipil

# data[].attributes.body
Samadam Boangmanalu
Penyiksaan di dalam HAM merupakan hal pokok yang di kaji di dalam HAM karena merupakan konstbilitas yang nyata dari perwujudan HAM itu sendiri

# data[].attributes.body
penyiksaan terjadi karena adanya pembiaran dan pembiasaan dari masyarakat   dan proses hukum pada pelaku kejahatan belum maksimal serta impunitas yang masih mengakar.maka perlu adanya suatu perubahan dalam pola piker dalam masyarakat dalam melihat kasus penyiksaan ini agar dapat mecapai bagaimana ham yang sesunguhnya

# data[].attributes.body
Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Larangan untuk tindakan penyiksaan juga diatur secara tegas melalui UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pasal 4 UU HAM menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” Pasal 33 ayat 1 UU HAM juga menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Serta pasal 34 UU HAM, “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.”

# data[].attributes.body
Kegiatan bisnis dapat menjadi dampak positif dan juga sebaliknya. Salah satu dampak negatif dari kegiatan bisnis dapat menyebabkan pelanggaran HAM. Untuk itu dibentuk sebuah CSR (Corporate Social Responsibility) untuk memberikan tanggung jawab kepada perusahaan/pegiat bisnis terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi internal bahkan eksternal dari sebuah perusahaan. Piramida CSR bagi pegiat bisnis harus memperhatikan aspek ekonomi, legalitas, etika.
Tiga Prinsip UNGPs antara lain:
1. Protect
2. Respect
3. Remedy
Anak menurut uu no 35 tahun 2015 adalah sesorang yang masih dibawah 18 tahun.
Beberapa hak anak
1. hak hidup
2. hak perlindungan
3. hak partisipasi

# data[].attributes.body
Dari materi IV yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa kegiatan bissnis dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM yang disebabkan oleh aktivitas bisnis yang berhubungan erat dengan orang banyak. Ada banyak kasus yang terjadi serta merebut hak manusia lain yang disebabkan dari perilaku bisnis. Untuk mengatasi terjadinya hal seperti pelanggaran HAM dan pemenuhan HAM oleh perusahaan dan masyarakat setempat maka diberlakukanlah CSR yang diberikan. Definisi CSR oleh ISO 26000,2010 dan inti tanggung jawab sosial ISO 26000 mengatur perlakuan CSR perusahaan.
Dari materi IV yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa kegiatan bissnis dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM yang disebabkan oleh aktivitas bisnis yang berhubungan erat dengan orang banyak. Ada banyak kasus yang terjadi serta merebut hak manusia lain yang disebabkan dari perilaku bisnis. Untuk mengatasi terjadinya hal seperti pelanggaran HAM dan pemenuhan HAM oleh perusahaan dan masyarakat setempat maka diberlakukanlah CSR yang diberikan. Definisi CSR oleh ISO 26000,2010 dan inti tanggung jawab sosial ISO 26000 mengatur perlakuan CSR perusahaan.

# data[].attributes.body
Samadam BoangmanaluDalam

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di
bawah 18 tahun. Anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat
mendapat izin orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari.
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5
Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak Pasal 1,
menyatakan bahwa pekerja anak adalah anak yang melakukan semua
jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat
proses belajar serta tumbuh kembang, ayat selanjutnya menyatakan
bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu
kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan
melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari
pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.

# data[].attributes.body
bisnis selalu behubungan erat dengan ham dimana karena bisnis adalah suatu bidang yang selalu berhubungan dengan masyarakat terutama dengan hak anak

# data[].attributes.body
CSR adalah sebuah strategi yang dilakukan perusahaan dalam mengakomodasi kepentingan dari stakeholdernya. CSR menjadi program yang sangat baik untuk jangka panjang persahaan, dimana perusahaan yang dapat bertahan dalam waktu jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability perusahaan.

3 Pilar Utama UN Guiding Principles

1. Protect : Kewajiban pemerintah melindungi pelanggaran HAM dari perusahaan

2. Respect : Tanggung jawab bisnis untuk menghormati HAM

3. Access Remedy : Akses untuk memberikan  pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM terkait operasi bisnis

# data[].attributes.body
Adapun dari Materi Bisnis dan HAM, telah diaturnya dalam instrumen internasional dan dalam bentuk UNGP dan CSR yang merupakan wadah penghormatan dan menunjung tinggi harkat martabat manusia dalam bekerja secara bisnis perusahaan  yang di mengutamakan HAM sebagai landasan pemenuhannya. Terlihat juga bahwa Bisnis dan HAM terhadap pekerja anak yang sudah di batasi dan diatur oleh negara tentang Hak anak yang dibekerjakan harus sesuai dengan UU yang telah ditetapkan hukum.

# data[].attributes.body
Kegiatan bisnis dapat menyebabkan pengaruh besar terhadap HAM. Sebab kegiatan HAM itu sendiri juga mengaitkan lingkungan, sistem dan juga sosial. Maka dari itu, kegiatan bisnis itu tidak terlepas mengakibatkan pelanggaran HAM. Maka dari itu, pemerintah dan juga pemuka dunia yang menanggapi ini mengatur peraturan untuk menanggulangi pencegahan terjadinya pelanggaran HAM

# data[].attributes.body
Dalam materi keempat ini mengenai bisnis dan ham yang berkaitan dengan perusahaan dan hubungannya dengan masyarakat yang memiliki keuntungan dan dampak social. Kegiatan bisnis dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM karena aktivitas bisnis berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.

Tanggung jawab sosial atau yang lebih akrab disebut corporate social responsibility (CSR) merupakan konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Pada dasarnya,

Dalam peraturan internasiona, PBB juga membuat beberapa prinsip yang tertuang dalam pilar UNGPs mengenai melindungi, menghormati dan memulihkan.

# data[].attributes.body
Bisnis berhubungan dengan masyarakat, dimana masyarakat dapat dijadikan sebagai pekerjanya.

CSR dapat diartikan sebagai responsibilitas dari suatu organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan aktivitas-aktivitas organisasi tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan (ISO 26000, 2010).
John Ellington mengelompokkan korporasi berdasarkan kesamaan sifatnya dengan 4 jenis serangga yang memiliki karakter berbeda:
1. Ulat, sifatnya merusak dan tidak menguntungkan.
2. Belalang, yang lebih merusak.
3. Kupu-kupu, tidak terlalu merusak dan memiliki fisik yang cantik tapi tidak bermanfaat.
4. Lebah, yang sangat bermanfaat tidak hanya bagi tumbuhan yang dihinggapi tetapi juga koloninya.

# data[].attributes.body
Dari materi III mengenai HAM, Demokrasi dan Isu Global maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi dan HAM sangat erat kaitannya, semua orang dilahirkan merdeka dan memiliki hak yang sama. Demokrasi akan sulit terwujud dinegara yang tidak menjunjung HAM. Beruntung masyarakat Indonesia karena memiliki sistem demokrasi ultipartai, Indonesia juga relasi HAM dan demokrasi yang memiliki prinsip kesempatan yang sama bagi setiap manusia untuk mempengaruhi urusan publik yang sama dengan bebas.

# data[].attributes.body
Samadam Boangmanalu
Di dalam isu permasalahan Global Para founding fathers mencita-citakan Indonesia sebagai negara yang
berdasarkan hukum (rechsstaat) dan bukan negara yang berdasarkan
kekuasaan (machsstaat). Sebagai negara hukum, Indonesia harus mengakui
dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak
yang hakiki yang teIah dimiIiki seseorang sejak lahir. Hak ini inherent dalam
diri setiap orang dan tidak dapat diambil. dicabut, dirampas, atau dialihkan
kepada orang lain untuk dan oleh siapapun.
Dasar-dasar hak asasi manusia tertuang di dalam berbagai instrumen
internasional di antaranya adalah Universal Nations of Human Rights,
International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant
on Economic. Social and Culiural Rights. Selain itu hak asasi manusia
tercantum pula dalam instrumen nasional yaitu di daIam Undang-Undang
Dasar 1945 Republik Indonesia (UUD 1945). Dan di dalam menghadapi permasalahan global Indonesia juga berperan aktif

# data[].attributes.body
Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan dalam sebuah negara dengan kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi dan HAM merupakan elemen yang penting untuk mewujudkan suatu negara yang berkeadaban. Demokrasi punya keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia sebab Hak Asasi Manusia akan terwujud apabila dijamin oleh negara yang demokratis dan demikian sebaliknya, demokrasi akan terwujud apabila negara mampu manjamin tegaknya Hak Asasi Manusia.

# data[].attributes.body
Menurut deklarasi HAM PBB 1948 Pasal 1 dikatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan memiliki martabat. HAM bersifat fundamental (Alamiah) yang diberikan tuhan yang maha esa dan tidak dapat dicabut. HAM dan demokrasi memiliki relasi yang kuat. Demokrasi lahir sebagai pemenuhan HAM, sementara HAM tidak akan bisa sulid terwujud apabila negara tidak demokratis. Demokrasi dalam sebuah negara dalam berjalan dengan baik apabila dijalankan secara subtantif dan prosedural.

# data[].attributes.body
HAM yang merupakan hak dasar yg lahir karena anugerah Tuhan melahirkan hak kemartabatan yang mengharuskan adanya moral. Selanjutnya berujung lahirnya dasar-dasar HAM yang mewujudkan demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memperjuangkan HAM. Demokrasi dapat terwujud apabila negara dapat menjamin HAM, hal ini sering disebut demokrasi HAM. Ibarat 2 sisi koin, satu sisi demokrasi dan sisi lainnya HAM. Maka, jika salah satu tidak ada tidak akan bermakna.

# data[].attributes.body
Materi ketiga ini mengenai HAM, Demokrasi dan Isu HAM Global. Jika HAM merupakan hak secara alamiah, maka pasti berkaitan dengan harkat dan martabat namun tetap mempunyai aturan yang mengatur sistem HAM dan demokrasi. Negara yang demokrasi dapat memenuhi keberlangsungnya HAM yang dapat menghormati, melindungi, memenuhi dan mengakui harkat dan martabat manusia.

Relasi HAM dan demokrasi:

1) Persamaan hak warga dalam mempengaruhi urusan politik

2) Hak-hak sipil politik dan kebebasan

3) Lembaga-lembaga yang representative dan pemerintahan yang akuntabel.

Ketiganya memiliki keterkaitan yang saling timbal balik. Makna demokrasi dalam HAM tidak dapat diwujudkan secara prosedur saja namun juga secara substansi.

# data[].attributes.body
HAM, Demokrasi, dan Isu Global ; Demokrasi dan HAM memiliki relasi yang sangat kuat dan erat pada nilai dan prinsipnya. Tantangan terbesar bagi bangsa bangsa di dunia ini adalah sebagaimana bisa mendorong laihirnya demokrasi yang sesuai dengan prinsip dan nilai dari Hak Asasi Manusia tersebut.

# data[].attributes.body
"Semua orang yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.." itu yang disampaikan di deklarasi HAM PBB, Pasal 1 1948. Dengan adanya HAM dalam suatu negara menjadikan sistem negara juga pengaruh yang sangat melekat akan HAM. Salah satu sistem negara yaitu demokrasi tidak terlepas dan sangat terikat dengan HAM. Prinsip-prinsip demokrasi yang sebagaimana yaitu partisipasi warga negara, pemerintahan berdasarkan dari diperintah, toleransi, akuntabilitas, transparansi, pemilihan terbuka, dll sangat berpengaruh dan melekat dalam nilai-nilai HAM.

# data[].attributes.body
hak asasi manusia adalah hak yang harus diperjuangkan secara substansiv hak itu adalah fundamental right dimana tidak ada hal apapun yang dapat menghilangkan hak pada manusia karena itu adalah anugrah dari tuhan

# data[].attributes.body
Generasi HAM yang terdiri mulai dari Hak Sipol, Hak Ekosob, Hak solidaritas, dan Hak bisnis menjadikan bentuk-bentuk HAM beragam. Perkembangan terus terjadi menjadi suatu proses pengembangan bentuk HAM. Setiap bentuk generasi HAM menjadi instrument penting dalam melihat dan mengukur perkembangan HAM. Isu-isu yang terjadi harus dianalisis sehingga dapat dibedakan mana bentuk pelanggaran HAM atau bukan.

# data[].attributes.body
Samadam Boangmanalu

Dapat di simpulkan Secara garis bahwa sipil dan pembangunan Berbasis HAM adalah suatu interaksi yang di lakukan yang berlandaskan pada nilai nilai HAM sebagai dasar dalam segala integrasi kehidupan berbangsa dan bernegara dan sejalan dengan perkembangan jaman dan tidak terjadi penyimpanan di dalamnya.

# data[].attributes.body
Dalam materi kedua ini terdapat banyak penjelasan yang cukup dimengerti mengenai sifat sifat HAM, dan G-I Hak Spol, G-II Hak Ekosob, G-III Hak Solidaritas, dan G-IV Hak Bisnis. Banyak prilaku yang sudah tidak menerapkan peraturan UU dan melanggar hak orang lain.

# data[].attributes.body
Adapun dalam Generasi Ham dari 4 generasi  Ham ( Generasi Pertama : Hak sipol
Generasi Kedua : Hak EkSosBud
Generasi Ketiga : Ham dan Pembangunan ( Hak Solidaritas)
Terakhir Generasi Keempat : Ham dan Bisnis.  Generasi bagai genre yang menonjol dari pokok Ham tersebut, Ilmu yang baru di dapatkan dengan adanya konsep hak manusia dan hak asasi manusia. Hak dapat tidak digunakan, sedangkan kewajiban yang jika di tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi, terlebih pembedaan dengan pelanggaran Ham dan Kejahatan yang sangat harus di perhatikan perbedaanya.

# data[].attributes.body
Terdapat perbandingan pandangan tentang pengertian HAM menurut Jack Donnely dan UU No. 39.

Berdasarkan konsep dasar HAM didapat konsep bahwa negara sebagai pemangku hak dan masyarakat sebagai pemangku kewajiban yang saling terkait.

Tidak semua hak manusia adalah HAM, tetapi semua HAM sudah merupakan hak manusia.

Ada 4 sifat HAM, yakni derogatif, non-derogarif, dan limitatif, non-limitatif.

Ada 4 Generasi Ham, yakni hak sipil, ekosob, hak solidaritas, dan bisnis &ham

# data[].attributes.body
Dalam materi ke 2 ini, berbicara mengenai konsep ham mengenai hak dan kewajiban. Dalam hal ini, negara sebagai pemangku kewajiban dan masyarakat sebagai pemangku hak. Sifat HAM terdiri atas 4, diantaranya derogatif, non derogatif, limitatif dan non limitatif. Perkembangan pemikiran HAM terbagi atas 4 generasi, 1) Hak sipil dan politik, 2) hak ekonomi, sosial dan budaya, 3) HAM dan pembangunan dan 4) HAM dan bisnis.

# data[].attributes.body
ham adalah anugrah dari tuhan dan semua mahkluk tuhan adalah anugrah tuhan namun tidak semua manusia percaya akan tuhan maka ham adalah kepercayaan antar sesama manusia,pemerintah sebagai pemangku kewajiban dan masyarakat adalah pemangku hak maka pemerintah wajib memenuhi hak

# data[].attributes.body
HAM menurut Jack Donely merupakan Hak yang dimiliki karena ia seorang manusia. Sementara menurut UU No 39 Tahun 1999 HAM menurupak hak yang diberikan sebagai anugrah tuhan yang maha esa.
Dalam konsep HAM, negara merupakan pengangku kawajiban sementara masyarakat merupakan pemangku Hak.
Sampai saat ini HAM sudah memasuka pada 4 generasi.
Generasi I: Hak Sipil dan Politik
Generasi II: Hak ekonomi, Sosial, dan Budaya
Generasi III: HAM dan Pembangungan
Generasi IV: HAM dan Bisnis

# data[].attributes.body
Hak sipol :

1. Negara

-          Pasif

-          Perlindungan

-          Penghinaan

-          Pemenuhan

2. Individu

-          Kebebasan

-          Jaminan Keamanan

Hak Ekonomi Sosial Budaya

1. Negara

-          Aktif

-          Perlingdungan

-          Penghormatan

-          Pemenuhan

2. Individu

-          Kebutuhan Dasar

-          Pemanfaatan SDA

-          Kesejahteraan

Hak Solidaritas

-          Hak Pembangunan

-          Hak Warisan Budaya

-          Hak SDA

-          Hak Perdamaian

-          Hak Lingkungan Hidup

Bisnis dan HAM

Pelanggaran Ham

-          Kesalahan Sendiri

-          Kelalaian

# data[].attributes.body
bahwa ham adalah mutlak dalam ketentua hukum dimana pelanggaran ham adalah suatu pelanggaran yang merendahkan martabat manusia

# data[].attributes.body
Hak merupakan kepemilikan yang hakiki setiap manusia. dalam pasal 1 UU No 39 tahun 1999 menjelaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk tuhan yang maha esa.. HAM bersifat universal

# data[].attributes.body
Sejarah, Nilai, Prinsip dan Standar Ham, begitupun pada Instrumen Ham secara nasional maupun Internasional. Konsep sejarah yang bermula dari piagam madina hingga mengalami penyempurnaan terhadap PBB itu sendiri yang diketahui dengan Duham 1948 sebagai instrumen internasional Ham,  Nilai - nilai Prinsip dan Standar Ham termuat dalam instrumen nasional Ham yaitu UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , Indonesia yang menjunjung tinggi Hak Asasi manusia sebagaimana dengan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila sangat mendukung Hak asasi manusia untuk di implementasikan dalam kehidupan yang memanusiakan manusia

# data[].attributes.body
Demokrasi merupakan salah satu bagian dari HAM dan merupakan suatu hal penting sebab tertuang dalam UUD. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia yang wajib di hormati dan dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Secara terminologi, HAM diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. HAM disebut sebagai hak dasar karena memiliki 6 dasar martabat yang melekat, yakni universal, inalienable, indivisiable, interdependent, equality & anti-discrimination, dan participation & contribution. Konferensi HAM pertama HAM sedunia diadakan di Iran pada 1968.

# data[].attributes.body
Secara Terminologis, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugrah yang wajib dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh negara dan Pemerintah, seperti yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Konseptualisasi HAM
- Dijamin dalam Instrumen Internasional
- Dijamin dalan Konstitusi Indonesia
- wajib dihormati, dijaga, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara

Konferensi HAM didunia yaitu di Teheran, Iran 22 April-13 Mei 1968.

# data[].attributes.body
Konsep dasar HAM yang merupakan hak dasar yang melekat pada manusia tanpa dikurangi maupun dihindari.
Prinsip HAM memiliki 6 point, yaitu:
1. Universal
2. Inalienable
3. Indivisible
4. Interdependent
5. Equality and anti-discrimination
6. Participation and contribution
Dalam pemenuhan dan pelaksanaan HAK Asasi Manusia menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dilindungi, dijamin secara hukum, namun perlu diperhatikan juga bahwa dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia dapat dibatasi oleh Undang-Undang.
Hak Asasi Manusia sangat diperhatikan bagi dunia sehingga dunia membentuk deklarasi sebagai mandat terhadap dunia untuk memelihara hak asasi manusia.

# data[].attributes.body
Konsep HAM dapat kita lihat melalui UU No 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angkat 1, untuk dokumentasi sejarah HAM dimulai dari piagam madina tahun 622 M, Beberapa nilai yang terkandung dalam HAM diantaranya Kebebasan, kemerdekaan, dan perlindungan sementara prinsip HAM diantaranya universal, equality, dignity, dan humanity. Beberapa intsrumen internasional ham diantaranya konvensu ICCPR, ICESCR, untuk nasional UUD NRI Tahun 1945, UU No 39 Tahun 1999, dll.

# data[].attributes.body
Hak asasi manusia adalah hak yang menjadi dasar untuk menjadi manusia yang beradap dan bermartabat, maka dari itu telah dijelaskan berupa nilai, sejarah dan prinsip serta lembaga lembaga yang ada di Internasional

# data[].attributes.body
Samadam Boangmanalu
HAM adalah hak dasar yg dimiliki oleh manusia sebagai anugerah dari tahun yg Maha Esa
Mengenai sejarah HAM terdapat banyak dalam di jurnal/ Buku, Mengenai landasan dan konsep HAM bersumber dari UUD 1945 di Indonesia, untuk luar negeri berdasar pada landasan perjanjian yg buat untuk kepentingan Bersama